JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, dr. Maulana, menegaskan bahwa penyertaan modal Pemkot Jambi ke Bank Jambi sebesar Rp13,1 miliar masih menunggu kajian tim ahli sebelum ditindaklanjuti.

Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi, Senin (6/4/2026), yang membahas tanggapan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.

“Saat ini kami menunggu hasil kajian. Nantinya akan terlihat langkah-langkah apa yang akan diambil. Pemkot sudah menyurati secara tegas, apakah Bank Jambi menerima atau tidak. Kalau tidak, tentu akan ada opsi lain,” ujar Maulana.

Wali kota juga menambahkan, jika penyertaan modal diterima, Pemkot akan melakukan penilaian ulang terhadap aset, termasuk kemungkinan adanya penyusutan.

“Intinya, kami ingin memberikan, tetapi kalau yang diberi tidak bersedia, tentu tidak bisa dipaksakan,” jelasnya.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, dan dihadiri Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, serta seluruh anggota DPRD, kepala OPD, camat, lurah, dan unsur Forkopimda.

Dalam pandangan fraksi, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Umar Faruk, menyoroti penyertaan modal ke Bank Jambi yang hingga kini belum jelas kelanjutannya.

Ia menekankan pentingnya segera ada titik terang agar aset pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Jambi.

Rapat ini sekaligus menegaskan komitmen DPRD dan Pemkot Jambi untuk menjaga transparansi pengelolaan keuangan daerah, memastikan setiap penyertaan modal benar-benar berdampak positif bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUUCKJAMBI.ID – Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi Senin (6/4/2026), Fraksi Partai Golkar memberikan sejumlah catatan penting terkait kinerja Pemerintah Kota Jambi sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Rapat tersebut membahas tanggapan fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi.

Juru Bicara Fraksi Golkar, Rubi Salam, menekankan perlunya perhatian lebih terhadap kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) terkait lampu penerangan jalan umum (LPJU).

Menurutnya, masih banyak titik lampu jalan yang rusak dan belum mendapatkan penanganan maksimal.

“Ini harus menjadi perhatian serius, agar Kota Jambi tidak gelap,” tegas Rubi.

Selain itu, Rubi menyoroti masalah sampah yang menjadi keluhan masyarakat di beberapa wilayah Kota Jambi dalam beberapa bulan terakhir.

Ia meminta agar pemerintah daerah meningkatkan sistem pengelolaan dan pelayanan kebersihan untuk menciptakan kota yang lebih nyaman dan bersih.

Fraksi Golkar juga mendorong peningkatan sektor kesehatan dan pendidikan setiap tahunnya. Rubi menekankan, peningkatan tersebut harus mencakup kualitas layanan dan proporsi anggaran yang memadai.

Kedua sektor ini dianggap sebagai kebutuhan dasar masyarakat dan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam pembangunan.

Masukan dari Fraksi Golkar menjadi bagian dari rangkaian pandangan fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi, yang sebelumnya juga memuat berbagai sorotan terhadap kinerja dan kebijakan Pemerintah Kota Jambi sepanjang tahun 2025.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – DPRD Kota Jambi menggelar rapat paripurna pada Senin (6/4/2026) untuk membahas tanggapan fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun 2025.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, dan dihadiri Wali Kota Jambi dr. Maulana serta Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha.

Dalam pandangan fraksi, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Umar Faruk, menyoroti penyertaan modal Pemkot Jambi ke Bank Jambi sebesar Rp13,1 miliar yang hingga kini belum jelas kelanjutannya.

Penyertaan modal ini berupa gedung fisik yang selesai dibangun sekitar dua tahun lalu namun belum dimanfaatkan.

“Belum ada titik temu dengan Bank Jambi, sehingga perlu segera ada kejelasan,” kata Umar.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Jambi dr. Maulana menjelaskan bahwa Pemkot masih menunggu hasil kajian dari tim ahli Bank Jambi sebelum menentukan langkah berikutnya.

“Saat ini kami menunggu hasil kajian. Nantinya akan terlihat langkah-langkah apa yang akan diambil. Pemkot sudah menyurati secara tegas, apakah Bank Jambi menerima atau tidak. Kalau tidak, tentu akan ada opsi lain,” jelas Maulana.

Jika penyertaan modal diterima, Pemkot Jambi akan menilai kembali nilai aset tersebut, termasuk kemungkinan adanya penyusutan.

“Intinya, kami ingin memberikan, tetapi kalau yang diberi tidak bersedia, tentu tidak bisa dipaksakan,” tambahnya.

Rapat paripurna tersebut menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan memastikan setiap penyertaan modal pemerintah memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfarely, meninjau kondisi rumah warga yang mengalami amblas di RT 20, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, pada Senin (5/4/2026).

Ini merupakan kunjungan kedua setelah insiden sebelumnya. Kemas Farid bersama OPD terkait meninjau potensi rumah lain yang berisiko amblas.

“Minggu lalu kami sudah melihat kondisi rumah yang amblas, hari ini kami datang lagi untuk mencari solusi bersama dinas terkait,” ujar Kemas Farid.

Ia menekankan bahwa kontur tanah di Sungai Putri cukup curam dan berbukit, sementara drainase yang kurang memadai meningkatkan risiko kejadian serupa.

Tidak hanya rumah, beberapa jalan di kawasan tersebut juga memerlukan perhatian.

Kemas Farid mengatakan telah meminta Dinas PU Kota Jambi melakukan kajian teknis dan menyusun rancangan penanganan darurat.

Termasuk langkah untuk menahan dinding dan pondasi agar mengurangi risiko longsor.

“Kami akan menghitung bersama Dinas PU untuk merancang penanganan darurat. Minimal untuk menahan dinding dan pondasi agar kejadian serupa tidak terulang,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ketua DPRD menyatakan akan berkoordinasi dengan Wali Kota Jambi untuk menemukan solusi jangka panjang.

“Jangan sampai kejadian ini terulang dua kali,” tegasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan bahwa pihaknya belum dapat memberikan persetujuan terhadap penyertaan modal Pemkot Jambi di Bank Jambi senilai Rp13,1 miliar tanpa kejelasan legalitas dan proses yang mendasarinya.

“Kami sudah menyurati BPKP, dan Pemkot juga sudah menyurati DPRD untuk meminta persetujuan. Namun kami tidak ingin serta-merta menyetujui. Kami mempertanyakan bagaimana legalitasnya dan seperti apa prosesnya,” ujar Kemas.

Berdasarkan komunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), DPRD Jambi disarankan untuk melakukan perhitungan ulang secara independen, melibatkan lembaga seperti KPKNL, mengingat adanya potensi penyusutan nilai aset.

Selain itu, DPRD juga merekomendasikan agar Bank 9 Jambi memberikan kepastian sikap terkait penyertaan modal dalam bentuk gedung tersebut.

“Kalau tidak menerima, sampaikan secara tertulis. Kalau menerima, silakan. Karena sebelum serah terima pun sudah terjadi aksi pencurian di gedung itu,” tegas Kemas.

Kasus pencurian ini sebelumnya juga diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang mencatat dugaan tindak pidana pencurian terjadi di gedung Bank 9 pada 3 Oktober 2024, dengan estimasi kerugian minimal mencapai Rp2,27 miliar.

Sebelumnya, penyertaan modal Pemkot Jambi berupa gedung ini telah rampung sejak sekitar dua tahun lalu, namun hingga kini belum dimanfaatkan.

Ketua LSM Jamhuri menilai kondisi ini menimbulkan kejanggalan, karena pembangunan gedung dilakukan sebelum Perda terkait disahkan pada 9 Oktober 2024 oleh Pj Wali Kota Jambi saat itu, Sri Purwaningsih.

Perda tersebut merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemkot Jambi pada Bank Pembangunan Daerah Jambi, yang menetapkan total penyertaan modal sebesar Rp54 miliar, terdiri dari penyertaan uang tunai Rp40,87 miliar dan aset daerah Rp13,12 miliar.

Aset berupa tanah seluas 901 meter persegi senilai Rp2,58 miliar, gedung senilai Rp10,12 miliar, dan pagar senilai Rp413,5 juta.

DPRD menekankan pentingnya kejelasan hukum, analisis kelayakan, dan kepastian sikap Bank 9 sebelum proses serah terima aset dilakukan, agar tidak menimbulkan risiko kerugian tambahan bagi pemerintah daerah dan publik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Persoalan sampah di Kota Jambi kembali menjadi perhatian serius.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menilai bahwa hingga kini pengelolaan sampah belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, meski berbagai keluhan dari masyarakat terus berdatangan.

Kemas mengungkapkan bahwa persoalan utama bukan hanya jumlah sampah, tetapi juga sistem pengangkutan yang dianggap belum optimal.

Akibatnya, sampah sering menumpuk di sejumlah titik yang menjadi perhatian warga.

“Pada saat Musrenbang, saya sudah menyinggung soal sampah yang berserakan di Kota Jambi,” ungkap Kemas, Kamis (2/4/2026).

Sementara itu, Pemerintah Kota Jambi tengah menyiapkan penambahan sekitar 20 unit armada baru untuk pengangkutan sampah.

Rencana ini direncanakan diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jambi.

Meski demikian, DPRD menegaskan bahwa persetujuan terhadap kebijakan ini harus melalui kajian yang matang, terutama bila melibatkan kerja sama dengan pihak ketiga.

“Kami akan mempelajari pola kerja sama terlebih dahulu. Dinas Lingkungan Hidup juga akan dipanggil untuk memberikan penjelasan. Kami baru mendengar informasi secara lisan,” tegas Kemas.

Lebih lanjut, Kemas menekankan pentingnya studi kelayakan yang jelas, termasuk memastikan skema kerja sama tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Studi kelayakan harus rinci, termasuk apakah pola kerja sama ini memberatkan APBD atau tidak,” tambahnya.

DPRD berharap penanganan sampah di Kota Jambi tidak berhenti pada wacana, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan.

Pasalnya, masalah sampah telah lama menjadi keluhan publik dan membutuhkan solusi yang efektif dari pemerintah daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, turun langsung ke lapangan meninjau kondisi drainase di RT 16, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses, Rabu 1 April 2026.

Peninjauan dilakukan setelah kegiatan reses di kawasan Cadika. Dalam kunjungan tersebut, Faried turut menggandeng sejumlah instansi terkait, seperti Dinas PUPR Kota Jambi melalui bidang Sumber Daya Air, Perumdam Tirta Mayang, serta unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan setempat.

Permasalahan utama yang dikeluhkan warga adalah kondisi drainase yang tidak berfungsi optimal, sehingga kerap menyebabkan genangan air hingga banjir saat hujan turun.

Faried mengungkapkan bahwa hasil peninjauan di lapangan menunjukkan adanya hambatan aliran air yang perlu segera ditangani.

“Kami langsung turun untuk memastikan kondisi sebenarnya. Memang ditemukan drainase yang tidak berfungsi maksimal dan menyebabkan genangan bahkan banjir saat hujan,” ujarnya.

Ia memastikan, perbaikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat, termasuk penataan ulang infrastruktur pendukung yang menjadi penghambat aliran air.

“Kami akan segera melakukan perbaikan drainase. Selain itu, jalur pipa PDAM di lokasi ini juga akan ditata ulang karena turut menghambat aliran air,” tegas Faried.

Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi oleh jajaran teknis dari Dinas PUPR, pihak Perumdam Tirta Mayang, camat, lurah, hingga ketua RT setempat.

Langkah cepat ini diharapkan mampu mengatasi persoalan banjir yang selama ini dikeluhkan warga, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di wilayah tersebut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi menunjukkan kemajuan signifikan dalam berbagai indikator sosial ekonomi pada Tahun 2025.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Maulana dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi, Selasa (31/03/2026), pada agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota 2025.

Wali Kota Maulana menegaskan, upaya pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat membuahkan hasil nyata.

“Tahun 2025, angka kemiskinan Kota Jambi tercatat sebesar 7,69 persen, turun dibanding 7,73 persen pada 2024. Sementara tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 7,38 persen menjadi 7,08 persen,” ujar Maulana.

Penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan keberhasilan program-program sosial dan ekonomi yang menyentuh langsung masyarakat, termasuk pemberdayaan UMKM dan peningkatan akses pelayanan dasar.

Selain itu, Maulana memaparkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi.

IPM merupakan indikator penting yang mengukur kualitas hidup masyarakat berdasarkan tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

“Tahun 2025, IPM Kota Jambi mencapai 82,32, masuk kategori Sangat Tinggi, meningkat dibanding 81,77 pada 2024.

Ini menjadi bukti nyata upaya Pemkot Jambi dalam meningkatkan kualitas hidup warganya,” jelas Wali Kota Maulana.

Maulana menambahkan, capaian ini tidak lepas dari sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

“Kami akan terus memperkuat program-program pemberdayaan masyarakat agar kemajuan sosial ekonomi ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga Kota Jambi,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menyoroti kinerja pelayanan air bersih dari Perumda Air Minum Tirta Mayang yang dinilai masih sering menuai keluhan masyarakat.

Menurut Faried, banyak pelanggan yang mengeluhkan distribusi hingga kualitas air yang belum stabil.

Karena itu, ia berharap jajaran direksi baru perusahaan daerah tersebut segera melakukan pembenahan setelah resmi menjabat.

Faried mengatakan hingga saat ini pihak DPRD belum menerima informasi resmi terkait penetapan direksi baru Perumda Air Minum Tirta Mayang.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa manajemen baru nantinya harus menjadikan peningkatan pelayanan publik sebagai prioritas utama.

“Secara resmi kami memang belum menerima informasi terkait penetapan direksi baru. Namun kami berharap jajaran direksi yang nantinya menjabat dapat segera memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Faried mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir pihaknya menerima berbagai keluhan dari masyarakat terkait pelayanan air bersih yang dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Mayang.

Keluhan tersebut berkaitan dengan distribusi air yang tidak lancar hingga kualitas air yang dinilai belum optimal.

“Seperti yang kita tahu, pelayanan PDAM belakangan ini cenderung menurun. Banyak laporan dari pelanggan terkait distribusi air dan kualitas layanan. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi direksi yang baru,” tegasnya.

Ia menilai direksi baru harus mampu menjawab tantangan tersebut melalui perbaikan manajemen internal, peningkatan sistem distribusi, serta pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat.

Selain peningkatan layanan, Faried juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara manajemen perusahaan daerah dengan DPRD Kota Jambi.

Menurutnya, koordinasi yang solid antara legislatif dan manajemen perusahaan akan membantu mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pelayanan air bersih di Kota Jambi.

“Komunikasi yang baik dengan DPRD juga penting. Tujuannya agar pelayanan air bersih kepada masyarakat bisa semakin baik,” katanya.

Sebelumnya, panitia seleksi telah mengumumkan hasil akhir seleksi terbuka direksi Perumda Air Minum Tirta Mayang untuk masa jabatan 2026–2031.

Pengumuman tersebut tertuang dalam surat Nomor PD.01/019/Pansel-2026 tertanggal 25 Februari 2026.

Ketua panitia seleksi, A. Ridwan, menjelaskan bahwa seluruh proses seleksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan dan kepegawaian BUMD air minum.

Tahapan seleksi yang dilalui para kandidat meliputi seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan, penulisan makalah, hingga wawancara akhir bersama Wali Kota Jambi selaku Kuasa Pemilik Modal.

Adapun tiga nama yang ditetapkan sebagai direksi Perumda Air Minum Tirta Mayang periode 2026–2031 yaitu:

• Arianto, ST sebagai Direktur Utama

• Eri Suganda, ST sebagai Direktur Teknik

• Andri Susanto, S.Kom sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan

Sebelumnya terdapat lima kandidat yang lolos tahap presentasi dan wawancara, yakni Arianto, Eri Suganda, Andri Susanto, Dodi Darsono, dan Ikhsanul Poetra.

Dengan terpilihnya jajaran direksi baru tersebut, diharapkan Perumda Air Minum Tirta Mayang dapat meningkatkan kualitas layanan air bersih sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan secara transparan dan akuntabel.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, bersama Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi Umar Faruk, menemukan tumpukan sampah yang berserakan di depo sampah kawasan Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Sabtu (7/3) sore.

Keduanya turun langsung meninjau lokasi setelah menerima keluhan dari masyarakat mengenai kondisi depo sampah yang dinilai semakin memprihatinkan.

Saat melakukan peninjauan, mereka mendapati tumpukan sampah menggunung hingga meluber ke badan jalan.

Kondisi tersebut menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu aktivitas warga yang melintas di sekitar lokasi.

Menanggapi temuan tersebut, Faried meminta Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi untuk segera mengambil langkah cepat dalam menangani persoalan tumpukan sampah di depo tersebut.

“Saya sudah menginstruksikan DLH Kota Jambi agar segera mengurai tumpukan sampah di lokasi ini,” tegas Faried.

Ia menilai persoalan pengelolaan sampah harus ditangani secara serius agar tidak menimbulkan dampak lingkungan maupun risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi Umar Faruk juga menyayangkan kondisi sampah yang menumpuk hingga ke jalan.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sampah kemungkinan sudah cukup lama tidak diangkut.

“Ini terlihat seperti sudah lama tidak diangkut. Kami meminta pihak terkait untuk segera memperhatikan dan menindaklanjuti persoalan ini,” ujarnya.

DPRD berharap pemerintah daerah melalui DLH dapat mempercepat penanganan agar kondisi depo sampah kembali bersih dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.(*)