JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Amerika Serikat (AS) disebut meminta Indonesia membeli drone pengawasan maritim buatan AS sebagai bagian dari pembicaraan dalam negosiasi tarif perdagangan bilateral antara kedua negara.

Permintaan ini memicu perdebatan karena dianggap mencampurkan isu perdagangan dengan pertahanan dan geopolitik.

Informasi ini dilaporkan media internasional yang mengutip dokumen pembicaraan pejabat AS dan Indonesia.

Dalam dokumen tersebut, Washington menawarkan penurunan tarif impor Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen di sejumlah produk, dengan catatan adanya komitmen untuk mengakuisisi drone maritim yang dapat meningkatkan kemampuan pengawasan laut, termasuk patroli perairan dan pemantauan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Kesepakatan final tarif dijadwalkan diteken pada Januari 2026, bertepatan dengan lawatan Presiden RI Prabowo Subianto ke AS untuk bertemu Presiden Donald Trump.

Namun, negosiasi ini juga menyentuh isu lain di luar perdagangan.

Dokumen tertanggal 10 Oktober 2025 menyebut bahwa AS meminta Indonesia menyesuaikan sikap terkait Laut China Selatan, termasuk komitmen untuk melindungi hak kedaulatan, memastikan keselarasan dengan hukum internasional, serta meningkatkan kerja sama regional.

Permintaan ini dinilai sensitif karena Indonesia menegaskan posisi bebas aktif dan tidak menjadi pihak dalam sengketa klaim teritorial di Laut China Selatan, meskipun memiliki kepentingan strategis di Natuna Utara.

Menanggapi hal ini, Kementerian Pertahanan RI (Kemenhan) menegaskan bahwa setiap pengadaan alutsista, termasuk drone maritim, didasarkan pada kepentingan nasional dan kebutuhan operasional, bukan tekanan dari negara lain.

Pemerintah juga menegaskan bahwa posisi Indonesia terkait Laut China Selatan tetap berlandaskan UNCLOS 1982 dan prinsip diplomasi damai.

Pengamat menilai, permintaan AS mencerminkan upaya Washington memperkuat pengaruh di Indo-Pasifik melalui kombinasi instrumen ekonomi dan keamanan.

Sementara itu, Indonesia menghadapi tantangan menyeimbangkan kepentingan perdagangan dengan kedaulatan kebijakan luar negeri dan pertahanan.

Perkembangan negosiasi ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, mengingat implikasinya tidak hanya bagi hubungan dagang Indonesia–AS, tetapi juga bagi dinamika geopolitik kawasan.(*)

SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengunggah klaim mengejutkan bahwa Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, telah ditangkap oleh militer AS, Sabtu (03/01/2026).

Pernyataan ini muncul bersamaan dengan laporan serangan besar-besaran AS ke sejumlah fasilitas militer di Venezuela.

Trump menulis di media sosial Truth Social:

“Operasi ini dilakukan bekerja sama dengan penegak hukum AS. Detail lebih lanjut akan menyusul. Akan ada konferensi pers hari ini pukul 11 pagi, di Mar-a-Lago.”

Mar-a-Lago adalah resor milik Trump di Florida, AS, yang biasa digunakan untuk pertemuan politik dan konferensi pers.

Sehari sebelum pengumuman Trump, militer AS dilaporkan menargetkan sejumlah lokasi strategis di Caracas, ibu kota Venezuela.

Saksi mata melaporkan ledakan terdengar di beberapa titik, termasuk di La Carlota, lapangan terbang militer, dan Fuerte Tiuna, pangkalan militer utama.

Beberapa video yang beredar di media sosial juga menunjukkan kepulan asap dan ledakan besar.

Akibat ledakan, beberapa permukiman di dekat pusat militer mengalami pemadaman listrik, dan terdapat laporan belum terkonfirmasi tentang aktivitas pesawat di atas kota.

Pemerintah Venezuela belum mengonfirmasi penangkapan Maduro maupun Cilia Flores.

Wakil Presiden Delcy Rodríguez menegaskan pemerintahannya tidak mengetahui keberadaan keduanya dan menuntut bukti nyata dari AS.

Dalam pernyataan resmi, pemerintah Venezuela mengecam serangan tersebut:

“Venezuela menolak, menyangkal, dan mengecam agresi militer yang sangat serius yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat saat ini terhadap wilayah Venezuela.”

Maduro dilaporkan menandatangani dekrit keadaan darurat nasional, menyebut serangan AS sebagai upaya untuk merebut sumber daya minyak dan mineral negara itu.

Ia memerintahkan seluruh rencana pertahanan nasional dijalankan dan meminta mobilisasi kekuatan sosial serta politik untuk menghadapi “serangan imperialis ini”.

Sebelumnya, Trump pernah menawarkan hadiah US$50 juta (setara Rp649 miliar) bagi siapa pun yang memberikan informasi untuk menangkap Maduro, sambil meningkatkan kehadiran militer AS di kawasan tersebut dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut laporan CBS News, klaim penangkapan disinyalir dilakukan oleh Delta Force, unit kontraterorisme militer AS.

Meskipun detail operasi, lokasi penahanan, dan kondisi Maduro masih belum dikonfirmasi.(*)

Jakarta — Pemerintah China mengeluarkan pernyataan keras terhadap negara-negara yang memilih bernegosiasi dengan Amerika Serikat terkait perang tarif impor Trump yang dipicu oleh kebijakan Presiden Donald Trump.

Trump diketahui telah memberlakukan tarif dasar impor sebesar 10 persen bagi hampir semua negara, namun khusus untuk China, tarifnya naik drastis hingga 145 persen, bahkan mencapai 245 persen dalam bentuk tarif timbal balik (reciprocal). Sebagai respons, Beijing juga menerapkan tarif hingga 125 persen untuk produk-produk asal AS.

China pun memperingatkan keras negara-negara lain agar tidak ikut campur atau menjalin kesepakatan dagang dengan AS yang bisa merugikan China.

“Pelunakan tidak akan mendatangkan perdamaian, dan kompromi amat tidak terhormat,” ujar juru bicara Kementerian Perdagangan China, dikutip dari AFP.

Pernyataan itu disampaikan menyusul langkah sejumlah negara yang membuka pintu negosiasi dengan pemerintahan Trump.”Mendahulukan kepentingan pribadi yang bersifat sementara dan mengorbankan kepentingan pihak lain, sama saja dengan mencari kulit harimau,” tegasnya lagi.

Di tengah eskalasi ini, Presiden Trump menyatakan bahwa komunikasinya dengan China masih berlangsung.

“Ya, kami sedang berbicara dengan China,” kata Trump, Sabtu (19/4).

“Saya akan mengatakan bahwa mereka telah menghubungi saya beberapa kali,” imbuhnya.

Namun, Trump enggan menjawab lugas apakah ia berkomunikasi langsung dengan Presiden China, Xi Jinping.”Saya tidak pernah mengatakan apakah hal itu terjadi atau tidak. Itu tidak pantas,” tutupnya.

Pemerintah China pun kembali menegaskan bahwa tidak akan ada ruang untuk kesepakatan dagang jika itu merugikan kepentingan nasional mereka. (*)