JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPR RI Komisi XII dari Fraksi NasDem, Syarif Fasha, melontarkan kritik keras terhadap PT PLN (Persero) terkait pemerataan layanan kelistrikan di Sumatera, khususnya di Provinsi Jambi.

Ia menilai masih terdapat ketimpangan serius dalam distribusi energi nasional, di mana daerah penghasil sumber daya seperti batu bara justru belum sepenuhnya menikmati layanan listrik yang stabil dan merata.

Fasha menegaskan, pembangunan sektor kelistrikan nasional tidak boleh hanya terpusat di Pulau Jawa, sementara wilayah penghasil energi di daerah lain masih menghadapi persoalan pemadaman dan gangguan pasokan.

“Sumatera ini kaya batu bara, Jambi salah satunya, tetapi kita belum benar-benar berdaulat energi. Jangan sampai daerah penghasil justru tidak mendapatkan keadilan dalam pelayanan listrik,” ujarnya.

Soroti Blackout di Sumatera

Fasha juga menyinggung insiden pemadaman listrik berskala luas (blackout) yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Sumatera.

Menurutnya, gangguan tersebut diduga berkaitan dengan sistem transmisi, termasuk yang terjadi di kawasan Bungo, Jambi.

Ia menilai kejadian tersebut menjadi indikasi bahwa sistem keandalan listrik di wilayah Sumatera masih perlu diperkuat secara serius.

“Sumatera beberapa kali mengalami gangguan listrik. Ini menunjukkan sistem kita belum cukup kuat, padahal daerah ini merupakan salah satu penopang energi nasional,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti masih terjadinya pemadaman bergilir di beberapa daerah, meski wilayah tersebut memiliki potensi energi yang besar.

“Kita sering dengar energi kita melimpah, tapi kenyataannya listrik masih bergilir. Kapan Jambi benar-benar merasakan kedaulatan energi?” lanjutnya.

Desak Percepatan Infrastruktur Energi

Dalam keterangannya, Fasha turut menyinggung persoalan infrastruktur energi di Sumatera, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) serta optimalisasi pemanfaatan batu bara di daerah penghasil.

Ia menegaskan bahwa pemerataan pembangunan energi harus menjadi prioritas agar tidak terjadi kesenjangan antarwilayah.

“Di Kalimantan batu bara melimpah, tapi masih ada wilayah yang listriknya bergilir. Hal yang sama jangan sampai terjadi di Sumatera, khususnya Jambi. Daerah penghasil harus diprioritaskan,” tegasnya.

Soroti Tata Kelola Infrastruktur PLN

Selain isu pasokan listrik, Fasha juga menyoroti penataan infrastruktur kelistrikan, khususnya persoalan kabel listrik PLN yang kerap bercampur dengan jaringan kabel telekomunikasi.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gangguan teknis hingga risiko keselamatan jika tidak segera dibenahi.

“Ini harus ditata dengan baik. Jangan sampai kabel listrik dan kabel internet tumpang tindih tanpa perencanaan yang jelas,” ujarnya.

Dorong Pemerataan Energi Nasional

Fasha menegaskan akan terus mendorong pemerintah serta PLN untuk mempercepat pemerataan infrastruktur energi di seluruh Indonesia.

Ia menilai keadilan energi menjadi kunci penting dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.

“Pemerataan energi harus menjadi prioritas. Tidak boleh ada lagi kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, terutama daerah penghasil energi seperti Jambi,” tutupnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi V DPR RI dijadwalkan melaksanakan kunjungan kerja reses ke Provinsi Jambi dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur dan transportasi, Senin 14 April 2025.

Kegiatan ini berlangsung padat sejak pagi hingga malam hari dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra kerja terkait.

Rombongan yang dipimpin oleh Ir Ridwan Bae selaku Ketua Tim dan Wakil Ketua Komisi V DPR RI berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 09.20 WIB menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan tiba di Bandara Sultan Thaha Jambi pukul 10.40 WIB.

Setibanya di Jambi, rombongan disambut oleh protokol Pemerintah Provinsi Jambi dan perwakilan dari PT API.

Agenda pertama adalah peninjauan lokasi banjir di Kota Jambi serta Pintu Pengendali Banjir Sungai Asam yang dikoordinasikan oleh Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dan Pemerintah Kota Jambi.

Setelah ISHOMA, dilanjutkan dengan pertemuan resmi antara Komisi V DPR RI dan Gubernur Jambi beserta seluruh mitra kerja serta stakeholder terkait.

Pertemuan ini dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Perumahan, BMKG, Basarnas, PT Hutama Karya, serta PT API dan PT IAS.

Pertemuan dimulai dengan sambutan Gubernur Jambi yang memaparkan kondisi infrastruktur dan transportasi di provinsi tersebut, diikuti sambutan dan pengarahan dari pimpinan Komisi V DPR RI. Acara ditutup dengan pertukaran cinderamata dan foto bersama.

Pada sore harinya, Komisi V melakukan peninjauan langsung proyek Tol Jambi–Rengat dan Tol Jambi–Palembang. Kegiatan ini dipandu oleh Ditjen Bina Marga, BPJT Kementerian PUPR, serta PT Hutama Karya.

Malam harinya, rombongan mengikuti acara ramah tamah dan makan malam bersama Walikota dan Bupati se-Provinsi Jambi, yang dilaksanakan di Rumah Dinas Walikota Jambi.

Kegiatan ini menjadi momen silaturahmi sekaligus diskusi informal mengenai tantangan dan kebutuhan pembangunan di daerah.

Tim kunjungan kerja ini terdiri dari 23 anggota Komisi V DPR RI yang mewakili berbagai fraksi dan daerah pemilihan.

Tak hanya dari Jambi, anggota DPR yang hadir juga berasal dari provinsi lain seperti Papua, Aceh, Sumatera Utara, hingga Sulawesi Selatan. Turut mendampingi adalah tim sekretariat Komisi V dan tenaga ahli.

Kunjungan kerja ini menunjukkan komitmen Komisi V DPR RI dalam mengawal pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi yang memiliki posisi strategis dalam konektivitas wilayah Sumatera.(*)