MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID– Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tebo menggelar Safari Ramadan di Masjid Al-Mubarokah, Jalan 15 Unit 3, Desa Jaya Mulya, Kecamatan Rimbo Bujang.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko, yang menegaskan pentingnya momentum Safari Ramadan sebagai sarana mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut Khalis, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang ibadah bersama, tetapi juga ruang komunikasi langsung untuk menyerap aspirasi warga terkait pembangunan dan pelayanan publik di seluruh kecamatan di Kabupaten Tebo.

“Melalui Safari Ramadan, kita bisa berdialog langsung dengan masyarakat untuk mendengar berbagai persoalan dan harapan mereka,” ujarnya.

Ia menambahkan, membangun Kabupaten Tebo membutuhkan kerja sama dan kerja keras semua pihak.

Forkopimda bersama pemerintah daerah, kata dia, tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan masyarakat.

“Untuk membangun kabupaten yang kita cintai ini, kita harus bersama-sama bahu membahu dan bergandengan tangan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Khalis juga mengajak masyarakat memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan memperbanyak amal ibadah sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT.

Ia mendorong warga untuk terus meningkatkan semangat pengabdian sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.

Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah puasa, mengingat perubahan cuaca yang terjadi cukup cepat belakangan ini.

“Mari kita jadikan bulan penuh berkah ini sebagai wahana pembinaan diri agar menjadi pribadi muslim yang bertakwa dan berakhlakul karimah,” tandasnya.

Safari Ramadan Forkopimda ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Tebo yang lebih baik.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Akses jalan utama warga di Desa Simpang Semangko, Kabupaten Tebo, Jambi, berada dalam kondisi rawan longsor akibat lubang bekas tambang batu bara yang belum direklamasi.

Hingga Kamis (29/1/2026), kondisi jalan dilaporkan nyaris amblas dan mengancam keselamatan warga yang melintas setiap hari.

Jalan tersebut merupakan satu-satunya jalur keluar-masuk warga sekaligus akses vital untuk mengangkut hasil pertanian, terutama kelapa sawit.

Sekitar 3.000 hektare kebun sawit milik masyarakat setempat sangat bergantung pada jalur ini.

Jika jalan terputus, aktivitas ekonomi warga dipastikan lumpuh.

Kekhawatiran warga akhirnya sampai ke DPRD Kabupaten Tebo. Menindaklanjuti laporan itu, Komisi III DPRD bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan instansi terkait melakukan peninjauan langsung ke lokasi.

Sekretaris Komisi III DPRD Tebo, Liga Malisa, menilai kondisi jalan sudah sangat kritis dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Ia menyebut, struktur tanah di sisi jalan sudah tergerus dan berpotensi longsor sewaktu-waktu.

Menurutnya, pihak perusahaan tambang sempat mengusulkan pemindahan jalur jalan.

Namun usulan tersebut mendapat penolakan dari warga RT 17 Simpang Semangko karena dianggap memperpanjang jarak tempuh dan meningkatkan biaya angkut hasil kebun.

“Warga menolak pemindahan jalan karena berdampak langsung pada biaya operasional, terutama pengangkutan sawit,” jelasnya.

Sebagai langkah sementara, DPRD meminta agar aktivitas perusahaan dihentikan hingga tercapai kesepakatan dengan masyarakat.

DPRD juga menegaskan kewajiban perusahaan untuk segera melakukan reklamasi bekas galian tambang yang berada dekat dengan badan jalan.

“Dalam aturan sudah jelas, reklamasi itu wajib. Harus ada penyangga tanah agar jalan tidak putus dan membahayakan warga,” tegas Liga.

Hal senada disampaikan Ketua RT 17 Simpang Semangko, Maman Syaputra. Ia menegaskan bahwa jalan tersebut merupakan satu-satunya akses yang dimiliki warga.

Menurutnya, jika jalan sampai longsor, perekonomian masyarakat akan terhenti total.

Maman juga menyebut warga masih membuka ruang dialog, termasuk jika perusahaan membangun jalan secara permanen.

Namun ia menekankan, warga menginginkan tindakan nyata, bukan sekadar rencana di atas kertas.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo, Eryanto, membenarkan adanya bekas galian tambang yang belum direklamasi dan posisinya sangat dekat dengan jalan warga.

Pihaknya memastikan akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui berita acara pemeriksaan dan rapat dengar pendapat (RDP).

Dari pihak perusahaan, Humas PT Anugerah Alam Andalas Andalan (A4), Slamet Riyadi, menjelaskan bahwa saat ini perusahaan berada di bawah manajemen baru.

Ia menyebut manajemen lama sempat berhenti beroperasi akibat musibah, dan operasional baru kembali berjalan beberapa bulan terakhir.

“Kami masih dalam masa transisi manajemen. Izin operasi masih berlaku sampai 2028,” ujarnya.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Proyek pembangunan Turap Pagar Puding di Kabupaten Tebo dengan anggaran Rp20,4 miliar kembali menjadi sorotan publik.

Anggota DPRD Tebo dari Fraksi Nasdem, Mursalin, meminta proyek ini diaudit khusus karena dikhawatirkan tidak selesai tepat waktu dan kualitas pekerjaannya dipertanyakan.

Mursalin menegaskan, DPRD sejak awal telah memperingatkan kontraktor agar pengerjaan proyek dilakukan secara serius dan tidak asal-asalan.

Pernyataan ini disampaikannya di Kantor DPRD Tebo.

“Sejak 29 Mei lalu, saat sosialisasi proyek ke masyarakat, kami sudah mengingatkan kontraktor untuk tidak main-main dalam pengerjaan proyek ini,” ujar Mursalin.

Kekhawatiran ini muncul karena pengalaman buruk pembangunan turap beronjong pada 2014, yang dianggap gagal dan mengecewakan masyarakat setempat.

Mursalin menambahkan, berbagai peringatan telah disampaikan melalui Komisi 3 DPRD dan BPBD, namun hingga kini kontraktor dinilai belum menindaklanjuti pengawasan yang diberikan.

“Sudah ditegur melalui Komisi 3 dan BPBD, tapi sepertinya tidak diindahkan. Itu yang membuat kami khawatir proyek ini tidak rampung tepat waktu,” tambahnya.

Politikus Nasdem ini bahkan meragukan proyek Turap Pagar Puding akan selesai sesuai target Desember 2024, mengingat progres lapangan yang dinilai belum optimal.

“Jika melihat kondisi di lapangan, saya pastikan ini tidak akan siap Desember. Misalnya balok dengan diameter 2,5 meter dan lebar 60×80 cm yang berfungsi sebagai pengunci belum tersedia. Ini bukti perlu dilakukan audit khusus,” jelas Mursalin.

Hingga 27 Desember 2024, pekerjaan proyek turap masih berlangsung. Sejumlah pekerja terlihat merakit tangga, menyiapkan pagar, serta melakukan persiapan pengecoran beton rigid.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tebo memastikan akan menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Tebo bersama masyarakat Desa Pagar Puding, pelaksana proyek, serta Dinas PUPR.

RDP tersebut membahas laporan masyarakat terkait proyek pembangunan turap penahan tebing Sungai Batanghari yang belum rampung, meski dibiayai dari dana hibah BNPB Pusat senilai Rp20,4 miliar.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Tebo, Joko Ardiawan, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti hasil rekomendasi DPRD sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Berdasarkan berita acara RDP akan kita tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku,” ujar Joko.

Joko berharap pembangunan turap di Desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu, dapat selesai tepat waktu dan berfungsi optimal sebagai pengaman pinggiran Sungai Batanghari.

Sementara itu, Anjil Fitri, Konsultan Pengawas dari Supervisi Engineering PT Dinar Rianda, menjelaskan bahwa keterlambatan pekerjaan disebabkan faktor cuaca buruk dan meningkatnya debit air Sungai Batanghari.

“Strategi kami sekarang fokus menyelesaikan bagian bawah dan menutup lining beton terlebih dahulu,” kata Anjil.

Ia menambahkan, progres pembangunan turap saat ini telah mencapai sekitar 82,97 persen, dan pihaknya menargetkan penyelesaian dalam waktu dekat.

Masyarakat Desa Pagar Puding pun berharap pekerjaan turap segera rampung agar dapat melindungi wilayah mereka dari ancaman erosi dan banjir di sekitar Sungai Batanghari.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Proses pemeriksaan interim oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kabupaten Tebo kini telah dimulai di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua DPRD Kabupaten Tebo, Khalis Mustiko, mengimbau agar seluruh OPD dapat proaktif dalam menyajikan dokumen yang diminta selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Kami mengharapkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk proaktif dalam menyajikan dokumen permintaan dari Badan Pemeriksa Keuangan, agar pemeriksaan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan,” ujar Khalis Mustiko.

Pemeriksaan interim BPK RI ini dijadwalkan berlangsung hingga 29 Februari 2025. Saat ini, pemeriksaan masih berada pada tahap administrasi, yang merupakan pemeriksaan pendahuluan.

Khalis menjelaskan, tahap pertama pemeriksaan interim ini akan berlangsung selama 30 hari, dan setelahnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lebih rinci.

Khalis juga mengimbau kepada seluruh OPD untuk segera memenuhi permintaan dokumen yang dibutuhkan oleh tim auditor keuangan BPK.

Dokumen yang akan diperiksa mencakup berbagai aspek, seperti belanja, keuangan, aset, pendapatan, dan perjalanan dinas.

Selain itu, hasil pemeriksaan dari tahun sebelumnya juga akan diperiksa kembali oleh BPK pada tahun ini.

“Diharapkan semua dokumen yang diminta oleh tim auditor dapat dipenuhi dengan baik agar pemeriksaan berjalan lancar,” tambah Khalis.

Dengan adanya pemeriksaan interim ini, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Tebo.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi I DPRD Kabupaten Tebo, bersama BKPSDM Tebo, baru-baru ini menyampaikan tuntutan dari ribuan tenaga honorer Kabupaten Tebo kepada Kemenpan RB.

Tuntutan tersebut adalah, agar mereka diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan status penuh waktu.

Ketua Komisi I DPRD Tebo, Yuzep, menjelaskan bahwa, dari 1.193 honorer yang ada, mayoritas meminta untuk diangkat sebagai PPPK penuh waktu.

Menanggapi hal ini, Kemenpan RB merekomendasikan agar formasi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan (nakes) menjadi prioritas utama dalam perekrutan PPPK.

Baca juga: Soal Efisiensi Anggaran, Sekda Tebo Sebut Proyek 2025 Tak Terganggu

Baca juga: Pasien BPJS Ditolak Rawat Inap di RSUD Tebo, Penyebabnya Dispepsia Tak Tercover

“Kemenpan RB telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur prioritas dalam proses rekrutmen PPPK penuh waktu,” terang Yuzep.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BKPSDM Tebo, sebanyak 646 honorer berprofesi sebagai tenaga pendidik.

Sementara 5 honorer bekerja sebagai tenaga kesehatan. Sisa honorer lainnya tergolong dalam kategori teknis.

Yuzep menambahkan, jika Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo menyetujui Surat Edaran dari Kemenpan RB tersebut, maka usulan untuk perekrutan PPPK harus segera disampaikan sebelum seleksi tahap kedua selesai.

Pernyataan ini menandakan langkah awal yang sangat penting bagi masa depan honorer di Kabupaten Tebo, yang berharap agar aspirasi mereka segera terwujud.(*)