MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batang Hari Tahun Anggaran 2025, Senin (2/3).

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batang Hari, Rahmad Hasrofi, didampingi Wakil Ketua EL Firsta Nopsiamti, serta dihadiri para anggota dewan.

Turut hadir dalam paripurna tersebut Wakil Bupati Batang Hari, H. Bakhtiar, unsur Forkopimda, perwakilan Polres Batang Hari, Kodim Batang Hari, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tamu undangan lainnya.

Dalam forum resmi tersebut disampaikan Nota Pengantar LKPJ Bupati Batang Hari Tahun Anggaran 2025 yang memuat laporan pelaksanaan program, kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik selama satu tahun anggaran.

LKPJ merupakan wujud pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD sebagai representasi masyarakat.

\Dokumen ini menjadi dasar evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025.

Ketua DPRD menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan bagian krusial dari fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya roda pemerintahan daerah.

“DPRD akan membahas secara komprehensif sesuai mekanisme yang berlaku sebelum memberikan rekomendasi. Hal ini penting sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depan,” tegasnya.

Rapat paripurna berlangsung tertib dan khidmat, mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD Batang Hari diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis guna memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batang Hari.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari mendampingi masyarakat Desa Kuap untuk menindaklanjuti konflik agraria dengan PT WKS yang telah berlangsung lama.

Pada Jumat (27/02/2026), rombongan bertemu langsung dengan Wakil Menteri ATR/BPN RI, Osy Dermawan, di Jakarta.

Pertemuan dipimpin Ketua Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batang Hari, Kms. Supriyadi, didampingi Wakil Ketua Yogi Verly Pratama dan perwakilan kelompok tani Desa Kuap.

Dalam diskusi tersebut, DPRD menyoroti mekanisme pelepasan tanah masyarakat yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi (HP), sementara lahan itu telah memiliki sertifikat hak milik.

“Pertanyaan kami, bagaimana mekanisme pelepasan tanah masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi oleh Kementerian Kehutanan, sementara ada sertifikat masyarakat di dalamnya,” jelas Supriyadi.

Politisi Partai Demokrat itu menekankan, lahan seluas sekitar 1.600 hektare yang diklaim masyarakat Desa Kuap telah diakui dalam Perda Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013.

Warga memiliki bukti kepemilikan sejak tahun 1970–1980-an dan telah mengelola lahan jauh sebelum penetapan Kawasan Hutan Produksi maupun terbitnya izin konsesi perusahaan.

Dari hasil pertemuan, Wakil Menteri ATR/BPN berjanji akan menelaah dan mendiskusikan persoalan tersebut lebih lanjut bersama Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan.

Hal ini menyusul permohonan masyarakat agar dilakukan pelepasan status Kawasan Hutan Produksi untuk tanah yang telah bersertifikat.

Sebelumnya, pada Kamis (26/02/2026), DPRD Batang Hari juga mendampingi warga Desa Kuap menemui Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI di Jakarta.

Pertemuan itu bertujuan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait konflik dengan PT WKS yang belum menemukan solusi.

DPRD Batang Hari menegaskan komitmennya untuk terus mengawal hak-hak masyarakat Desa Kuap agar konflik agraria ini diselesaikan secara adil dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.(*)