PALEMBANG, SEPUCUKJAMBI.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi V meninjau langsung progres pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung, bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), pada Rabu (12/02/2026) di Jembatan Musi V.

Kunjungan ini bertujuan memastikan pembangunan berjalan sesuai target, standar mutu, serta ketentuan yang berlaku.

Kunjungan dipimpin Ketua Tim Komisi V, Roberth Rouw, bersama anggota Mukhlis Basri, Haryanto, Sofwan Dedy Ardyanto, Hanan A. Rozak, Syarief Abdullah Alkadrie, Ruslan M. Daud, Irmawan, Ghufran, dan Muhammad Lokot Nasution. Tim DPR RI didampingi oleh Direktur Jalan Bebas Hambatan Ditjen Bina Marga Dedy Gunawan, anggota BPJT Unsur Masyarakat Tulus Abadi, serta jajaran Direksi dan EVP Hutama Karya.

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menegaskan komitmen perusahaan dalam percepatan penyelesaian proyek tanpa mengorbankan mutu dan keselamatan.

“Hutama Karya berkomitmen memastikan pembangunan Jalan Tol Palembang–Betung berjalan sesuai target, memenuhi standar kualitas, serta mengutamakan aspek keselamatan kerja dan keselamatan pengguna jalan. Dukungan dan pengawasan DPR RI serta sinergi dengan Kementerian PU dan pemangku kepentingan menjadi penguatan penting agar ruas ini dapat segera memberikan manfaat nyata, termasuk saat periode mudik Lebaran 2026,” ujar Mardiansyah.

Berdasarkan paparan lapangan, progres konstruksi Jalan Tol Palembang–Betung telah mencapai 89,91%.

Ruas tol ini direncanakan difungsionalkan secara terbatas pada periode arus mudik Lebaran 2026 untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas jalan nasional serta memberikan alternatif perjalanan yang lebih aman dan nyaman.

Jalan Tol Palembang–Betung menjadi koridor strategis karena menghubungkan Kayuagung–Palembang–Betung dan selanjutnya terintegrasi menuju Jambi.

Kehadiran tol ini diproyeksikan memangkas waktu tempuh perjalanan dari 3–4 jam melalui jalan nasional menjadi sekitar 1 jam melalui jalan tol, mendukung kelancaran distribusi logistik, mobilitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketua Tim Komisi V, Roberth Rouw, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proyek hingga tersambung ke Jambi.

“DPR mendukung dan mengapresiasi BUMN yang membangun jalan tol dengan kualitas terbaik. Kami juga mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur bagi masyarakat. Kami harap pada saat Lebaran nanti tidak ada kendala, sehingga masyarakat dapat merasakan langsung fasilitas dan manfaatnya,” ujar Roberth Rouw.

Kunjungan ini menegaskan kolaborasi DPR RI, Kementerian PU, dan badan usaha pelaksana dalam mendorong percepatan PSN secara terukur.

Sinergi tersebut diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat manfaat infrastruktur bagi masyarakat, khususnya di Sumatra Selatan dan sekitarnya.()*

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan yang membelit program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) IV di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Hal itu disampaikan Menteri Transmigrasi RI, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, saat melakukan kunjungan kerja bersama Gubernur Jambi Al Haris di Rumah Dinas Bupati Muaro Jambi, Rabu (20/08/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Iftitah mengatakan bahwa pihaknya akan menempuh jalur mediasi atau hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut legalitas dan kesejahteraan transmigran.

“Keterangan dari saksi-saksi dan tokoh masyarakat akan menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian ini,” ujar Iftitah.

Selain itu, Kementerian Transmigrasi juga akan memperkuat kawasan transmigrasi di Jambi melalui pendekatan pendidikan dan inovasi industri.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah akan membangun Kampus Patriot dengan empat jurusan utama: Teknologi Pertanian, Teknik Kimia, Teknik Mesin, dan Teknik Elektro, sebagai pusat pengembangan SDM transmigrasi.

“Kami ingin mencetak ahli-ahli industri, khususnya di sektor gula, agar kawasan transmigrasi memiliki kontribusi nyata secara nasional,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V, Edi Purwanto, menyampaikan dua hal krusial yang menjadi fokus legislasi terkait transmigrasi, yakni:

1. Pelepasan status kawasan hutan dari wilayah transmigrasi, agar warga mendapatkan kepastian hukum;
2. Pembenahan regulasi, terutama yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang.

“Ini menjadi prioritas pembahasan kami di Komisi V agar ke depan transmigrasi bukan hanya solusi pemukiman, tapi juga pusat pertumbuhan baru,” kata Edi.

Pertemuan ini diharapkan mampu menjadi titik awal percepatan penyelesaian konflik lahan transmigrasi dan penguatan program jangka panjang berbasis pemberdayaan masyarakat.(*)