JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly menunjukkan respons cepat setelah menerima laporan adanya seorang warga yang diduga mengalami gejala stroke ringan di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Kasang Jaya, Kecamatan Jambi Timur, Selasa 30 Juni 2026.

Sesaat setelah memperoleh informasi, Kemas Faried langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Jambi, pihak Kelurahan Kasang Jaya, serta Public Safety Center (PSC) 119 agar pasien segera mendapatkan pertolongan medis.

Tim Reaksi Cepat PSC 119 kemudian bergerak menuju lokasi didampingi Lurah Kasang Jaya dan Ketua RT setempat.

Setelah melakukan pemeriksaan awal terhadap Sandi Setiawan (34), petugas memutuskan untuk segera mengevakuasi pasien menggunakan ambulans menuju rumah sakit guna mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Dalam proses penanganan, petugas juga mendapati pasien belum memiliki dokumen administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun kepesertaan BPJS Kesehatan.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak menghambat pelayanan darurat sehingga pasien tetap diprioritaskan untuk memperoleh tindakan medis.

Kondisi ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat mengenai pentingnya melengkapi administrasi kependudukan dan jaminan kesehatan agar proses pelayanan medis dapat berlangsung lebih cepat, terutama saat menghadapi situasi darurat.

Kemas Faried mengatakan, keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama sehingga setiap laporan kondisi darurat harus segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi.

“Begitu menerima informasi, kami langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, pihak kelurahan, dan PSC 119 agar pasien segera mendapatkan pertolongan. Dalam kondisi darurat, kecepatan penanganan sangat menentukan keselamatan pasien,” ujar Kemas Faried.

Ia mengaku bersyukur proses evakuasi dan penanganan medis dapat dilakukan dengan cepat berkat kerja sama berbagai pihak.

“Alhamdulillah, warga yang sakit cepat tertangani,” katanya.

Sementara itu, mewakili keluarga pasien, Imron menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bergerak cepat membantu proses evakuasi hingga pasien memperoleh penanganan medis.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Jambi Bapak Kemas Faried Alfarelly, Lurah Kasang Jaya, Ketua RT 04, Tim Reaksi Cepat PSC 119 Kota Jambi, serta seluruh warga yang telah membantu sehingga Sandi bisa segera mendapatkan penanganan medis,” ucapnya.

Peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, aparat wilayah, dan masyarakat dalam memberikan respons cepat terhadap kondisi darurat.

Kolaborasi yang baik dinilai mampu mempercepat proses penyelamatan sehingga warga yang membutuhkan pertolongan dapat segera memperoleh layanan kesehatan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly melontarkan kritik terbuka terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi terkait pelaksanaan program Operator Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) dan penataan Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Menurut Kemas, polemik yang muncul di tengah masyarakat belakangan ini menunjukkan masih lemahnya sosialisasi terhadap kebijakan baru yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Jambi tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Kemas saat menghadiri Dialog Publik Pengelolaan Persampahan Kota Jambi yang berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu 13 Juni 2026.

Dalam forum yang dihadiri berbagai elemen masyarakat itu, Kemas secara khusus menyoroti peran DLH Kota Jambi sebagai organisasi perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab utama urusan persampahan.

Ia menegaskan bahwa program transformasi tata kelola sampah merupakan kebijakan strategis yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah, terutama instansi teknis yang menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan.

“Ini program yang baik dan program baru. Karena itu dibutuhkan kerja sama yang solid dari semua pihak agar tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik,” ujar Kemas.

Politisi yang juga menjabat Ketua DPRD Kota Jambi itu menilai DLH harus lebih aktif menjelaskan kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, hingga mekanisme pelaksanaan OPBM agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun informasi yang simpang siur.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada kepala daerah semata.

“Saya mengapresiasi langkah Bapak Wali Kota. Tapi tentu beliau tidak bisa bekerja sendiri. Program sebesar ini harus ditopang seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat agar persoalan sampah di Kota Jambi benar-benar bisa diselesaikan,” tegasnya.

Selain menyoroti aspek sosialisasi, Kemas juga memberikan perhatian terhadap sejumlah komponen pendukung transformasi tata kelola persampahan.

Termasuk pengadaan armada bentor pengangkut sampah dan pengembangan depo transfer sampah yang menjadi bagian dari sistem baru pengelolaan sampah di Kota Jambi.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa setiap program baru pasti memiliki tantangan dan kekurangan pada tahap awal pelaksanaan.

Karena itu, berbagai kritik dan masukan yang muncul dalam dialog publik harus dipandang sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan, bukan sebagai bentuk penolakan terhadap program pemerintah.

“Namanya program baru tentu masih ada kekurangan. Yang terpenting adalah bagaimana semua masukan yang muncul dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” katanya.

Salah satu isu yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius adalah persoalan iuran pengangkutan sampah yang belakangan menjadi pembahasan di tengah masyarakat.

Kemas mengungkapkan DPRD Kota Jambi menerima berbagai aspirasi terkait mekanisme penarikan iuran yang diterapkan di sejumlah wilayah.

Ia meminta Pemerintah Kota Jambi menyusun formulasi yang lebih jelas dan terukur agar tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari.

“Kami meminta ke depan ada formulasi yang lebih jelas. Jangan sampai muncul potensi pungutan liar atau masyarakat kurang mampu justru terbebani oleh kebijakan ini,” ujarnya.

Menurut Kemas, perlindungan terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan sampah.

Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Jambi yang membuka ruang dialog secara terbuka dengan masyarakat.

Menurutnya, forum seperti ini penting untuk menyerap aspirasi sekaligus meluruskan berbagai informasi yang berkembang di tengah publik.

“Kami terbuka terhadap setiap kritik dan aspirasi masyarakat. Semua masukan yang disampaikan akan menjadi bahan untuk diteruskan kepada pemerintah dan pihak terkait agar kebijakan yang diambil semakin baik,” pungkasnya.

Dialog publik tersebut menjadi salah satu momentum evaluasi terhadap pelaksanaan transformasi tata kelola sampah di Kota Jambi yang saat ini tengah berjalan.

Sejumlah masukan yang mengemuka, mulai dari persoalan sosialisasi, mekanisme iuran, hingga kesiapan infrastruktur pendukung, diperkirakan akan menjadi bahan perbaikan dalam implementasi program OPBM ke depan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengajak seluruh umat Muslim dan masyarakat di Tanah Pilih Pusako Betuah untuk mempererat ukhuwah Islamiyah serta menjaga nilai toleransi antarumat beragama.

Menurutnya, Ramadan bukan hanya sekadar kewajiban menjalankan ibadah puasa, tetapi juga momentum penting untuk memperbaiki kualitas diri, memperkuat solidaritas sosial, serta menjaga keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Kota Jambi.

Ia menegaskan bahwa perbedaan dalam penentuan awal Ramadan merupakan hal yang lumrah dan harus disikapi dengan bijak.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan.

“Bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan ampunan. Mari kita jadikan sebagai ajang memperkuat silaturahmi, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, serta tetap menjaga persatuan meskipun terdapat perbedaan pandangan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah seperti Shalat Tarawih, tadarus Al-Qur’an, hingga i’tikaf di masjid.

Menurutnya, suasana yang aman dan kondusif akan membuat Ramadan terasa lebih khusyuk dan bermakna.

Tak hanya itu, masyarakat juga diminta untuk saling menghormati, termasuk kepada mereka yang tidak berpuasa karena alasan syar’i seperti sakit atau sedang dalam perjalanan.

Sikap toleran terhadap warga non-Muslim pun menjadi bagian penting dalam menjaga wajah Jambi yang damai dan beradab.

Ia berharap Ramadan 1447 H membawa keberkahan, memperkuat persaudaraan, serta semakin meneguhkan nilai kebersamaan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi terkait efektivitas upaya pemerintah daerah dalam penuntasan Tuberculosis (TBC) Tahun Anggaran 2024–2025.

Penyerahan laporan tersebut berlangsung pada Rabu (14/1/2026).

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Khususnya terhadap program kesehatan masyarakat yang menyentuh langsung kepentingan publik.

Ia menilai, sejumlah rekomendasi yang disampaikan BPK, terutama terkait penanganan TBC, perlu mendapat perhatian serius agar pelaksanaan program ke depan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

“LHP ini memberikan catatan penting, terutama pada aspek penanganan TBC. DPRD akan mengawal rekomendasi tersebut,” terangnya.

“Baik dari sisi peningkatan sarana prasarana maupun dukungan anggaran, agar program penuntasan TBC benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Kemas Faried.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa DPRD akan menindaklanjuti temuan dan rekomendasi tersebut melalui alat kelengkapan dewan, khususnya Komisi III dan Komisi IV, termasuk rekomendasi lain yang berkaitan dengan sektor pendidikan.

Menurutnya, LHP BPK tidak hanya memuat temuan, tetapi juga berfungsi sebagai masukan strategis untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah dan kualitas program pembangunan.

Oleh karena itu, DPRD memandang perlu menjadikan hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi bersama antara legislatif dan eksekutif.

“Penyelesaian tindak lanjut LHP BPK merupakan indikator penting dalam meningkatkan kualitas belanja daerah,” sebutnya.

“Fungsi pengawasan DPRD memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Kemas Faried juga mengapresiasi kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang telah menjalankan pemeriksaan secara independen dan profesional sesuai standar yang berlaku.

“Kami menghargai kerja BPK. DPRD akan mencermati dan mengawal seluruh rekomendasi agar dapat dilaksanakan secara maksimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kota Jambi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, M. Toha Arafat, menjelaskan bahwa penyerahan LHP Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Semester II Tahun 2025 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.

Ia menyebutkan, LHP disampaikan kepada empat entitas pemeriksaan, yakni Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Kabupaten Bungo, dan Pemerintah Kabupaten Tebo.

Untuk Kota Jambi, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya penuntasan TBC Tahun Anggaran 2024 dan 2025 hingga Triwulan III.

Dalam pemeriksaan tersebut, BPK masih menemukan beberapa hal yang perlu dibenahi.

Antara lain penguatan komitmen pemerintah daerah, peningkatan intensifikasi layanan kesehatan, serta perbaikan sistem pendataan dan pelaporan kasus TBC agar program penuntasan berjalan lebih efektif.

BPK juga mengingatkan bahwa sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti paling lambat 60 hari sejak LHP diterima.

“Rekomendasi ini diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik,” kata dia.

“Serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan program pembangunan,” pungkas Toha Arafat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Polemik Zona Merah.

Keputusan ini diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi, Rabu (31/12/2025).

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly (KFA), menyatakan bahwa Pansus diketuai oleh Muhili Amin, dengan Umar Faruk sebagai Wakil Ketua dan Ahmad Faisal sebagai Sekretaris.

Pembentukan Pansus merupakan respons atas aksi unjuk rasa warga dari tujuh kelurahan di Kecamatan Kota Baru pada 10 Desember 2025

Aksi tersebut dipicu oleh sengketa status tanah warga yang masuk dalam zona merah dan diklaim sebagai aset negara.

“Alhamdulillah hari ini sesuai janji kami kepada masyarakat yang terdampak zona merah, termasuk yang sertifikat hak miliknya diblokir,” kata dia.

“Total ada 5.506 SHM dengan luas sekitar 1.400 hektare yang dinyatakan berada di zona merah dan diklaim sebagai aset negara,” jelasnya.

Pansus akan mulai menyusun agenda kerja pada Januari 2026, termasuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak terkait.

Seperti PT Pertamina, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Kota Jambi, Kejaksaan Negeri, serta instansi lainnya.

Warga terdampak juga akan diundang agar memperoleh informasi yang utuh mengenai proses penerbitan sertifikat hingga pemblokiran.

“Kami juga akan berkonsultasi ke pemerintah pusat, baik ke ATR/BPN, Pertamina, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, supaya semua pihak memiliki persepsi yang sama,” ujar KFA.

Wali Kota Jambi, dr. Maulana, menyatakan dukungan terhadap pembentukan Pansus.

Ia menekankan bahwa, penyelesaian sengketa tidak hanya di ranah pemerintah daerah, tetapi membutuhkan dorongan politik dan pendampingan dari pemerintah pusat.

“Ini adalah aspirasi masyarakat yang perlu terus diperjuangkan. Penyelesaiannya memerlukan mekanisme dan kebijakan yang sah,” kata Maulana.(*)

KotaJambi, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan komitmennya untuk mendukung program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dalam 100 hari pertama kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi. Hal ini disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel BW Luxury, Kamis (20/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Kemas Faried menyoroti berbagai persoalan mendesak yang perlu segera ditangani, seperti banjir, kemacetan, jalan rusak, dan pengelolaan sampah. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang serta solusi komprehensif, terutama dalam mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda Kota Jambi.

“Kami melihat bahwa banjir, kemacetan, jalan rusak, dan sampah masih menjadi isu utama yang perlu perhatian serius dari Pemkot Jambi. Khusus untuk banjir, kami berharap ada sinergi antara Pemkot Jambi, Pemprov Jambi, dan Balai Wilayah Sungai Sumatera VI agar bisa menemukan solusi bersama,” ujar Kemas Faried.

Ia juga mengingatkan bahwa penanganan masalah banjir tidak bisa hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi. Menurutnya, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar pembangunan dan perbaikan sistem drainase serta infrastruktur bisa berjalan maksimal.

Selain itu, DPRD Kota Jambi berkomitmen untuk terus mengawal dan mendukung program prioritas yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan adalah mengakomodasi aspirasi warga melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang disesuaikan dengan daerah pemilihan (Dapil) masing-masing anggota dewan.

“DPRD siap mendukung setiap program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kami akan memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya sekadar wacana, tetapi benar-benar membawa perubahan positif bagi warga Kota Jambi,” tegasnya.

Dengan adanya dukungan penuh dari DPRD, diharapkan program-program unggulan Pemkot Jambi dapat berjalan efektif dan memberikan solusi nyata bagi berbagai permasalahan di kota ini.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna pada Senin, 3 Maret 2025, dalam rangka serah terima jabatan (sertijab) dan penyampaian pidato Walikota Jambi yang baru dilantik, Dr dr H Maulana, MKM, untuk masa jabatan 2025-2030.

Rapat paripurna ini berlangsung di Gedung DPRD Kota Jambi dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, SE.

Rapat paripurna dihadiri oleh Walikota Jambi yang baru, Dr dr H Maulana, MKM, dan Wakil Walikota Jambi, Diza Hazra Aljosha, SE, MA.

Selain itu, rapat juga dihadiri oleh pimpinan DPRD Kota Jambi, termasuk Wakil Ketua Muhammad Yasir, Spd, MM, H. Jefrizen, SE, dan Naim, SH, serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kota Jambi yang turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

Baca juga: Walikota Jambi Maulana Sampaikan Pidato Perdana, Fokus pada Pembangunan dan Kemajuan Kota Jambi 2025-2030

baca juga: Pidato Perdana, Maulana Ajak Semua Pihak Bersatu Bangun Kota Jambi Bahagia

Rapat paripurna dimulai dengan serah terima jabatan antara Walikota Jambi yang lama dan Walikota yang baru, Dr dr H Maulana, MKM, yang menandai pergantian kepemimpinan Kota Jambi untuk periode 2025-2030.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, SE, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergitas antara legislatif dan eksekutif dalam rangka mewujudkan kemajuan Kota Jambi.

“Kami di DPRD siap bekerja lebih erat dengan pihak eksekutif untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kota Jambi,” ujar Kemas Faried.

Sementara dalam pidato perdananya, Walikota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat Kota Jambi serta 12 partai koalisi yang telah memberikan dukungan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Baca juga: Sertijab Walikota Jambi, Maulana Optimis Bawa Perubahan Positif

Baca juga : Rocky Candra Kritik PetroChina, Desak Realisasi PI 10% dan Gas 5 MMBTU untuk Jambi

“Saya dan Diza sangat bersyukur atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin Kota Jambi. Kami berkomitmen untuk terus bekerja keras dan membawa Kota Jambi ke arah yang lebih baik,” ujar Maulana.

Maulana juga mengungkapkan keyakinannya bahwa meskipun tantangan besar menanti, dengan semangat persatuan dan optimisme, seluruh elemen masyarakat dapat bekerja sama untuk memajukan Kota Jambi.

“Kami akan melanjutkan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya dan mengatasi tantangan yang ada demi kesejahteraan masyarakat Kota Jambi,” kata dia.

Dengan rapat paripurna ini, harapan untuk membawa Kota Jambi menuju masa depan yang lebih gemilang semakin kuat.

Pemerintah Kota Jambi bersama DPRD dan Forkompinda berkomitmen untuk mengatasi berbagai tantangan demi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Kota Jambi.

Pelaksanaan rapat paripurna ini menunjukkan tekad kuat dari eksekutif dan legislatif Kota Jambi untuk bersinergi dan bekerja bersama dalam membangun Kota Jambi yang lebih sejahtera, maju, dan harmonis di masa yang akan datang.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) di Seberang Kota Jambi semakin dekat dengan kenyataan. Rabu (22/1/2025), usulan ini mendapat respons positif dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Dito Ariotedjo) dalam pertemuan di Kantor Kemenpora, Jakarta.

Menpora menilai bahwa keberadaan GOR di Kecamatan Danau Teluk, Seberang Kota Jambi, sangat penting untuk mendukung pengembangan atlet lokal dan dapat dimanfaatkan secara multifungsi oleh masyarakat.

“Itu usulan yang bagus. Selain untuk olahraga, GOR bisa menjadi fasilitas multifungsi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Menpora.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Drs. Anwar, Asisten Deputi Standarisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana, dan Sarana Olahraga, yang menyatakan bahwa usulan ini akan direkomendasikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar segera ditindaklanjuti sesuai program yang ada.

Dukungan Kemas Faried untuk Atlet Kota Jambi

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan bahwa pembangunan GOR sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan cabang olahraga (cabor) di Kota Jambi.

“Kami optimistis, dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia olahraga di Kota Jambi akan semakin maju,” ujar Kemas Faried.

Ia juga menyoroti bahwa keterbatasan alokasi dana hibah KONI menjadi tantangan dalam mendukung berbagai cabang olahraga di Kota Jambi. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah pusat sangat diharapkan agar GOR di Seberang Kota Jambi segera terealisasi.

Dengan adanya perhatian dari Menpora Dito Ariotedjo, pembangunan ini diharapkan dapat segera terlaksana demi meningkatkan fasilitas olahraga dan prestasi atlet Kota Jambi.

SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mendapat dukungan kuat sebagai calon Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) periode 2025-2030. Namanya mencuat dalam pra Musyawarah Nasional (Munas) VI Adeksi yang digelar bersamaan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2025 di Merlynn Park Hotel, Jakarta, pada 20-22 Januari 2025.

Munas VI Adeksi sendiri dijadwalkan berlangsung pada April 2025 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam pra Munas ini, muncul tujuh nama kandidat potensial yang bakal menggantikan Sigit K Yunianto SH, MAP sebagai Ketua Umum Adeksi dan H Didi Sumardi SH sebagai Sekretaris Jenderal.

Berikut daftar calon Ketua Umum Adeksi yang terjaring:

1. Dance Ishak Palit, M.Si (Ketua DPRD Kota Salatiga)
2. Ir Yulian Effendi MH (Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau)
3. Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera SE (Ketua DPRD Kota Banjarbaru)
4. Andi Faizal Sofyan Hasdam (Ketua DPRD Kota Bontang)
5. Kemas Faried Alfarelly SE (Ketua DPRD Kota Jambi)
6. Hj Aisah Renhoat S.Pd (Ketua DPRD Kota Tual)
7. Rikval Fachruri (Ketua DPRD Kota Banjarmasin)
   Baca juga:  Kemas Faried Perjuangkan Tambahan Kuota Jargas Kota Jambi, Temui Cek Endra di Senayan
   Baca juga:  Kemas Faried Perjuangkan Perbaikan Infrastruktur, Dampingi Warga Telanaipura ke Dinas PUPR Jambi

Kemas Faried dinilai sebagai figur muda yang memiliki pengalaman dan visi kepemimpinan dalam membawa Adeksi ke arah yang lebih baik. Selama menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Jambi, ia dikenal sebagai sosok yang transparan, akuntabel, serta dekat dengan masyarakat.

“Saya merasa terhormat atas dukungan ini. Jika diberikan kepercayaan, saya siap mengabdikan diri untuk memperkuat peran DPRD kota di seluruh Indonesia melalui Adeksi,” ujar Kemas Faried.

Sementara itu, Sekjen Adeksi periode 2020-2025, H Didi Sumardi, mengungkapkan bahwa Munas VI Adeksi akan berlangsung pada 27-30 April 2025 di Semarang. Hingga saat ini, proses penjaringan bakal calon ketua umum masih berjalan dalam forum Rakornas.

“Harapan kami, Adeksi periode 2025-2030 dapat semakin eksis dalam memberikan kontribusi bagi anggotanya dan memperkuat sistem otonomi daerah dalam mewujudkan tujuan nasional,” kata Didi.

Sebagai informasi, Adeksi merupakan organisasi yang menaungi DPRD kota se-Indonesia. Organisasi ini berperan dalam mengembangkan kapasitas anggota, melakukan advokasi, menyediakan layanan informasi, serta menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga, baik dalam maupun luar negeri. (*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Pada Rabu (15/1/2025), ia bersama Lurah Telanaipura Sukadi, Ketua RT 03 Muchlis SP, dan perwakilan Forum Ketua RT Telanaipura, Umar, mendatangi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi untuk menyampaikan aspirasi warga.

Kedatangan mereka disambut langsung oleh Kabid Bina Marga, Wasis Sudibya, serta Kabid Bina Program Tata Ruang, Wahyudi Apdian Nizam. Pertemuan ini membahas keluhan warga terkait perbaikan trotoar dan saluran air yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi.

Kemas Faried menegaskan bahwa sinergi antara Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi sangat penting dalam memastikan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. “Kami berupaya membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak agar kebutuhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti. Insya Allah, semoga aspirasi warga RT 03 Telanaipura ini segera terealisasi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua RT 03 Telanaipura, Muchlis, mengapresiasi langkah cepat Kemas Faried dalam menindaklanjuti keluhan warga. “Kami sangat berterima kasih atas kontribusi dan kepedulian Ketua DPRD Kota Jambi yang telah mengawal aspirasi kami hingga ke Dinas PUPR Provinsi. Ini adalah contoh nyata pemimpin yang dekat dengan rakyat,” katanya.

Muchlis berharap langkah Kemas Faried ini bisa menjadi inspirasi bagi anggota dewan lainnya agar lebih proaktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. “Semoga segala usaha dan dedikasi beliau menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT,” tambahnya.

Warga Telanaipura kini menunggu realisasi perbaikan yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jambi demi kenyamanan dan keselamatan mereka.(*)