JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali menunjukkan respons cepat dalam menangani warga yang terdampak bencana.

Sebanyak 10 korban kebakaran menerima bantuan sosial dengan total nilai Rp162 juta yang diserahkan langsung oleh Pemkot Jambi, Senin (20/04/2026).

Penyerahan bantuan berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Jambi dan diserahkan langsung oleh Wali Kota Maulana, didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha serta Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly.

Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif ini menjadi bentuk sinergi dalam penanganan bencana di daerah.

Bantuan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kerusakan bangunan yang dialami masing-masing korban, berdasarkan hasil verifikasi lapangan oleh tim Pemerintah Kota Jambi.

Dalam sambutannya, Wali Kota Maulana menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa warga.

Ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab dalam meringankan beban masyarakat.

“Pemerintah hadir untuk membantu warga yang terdampak. Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Maulana juga menjelaskan bahwa bantuan serupa sebelumnya telah disalurkan melalui Dinas Sosial dan Baznas sebagai bentuk penanganan darurat pascabencana.

Ia mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran, mengingat kejadian serupa masih cukup sering terjadi di Kota Jambi, terutama saat kondisi cuaca panas.

“Ini harus menjadi perhatian bersama, karena risiko kebakaran masih cukup tinggi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly memberikan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah dalam membantu masyarakat terdampak bencana.

Menurutnya, kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat menjadi bukti nyata kepedulian terhadap warga yang sedang mengalami musibah.

Ia juga mendorong agar alokasi bantuan ke depan dapat terus ditingkatkan sehingga mampu menjangkau lebih banyak korban bencana di Kota Jambi.

“Semoga bantuan ini bisa memberikan semangat bagi para korban untuk bangkit kembali,” ujarnya.

Penyaluran bantuan ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan program prioritas “Kota Tangguh”, yakni konsep pembangunan kota yang mampu menghadapi berbagai potensi bencana secara cepat dan terukur.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) kembali menjadi perhatian serius dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang membahas rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025, Senin (20/4/2026).

Rapat yang digelar di Gedung DPRD Kota Jambi tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Muhammad Yasier, serta dihadiri langsung oleh Wali Kota Jambi Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha dan jajaran pejabat daerah lainnya.

Sorotan utama muncul dari Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Jambi yang mengevaluasi kinerja LKPJ.

Melalui juru bicaranya, Mukhlis A Muis, DPRD menilai PT Siginjai Sakti (Persero) belum menunjukkan perkembangan signifikan sejak didirikan.

Menurut Mukhlis, perusahaan daerah tersebut belum memiliki arah bisnis yang jelas dan cenderung pasif, sehingga belum mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Tujuan awal pembentukan BUMD sebagai sumber pendapatan daerah belum tercapai hingga saat ini,” ujarnya dalam rapat.

Ia mengungkapkan bahwa sejak berdiri pada 2021, PT Siginjai Sakti telah menerima suntikan modal sebesar Rp10 miliar dari pemerintah daerah.

Namun, hingga kini, sisa modal yang tersedia diperkirakan hanya sekitar Rp3 miliar.

Kondisi tersebut dinilai mengkhawatirkan, terutama jika tidak segera dilakukan langkah pembenahan yang konkret.

DPRD memperingatkan bahwa tanpa strategi yang jelas, nilai aset perusahaan berpotensi terus mengalami penurunan.

Selain itu, DPRD menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan tersebut, mulai dari manajemen, perencanaan usaha, hingga studi kelayakan bisnis.

BUMD diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru membebani keuangan pemerintah.

Saat pertama kali dibentuk, PT Siginjai Sakti dirancang untuk mengelola sejumlah sektor potensial seperti pariwisata, transportasi publik, pasar daerah, hingga jaringan gas kota.

Namun memasuki tahun keempat operasionalnya, belum terlihat adanya fokus bisnis yang berjalan secara nyata.

Situasi ini memicu kekhawatiran legislatif terkait efektivitas penggunaan anggaran serta keberlanjutan perusahaan daerah tersebut ke depan.

DPRD Kota Jambi pun mendesak pemerintah daerah segera melakukan kajian komprehensif guna merumuskan kembali arah strategis BUMD tersebut agar dapat beroperasi secara optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Rapat paripurna ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, serta tepat sasaran.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, mengusulkan agar kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dapat dimasukkan sebagai bagian dari jalur prestasi dalam sistem penerimaan siswa baru di sekolah.

Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat mengikuti kegiatan retreat Ketua DPRD se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI di Akademi Militer Magelang, pada 15–19 April 2026.

Dalam kesempatan itu, Kemas Faried yang juga menjabat sebagai Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Jambi menekankan pentingnya pengakuan terhadap prestasi siswa di bidang kepramukaan dalam sistem seleksi masuk sekolah.

Ia menyampaikan bahwa selama ini kegiatan Pramuka memiliki kontribusi besar dalam pembentukan karakter, disiplin, dan kepemimpinan siswa, namun belum mendapatkan porsi penilaian yang optimal dalam jalur prestasi.

“Kami berharap ke depan Pramuka bisa masuk dalam petunjuk teknis sebagai bagian dari jalur prestasi, sehingga siswa yang aktif dan berprestasi di bidang ini mendapat apresiasi dalam penerimaan sekolah,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya relevan di Kota Jambi, tetapi juga layak diterapkan secara nasional sebagai bentuk keadilan bagi siswa yang berprestasi di jalur non-akademik.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa Pramuka sebenarnya sudah termasuk dalam kategori jalur prestasi non-akademik.

Kategori tersebut mencakup berbagai bidang seperti olahraga, seni, serta kepemimpinan melalui organisasi sekolah seperti OSIS.

“Keaktifan siswa di Pramuka menjadi salah satu aspek penilaian dalam jalur non-akademik pada penerimaan murid baru,” jelasnya.

Kegiatan retreat ini merupakan bagian dari Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang diikuti oleh seluruh Ketua DPRD se-Indonesia.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri sejumlah menteri kabinet.

Momentum tersebut dimanfaatkan Kemas Faried untuk mendorong penguatan peran Pramuka dalam sistem pendidikan nasional, khususnya agar lebih diakui dalam jalur prestasi penerimaan siswa baru.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Rencana penyertaan modal dari Pemerintah Kota Jambi kepada Bank Jambi senilai Rp13,1 miliar hingga kini belum menemui kepastian.

Aset yang dijadikan penyertaan modal berupa gedung di kawasan Jambi Timur tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari legalitas hingga kondisi fisik.

Gedung tersebut berdiri di atas lahan seluas 1.815 meter persegi yang sebelumnya sempat bersengketa.

Namun, setelah dilakukan eksekusi pengosongan berdasarkan penetapan pengadilan, lahan tersebut resmi menjadi milik Pemkot Jambi.

Secara nilai, total aset mencapai sekitar Rp13,128 miliar, terdiri dari nilai tanah sebesar Rp2,586 miliar dan bangunan senilai Rp10,542 miliar.

Gedung yang dibangun menggunakan anggaran daerah itu direncanakan untuk operasional Bank Jambi, namun hingga kini belum difungsikan.

Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menegaskan pihaknya belum dapat menyetujui penyertaan modal tersebut sebelum ada kejelasan hukum dan proses yang transparan.

DPRD juga telah melakukan komunikasi dengan lembaga terkait untuk memastikan keabsahan dan nilai aset.

Salah satu saran yang muncul adalah perlunya penilaian ulang secara independen, mengingat adanya potensi penyusutan nilai aset.

Selain persoalan administratif, DPRD juga menyoroti kondisi gedung yang dinilai kurang terawat.

Bahkan, terdapat laporan adanya aksi pencurian di lokasi sebelum proses serah terima resmi dilakukan.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan aset tersebut.

Dalam laporan hasil pemeriksaan, BPK menilai pengamanan dan pemeliharaan gedung belum berjalan optimal.

Gedung yang dibangun pada tahun 2023 itu sebelumnya berada di bawah pengelolaan Dinas PUPR, kemudian dialihkan ke Sekretariat Daerah.

Namun, proses penyerahan kepada Bank Jambi belum dapat dilakukan karena masih menunggu revisi Peraturan Daerah terkait penyertaan modal.

BPK juga mengungkap adanya dugaan pencurian pada Oktober 2024 dengan potensi kerugian mencapai miliaran rupiah.

Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan sejumlah peralatan dan jaringan utilitas telah hilang atau mengalami kerusakan, serta kondisi bangunan yang terbengkalai.

Akibat hal tersebut, sebagian aset direklasifikasi ke dalam kategori aset lain dalam laporan keuangan daerah.

Sementara itu, pihak Bank Jambi menyatakan bahwa keputusan penerimaan aset sepenuhnya bergantung pada kebijakan Pemkot.

Jika aset tersebut tetap diserahkan, pihak bank akan melakukan evaluasi ulang terhadap kondisi gedung yang ada.

DPRD menegaskan bahwa sebelum proses penyerahan dilakukan, Pemkot Jambi harus menyelesaikan perubahan regulasi agar memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Naim mengajak masyarakat menjadikan momentum Lebaran sebagai sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat persatuan.

Menurutnya, Idulfitri bukan sekadar perayaan tahunan, melainkan momen penting untuk kembali kepada nilai-nilai fitrah, saling memaafkan, serta memperbaiki hubungan sosial di tengah masyarakat.

Naim menegaskan bahwa kebersamaan harus terus dijaga, terutama dalam kehidupan sosial yang semakin dinamis.

Ia mengajak masyarakat untuk mempererat hubungan, baik dengan keluarga, tetangga, maupun lingkungan sekitar.

“Lebaran adalah waktu terbaik untuk memperkuat silaturahmi dan saling memaafkan. Ini momentum untuk menjaga persatuan di tengah masyarakat,” ujarnya, Kamis 19 Maret 2026.

Selain silaturahmi, ia juga menyoroti pentingnya menjaga nilai toleransi dan kepedulian sosial.

Menurutnya, semangat gotong royong dan empati harus terus dipupuk agar tercipta suasana yang harmonis dan damai di tengah masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa Idulfitri identik dengan semangat berbagi kepada sesama, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kepedulian sosial, kata dia, menjadi bagian penting dalam memaknai hari kemenangan setelah menjalani ibadah Ramadan.

Di akhir pernyataannya, Naim menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri kepada seluruh masyarakat Kota Jambi.

Ia berharap momentum Lebaran membawa keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan bagi semua.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang perayaan Idul Fitri 1447 H, DPRD Provinsi Jambi menegaskan dukungannya terhadap langkah pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk menjaga situasi tetap aman, kondusif, dan tertib.

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda Provinsi Jambi yang digelar di Hotel Swiss-Belhotel, Senin (16/3/2026).

Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah menegaskan bahwa lembaga legislatif hadir sebagai penampung aspirasi masyarakat serta pengawal kebijakan publik terkait pelayanan, keamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat menjelang Lebaran.

“Perayaan Idul Fitri selalu memicu lonjakan mobilitas masyarakat, baik untuk mudik, aktivitas ekonomi, maupun sosial. Kondisi ini membutuhkan koordinasi lintas sektor agar keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” ujar Hafiz Fattah.

DPRD Jambi mencatat beberapa fokus utama masyarakat menjelang Lebaran, antara lain:

• Keamanan perjalanan mudik dan arus balik

• Kelancaran transportasi umum dan jalan raya

• Stabilitas harga kebutuhan pokok

• Lingkungan bersih dan tertata

• Ketersediaan energi, termasuk BBM dan LPG subsidi, hingga ke wilayah pelosok

• Pasokan listrik yang stabil, terutama saat pelaksanaan Salat Idul Fitri

Selain itu, DPRD juga menyoroti potensi kerawanan seperti kemacetan lalu lintas, tindak kejahatan, dan rumah kosong karena mudik.

Sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan pengurus RT didorong untuk memetakan warga yang meninggalkan rumah serta meningkatkan pengawasan lingkungan.

DPRD Provinsi Jambi menegaskan komitmennya untuk mendukung seluruh langkah pemerintah dan aparat keamanan agar perayaan Idul Fitri berlangsung aman, tertib, dan penuh berkah.

“Kita berharap Idul Fitri menjadi momentum kebersamaan dan kedamaian. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan akan menjadi kunci keberhasilan pengamanan Lebaran tahun ini,” tutup Hafiz Fattah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kekhawatiran nasabah Bank Jambi terkait keberadaan saldo di rekening mereka masih terasa, meski pihak bank secara bertahap telah mulai mengembalikan dana para nasabah.

Situasi ini menjadi perhatian serius, tidak hanya dari masyarakat umum, tetapi juga dari kalangan anggota DPRD di Jambi.

Seorang anggota DPRD, yang enggan disebutkan namanya, menyayangkan kondisi ini terjadi pada Bank Jambi, terutama menjelang pengiriman gaji dan Idul Fitri 1447 H.

“Belum jelas Bank Jambi ini. Di dalam uang yang dikembalikan itu ada dana untuk berbagai kebutuhan, misalnya pendidikan anak, pembayaran angsuran, dan lainnya. Situasinya membuat khawatir,” ujarnya.

Selain itu, keterbatasan penarikan dana melalui sistem digital dan ATM semakin menambah beban nasabah.

Anggota DPRD tersebut menuturkan, jika harus melakukan tarik tunai manual melalui loket Bank Jambi, waktu yang dibutuhkan cukup lama karena pihak bank membatasi transaksi maksimal 200 nasabah per hari.

Meski pengembalian saldo terus berjalan secara bertahap, ketidakpastian ini tetap menimbulkan keresahan.

Banyak nasabah berharap proses penarikan bisa lebih cepat dan efisien, agar kebutuhan mendesak menjelang Idul Fitri tetap terpenuhi.

Bank Jambi sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait jadwal penuh pengembalian saldo dan perbaikan sistem digital agar nasabah dapat mengakses dananya secara mudah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Suasana Gedung DPRD Provinsi Jambi Jumat sore (27/2/2026) dipenuhi diskusi serius.

Puluhan anggota Pemuda Pancasila wilayah Jambi hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III, menyoroti polemik angkutan batubara yang dinilai semakin semrawut dan berdampak luas bagi masyarakat.

Ketua MPW Pemuda Pancasila Jambi, Adri SH, menyampaikan kekecewaannya terhadap lambannya realisasi pembangunan jalur khusus batubara.

Ia menilai janji pemerintah terkait proyek ini belum menunjukkan hasil nyata, sementara kemacetan dan hambatan teknis di lapangan kian kompleks.

Adri menekankan bahwa persoalan ini sudah disuarakan sejak 2022, namun belum ada perubahan signifikan.

Ia mendesak DPRD untuk segera membentuk panitia khusus (pansus) guna mempercepat pembangunan jalan hauling, karena dampak transportasi batubara bahkan sudah menimbulkan korban jiwa, termasuk dari kalangan anggota organisasinya di Kabupaten Merangin.

“Kalau memang ada hambatan di lapangan, DPRD dan pemerintah harus hadir mencari solusi. Tujuan kita sama, demi kepentingan masyarakat Jambi,” ujar Adri.

RDP dipimpin Ketua Komisi III, Mazlan, bersama anggota dewan lainnya. Dari eksekutif hadir Asisten II Setda Provinsi Jambi Samsyurizal, serta perwakilan Dinas PTSP dan Dinas Perhubungan.

Di penghujung pertemuan, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah, menegaskan dukungannya terhadap pembentukan pansus percepatan jalan khusus batubara.

“Kita memiliki kesamaan pandangan bahwa kemacetan akibat angkutan batubara harus segera diatasi melalui percepatan pembangunan jalan khusus,” kata Hafiz.

Proyek ini memang sudah berjalan beberapa tahun, namun target penyelesaiannya terus bergeser.

Dari rencana awal rampung 2024, mundur ke 2025, dan kini ditargetkan selesai pada 2026, sekitar Agustus–September 2026.

DPRD menegaskan tahun 2026 menjadi batas akhir realisasi, dengan pengawasan ketat.

Hafiz menekankan, percepatan proyek bukan agenda politik, melainkan kebutuhan mendesak masyarakat Jambi. Jalan khusus ini diharapkan:

• Mengurangi kemacetan akibat angkutan batubara

• Meningkatkan keselamatan pengguna jalan

• Mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD)

“Harapannya, ketika jalan khusus ini tuntas, masyarakat bisa kembali merasa aman dan nyaman, dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga Jambi,” tutup Hafiz.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPRD Kota Jambi dari PDI Perjuangan, Djokas Siburian, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tetap kuat mendukung pelaksanaan Pilkada secara langsung.

Menurutnya, survei menunjukkan lebih dari 77 persen rakyat ingin memilih kepala daerah langsung, sehingga suara rakyat harus dihormati.

Djokas mengingatkan, jika ada wacana mengalihkan mekanisme Pilkada melalui DPRD, hal itu berpotensi menimbulkan resistensi publik dan dianggap sebagai paksaan politik.

Situasi ini bisa menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial, serta memengaruhi iklim investasi dan dunia usaha di daerah.

“Stabilitas politik adalah kunci untuk menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.

Meski mendukung Pilkada langsung, Djokas mengakui adanya tantangan, terutama tingginya biaya politik.

Untuk itu, PDI Perjuangan telah melakukan kajian internal guna mencari solusi perbaikan sistem tanpa mencabut hak rakyat memilih langsung.

Beberapa solusi yang diusulkan antara lain:

1. Memetakan dan mengurangi pos-pos pengeluaran Pilkada yang bisa dihemat.

2. Menerapkan e-voting sebagai inovasi teknologi untuk menekan biaya penyelenggaraan sekaligus meningkatkan efisiensi.

Djokas menekankan bahwa partainya terbuka terhadap inovasi, meski bukan partai penguasa, dan siap memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan Pilkada yang lebih hemat dan modern.

“E-voting bisa menjadi solusi revolusioner untuk menjawab tudingan bahwa Pilkada langsung itu boros. Kami terbuka dengan teknologi demi efisiensi dan transparansi,” tegasnya.

PDI Perjuangan menegaskan sikapnya konsisten mendukung Pilkada langsung, sebagai wujud menghormati aspirasi rakyat, sejarah demokrasi, serta semangat transparansi dan partisipasi publik dalam pemilihan kepala daerah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi I DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) di Jakarta, Senin (10/2), untuk membahas strategi penguatan layanan perpustakaan agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk di tingkat desa.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Jambi, H. Hapis Hasbiallah, didampingi anggota Komisi I lainnya, termasuk Muhammad Chandra Muzaffar Alghiffari, Izhar Majid, Pinto Jayanegara, Zulkifli Linus, dan Bima Audia Pratama.

Fokus Konsultasi: Infrastruktur, Anggaran, dan Sinergi Pusat-Daerah

Hapis Hasbiallah menyampaikan bahwa berbagai tantangan pengembangan perpustakaan di daerah menjadi pokok pembahasan.

Di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur, dukungan anggaran, serta perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar layanan perpustakaan dapat menjangkau seluruh masyarakat.

“Kami membahas berbagai tantangan pengembangan perpustakaan di daerah, termasuk keterbatasan infrastruktur dan dukungan anggaran. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar layanan perpustakaan bisa menjangkau hingga tingkat desa,” ujarnya.

Perpustakaan sebagai Sarana Pendidikan dan Literasi

Selain itu, Komisi I menekankan pentingnya perpustakaan sebagai sarana pendukung pendidikan masyarakat, terutama bagi pelajar dan generasi muda di pedesaan.

Tujuannya adalah agar perpustakaan tidak hanya menjadi bangunan fisik, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai pusat pembelajaran dan literasi.

“Kita juga membahas pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana pendukung pendidikan masyarakat, terutama bagi pelajar dan generasi muda di pedesaan, sehingga perpustakaan tidak hanya menjadi bangunan, tetapi benar-benar dimanfaatkan oleh warga,” tambah Hapis.

Harapan Komisi I DPRD Jambi

Komisi I berharap hasil konsultasi dengan Perpusnas RI dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan program yang lebih berpihak pada penguatan perpustakaan daerah.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat di Provinsi Jambi secara berkelanjutan.(*)