JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Jambi, Muhamad Yasir, S.Pd., M.M., mendorong seluruh LPM di tingkat kelurahan memperkuat sinergi dengan program Kampung Bahagia.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sejak tahap penyampaian aspirasi hingga pengawasan pembangunan agar program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Yasir menyampaikan hal tersebut setelah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Forum LPM Kota Jambi dalam rapat di Ruang A DPRD Kota Jambi, Sabtu 24 Oktober 2026.

Menurut Yasir, LPM memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat di lingkungan kelurahan.

Peran itu perlu dimaksimalkan untuk menyerap aspirasi, memetakan persoalan warga, dan memastikan kebutuhan masyarakat mendapat perhatian dalam proses pembangunan.

Ia menilai sinergi LPM dengan Kampung Bahagia perlu melampaui koordinasi administratif.

LPM harus mampu mendorong warga agar terlibat dalam menentukan kebutuhan prioritas, mendukung pelaksanaan kegiatan, serta mengawasi hasil pembangunan di lingkungan masing-masing.

“LPM harus mampu bersinergi dengan program Kampung Bahagia. Kita ingin masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga terlibat aktif mulai dari menyampaikan kebutuhan, menentukan prioritas, hingga ikut mengawasi pelaksanaannya,” ujar Yasir.

Yasir menegaskan bahwa pembangunan berbasis masyarakat membutuhkan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, LPM, pengurus RT, dan warga.

Tanpa koordinasi yang efektif, kebutuhan masyarakat berisiko tidak terakomodasi secara optimal dalam penentuan prioritas program.

Karena itu, ia berharap Forum LPM Kota Jambi menjadi ruang koordinasi yang mampu menyatukan langkah seluruh LPM di kelurahan.

Forum tersebut juga diharapkan membantu memperlancar penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, keterlibatan warga menjadi salah satu unsur penting untuk mendorong pembangunan yang tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata.

Masyarakat perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi sekaligus memberikan masukan terhadap program yang menyentuh lingkungan tempat tinggal mereka.

Yasir juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata terlihat dari jumlah kegiatan atau hasil fisik yang telah selesai.

Pembangunan perlu memperkuat gotong royong, meningkatkan kepedulian sosial, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.

Dalam konteks pelaksanaan Kampung Bahagia, Yasir mendorong LPM menjalankan fungsi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.

Dengan komunikasi yang terarah, aspirasi warga di tingkat RT dan kelurahan dapat tersampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan.

Forum LPM juga diharapkan membantu menyosialisasikan program pemerintah agar masyarakat memahami tujuan, tahapan, dan peran yang dapat mereka ambil.

Pada saat yang sama, koordinasi yang baik dapat membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan masukan mengenai pelaksanaan program di lingkungan masing-masing.

Namun, partisipasi masyarakat membutuhkan tindak lanjut yang jelas.

Aspirasi yang terkumpul perlu mendapat perhatian dalam proses perencanaan, sedangkan pelaksanaan program perlu mendorong keterbukaan informasi dan ruang pengawasan masyarakat.

Melalui peran tersebut, Forum LPM Kota Jambi diharapkan tidak hanya memperkuat komunikasi antarlembaga, tetapi juga mendorong keterlibatan warga dalam setiap tahapan pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan mereka.

Terpilihnya Yasir secara aklamasi menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarlembaga pemberdayaan masyarakat di Kota Jambi.

Ia berharap kepengurusan forum dapat membangun pola kerja yang lebih terarah dan memperkuat hubungan dengan pemerintah daerah.

Rapat pemilihan tersebut turut dihadiri anggota Komisi I DPRD Kota Jambi yang juga Ketua Bapemperda, Muhili Amin, S.H.; Azhar, S.E., yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi; serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jambi, Raden Jufri.

Yasir berharap Forum LPM mampu mengoptimalkan perannya dalam menampung aspirasi, memperkuat gotong royong, dan membangun koordinasi yang produktif dengan pemerintah daerah.

Ia ingin masyarakat memiliki peran nyata dalam menentukan arah pembangunan di lingkungan mereka.

“Semangatnya adalah membangun dari masyarakat, bersama masyarakat, dan untuk masyarakat. Jika LPM bergerak bersama dan bersinergi dengan Kampung Bahagia, kita berharap manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh warga Kota Jambi,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Rencana penyertaan modal Pemerintah Kota Jambi senilai Rp10 miliar kepada Bank Jambi menghadapi persoalan yang perlu dituntaskan sebelum prosesnya berlanjut, kepastian nilai bangunan yang menjadi bagian dari penyertaan modal tersebut.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, meminta pemerintah menghitung kembali nilai aset dengan memperhitungkan penyusutan.

Hasil perhitungan itu perlu menjadi dasar dalam penyempurnaan peraturan daerah (Perda) agar nilai penyertaan modal memiliki landasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan ini penting karena nilai bangunan saat ini berpotensi berbeda dari nilai yang tercantum dalam rencana penyertaan modal.

Jika nilai aset tidak mencukupi target yang ditetapkan, pemerintah perlu memperjelas mekanisme pemenuhan sisa kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kalau kemarin kan seperti diketahui bahwa penyertaan modal kita berupa aset. Betul ya, bangunan sekarang ini yang sampai hari ini kan masih menunggu perhitungan penyusutannya berapa dan harus ada dituangkan dalam peraturan daerah yang baru, lagi direvisi,” ujar Kemas Faried.

Kemas Faried menjelaskan, pemerintah perlu memastikan nilai penyusutan bangunan melalui perhitungan yang akurat.

Proses tersebut membutuhkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, termasuk bagian yang menangani urusan hukum.

Menurut dia, hasil penilaian akan menentukan apakah nilai aset masih memenuhi besaran penyertaan modal yang direncanakan atau justru menyisakan kekurangan yang harus ditangani pemerintah.

“Karena kalau lihat dari penyusutan, ya plotting-nya memang kewajibannya Rp10 miliar, tapi kekurangan yang tadi kalau penyusutannya dari bangunannya tinggal Rp7 miliar atau Rp5 miliar, berarti kita punya utang terhadap penyetoran modal ke depannya,” jelasnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan risiko yang perlu diantisipasi.

Jika nilai bangunan setelah memperhitungkan penyusutan hanya mencapai Rp7 miliar atau Rp5 miliar, pemerintah perlu menjelaskan cara memenuhi selisih terhadap target Rp10 miliar.

Namun, besaran kekurangan yang sebenarnya belum dapat dipastikan sebelum pemerintah menyelesaikan perhitungan nilai aset.

Angka Rp7 miliar dan Rp5 miliar dalam pernyataan tersebut merupakan ilustrasi, bukan nilai akhir yang telah ditetapkan.

Kepastian ini menjadi penting agar publik dapat membedakan nilai aset yang diserahkan, target penyertaan modal, dan kemungkinan kewajiban lanjutan yang muncul dari hasil penilaian.

DPRD Kota Jambi menekankan bahwa penyertaan modal melalui aset tidak cukup hanya memenuhi angka dalam dokumen perencanaan.

Pemerintah perlu memastikan kesesuaian nilai aset, dasar hukum, mekanisme penyerahan, serta pencatatan keuangan yang menyertainya.

Penyusutan bangunan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan karena kondisi dan nilai aset dapat berubah seiring waktu.

Oleh sebab itu, pemerintah perlu menjelaskan metode penilaian yang digunakan, dasar penetapan nilai, dan hasil penghitungan yang menjadi acuan dalam revisi Perda.

Kejelasan regulasi juga diperlukan untuk menentukan tindak lanjut apabila nilai aset tidak mencapai target penyertaan modal.

Tanpa penjelasan tersebut, pemerintah berisiko menghadapi ketidakjelasan mengenai pemenuhan sisa kewajiban dan pencatatan transaksi dalam laporan keuangan daerah.

DPRD mendorong pemerintah menyelesaikan seluruh tahapan secara transparan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

Persoalan penilaian aset ini berkaitan dengan pembahasan terdahulu mengenai rencana penyertaan modal kepada Bank Jambi yang mencakup aset senilai sekitar Rp13,1 miliar.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD meminta kejelasan legalitas dan penilaian independen terhadap aset sebelum memberikan persetujuan.

Langkah itu bertujuan memastikan nilai kekayaan daerah memiliki dasar penilaian yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

Meski sama-sama berkaitan dengan penyertaan modal, angka Rp10 miliar dalam pembahasan terbaru dan nilai sekitar Rp13,1 miliar dalam pembahasan sebelumnya perlu dijelaskan konteks serta cakupannya oleh pemerintah.

Penjelasan tersebut penting agar masyarakat memahami apakah kedua angka merujuk pada tahapan, komponen, atau penilaian aset yang berbeda.

Kepastian mengenai hubungan kedua angka itu juga dapat membantu mencegah kesalahpahaman dalam membaca perkembangan kebijakan penyertaan modal Pemkot Jambi.

Bagi DPRD, penyertaan modal harus mempertimbangkan manfaat kebijakan sekaligus risiko keuangan yang mungkin muncul.

Pemerintah perlu menjaga agar proses pengalihan aset berlangsung sesuai ketentuan, menggunakan nilai yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menimbulkan kewajiban yang tidak diperhitungkan sejak awal.

Karena itu, hasil penghitungan penyusutan, dasar penilaian aset, dan penyempurnaan Perda menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.

Pemerintah Kota Jambi juga perlu memberikan penjelasan mengenai nilai aset yang akan diserahkan, metode penilaian yang digunakan, serta langkah yang akan ditempuh jika hasil penilaian tidak mencapai target Rp10 miliar.

Keterangan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat menilai kebijakan berdasarkan data yang jelas, bukan sekadar angka penyertaan modal yang tercantum dalam dokumen perencanaan.

Penyertaan modal kepada Bank Jambi pada akhirnya bukan hanya persoalan memenuhi target investasi pemerintah daerah.

Kebijakan tersebut juga menuntut kepastian nilai aset, kepatuhan terhadap regulasi, dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan publik agar tidak memunculkan persoalan keuangan di kemudian hari.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — DPRD Kota Jambi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Aset untuk menelaah pengelolaan kekayaan daerah yang dinilai masih memiliki potensi pemanfaatan lebih besar.

Langkah ini juga menyasar pembenahan administrasi, kepastian hukum, dan peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E., mengatakan pemerintah daerah perlu memiliki data aset yang lengkap dan akurat sebelum menentukan langkah optimalisasi.

Menurut dia, pencatatan harus memuat lokasi, nilai, status kepemilikan, kondisi fisik, serta potensi ekonomi setiap aset.

“Kemarin kita sudah membentuk Pansus Aset. Kita belum puas dengan target yang disampaikan pemerintah terkait pencapaian PAD. Melalui pansus ini, kami ingin pemerintah memiliki catatan digital yang jelas terhadap aset-aset milik Pemerintah Kota Jambi,” ujar Kemas Faried.

Pembentukan pansus tersebut menempatkan pengelolaan aset sebagai salah satu isu yang perlu mendapat perhatian dalam upaya memperkuat pendapatan daerah.

Namun, hasilnya akan bergantung pada kemampuan pemerintah mengidentifikasi persoalan, menuntaskan legalitas, dan menentukan skema pemanfaatan yang sesuai aturan.

Kemas Faried menilai peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada penambahan sumber penerimaan atau pungutan.

Pemerintah Kota Jambi juga dapat mengkaji pemanfaatan kekayaan daerah yang selama ini belum memberikan kontribusi optimal.

Rumah, rumah toko (ruko), kios, lapak, bangunan, dan lahan milik pemerintah menjadi bagian dari aset yang perlu masuk dalam inventarisasi.

Pemerintah dapat menilai kondisi setiap aset, tingkat pemanfaatan, serta peluang pengembangan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonominya.

Aset yang memenuhi persyaratan hukum dapat dipertimbangkan untuk disewakan atau dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah.

Skema tersebut berpotensi menghasilkan penerimaan tanpa harus selalu membangun fasilitas baru.

Meski demikian, potensi pendapatan tidak otomatis menjadi penerimaan nyata.

Pemerintah perlu menghitung nilai sewa atau kerja sama secara wajar, menilai biaya pemeliharaan, memastikan kepatuhan terhadap aturan, serta menjaga agar pemanfaatan aset tidak mengganggu fungsi pelayanan publik.

“Kalau kita sudah tahu berapa nilai aset yang dimiliki Pemerintah Kota Jambi, kita bisa mengaktualisasikan dan memublikasikannya kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurut Kemas Faried, data yang tertata akan membantu pemerintah menentukan aset yang perlu diamankan, diperbaiki dokumennya, atau dikembangkan untuk menghasilkan nilai tambah.

Dorongan pembentukan Pansus Aset juga berkaitan dengan peninjauan lapangan yang dilakukan Ketua DPRD Kota Jambi bersama Badan Anggaran (Banggar) pada Juli 2026.

Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian meliputi Sport Hall, Pasar Mayang, kawasan Pasir Putih, Pasar Malioboro, dan Istana Anak-Anak.

Dalam peninjauan tersebut, DPRD menyoroti fasilitas yang belum dimanfaatkan secara optimal, termasuk kios kosong di sejumlah lokasi.

DPRD juga menaruh perhatian pada persoalan administrasi dan status kepemilikan aset yang perlu mendapat penyelesaian.

Sport Hall menjadi salah satu lokasi yang berpotensi mendukung kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemanfaatan fasilitas tersebut dapat memberikan nilai ekonomi apabila pemerintah menyusun konsep pengelolaan yang sesuai kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat.

Namun, optimalisasi aset tidak cukup hanya dengan membuka atau menyewakan fasilitas.

Pemerintah juga perlu mengukur tingkat keterisian, biaya operasional, kebutuhan pemeliharaan, dan penerimaan yang dihasilkan agar manfaat ekonominya dapat dievaluasi secara objektif.

Melalui pansus, DPRD diharapkan dapat menelaah persoalan aset berdasarkan laporan administrasi sekaligus kondisi nyata di lapangan.

Selain mendorong peningkatan PAD, Kemas Faried menekankan pentingnya pengamanan aset milik Pemerintah Kota Jambi.

Setiap aset perlu memiliki dokumen kepemilikan yang jelas, status hukum yang dapat ditelusuri, dan kesesuaian antara catatan administrasi dengan penguasaan fisik.

Jika pemerintah menemukan aset yang diduga dikuasai pihak lain atau menghadapi persoalan legalitas, instansi terkait perlu menindaklanjutinya melalui mekanisme yang sesuai ketentuan hukum.

Langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko kehilangan aset, sengketa kepemilikan, dan terbengkalainya fasilitas milik daerah.

DPRD juga menyoroti kebutuhan sinkronisasi data melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah (SIPD BMD).

Sistem ini diharapkan mendukung pencatatan aset yang terintegrasi dan menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah.

Meski demikian, digitalisasi tidak cukup hanya dengan memasukkan data ke dalam sistem.

Pemerintah tetap perlu memverifikasi dokumen, mencocokkan data dengan kondisi fisik, memperbarui informasi secara berkala, dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas keakuratan catatan.

Dengan demikian, sistem digital dapat mendukung pengawasan dan membantu pemerintah menentukan prioritas penanganan aset.

Kemas Faried menyampaikan bahwa Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Jambi dijadwalkan membahas agenda pelaksanaan Pansus Aset dan Pansus Kode Etik.

Ia menyebut pembahasan Pansus Aset akan menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti terlebih dahulu.

Tahapan pembahasan berikutnya diharapkan dapat memetakan persoalan utama, mengidentifikasi aset yang memerlukan penanganan segera, serta menyusun rekomendasi bagi pemerintah daerah.

Bagi DPRD, pansus menjadi instrumen pengawasan untuk mendorong penataan aset yang lebih tertib dan transparan.

Hasil kerjanya diharapkan memberi arah bagi pemerintah dalam memperbaiki pencatatan, menyelesaikan persoalan legalitas, mengamankan kekayaan daerah, dan mengoptimalkan aset yang memiliki potensi ekonomi.

Kemas Faried berharap hasil pembahasan pansus dapat mendorong langkah konkret Pemerintah Kota Jambi, terutama dalam memperkuat tata kelola aset dan meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Pada akhirnya, keberhasilan optimalisasi aset tidak hanya diukur dari jumlah aset yang tercatat atau besarnya potensi pendapatan di atas kertas.

Pemerintah perlu menunjukkan hasil yang terukur, mulai dari kejelasan status hukum dan peningkatan pemanfaatan hingga penerimaan yang benar-benar masuk ke kas daerah.

Publik juga perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai aset yang dikelola, skema pemanfaatannya, dan manfaat yang dihasilkan.

Dengan pengawasan serta pelaporan yang akuntabel, kekayaan daerah diharapkan dapat mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi, Muhamad Yasir, S.Pd., M.M., memimpin Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Jambi setelah peserta rapat memilihnya secara aklamasi pada Sabtu 24 Oktober 2026.

Kepemimpinan baru ini membawa tantangan untuk memperkuat koordinasi LPM sekaligus memastikan aspirasi warga mendapat perhatian dalam agenda pembangunan daerah.

Rapat pemilihan berlangsung di Ruang A DPRD Kota Jambi.

Sejumlah unsur DPRD, Pemerintah Kota Jambi, dan perwakilan LPM dari berbagai wilayah turut menghadiri agenda tersebut.

Hadir dalam rapat itu Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Jambi yang juga anggota Komisi I, Muhili Amin, S.H.; Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi, Azhar, S.E.; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi, Dra. Hj. Noverentiwi Dewanti, M.E.; serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, Drs. Raden Jufri, M.E.

Terpilihnya Yasir secara aklamasi membuka peluang bagi Forum LPM untuk memperkuat konsolidasi antarlembaga di tingkat kelurahan.

Namun, tantangan utamanya tidak berhenti pada pembentukan kepengurusan.

Forum ini perlu membangun koordinasi yang efektif, menyerap persoalan warga, dan memastikan aspirasi masyarakat masuk ke dalam komunikasi pembangunan daerah.

LPM memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

Melalui peran tersebut, LPM dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan lingkungan, mendorong partisipasi warga, serta menyampaikan persoalan masyarakat kepada pemangku kebijakan.

Karena itu, efektivitas kepemimpinan baru akan bergantung pada kemampuan forum mengubah koordinasi organisasi menjadi kerja nyata di tingkat masyarakat.

Kehadiran unsur DPRD dan perangkat Pemerintah Kota Jambi dalam rapat pemilihan menunjukkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam agenda organisasi LPM.

Hubungan tersebut dapat menjadi modal untuk memperkuat komunikasi mengenai kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.

Meski demikian, sinergi antarlembaga perlu berjalan seiring dengan fungsi LPM dalam menyuarakan kepentingan warga.

Forum ini perlu menjaga ruang partisipasi masyarakat agar aspirasi dari tingkat kelurahan tidak berhenti sebagai masukan, tetapi memperoleh tindak lanjut yang jelas sesuai kewenangan masing-masing pihak.

Transparansi program, komunikasi rutin, dan mekanisme penyampaian aspirasi dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut.

Dengan kepemimpinan Muhamad Yasir, Forum LPM Kota Jambi memiliki kesempatan untuk memperkuat perannya dalam pembangunan yang partisipatif dan inklusif.

Publik kini memiliki alasan untuk menantikan langkah konkret kepengurusan baru, terutama dalam memperkuat suara warga dan membangun koordinasi yang lebih efektif antarlembaga LPM.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Jambi memunculkan desakan agar pemerintah daerah memperkuat langkah perlindungan kesehatan.

Anggota DPRD Kota Jambi, Fahrul Ilmi, S.Pd., M.Pd., mendorong pemerintah kota mempertimbangkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan guru yang tidak memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Desakan tersebut muncul di tengah tingginya angka gangguan kesehatan yang tercatat Posko Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi.

Dalam periode 12–15 Oktober 2026, posko tersebut mencatat 11.795 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), 1.405 kasus diare, dan 528 kasus konjungtivitis atau peradangan pada mata.

Data itu menyoroti besarnya beban gangguan kesehatan yang tercatat selama periode tersebut.

Namun, angka tersebut belum menjelaskan berapa banyak pasien yang mengalami gangguan kesehatan secara langsung akibat paparan kabut asap.

Pemerintah perlu menyampaikan informasi epidemiologis yang lebih terperinci untuk memperjelas hubungan antara kondisi udara dan laporan kasus kesehatan.

Fahrul mendorong Pemkot Jambi mempertimbangkan WFH sebagai salah satu langkah antisipatif.

Menurut usulan tersebut, ASN dan guru yang dapat menyelesaikan pekerjaannya dari rumah berpeluang mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap mengganggu kesehatan.

Skema ini tidak harus berlaku bagi seluruh pegawai. Pemerintah dapat menyesuaikan pelaksanaannya dengan jenis pekerjaan, kebutuhan organisasi, dan kondisi pelayanan publik di setiap instansi.

Pegawai yang menangani layanan langsung kepada masyarakat tetap perlu menjalankan tugas sesuai kebutuhan.

Sementara itu, instansi dapat mempertimbangkan pekerjaan administratif dan tugas lain yang memungkinkan pelaksanaan secara daring.

Meski menawarkan opsi untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, WFH bukan satu-satunya langkah untuk menghadapi risiko kabut asap.

Pemkot juga perlu memperhatikan informasi kualitas udara, menyampaikan imbauan kesehatan yang jelas, serta memastikan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai.

Usulan WFH membutuhkan kajian mengenai efektivitas, kesiapan teknis, dan dampaknya terhadap pelayanan masyarakat.

Pemerintah perlu menetapkan kriteria pegawai yang dapat bekerja dari rumah, mekanisme pemantauan kinerja, serta durasi kebijakan berdasarkan perkembangan kondisi udara.

Pada sektor pendidikan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan keselamatan guru, kondisi siswa, dan keberlangsungan kegiatan belajar-mengajar.

Kebijakan bagi guru tidak serta-merta menyelesaikan persoalan paparan asap yang juga dapat dialami siswa selama perjalanan maupun kegiatan di sekolah.

Hingga terdapat keputusan resmi, usulan Fahrul Ilmi masih menjadi dorongan kebijakan yang perlu ditanggapi Pemkot Jambi.

Pemerintah daerah perlu menjelaskan apakah akan menerapkan WFH, memilih langkah perlindungan lain, atau mengombinasikan beberapa kebijakan sesuai tingkat risiko.

Tingginya laporan gangguan kesehatan membuat respons pemerintah menjadi penting.

Keputusan yang terukur, berbasis data kualitas udara, dan tetap menjaga pelayanan publik akan membantu masyarakat memahami langkah yang perlu mereka ambil selama karhutla berdampak pada lingkungan Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCKJAMBI.ID — Proyeksi pendapatan daerah Kota Jambi pada 2027 turun sekitar Rp142,1 miliar dibandingkan APBD murni 2026.

Penurunan tersebut menjadi salah satu perhatian DPRD Kota Jambi dalam membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan bahwa pembahasan anggaran harus memastikan program pemerintah tetap menjawab kebutuhan masyarakat meski proyeksi pendapatan dan belanja daerah mengalami penurunan.

Ia menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat paripurna penyampaian nota pengantar dan nota keuangan RAPBD Kota Jambi 2027 di Aula Swarna Bumi DPRD Kota Jambi, Kamis 22 Oktober 2026.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp1,6 triliun, turun 8,01 persen atau Rp142,1 miliar dibandingkan APBD murni 2026.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,671 triliun.

Angka tersebut turun sekitar 7,56 persen dibandingkan anggaran belanja murni 2026 yang mencapai Rp1,808 triliun.

DPRD Cermati Dampak Penurunan Anggaran

Kemas Faried mengatakan penurunan proyeksi pendapatan dan belanja menuntut pemerintah daerah menyusun prioritas secara cermat.

DPRD, menurutnya, akan mengawal pembahasan agar penyesuaian anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Meskipun ada proyeksi penurunan angka pendapatan dan belanja, di mana pendapatan turun sekitar 8 persen dan belanja turun sekitar 7 persen, kami di DPRD memastikan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap diutamakan,” ujar Kemas Faried.

Ia menekankan bahwa pembahasan RAPBD tidak cukup hanya melihat besaran anggaran.

DPRD juga perlu mencermati manfaat setiap program, efektivitas penggunaan dana, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan warga.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah peluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya tersebut perlu berjalan beriringan dengan evaluasi belanja agar pemerintah memiliki ruang untuk membiayai program prioritas.

Kesehatan dan Infrastruktur Masuk Perhatian

Dalam pembahasan RAPBD 2027, DPRD turut menyoroti keberlanjutan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ketiga sektor tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Karena itu, penyesuaian anggaran perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap akses layanan dan pelaksanaan program pembangunan.

Kemas Faried menegaskan bahwa efisiensi belanja harus dilakukan secara terukur. Penghematan anggaran, menurutnya, tidak boleh mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.

“Prinsipnya, meski ruang fiskal terbatas, efektivitas program pembangunan tidak boleh surut. Pelayanan publik harus tetap prima dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Kota Jambi,” tegasnya.

Namun, rincian program yang akan mengalami penyesuaian maupun sektor yang memperoleh alokasi prioritas belum dijelaskan dalam keterangan tersebut.

Hal ini akan menjadi bagian penting untuk dicermati dalam tahapan pembahasan anggaran berikutnya.

Fraksi DPRD Akan Sampaikan Pandangan Umum

Setelah penyampaian nota pengantar dan nota keuangan, pembahasan RAPBD Kota Jambi 2027 akan berlanjut ke tahapan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Melalui tahapan itu, setiap fraksi dapat menyampaikan pertanyaan, kritik, masukan, dan rekomendasi terhadap rancangan anggaran yang diajukan pemerintah kota.

DPRD selanjutnya akan mendalami rancangan tersebut bersama pemerintah daerah sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.

Penurunan proyeksi pendapatan dan belanja membuat rincian alokasi anggaran menjadi bagian penting yang perlu diperiksa.

Publik dapat mencermati bagaimana pemerintah menetapkan prioritas, mengoptimalkan PAD, dan menjaga kesinambungan program pelayanan selama tahun anggaran 2027.

Hasil pembahasan RAPBD nantinya akan menentukan arah alokasi belanja daerah dan dukungan anggaran bagi berbagai program pembangunan Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp1,63 triliun dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027.

Angka tersebut turun sekitar Rp142,10 miliar atau 8,01 persen dibandingkan APBD murni 2026 yang mencapai Rp1,77 triliun.

Di tengah penurunan tersebut, Pemkot Jambi justru menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat menjadi Rp720,56 miliar.

Kenaikan ini menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan rancangan anggaran bersama DPRD Kota Jambi.

Proyeksi itu disampaikan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, saat membacakan nota pengantar Ranperda APBD Kota Jambi Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penurunan pendapatan transfer menjadi faktor utama yang memengaruhi proyeksi pendapatan daerah tahun depan.

Pemerintah kota perlu membahas struktur anggaran secara cermat agar target pendapatan dan kebutuhan belanja tetap selaras.

Dalam rancangan APBD 2027, Pemkot Jambi memproyeksikan pendapatan transfer sebesar Rp911,27 miliar.

Nilai tersebut turun sekitar Rp151 miliar atau 14,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp1,06 triliun.

Sementara itu, target PAD ditetapkan sebesar Rp720,56 miliar, naik 1,25 persen atau sekitar Rp8,90 miliar dari target APBD murni 2026 sebesar Rp711,67 miliar.

Perbedaan arah pergerakan kedua komponen tersebut menjadi salah satu poin penting dalam rancangan anggaran.

Ketika pendapatan transfer menyusut, pemerintah daerah menargetkan peningkatan penerimaan yang bersumber dari potensi pendapatan daerah sendiri.

Meski demikian, target kenaikan PAD tetap perlu didukung upaya pengelolaan pendapatan yang terukur dan realistis.

Rincian sumber penerimaan serta strategi pencapaiannya menjadi informasi penting untuk menilai bagaimana pemerintah kota akan memenuhi target tersebut.

Dari sisi belanja, Pemkot Jambi merencanakan anggaran sebesar Rp1,67 triliun pada 2027.

Jumlah itu turun sekitar Rp136,73 miliar atau 7,56 persen dibandingkan alokasi belanja dalam APBD murni 2026 yang mencapai Rp1,81 triliun.

Penurunan pendapatan dan belanja tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam perencanaan keuangan daerah.

Namun, dampaknya terhadap program pembangunan dan pelayanan publik baru dapat dinilai secara lebih menyeluruh setelah rincian alokasi setiap urusan dan program tersedia.

Karena itu, pembahasan bersama DPRD menjadi tahap penting untuk menguji prioritas belanja, kebutuhan masyarakat, serta kesesuaian antara rencana penerimaan dan pengeluaran daerah.

Dalam rancangan tersebut, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp50 miliar yang bersumber dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp10 miliar untuk penyertaan modal atau investasi pada Bank Jambi.

Berdasarkan rincian angka yang disampaikan, selisih antara pendapatan dan belanja membentuk defisit Rp40 miliar.

Selisih tersebut secara aritmetika dapat ditutup oleh penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan, yang menghasilkan pembiayaan neto Rp40 miliar.

Rincian ini tetap perlu dicocokkan dengan dokumen resmi Ranperda APBD 2027 untuk memastikan kesesuaian angka dan nomenklatur anggaran.

Diza menegaskan, pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD harus berlangsung secara cermat, konstruktif, dan bertanggung jawab.

Ia meminta pemerintah daerah dan legislatif mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam menentukan kebijakan anggaran.

“Pembahasan bersama antara pemerintah dan DPRD Kota Jambi diharapkan dapat berlangsung secara konstruktif, cermat, dan penuh tanggung jawab, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya,” ujar Diza dalam penyampaian nota pengantar tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya keselarasan antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Menurut Diza, proses pembahasan APBD harus menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi, menyelaraskan program, serta memastikan anggaran mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

“Melalui pembahasan APBD ini, mari kita perkuat kolaborasi, menyelaraskan prioritas, dan memastikan kebijakan anggaran benar-benar mendukung pembangunan Kota Jambi yang lebih baik,” katanya.

Pemkot Jambi selanjutnya akan membahas Ranperda APBD 2027 bersama DPRD sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

Hasil pembahasan tersebut akan menentukan struktur anggaran yang ditetapkan untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun mendatang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – DPRD Kota Jambi mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) mendata ulang seluruh juru parkir (jukir) dan memverifikasi identitas petugas di lapangan.

Langkah ini dinilai penting untuk mempersempit celah praktik parkir liar sekaligus memastikan penerimaan retribusi parkir masuk ke kas daerah sesuai ketentuan.

Anggota Komisi I DPRD Kota Jambi, Azhar, menyampaikan desakan tersebut dalam pembahasan evaluasi pengelolaan retribusi parkir.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan jumlah jukir resmi, lokasi penugasan, serta tanggung jawab masing-masing petugas melalui pendataan yang akurat.

Menurut Azhar, ketidakjelasan identitas jukir dapat menyulitkan pengawasan dan membuka peluang bagi oknum untuk mengelola titik parkir tanpa status yang jelas.

Karena itu, Dishub perlu memetakan kembali kawasan parkir dan mencocokkan data administrasi dengan kondisi di lapangan.

“Dishub perlu melakukan pendataan dan verifikasi ulang terhadap seluruh jukir yang bertugas di lapangan. Setiap titik parkir harus jelas siapa petugasnya, sehingga jukir resmi dapat dibedakan dari jukir liar dan pengelolaannya bisa lebih tertib,” ujar Azhar.

Selain meminta pendataan ulang, Azhar mendorong Dishub menerbitkan kembali kartu tanda anggota (KTA) bagi jukir resmi.

Kartu tersebut dapat menjadi identitas petugas sekaligus memudahkan masyarakat mengenali juru parkir yang terdaftar dalam pembinaan pemerintah.

Menurutnya, identitas yang jelas juga membantu petugas melakukan pengawasan dan menindaklanjuti laporan masyarakat apabila menemukan dugaan pelanggaran.

“Kalau data dan identitas jukir sudah jelas, pengawasan akan lebih mudah dilakukan. Kami berharap Dishub dapat memastikan jukir yang bertugas benar-benar terdaftar dan menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan,” katanya.

Azhar menilai penataan perparkiran tidak cukup hanya mengandalkan pendataan administratif.

Dishub juga perlu melakukan pemeriksaan rutin untuk memastikan petugas bekerja sesuai penugasan dan tidak mengelola lokasi parkir di luar ketentuan.

Di sisi lain, DPRD menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan retribusi parkir.

Pendataan jukir dan pemetaan titik parkir dinilai dapat membantu pemerintah mengidentifikasi potensi pendapatan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penyetoran retribusi.

Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mencocokkan lokasi parkir, petugas yang bertanggung jawab, dan kewajiban setoran sesuai mekanisme yang berlaku.

Langkah ini juga dapat membantu mengurangi risiko kebocoran penerimaan daerah.

Meski demikian, efektivitas penataan tersebut bergantung pada tindak lanjut Dishub, mulai dari verifikasi lapangan hingga pengawasan berkala.

Kejelasan data perlu diikuti mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran yang terukur.

DPRD berharap Dishub Kota Jambi segera membenahi pendataan jukir, menerbitkan identitas resmi, dan memperkuat pengawasan di setiap titik parkir.

Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan pengelolaan parkir yang lebih tertib, memberikan kepastian kepada masyarakat, serta mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Nama Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly mulai dikaitkan dengan Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha dalam wacana Pilkada Kota Jambi 2029.

Namun, belum ada pernyataan resmi dari keduanya yang memastikan rencana untuk berpasangan.

Di tengah spekulasi politik tersebut, persoalan pelayanan publik justru menjadi isu konkret yang perlu mendapat perhatian.

Kemas belum memberikan sinyal tegas mengenai kemungkinan maju bersama Diza.

Ia memilih menekankan pentingnya kinerja pemerintah dan DPRD dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut Kemas, kualitas pelayanan publik harus menjadi tolok ukur bagi masyarakat dalam menilai para pemangku kepentingan di Kota Jambi.

“Pada prinsipnya, kami ingin menunjukkan kinerja yang baik. Baik pemerintah kota maupun DPRD harus bisa menjadi barometer dalam memberikan pelayanan dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Kemas.

Pernyataan tersebut belum menjawab arah politik Kemas menjelang Pilkada 2029.

Karena itu, kebersamaan dengan Diza dalam sejumlah kegiatan kemasyarakatan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa keduanya sedang membangun kesepakatan pencalonan.

Dari wacana politik ke persoalan keselamatan warga

Pada Selasa 6 Oktober 2026, Kemas dan Diza menjenguk Azalea, anak berusia lima tahun yang menjadi korban insiden di sekitar pekerjaan galian jaringan gas di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Kemas mengatakan kunjungan itu bertujuan melihat kondisi korban sekaligus mengetahui respons pihak pelaksana pekerjaan.

Ia juga menyebut pihak rekanan menyatakan kesediaan membantu biaya pengobatan korban.

Namun, perhatian terhadap korban tidak boleh berhenti pada kunjungan dan bantuan pengobatan.

Insiden di sekitar proyek infrastruktur juga menuntut penjelasan mengenai penyebab kejadian, penerapan standar keselamatan, serta langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Kemas menekankan bahwa, pelaksana proyek harus mengikuti standar operasional prosedur dan memperhatikan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan.

Meski demikian, informasi mengenai penyebab insiden, hasil pemeriksaan, dan bentuk pertanggungjawaban pihak terkait belum tercantum dalam keterangan yang tersedia.

Aspek tersebut penting untuk memperjelas penanganan kasus sekaligus memastikan keselamatan warga di sekitar proyek.

Krisis air bersih turut menjadi sorotan

Selain menjenguk korban, Kemas dan Diza mengikuti penyaluran sekitar 12.000 liter air bersih kepada warga di Jalan Platur Utama RT 43 dan Perumahan Aura Bimantara RT 41, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru.

Penyaluran tersebut menyasar warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih di tengah kondisi kemarau.

Bantuan air dapat memenuhi kebutuhan mendesak warga.

Namun, persoalan yang lebih mendasar terletak pada keberlanjutan pasokan dan kemampuan layanan air bersih memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus terus bergantung pada distribusi bantuan.

Kemas menyoroti kondisi air baku Sungai Batanghari yang turut memengaruhi proses pengolahan air sebelum distribusi kepada pelanggan.

Ia menilai pemerintah dan pengelola layanan air perlu memberikan informasi yang jelas mengenai kualitas serta tingkat kekeruhan air baku.

Menurutnya, penanganan masalah tidak cukup hanya dengan menambah bahan kimia apabila persoalan mendasarnya belum teratasi.

“Penambahan bahan kimia sebesar 10 sampai 15 persen belum tentu menjadi jaminan apabila persoalan mendasarnya belum terselesaikan,” kata Kemas.

Pernyataan itu menempatkan kualitas air baku sebagai salah satu faktor yang perlu diperhatikan.

Namun, penilaian mengenai penyebab gangguan layanan tetap memerlukan data teknis, termasuk hasil pengujian kualitas air, kondisi instalasi pengolahan, dan evaluasi distribusi.

Perbaikan Tirta Mayang perlu dibuktikan dengan hasil

Kemas juga menyinggung upaya perbaikan Perumda Air Minum Tirta Mayang, termasuk penggantian pompa sebagai bagian dari penanganan persoalan layanan air.

Ia menyatakan DPRD akan terus memantau perkembangan perbaikan tersebut.

Baginya, hasil yang paling penting ialah pulihnya layanan sehingga masyarakat dapat kembali memperoleh air dengan baik.

Agar upaya perbaikan dapat dinilai secara objektif, masyarakat membutuhkan informasi mengenai kondisi layanan sebelum dan sesudah penggantian pompa, wilayah yang terdampak, serta target pemulihan distribusi.

Penjelasan mengenai kualitas air dan jadwal penanganan juga penting untuk mengukur efektivitas langkah yang ditempuh.

Hingga informasi yang tersedia saat ini, belum terdapat data teknis yang cukup untuk mengukur sejauh mana penggantian pompa menyelesaikan gangguan layanan air bersih.

Kinerja publik menjadi perhatian menjelang 2029

Aktivitas Kemas dan Diza di tengah persoalan warga memunculkan pembicaraan mengenai kemungkinan duet keduanya pada Pilkada Kota Jambi 2029.

Akan tetapi, agenda bersama tidak serta-merta membuktikan adanya kesepakatan politik.

Keduanya belum menyampaikan pernyataan resmi yang memastikan pencalonan bersama.

Konfigurasi politik menuju 2029 juga masih dapat berubah seiring perkembangan situasi dan dukungan partai politik.

Di luar spekulasi mengenai pasangan calon, keselamatan warga di sekitar proyek infrastruktur dan kepastian layanan air bersih merupakan persoalan yang membutuhkan tindak lanjut nyata.

Bagi masyarakat Kota Jambi, ukuran kinerja tidak berhenti pada kehadiran pejabat dalam kegiatan sosial.

Kejelasan penanganan insiden, keterbukaan informasi, serta perbaikan layanan yang dapat dirasakan langsung akan menjadi tolok ukur penting bagi para pemangku kepentingan.

Dengan demikian, wacana Pilkada 2029 masih memerlukan kepastian politik, sedangkan persoalan keselamatan dan layanan dasar masyarakat menuntut jawaban yang lebih konkret sekarang.(*0

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Penahanan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi, Nela Ervina, dalam perkara dugaan korupsi mendorong Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, meminta pemerintah kota mengevaluasi pelaksanaan program dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Kemas Faried menilai, persoalan hukum yang menjerat mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi tersebut harus menjadi pembelajaran bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), terutama dalam menjalankan program yang menggunakan anggaran pemerintah.

Ia menekankan pentingnya kehati-hatian, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap peraturan agar setiap kegiatan pemerintah berjalan sesuai tujuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini harus menjadi pembelajaran bagi teman-teman di OPD maupun ASN di lingkungan Pemerintah Kota Jambi agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan program-program yang telah dicanangkan,” ujar Kemas Faried.

Menurutnya, Pemkot Jambi perlu meninjau pelaksanaan program di setiap perangkat daerah untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik.

Evaluasi juga penting untuk mengidentifikasi persoalan dalam pelaksanaan kegiatan sekaligus menentukan langkah perbaikan.

Tak hanya meminta evaluasi program, Kemas Faried juga mendorong Pemkot Jambi memastikan setiap perangkat daerah memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan profesional.

Ia menyarankan pemerintah kota segera mengevaluasi dinas yang pelaksanaan programnya tidak berjalan sesuai harapan.

Penempatan pejabat, menurutnya, harus mempertimbangkan kemampuan, kompetensi, dan rekam jejak.

“Kami menyarankan kepada Pemkot Jambi untuk melakukan kajian dan memberikan perhatian terhadap program-program yang berjalan,” sebutnya.

“Jika ada dinas terkait yang pelaksanaan programnya tidak berjalan dengan baik, segera lakukan evaluasi dan tempatkan orang-orang yang tepat, mumpuni, serta profesional,” tegasnya.

Kemas Faried berharap langkah evaluasi tersebut dapat memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemerintah daerah.

Ia juga mengingatkan bahwa, pengelolaan anggaran membutuhkan kepatuhan terhadap aturan serta tanggung jawab dari setiap pejabat yang terlibat.

Terkait perkara yang menjerat Nela Ervina, Kemas Faried mengaku prihatin.

Namun, ia menegaskan bahwa proses hukum harus dihormati dan seluruh pihak perlu menunggu hasil penyidikan serta proses peradilan.

“Prinsipnya, kami prihatin dengan kejadian dan apa yang dialami mantan Kepala BPPRD Kota Jambi. Kami menghargai proses hukum yang berjalan dan mendoakan agar yang bersangkutan diberikan kekuatan dalam menghadapi proses ini. Kita tunggu hasilnya,” katanya.

Nela saat ini menjabat sebagai Kepala Disperindag Kota Jambi. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi belanja konsultasi pemutakhiran pajak daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2024, ketika ia masih memimpin BPPRD.

Dalam perkara yang sama, penyidik juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Tiga di antaranya berasal dari pihak rekanan.

Penyidik menduga proyek pemutakhiran pajak daerah tersebut mengalami penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Perkara itu berkaitan dengan pengelolaan anggaran pemerintah daerah dan upaya memperbarui data pajak.

Penahanan terhadap para tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan.

Penetapan status tersangka tidak menghapus hak mereka untuk memperoleh proses peradilan yang adil, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Kemas Faried berharap persoalan tersebut menjadi momentum bagi Pemkot Jambi untuk memperkuat evaluasi program, meningkatkan pengawasan, dan memastikan aparatur menjalankan tugas secara profesional serta sesuai ketentuan hukum.(*)