Jambi Smart City Festival 2026 Resmi Dibuka, Maulana Tekankan Pelayanan Publik Jadi Prioritas

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID– Pemerintah Kota Jambi mulai memperkuat transformasi digital melalui pengembangan berbagai inovasi pelayanan publik.

Mulai dari layanan darurat 112, asisten virtual berbasis kecerdasan buatan (AI), hingga rencana integrasi pengaduan pelanggan PDAM selama 24 jam menjadi bagian dari agenda menuju kota cerdas atau smart city.

Sejumlah inovasi tersebut diperkenalkan dalam pembukaan Jambi Smart City Festival 2026 yang berlangsung di Kota Jambi, Minggu 15 November 2026.

Wali Kota Jambi, Maulana, secara resmi membuka festival yang menjadi bagian dari penguatan ekosistem inovasi dan kolaborasi pembangunan daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, Saleh Ridha, menjelaskan bahwa festival tersebut berangkat dari kebutuhan pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, terintegrasi, dan responsif.

“Perkembangan teknologi menuntut Kota Jambi untuk semakin cerdas, terintegrasi, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita berpijak pada 11 program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi yang terintegrasi dengan enam dimensi smart city,” ujar Saleh Ridha.

Ia menegaskan, pembangunan kota cerdas tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah.

Kolaborasi antara organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat juga diperlukan agar inovasi dapat menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Jambi Smart City Festival 2026 berlangsung pada 15–17 November, kemudian dilanjutkan dengan Forum Kota Cerdas pada 18–19 November 2026.

Berbagai kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang pertukaran gagasan sekaligus pengembangan inovasi lintas sektor.

“Kami berharap Jambi Smart City Festival tidak berhenti sebagai sebuah perayaan, tetapi menjadi awal lahirnya ide dan kolaborasi nyata. Gagasan terbaik dari para peserta, masukan para akademisi, serta dukungan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kota Jambi yang cerdas,” ungkapnya.

Sejumlah Inovasi Digital Diperkenalkan

Dalam pembukaan festival, Pemkot Jambi memperkenalkan sejumlah inovasi layanan digital yang diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Inovasi tersebut meliputi Call Center 112, AI Asisten Virtual, Dashboard Pimpinan Kota Jambi, serta sistem terpadu pelayanan informasi dan pengaduan Kota Jambi Bahagia.

Berbagai layanan tersebut diharapkan memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus membantu perangkat daerah memantau kebutuhan serta pengaduan warga.

Wali Kota Jambi, Maulana menegaskan bahwa ukuran keberhasilan smart city bukan terletak pada banyaknya teknologi yang digunakan.

Hal terpenting adalah sejauh mana teknologi mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

Ia meminta seluruh OPD mengintegrasikan enam dimensi smart city agar inovasi tidak berjalan sendiri-sendiri.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah smart transportation dan smart branding.

Melalui smart branding, Pemkot Jambi ingin memperkuat identitas daerah dengan mempromosikan kekayaan budaya dan potensi pariwisata kepada masyarakat luas.

“Smart city itu ada smart transportation, smart branding, dan berbagai dimensi lainnya. Melalui smart branding, Dinas Pariwisata dapat mempromosikan berbagai potensi budaya dan memperkenalkan bahwa Kota Jambi merupakan kota cerdas yang memiliki budaya luhur. Ini membutuhkan integrasi dan kerja keras bersama seluruh OPD,” kata Maulana.

Urus Perizinan dari Rumah, Layanan Kesehatan Ikut Didigitalisasi

Selain memperkenalkan inovasi digital, Maulana juga menyoroti pentingnya penyederhanaan pelayanan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat.

Pada sektor perizinan, ia mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus mengembangkan sistem agar masyarakat dapat mengurus berbagai kebutuhan perizinan dari rumah tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.

Sektor kesehatan juga menjadi perhatian. Pemanfaatan teknologi digital diharapkan mempermudah proses pendaftaran, pengambilan nomor antrean, hingga akses pelayanan pasien.

Dengan sistem yang semakin terintegrasi, masyarakat diharapkan tidak lagi menghabiskan banyak waktu untuk mengakses layanan dasar.

Namun, kemudahan tersebut tetap membutuhkan kesiapan infrastruktur digital, keamanan data, dan pendampingan bagi warga yang belum terbiasa menggunakan layanan berbasis teknologi.

Pengaduan PDAM Ditargetkan Bisa Masuk 24 Jam melalui AI

Salah satu gagasan yang menarik perhatian dalam agenda smart city adalah rencana integrasi pengaduan pelanggan Perumda Air Minum atau PDAM dengan teknologi kecerdasan buatan.

Maulana ingin masyarakat dapat menyampaikan keluhan kapan saja, termasuk di luar jam operasional kantor pelayanan.

Jenis pengaduan yang menjadi perhatian antara lain persoalan kualitas air, tekanan distribusi yang rendah, hingga gangguan jadwal pelayanan.

Melalui integrasi AI, informasi yang masuk diharapkan dapat diteruskan kepada jajaran pimpinan PDAM sehingga persoalan yang dialami pelanggan lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti.

“Pengaduan masyarakat harus bisa terintegrasi dengan AI. Jadi, selama 24 jam masyarakat bisa menyampaikan keluhan, dan informasi tersebut langsung masuk kepada direktur sehingga diketahui apa persoalan yang terjadi, apakah air keruh, tekanan air kurang, atau kendala jam pelayanan,” jelasnya.

Rencana ini menjadi salah satu bentuk pemanfaatan teknologi untuk memperkuat pengawasan pelayanan perusahaan daerah.

Meski demikian, efektivitasnya nantinya akan bergantung pada kecepatan respons petugas dan penyelesaian pengaduan di lapangan, bukan sekadar kemampuan sistem menerima laporan.

Maulana juga mengungkapkan rencana pengembangan fasilitas air minum siap konsumsi di sejumlah kawasan publik. Inovasi tersebut diharapkan menambah kemudahan masyarakat dalam memperoleh akses air minum.

Pengelolaan Sampah Juga Jadi Ukuran Kota Cerdas

Di luar digitalisasi pelayanan, Maulana mengingatkan bahwa pembangunan smart city harus mampu menjawab persoalan perkotaan, termasuk pengelolaan sampah.

Menurutnya, pemerintah perlu membaca isu global dan persoalan lokal sebagai dasar untuk melahirkan inovasi yang tepat sasaran.

Pengelolaan sampah menjadi salah satu aspek penting karena berkaitan langsung dengan kebersihan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

“Kenapa inovasi itu dimulai dari kemampuan kita menangkap isu global maupun isu daerah. Ketika berbicara tentang sampah, itu merupakan isu global. Kota-kota yang cerdas adalah kota yang mampu mengelola sampahnya dengan baik,” tegas Maulana.

Melalui Jambi Smart City Festival 2026, Pemkot Jambi berharap kolaborasi berbagai pihak dapat menghasilkan inovasi yang lebih konkret.

Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh gagasan tersebut benar-benar berjalan, terintegrasi antarlembaga, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Sebab, kota cerdas bukan hanya tentang aplikasi, jaringan internet, atau kecanggihan kecerdasan buatan.

Keberhasilannya juga ditentukan oleh kualitas pelayanan publik, kecepatan pemerintah menyelesaikan persoalan warga, serta kemampuan menjaga lingkungan perkotaan.(*)




Investasi Kota Jambi Tembus Rp1,53 Triliun, Target 2026 Terlampaui Sebelum Akhir Tahun

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Realisasi investasi Kota Jambi hingga Triwulan III 2026 mencapai sekitar Rp1,530 triliun.

Capaian tersebut sudah melampaui target investasi sepanjang 2026 yang ditetapkan sebesar Rp1,509 triliun, meskipun tahun anggaran masih menyisakan sekitar dua bulan.

Tak hanya berhasil melewati target tahunan, pertumbuhan investasi Kota Jambi juga mencatat lonjakan signifikan.

Pada Triwulan III 2026 saja, nilai investasi mencapai Rp896,78 miliar atau meningkat 437,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp166,98 miliar.

Artinya, realisasi investasi pada kuartal ketiga tahun ini meningkat lebih dari lima kali lipat dibandingkan Triwulan III 2025.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, Abu Bakar, mengungkapkan capaian tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 28 Oktober 2026.

Menurut Abu Bakar, data tersebut bersumber dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui aplikasi Satu Data BKPM.

“Alhamdulillah, pertumbuhan investasi Kota Jambi terus meningkat. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi Kota Jambi pada Triwulan III tahun ini mencapai Rp896,78 miliar,” ujarnya.

Abu Bakar menjelaskan, akumulasi investasi hingga Triwulan III mencapai sekitar Rp1,530 triliun atau 101,41 persen dari target tahunan sebesar Rp1,509 triliun.

Dengan demikian, realisasi investasi Kota Jambi sudah melampaui target sekitar Rp21,34 miliar sebelum memasuki penghujung tahun.

Ia optimistis nilai investasi masih berpeluang meningkat hingga akhir Desember 2026.

Pemerintah Kota Jambi akan terus memperkuat pelayanan perizinan dan menciptakan iklim usaha yang mendukung masuknya penanaman modal.

“Yang patut kita syukuri, target realisasi investasi tahun 2026 sudah berhasil kita lampaui. Padahal, kita masih memiliki waktu kurang lebih dua bulan hingga akhir tahun. Dengan tren pertumbuhan yang positif ini, kami optimistis realisasi investasi masih berpotensi meningkat lebih tinggi,” kata Abu Bakar.

Menurut Abu Bakar, peningkatan realisasi investasi tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pelayanan perizinan dan penanaman modal.

DPMPTSP Kota Jambi terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, kepastian berusaha, serta kemudahan proses perizinan bagi para pelaku usaha.

Ia menilai pertumbuhan investasi sebesar 437,06 persen secara tahunan menjadi salah satu indikator meningkatnya aktivitas penanaman modal di Kota Jambi.

Namun, pemerintah daerah juga perlu memastikan pertumbuhan tersebut memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat, bukan sekadar peningkatan angka investasi.

“Kami akan terus mendorong terciptanya ekosistem investasi yang kompetitif, efisien, dan berkelanjutan agar mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Selain memperkuat pelayanan perizinan, DPMPTSP Kota Jambi juga mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Pelaporan tersebut penting untuk membantu pemerintah memantau perkembangan kegiatan usaha dan memastikan data realisasi investasi tercatat secara akurat.

Abu Bakar menegaskan, peningkatan investasi harus berjalan seiring dengan ekspansi usaha, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya saing daerah.

“Penguatan pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, dan kepatuhan pelaporan LKPM merupakan bagian penting untuk memastikan investasi tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah,” ungkapnya.

Ia berharap semakin banyak investasi yang masuk mampu memperkuat posisi Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Jambi.

Dengan realisasi Rp1,530 triliun hingga Triwulan III 2026, pemerintah daerah kini memiliki capaian yang melampaui target tahunan.

Tantangan berikutnya adalah menjaga momentum pertumbuhan tersebut sekaligus memastikan manfaat investasi dirasakan lebih luas oleh masyarakat.(*)




Komisi I DPRD Kota Jambi Turun Cek Andrew’s Party Mart, Operasional Diminta Ditunda

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rencana operasional Andrew’s Party Mart (APM) di Kompleks Transmart Jambi belum dapat berjalan.

Komisi I DPRD Kota Jambi meminta pengelola menunda pembukaan usaha sampai seluruh persyaratan perizinan dinyatakan lengkap.

Permintaan itu disampaikan setelah Komisi I DPRD Kota Jambi melakukan pengecekan langsung ke lokasi APM di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Rabu 16 September 2026.

Dari hasil pengecekan, lokasi usaha tersebut diketahui belum beroperasi. Kondisi itu menjadi perhatian DPRD karena sebelumnya muncul rencana pembukaan APM pada malam hari.

Ketua Komisi I DPRD Kota Jambi, Rio Ramadhan, mengatakan pemeriksaan lapangan merupakan tindak lanjut rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas persoalan perizinan APM.

Dalam RDP tersebut, Komisi I menghadirkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), pihak kecamatan, serta Satpol PP Kota Jambi.

Menurut Rio, DPRD menerima surat dari sejumlah pihak yang mempertanyakan kelengkapan perizinan usaha tersebut. Karena itu, DPRD bersama instansi terkait perlu memastikan kondisi faktual di lapangan.

“Dari RDP tadi ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Hari ini kami juga turun ke lapangan untuk memastikan apakah sudah beroperasi atau belum,” kata Rio.

Izin Klub Malam Belum Ada

Salah satu poin yang menjadi sorotan dalam pembahasan perizinan adalah izin yang berkaitan dengan operasional klub malam.

Rio mengatakan, izin tersebut belum tersedia sehingga pengelola diminta menyelesaikan proses perizinan sebelum menjalankan kegiatan usaha.

“Di antaranya adalah izin klub malam belum ada. Silakan diurus dulu,” tegasnya.

Komisi I menilai kondisi APM yang belum beroperasi masih memberikan ruang bagi pengelola untuk menyelesaikan dokumen dan persyaratan yang diperlukan.

DPRD, kata Rio, tidak mempersoalkan keberadaan investasi maupun kegiatan usaha selama seluruh ketentuan yang berlaku dipenuhi.

“Namanya orang berusaha, berinvestasi, selama izin lengkap kami tidak masalah. Cuma untuk sekarang kami minta untuk ditunda dulu kalau ada niatan untuk beroperasi,” ujarnya.

DPRD Siapkan Rekomendasi Jika Tetap Beroperasi

Untuk sementara, Komisi I belum mengambil langkah lebih jauh karena hasil pemeriksaan menunjukkan APM belum membuka kegiatan usaha.

Namun, situasinya dapat berbeda apabila pengelola tetap menjalankan operasional ketika persyaratan perizinan belum dipenuhi.

Rio mengatakan DPRD dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Jambi untuk mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila kondisi tersebut terjadi.

“Beda cerita kalau sudah beroperasi dan tidak punya izin. Kami bisa memberikan rekomendasi kepada Pemkot Jambi untuk mengambil sikap,” katanya.

Dengan demikian, fokus DPRD saat ini berada pada pemenuhan persyaratan sebelum kegiatan usaha dimulai, bukan pada keberadaan investasinya.

FPI Jambi Turut Datangi Lokasi

Rencana operasional APM juga mendapat perhatian dari massa Front Persaudaraan Islam (FPI) Kota Jambi.

Setelah mengikuti RDP di DPRD Kota Jambi, massa yang dipimpin Ketua FPI Kota Jambi Ahmad Syukri Baraqbah mendatangi lokasi APM sekitar pukul 15.00 WIB.

Perwakilan FPI Kota Jambi, Arizal, mengatakan kedatangan mereka berkaitan dengan rencana pembukaan APM yang sebelumnya disebut berada di lokasi Angel’s Wing.

FPI mempertanyakan kesesuaian perizinan dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan.

“Ternyata izin belum ada, izin yang dipakainya lama. Harus mengikuti aturan. Kita minta Pemkot bertindak tegas jika nekat beroperasi,” ujar Arizal.

Meski demikian, Arizal mengatakan pihaknya tidak bermaksud menghalangi kegiatan usaha. Menurut dia, pengelola tetap dapat menjalankan usaha setelah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

“Kita tidak menghalangi mereka untuk usaha, namun harus mengikuti aturan dengan mengurus izin dulu,” katanya.

Sebelumnya, APM disebut direncanakan mulai beroperasi pada Rabu malam sekitar pukul 21.00 WIB. Namun, hasil peninjauan Komisi I pada sore hari menunjukkan lokasi tersebut masih belum beroperasi.

Persoalan selanjutnya bergantung pada pemenuhan dokumen perizinan oleh pengelola dan langkah pemerintah daerah dalam memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.(*)




Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas, DPMPTSP Kota Jambi Tetapkan SP dan SOP Terbaru

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi terus memperkuat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan menetapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan tahun 2026.

Kepala DPMPTSP Kota Jambi, Abu Bakar, mengatakan penetapan SP dan SOP tersebut merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang mudah, jelas, transparan dan terukur.

“SP dan SOP ini menjadi pedoman bagi kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang paling penting adalah masyarakat mendapatkan kepastian mengenai persyaratan, waktu proses, biaya, prosedur serta akses informasi,” ujar Abu Bakar, Senin 17 Agustus 2026.

Untuk Standar Pelayanan, DPMPTSP Kota Jambi menetapkannya melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Nomor 50 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan.

Keputusan tersebut ditetapkan di Jambi pada 3 Agustus 2026 dan ditandatangani Kepala DPMPTSP Kota Jambi Abu Bakar.

SP tersebut menggantikan Keputusan Kepala Dinas Nomor 62 Tahun 2023 yang sebelumnya berlaku.

Dalam dokumen tersebut terdapat 18 standar pelayanan, mulai dari Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) berusaha dan nonberusaha, layanan lingkungan hidup, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi, perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko, hingga layanan perizinan praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui Mal Pelayanan Publik Digital, perizinan pendidikan, klinik, dokter hewan dan surat keterangan penelitian.

Selain menetapkan standar pelayanan, DPMPTSP Kota Jambi juga menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui Keputusan Kepala Dinas Nomor 51 Tahun 2026 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi pada DPMPTSP Kota Jambi.

SOP tersebut ditetapkan pada 3 Agustus 2026 dan menjadi acuan dalam pelaksanaan, penilaian serta pengukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan.

SOP ini sekaligus mencabut dan menggantikan Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2024.

Abu Bakar menjelaskan, penyusunan SOP dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pelayanan memiliki alur kerja yang jelas, termasuk pembagian tugas petugas, proses verifikasi, validasi, penandatanganan hingga penerbitan dokumen layanan.

“Dengan SOP ini, setiap petugas memiliki alur dan tanggung jawab yang jelas. Ini penting agar pelayanan berjalan konsisten, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Penerapan standar tersebut juga didukung dengan sistem pelayanan berbasis digital.

Sejumlah layanan menggunakan sistem OSS, Silancar, SIMBG maupun Mal Pelayanan Publik Digital sesuai karakteristik layanan masing-masing.

Dalam standar pelayanan yang ditetapkan, DPMPTSP juga mencantumkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, mekanisme pengawasan internal, kanal pengaduan masyarakat, jaminan pelayanan serta evaluasi kinerja melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dan masukan melalui WhatsApp 089519997759, email dpmptspkoja@gmail.com, website MPP Kota Jambi, SP4N-LAPOR, kotak pengaduan, maupun petugas pengaduan.

Untuk pengaduan yang membutuhkan kajian lebih lanjut, penyelesaiannya dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

“Evaluasi akan terus dilakukan. Kami ingin standar yang sudah ditetapkan ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelayanan sehari-hari dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Abu Bakar.

Penetapan SP dan SOP 2026 ini menjadi bagian dari komitmen DPMPTSP Kota Jambi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan kepastian pelayanan bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kota Jambi.(*)




BKPM : Kepemimpinan Maulana-Diza Dorong Kemudahan Berusaha dan Percepat Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali membuktikan konsistensinya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., dan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., berbagai penghargaan berhasil diraih, termasuk penghargaan terbaru berupa predikat Sangat Baik dalam PENKIN Tahun 2026 melalui DPMPTSP Kota Jambi.

Pencapaian tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 204.S Tahun 2026, tanggal 30 Juli 2026, tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani.

Pemerintah Kota Jambi berhasil meraih nilai 86,622 untuk kategori pemerintah kota di seluruh Indonesia. Capaian ini meningkat signifikan sebesar 6,576 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 80,046.

Keberhasilan tersebut sekaligus menempatkan Kota Jambi sebagai salah satu daerah dengan kinerja pelayanan perizinan terbaik di Indonesia, bahkan mampu mencatatkan nilai lebih tinggi dibandingkan sejumlah kota besar lainnya, seperti Kota Yogyakarta, Kota Makassar, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Malang.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, efektif, transparan, dan berorientasi pada kemudahan berusaha.

Penghargaan ini juga menegaskan keberhasilan Pemerintah Kota Jambi dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui penguatan sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi dan berbasis digital.

Wali Kota Jambi, dokter Maulana, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Jambi meraih predikat Sangat Baik pada evaluasi PENKIN Tahun 2026 ini.

“Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota Jambi berada pada jalur yang tepat (on the track). Kami terus berupaya menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai, hasil PENKIN Tahun 2026 tidak hanya menjadi ukuran terhadap kualitas pelayanan publik, tetapi juga menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama kepercayaan para pelaku usaha terhadap iklim investasi di Kota Jambi.

“Kepercayaan merupakan modal utama dalam membangun investasi. Ketika pelayanan publik berjalan dengan baik, transparan, dan profesional, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh, dan hal itu akan berdampak positif terhadap peningkatan investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

Maulana juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta tim penilai independen yang telah melaksanakan proses evaluasi secara objektif, komprehensif, dan profesional.

Menurutnya, proses penilaian yang dilakukan, mulai dari verifikasi administrasi, pemeriksaan dokumen pendukung, hingga kunjungan lapangan (fact finding) ke DPMPTSP Kota Jambi, telah memberikan gambaran yang utuh mengenai kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Melalui proses evaluasi ini, kami dapat mengetahui berbagai capaian yang telah diraih sekaligus mengidentifikasi sejumlah aspek yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tim penilai yang telah melaksanakan proses evaluasi secara profesional dan objektif. Indikator pelayanan publik yang terus meningkat ini, menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Jambi, Abu Bakar, mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen dan kerja sama seluruh pihak dalam menghadirkan pelayanan perizinan yang semakin baik, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh jajaran DPMPTSP Kota Jambi bersama perangkat daerah terkait lainnya dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang profesional, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penghargaan ini bukanlah tujuan, melainkan menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan pembenahan, memperkuat tata kelola, serta menghadirkan berbagai inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan sesuai dengan arahan bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” singkatnya.

Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PENKIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan efektivitas percepatan pelaksanaan berusaha di daerah.

Pelaksanaan penilaian tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB).

Penilaian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari efektivitas penerapan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), kualitas pelayanan DPMPTSP, hingga dukungan kepala daerah.

Dalam pelaksanaannya, proses penilaian dilakukan secara komprehensif melalui pengisian data secara mandiri, penyampaian dokumen pendukung, hingga verifikasi lapangan yang melibatkan tim independen.

Hasil penilaian tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan klasifikasi kinerja daerah, yang terdiri atas kategori Sangat Baik, Baik, dan Kurang Baik.

Klasifikasi tersebut tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan perizinan, tetapi juga menjadi landasan bagi pemerintah pusat dalam memberikan penghargaan, pembinaan, hingga insentif kepada pemerintah daerah.

Melalui mekanisme penilaian ini, pemerintah pusat mendorong seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal, memperkuat tata kelola pemerintahan.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Capaian tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Di sisi lain, upaya ini juga menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Jambi untuk memperkuat daya saing daerah serta menjadikan Kota Jambi sebagai salah satu tujuan investasi yang semakin menarik dan kompetitif di tingkat nasional.(*)




Tak Perlu Tahapan Panjang, Pelaku Usaha Mikro di Kota Jambi Kini Lebih Cepat Dapat KKPR

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota melalui Pemerintah Kota Jambi kembali menghadirkan terobosan untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro.

Kini, proses pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat dapat dilakukan lebih sederhana melalui mekanisme pernyataan mandiri di sistem Online Single Submission (OSS).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, Abu Bakar, menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memangkas proses teknis yang selama ini dinilai memakan waktu.

“Pelaku usaha mikro cukup mengisi data usaha dan membuat pernyataan mandiri melalui OSS. Tidak ada lagi tahapan teknis berlapis seperti sebelumnya. Legalitas lokasi usaha bisa diperoleh lebih cepat,” ujarnya, Jumat (20/02/2026).

Skema baru ini berlaku bagi pelaku usaha skala mikro, baik perorangan maupun berbentuk badan usaha mikro. Meski prosedur dipermudah, aspek pengawasan tata ruang tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Bagi warga yang sebelumnya telah mengajukan permohonan KKPR Darat namun masih dalam tahap proses sebelum surat edaran terbaru diterbitkan, kini dapat mengajukan ulang melalui mekanisme pernyataan mandiri di OSS.

“Tidak perlu menunggu proses lama. Silakan ajukan kembali melalui skema terbaru agar segera mendapatkan kepastian layanan,” tegas Abu Bakar.

Dalam pengajuan KKPR Darat melalui pernyataan mandiri, pelaku usaha wajib menyiapkan beberapa informasi penting, antara lain:

  • Informasi lokasi administratif

  • Titik koordinat lokasi

  • Alamat lengkap usaha

  • Foto tampak depan lokasi

  • Luas total lahan usaha

Meski prosesnya lebih praktis, untuk usaha mikro dengan tingkat risiko tinggi tetap diwajibkan berkoordinasi dengan dinas tata ruang setempat guna memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang daerah.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Jambi dalam mendorong UMKM agar memiliki legalitas jelas dan mampu berkembang lebih cepat.

Dengan kepastian hukum terkait lokasi usaha, pelaku usaha mikro diharapkan lebih mudah mengakses pembiayaan maupun program pemberdayaan lainnya.

“Semakin cepat legalitas diperoleh, semakin besar peluang usaha untuk berkembang dan naik kelas,” pungkasnya.(*)




Dukung Program Bank Harkat, Perizinan Usaha UMK Kota Jambi Kini Lebih Mudah

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi memfokuskan perannya dalam mendukung Program Unggulan Bank Harkat melalui perluasan akses legalitas usaha bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Upaya tersebut dilakukan dengan menghadirkan layanan perizinan langsung di lapangan.

DPMPTSP menjalankan skema jemput bola hingga ke tingkat kelurahan, serta membuka pelayanan perizinan di sejumlah ruang publik strategis guna memudahkan masyarakat mengurus legalitas usaha.

Kepala DPMPTSP Kota Jambi, Abu Bakar, mengatakan bahwa langkah ini bertujuan mendorong pelaku usaha agar memiliki kepastian hukum atas kegiatan usahanya.

“Melalui layanan ini, pelaku usaha, terutama UMK, didorong untuk memiliki legalitas hukum. Legalitas tersebut menjadi syarat penting untuk membuka akses pembiayaan, meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan, serta mendorong pengembangan usaha yang berkelanjutan,” ujarnya.

Selain layanan jemput bola, DPMPTSP Kota Jambi juga memperkuat fungsi pembinaan melalui pendampingan berkelanjutan kepada pelaku usaha.

Pendampingan ini mencakup peningkatan kapasitas usaha, pemahaman regulasi, hingga fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM.

Menurut Abu Bakar, kemitraan tersebut menjadi salah satu strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berdaya saing, sekaligus memperkuat struktur ekonomi daerah.

“Melalui penguatan pelayanan perizinan, peningkatan kemudahan berusaha, serta berbagai langkah strategis yang menyentuh langsung pelaku usaha, kami optimistis target realisasi investasi Tahun 2026 dapat tercapai,” tegasnya.

Ia menambahkan, seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi besar Kota Jambi Bahagia.(*)




OSS-RBA hingga Promosi Daerah, Ini Strategi DPMTPSP Kota Jambi Dongkrak Investasi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus mematangkan langkah strategis untuk mencapai target realisasi investasi tahun 2026 sebesar Rp1,509 triliun.

Sejumlah kebijakan disiapkan guna memastikan target tersebut tidak hanya tercapai secara angka, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, Abu Bakar, menyebutkan beberapa strategi utama yang akan dijalankan.

Di antaranya adalah penguatan kemudahan berusaha dan kepastian perizinan, optimalisasi pelayanan perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA, penguatan promosi serta fasilitasi investasi daerah, peningkatan koordinasi lintas instansi, hingga pengawasan dan evaluasi kinerja investasi secara berkelanjutan.

Menurut Abu Bakar, target investasi tersebut tidak semata-mata berorientasi pada capaian nominal.

“Target ini bukan hanya mengejar angka, tetapi diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat struktur perekonomian Kota Jambi secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia optimistis, melalui langkah-langkah strategis tersebut, realisasi investasi tahun 2026 dapat tercapai sekaligus memperkuat peran investasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Abu Bakar menegaskan komitmen DPMPTSP Kota Jambi dalam mendukung 11 Program Unggulan Kota Jambi Bahagia.

Kontribusi tersebut, kata dia, secara langsung dan signifikan difokuskan pada program prioritas BALAP dan Bank Harkat.

Program BALAP (Bahagia Berintegritas dengan Layanan Anti Pungli) dinilai sangat relevan dengan peran DPMPTSP sebagai penyelenggara pelayanan perizinan. Pelayanan yang bersih, transparan, dan berintegritas menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berdaya saing.

Sebagai penanggung jawab Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Jambi, DPMPTSP juga berkomitmen meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan digitalisasi sistem pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

“Penguatan pelayanan perizinan menjadi kunci. Karena itu, kami melakukan digitalisasi seluruh proses perizinan dan non-perizinan, penyederhanaan prosedur, serta memastikan layanan dapat diakses secara pasti, cepat, dan terukur,” jelas Abu Bakar.

Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kota Jambi berharap iklim investasi semakin kondusif dan kepercayaan investor terhadap daerah terus meningkat.(*)




Optimistis Dorong Ekonomi, Investasi Kota Jambi Ditargetkan Tembus Rp1,5 Triliun

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menargetkan realisasi investasi pada tahun 2026 mencapai Rp1,509 triliun.

Target tersebut ditetapkan sebagai bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta menciptakan iklim investasi yang sehat, kondusif, dan berkelanjutan.

Target ini disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, Abu Bakar, saat memaparkan Ekspos Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pendukung Program Unggulan Daerah Tahun 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam rangkaian penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, yang turut dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi, Jumat (30/1/2026).

Abu Bakar menjelaskan bahwa target realisasi investasi tersebut merupakan target resmi Pemerintah Kota Jambi yang secara teknis menjadi tanggung jawab DPMPTSP sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan perizinan serta penanaman modal.

“DPMPTSP berperan sebagai leading sector dengan dua fungsi utama, yakni penyelenggaraan pelayanan perizinan dan pengelolaan urusan penanaman modal. Kedua fungsi ini menjadi kunci dalam mendorong peningkatan realisasi investasi di Kota Jambi,” ujar Abu Bakar kepada wartawan usai kegiatan.

Ia mengungkapkan, target investasi tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan capaian tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp1,317 triliun.

Dengan demikian, target baru tersebut naik sekitar 14,6 persen dari realisasi tahun sebelumnya.

Menurutnya, peningkatan target ini mencerminkan optimisme pemerintah daerah terhadap potensi ekonomi Kota Jambi, namun tetap disusun secara realistis dan terukur berdasarkan analisis yang matang.

“Penetapan target dilakukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap capaian investasi sebelumnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, serta penguatan kebijakan kemudahan berusaha dan perbaikan iklim investasi yang terus kami dorong,” jelasnya.

Selain itu, penetapan target juga mempertimbangkan dinamika ekonomi nasional dan regional, serta potensi pengembangan sektor-sektor unggulan yang dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Abu Bakar menambahkan, rencana aksi yang dipaparkan menjadi instrumen strategis untuk memastikan seluruh program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 berjalan secara terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Seluruh program tersebut juga diselaraskan dengan 11 Program Unggulan Daerah dalam rangka mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia.(*)




OSS RBA Tidak Dapat Diakses, DPMPTSP Kota Jambi: Penyesuaian Teknis Sedang Dilakukan

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi mengumumkan bahwa layanan Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) untuk sementara tidak dapat diakses.

Penghentian sementara ini dilakukan dalam rangka penyesuaian sistem terhadap penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Kepala DPMPTSP Kota Jambi, Abu Bakar, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi resmi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selaku koordinator penanaman modal nasional.

“Dalam rangka penerapan PP Nomor 28 Tahun 2025, sistem OSS RBA perlu dilakukan penyesuaian teknis. Oleh karena itu, sementara waktu layanan OSS tidak dapat digunakan,” ujar Abu Bakar kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

Penonaktifan layanan OSS RBA dimulai Jumat, 7 November 2025 pukul 21.00 WIB dan dijadwalkan aktif kembali pada Minggu, 9 November 2025 pukul 06.00 WIB.

Abu Bakar menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan pelaku usaha atas ketidaknyamanan selama proses pembaruan sistem berlangsung.

“Kami memahami bahwa OSS RBA merupakan instrumen penting bagi pelaku usaha,” kata dia.

Namun, pembaruan ini diperlukan agar sistem perizinan nasional berjalan lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan terbaru pemerintah.

“Kami mohon kesabaran dan pengertian seluruh masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, DPMPTSP Kota Jambi akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk memastikan seluruh layanan perizinan berusaha dan penanaman modal kembali berjalan normal setelah penyesuaian sistem selesai dilakukan.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berbasis digital, sejalan dengan semangat Kota Jambi Bahagia,” tutup Abu Bakar.

Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Contact Center OSS melalui WhatsApp 0811-6774-642 atau telepon 169.(*)