JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah dengan melibatkan berbagai sektor.

Ketersediaan pangan, stabilitas harga, serta perlindungan daya beli masyarakat menjadi perhatian utama dalam menghadapi dinamika ekonomi ke depan.

Langkah tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Jambi bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi yang digelar di Aula Telanaipura Bapperida Kota Jambi, Selasa 28 Juli 2026.

Pertemuan yang mengusung tema “Sinergi TPID Menuju Inflasi Terkendali untuk Mewujudkan Kota Jambi Bahagia” itu dipimpin Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, dan dihadiri unsur Forkopimda, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), BMKG, OPD, instansi vertikal, serta jajaran TPID Kota Jambi.

Menurut Diza, pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.

“Pengendalian inflasi bukan pekerjaan satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi seluruh anggota TPID agar pasokan tetap tersedia, distribusi berjalan lancar, dan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau masyarakat,” ujar Diza.

Ia menyebut sejumlah faktor perlu diantisipasi bersama, mulai dari perubahan cuaca, potensi gangguan produksi pangan, kebijakan pemerintah, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah meminta seluruh perangkat terkait tidak hanya melakukan pemantauan dari sisi administrasi, tetapi juga memastikan kondisi di lapangan.

“Kita harus hadir melihat langsung kondisi masyarakat, memantau pasar, serta memastikan program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat,” katanya.

Ribuan Paket Sembako hingga Operasi Pasar Jadi Langkah Pengendalian

Diza menjelaskan, sepanjang Semester I 2026, Pemkot Jambi bersama TPID telah menjalankan berbagai program untuk menjaga stabilitas harga.

Program tersebut meliputi 15 kali pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, 20 kali operasi pasar atau pasar murah bersubsidi, inspeksi pasar, Gerakan Tanam Pangan, hingga penguatan cadangan pangan pemerintah.

Untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok, Pemkot Jambi mencatat cadangan pangan mencapai 1.004.260 kilogram beras dan 200.852 liter minyak goreng.

Selain itu, pemerintah bersama Forum CSR Kota Jambi juga telah menyalurkan 15.404 paket sembako kepada masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau.

BI Dorong Penguatan Kerja Sama Antar Daerah

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Tedy Arif Budiman, mengatakan Kota Jambi memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas inflasi di Provinsi Jambi.

Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi yang kuat, terutama dalam menjaga rantai pasok dan memastikan distribusi berjalan baik.

“Kerja sama antar lembaga dan antar daerah menjadi kunci agar ketersediaan pasokan tetap terjaga,” ujar Tedy.

Dalam pertemuan tersebut, TPID Kota Jambi juga membahas sejumlah tantangan yang berpotensi mempengaruhi inflasi, termasuk dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian, kesiapan pasokan pangan menghadapi Natal dan Tahun Baru 2027, serta penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD).

Dorong Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat

Selain menjaga pasokan dari sisi pemerintah, Pemkot Jambi juga memperkuat ketahanan pangan berbasis masyarakat.

Sejumlah program yang terus didorong antara lain pemanfaatan lahan pekarangan, intensifikasi pertanian, Kampung Belanja tingkat RT, hingga gerakan menanam cabai di lingkungan sekolah.

Pemkot juga mendorong perluasan program LAGROKOTA hingga tingkat kecamatan sebagai salah satu upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pengendalian harga pangan.

Melalui penguatan TPID dan berbagai program strategis tersebut, Pemerintah Kota Jambi menargetkan inflasi tetap terkendali, daya beli masyarakat terlindungi, serta pertumbuhan ekonomi daerah terus bergerak menuju visi Kota Jambi Bahagia 2025–2029.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi memastikan tidak akan menghambat pembangunan rumah ibadah selama seluruh persyaratan administrasi dan perizinan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin kebebasan beragama sekaligus menjaga kerukunan masyarakat di Kota Jambi.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, saat memimpin Rapat Koordinasi Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Jambi mewakili Wali Kota Jambi, Senin 27 Juli 2026, di Ruang Rapat Wali Kota Jambi.

Menurut Diza, setiap pembangunan rumah ibadah memiliki mekanisme yang harus dipenuhi, mulai dari kelengkapan administrasi hingga perizinan.

Selama seluruh ketentuan dipenuhi, pemerintah akan memberikan kemudahan dalam proses pembangunan.

“Yang kami butuhkan dari FKUB adalah menyosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi penolakan ataupun resistensi ketika ada pembangunan rumah ibadah di wilayah tertentu,” sebutnya.

“Sepanjang persyaratannya lengkap dan sesuai ketentuan, tentu pemerintah akan memberikan kemudahan,” ujarnya.

Diza menilai peran FKUB sangat strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Sosialisasi mengenai prosedur pendirian rumah ibadah dinilai penting agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun penolakan di lingkungan sekitar.

Ia menjelaskan, identifikasi sejak awal oleh FKUB akan membantu pemerintah dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga potensi konflik dapat dicegah sebelum muncul.

Sebagai tindak lanjut, FKUB Kota Jambi berencana melakukan sosialisasi langsung ke berbagai rumah ibadah untuk memberikan pemahaman mengenai mekanisme perizinan, termasuk izin sementara.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperkuat kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman.

Diza mengatakan Kota Jambi selama ini dikenal sebagai daerah yang mampu menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan etnis.

Menurutnya, keberagaman tersebut merupakan modal sosial yang harus terus dijaga melalui komunikasi dan kerja sama semua pihak.

Ia menambahkan, FKUB memiliki fungsi penting sebagai wadah dialog, konsultasi, mediasi, sekaligus pemberi rekomendasi dalam persoalan keagamaan.

Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, tokoh agama, dan FKUB perlu terus diperkuat.

Meski kondisi kerukunan umat beragama di Kota Jambi saat ini dinilai kondusif, Diza mengingatkan adanya tantangan baru akibat perkembangan teknologi informasi dan media sosial.

Informasi yang tidak terverifikasi berpotensi memicu kesalahpahaman apabila tidak diantisipasi dengan komunikasi yang baik.

Karena itu, Pemkot Jambi mendorong penguatan deteksi dini, peningkatan komunikasi lintas agama, serta penanaman nilai-nilai moderasi beragama sebagai upaya menjaga stabilitas sosial.

Menurut Diza, peningkatan Indeks Harmoni Religius juga telah menjadi salah satu target pembangunan dalam Misi Keempat RPJMD Kota Jambi sebagai bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang aman, damai, dan saling menghormati.

“Kerukunan bukan sesuatu yang hadir dengan sendirinya, tetapi harus terus dirawat melalui komunikasi, saling menghormati, saling memahami, dan saling percaya,” kata dia.

“Kami berharap rapat koordinasi ini menghasilkan rekomendasi strategis untuk semakin memperkuat peran FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Jambi,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., resmi dilantik sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Provinsi Jambi periode 2026–2029.

Pelantikan tersebut berlangsung di Taman Banjuran Budayo, Kota Jambi, Sabtu malam 25 Juli 2026, dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gekrafs, Kawendra Lukistian.

Usai dilantik memimpin Gekrafs Jambi, Diza Hazra Aljosha menegaskan komitmennya menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Diza, Provinsi Jambi tidak dapat terus bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Ekonomi kreatif dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan.

“Hampir 33 persen pendapatan daerah masih bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Ketika sektor tersebut mengalami kendala, maka ekonomi kreatif menjadi solusi untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru yang lebih adaptif dan berkelanjutan,” ujar Diza.

Ia menyebut, industri kreatif memiliki peluang besar karena ditopang oleh kreativitas dan kemampuan sumber daya manusia.

Menurutnya, Kota Jambi yang minim sumber daya alam justru memiliki kekuatan melalui potensi generasi muda dan pelaku kreatif.

“Kita memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan bersama. Bahkan Kota Jambi yang tidak memiliki sumber daya alam justru memiliki modal besar berupa sumber daya manusia yang kreatif,” katanya.

Gekrafs Jambi Fokus Kembangkan UMKM dan Talenta Kreatif

Sebagai Ketua DPW Gekrafs Provinsi Jambi, Diza mengatakan kepengurusan periode 2026–2029 akan fokus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di seluruh wilayah Jambi.

Program yang akan didorong meliputi peningkatan kapasitas pelaku UMKM kreatif, akses pembiayaan, pemasaran digital, penguatan merek lokal, hingga membuka peluang pasar nasional dan internasional.

“Kami ingin Gekrafs hadir sebagai organisasi yang benar-benar berdampak. Program yang disusun harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat UMKM lokal, melahirkan talenta kreatif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi kreatif,” tegasnya.

Diza juga mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas kreatif, akademisi, serta pelaku UMKM untuk bersama-sama membangun industri kreatif di Provinsi Jambi.

Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci agar ekonomi kreatif Jambi mampu berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Wali Kota Jambi Dukung Penguatan Ekonomi Kreatif

Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menyampaikan dukungan terhadap kepemimpinan Diza Hazra Aljosha di Gekrafs Provinsi Jambi.

Maulana menilai ekonomi kreatif menjadi sektor penting bagi Kota Jambi yang selama ini mengandalkan sektor perdagangan dan jasa.

“Karena itu, kreativitas masyarakat, khususnya generasi muda, menjadi aset terbesar Kota Jambi. Melalui Gekrafs, kreativitas tersebut dapat dikembangkan menjadi peluang usaha yang menghasilkan nilai ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan,” ujar Maulana.

Ia mengatakan Pemerintah Kota Jambi terus berupaya menghadirkan berbagai kegiatan berskala nasional yang dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama sektor UMKM, kuliner, pariwisata, seni, dan ekonomi kreatif.

Menurutnya, keberadaan Gekrafs dapat menjadi wadah bagi generasi muda Jambi untuk mengembangkan ide kreatif menjadi usaha produktif.

Gekrafs Jambi Siapkan Program Penguatan Industri Kreatif

Ketua Umum DPP Gekrafs Kawendra Lukistian mengatakan Gekrafs merupakan mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif nasional.

Ia mendorong Gekrafs Jambi memiliki agenda kreatif yang menjadi identitas daerah dan mampu menarik perhatian masyarakat luas.

“Saya melihat event Tumpah Ruah di Kota Jambi memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi agenda kreatif tingkat provinsi bahkan nasional,” ujarnya.

Ke depan, DPW Gekrafs Provinsi Jambi akan menjalankan sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penguatan akses pembiayaan ekonomi kreatif, perlindungan kekayaan intelektual, literasi digital, pemberdayaan talenta muda, pengembangan pusat kreativitas daerah, hingga perluasan pasar produk kreatif.

Selain melantik pengurus DPW Gekrafs Provinsi Jambi, Diza Hazra Aljosha juga melantik jajaran pengurus DPC Gekrafs Kabupaten Bungo, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat.

Dengan kepengurusan baru tersebut, Gekrafs Jambi menargetkan ekonomi kreatif dapat berkembang lebih luas, menciptakan lebih banyak pelaku usaha kreatif, memperkuat UMKM lokal, serta menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – DPRD Kota Jambi mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jambi Tahun Anggaran 2025.

Pembahasan diawali melalui rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Jambi, Sabtu 4 Juli 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly dan dihadiri Wakil Ketua serta anggota DPRD, Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam agenda tersebut, Wali Kota Maulana menyampaikan nota pengantar Ranperda sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.

Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly mengatakan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban APBD merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran daerah.

Melalui tahapan tersebut, DPRD akan mencermati berbagai aspek pengelolaan keuangan pemerintah daerah sebelum memberikan persetujuan.

Dalam laporan yang disampaikan pada rapat paripurna, Pemerintah Kota Jambi melaporkan pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1,980 triliun dan terealisasi Rp2,013 triliun atau mencapai 101,68 persen.

Sementara itu, realisasi belanja dan transfer tercatat sebesar Rp1,848 triliun dari pagu anggaran Rp1,992 triliun atau sebesar 92,75 persen.

Dengan capaian tersebut, APBD Kota Jambi yang semula diproyeksikan mengalami defisit berubah menjadi surplus sebesar Rp165,21 miliar.

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga melampaui target. Dari target sebesar Rp606,28 miliar, realisasinya mencapai Rp615,08 miliar atau 101,45 persen.

Di sisi belanja pembangunan, belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan aset terealisasi sebesar Rp369,78 miliar atau 97,09 persen dari anggaran yang disediakan.

Dalam laporan pertanggungjawaban tersebut juga disampaikan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Jambi per 31 Desember 2025 mencapai Rp177,67 miliar.

Sementara total aset Pemerintah Kota Jambi meningkat menjadi Rp5,637 triliun atau naik sekitar 7,31 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Maulana menjelaskan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang menjadi dasar penyusunan Ranperda tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi.

Setelah penyampaian nota pengantar tersebut, DPRD Kota Jambi akan melanjutkan pembahasan Ranperda melalui tahapan sesuai tata tertib dewan, sebelum nantinya ditetapkan menjadi peraturan daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menutup Tahun Anggaran 2025 dengan capaian keuangan yang positif.

Dari semula diproyeksikan mengalami defisit, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) justru berakhir dengan surplus sebesar Rp165,21 miliar.

Capaian tersebut disampaikan Wali Kota Jambi Maulana saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi, Sabtu 4 Juli 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly dan dihadiri Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, unsur Forkopimda, pimpinan serta anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, dan tamu undangan.

Dalam pemaparannya, Maulana menegaskan laporan pertanggungjawaban APBD merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat atas penggunaan anggaran selama satu tahun.

Menurutnya, seluruh pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data yang disampaikan menunjukkan target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,980 triliun berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai Rp2,013 triliun atau 101,68 persen.

Sementara itu, belanja daerah dan transfer yang dianggarkan sebesar Rp1,992 triliun terealisasi Rp1,848 triliun atau sekitar 92,75 persen.

“Dari yang sebelumnya diproyeksikan defisit, realisasi APBD justru menghasilkan surplus sebesar Rp165,21 miliar. Ini menunjukkan kinerja keuangan daerah berjalan dengan baik,” kata Maulana.

Pada sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga melampaui target. Dari target Rp606,28 miliar, realisasinya mencapai Rp615,08 miliar atau sebesar 101,45 persen.

Sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan sumber lainnya terealisasi sebesar Rp1,398 triliun atau 101,78 persen dari target yang ditetapkan.

Untuk belanja pembangunan, Pemkot Jambi mengalokasikan belanja modal sebesar Rp380,85 miliar.

Hingga akhir tahun anggaran, realisasinya mencapai Rp369,78 miliar atau 97,09 persen yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta pengadaan berbagai aset daerah.

Selain menjalankan program pembangunan di daerah, Pemerintah Kota Jambi juga menyalurkan bantuan keuangan sebesar Rp150 juta kepada daerah terdampak bencana alam di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

Dalam laporan keuangan tersebut juga tercatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Jambi per 31 Desember 2025 sebesar Rp177,67 miliar.

Dari sisi neraca keuangan, total aset Pemerintah Kota Jambi hingga akhir 2025 mencapai Rp5,637 triliun atau meningkat sekitar Rp384,03 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai ekuitas pemerintah daerah juga mengalami kenaikan menjadi Rp5,589 triliun.

Maulana menambahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang menjadi dasar penyusunan Ranperda tersebut telah lebih dahulu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dan masyarakat terus terjaga agar pengelolaan keuangan daerah semakin mampu mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pelaksanaan Program Kampung Bahagia tahap pertama di Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, resmi rampung.

Seluruh rukun tetangga (RT) yang mengikuti program tersebut menyatakan pekerjaan telah selesai dan mulai merasakan manfaat pembangunan yang dilakukan berbasis kebutuhan masyarakat.

Momentum penyelesaian program itu ditandai dengan serah terima hasil pekerjaan yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Jambi Maulana kepada para ketua RT, Sabtu 4 Juli 2026.

Kegiatan juga dirangkai dengan tasyakuran warga sebagai bentuk syukur atas selesainya pelaksanaan program di tingkat lingkungan.

Ketua Forum Ketua RT (FKRT) Kelurahan Selamat, Bambang Sipon, mengatakan pelaksanaan Program Kampung Bahagia periode pertama berlangsung sekitar tiga bulan dan melibatkan 15 RT.

Menurutnya, RT 11 tidak lagi mengikuti program tahun ini karena sebelumnya telah menjadi lokasi percontohan (pilot project) pada 2025.

Bambang menjelaskan pelaksanaan program diawali dengan berbagai tahapan, mulai dari sosialisasi kepada warga, musyawarah lingkungan, pembentukan kelompok kerja (Pokja), pemetaan potensi swadaya masyarakat, penyusunan rencana kerja hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban.

“Seluruh tahapan telah diselesaikan sesuai perencanaan dan hari ini kami melakukan serah terima sekaligus tasyakuran bersama masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi keterlibatan masyarakat yang ikut bergotong royong, baik melalui dukungan tenaga, pemikiran maupun swadaya selama program berlangsung.

Sementara itu, warga RT 10 Kelurahan Selamat, Agus, mengaku mulai merasakan perubahan yang cukup signifikan sejak Program Kampung Bahagia dijalankan.

Menurutnya, salah satu dampak yang paling terlihat adalah meningkatnya kebersihan lingkungan melalui penerapan Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) yang telah berjalan sekitar dua bulan.

Ia mengatakan tempat pembuangan sampah (TPS) di wilayahnya telah dibongkar dan masyarakat kini mulai mengikuti sistem pengelolaan sampah yang baru sehingga kebiasaan membuang sampah sembarangan mulai berkurang.

Selain persoalan kebersihan, Agus menyebut program tersebut juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sejumlah warga menerima bantuan peralatan usaha, mulai dari mesin jahit hingga gerobak motor untuk mendukung aktivitas berdagang.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu hasil yang langsung dirasakan masyarakat.

Salah satunya pembangunan jalan rigid beton sepanjang sekitar 32 meter di samping masjid yang sebelumnya sering tergenang dan berlumpur saat hujan.

“Dulu akses menuju tempat wudhu sering becek ketika hujan. Setelah dibangun melalui Program Kampung Bahagia, jamaah kini jauh lebih nyaman,” katanya.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan seluruh fasilitas yang telah dibangun melalui Program Kampung Bahagia kini menjadi milik masyarakat dan diharapkan dapat dijaga serta dimanfaatkan bersama.

Ia meminta seluruh ketua RT menyampaikan secara terbuka kepada warga mengenai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran sekaligus ikut menjaga fasilitas yang sudah tersedia.

Menurut Maulana, semangat musyawarah dan gotong royong menjadi nilai utama yang membedakan Program Kampung Bahagia dengan pola pembangunan sebelumnya.

“Seluruh program lahir dari hasil musyawarah masyarakat. Warga menentukan prioritas, melaksanakan, sekaligus merasakan langsung manfaat pembangunan yang dilakukan bersama,” ujarnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Program unggulan Pemerintah Kota Jambi bertajuk Kampung Bahagia mulai menunjukkan hasil di tingkat lingkungan.

Warga di RT 17 Kelurahan Simpang III Sipin dan RT 08 Kelurahan Beliung secara resmi menerima hasil pelaksanaan program tersebut dalam kegiatan serah terima yang dipimpin Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, Sabtu 4 Juli 2026.

Program yang mengedepankan partisipasi masyarakat ini menjadi salah satu strategi Pemerintah Kota Jambi dalam mendorong pembangunan berbasis kebutuhan warga.

Pada tahap pertama tahun 2026, sebanyak 797 RT di Kota Jambi menjalankan program tersebut.

Menariknya, di sejumlah wilayah realisasi pembangunan bahkan melampaui target awal.

Hal itu terjadi karena masyarakat turut menambah berbagai fasilitas secara swadaya sebagai bentuk dukungan terhadap program yang dijalankan pemerintah.

Di dua lokasi yang dikunjungi, pemanfaatan anggaran Kampung Bahagia difokuskan pada pembangunan infrastruktur lingkungan, penguatan sarana sosial, fasilitas keagamaan, hingga peningkatan keamanan dan kebersihan kawasan.

Ketua RT 08 Kelurahan Beliung, Muhammad, mengatakan seluruh penggunaan anggaran ditentukan melalui musyawarah bersama warga agar pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan lingkungan.

Menurutnya, dana program dimanfaatkan untuk membangun tiga unit portal jalan sebagai upaya meningkatkan keamanan lingkungan.

Kemudian pembangunan drainase tertutup, pengadaan kamera pengawas (CCTV), 100 unit kursi, tenda baru beserta rehabilitasi tenda lama, meja prasmanan, mesin pemotong rumput, kipas angin blower, sound system, hingga perlengkapan operasional Kelompok Kerja (Pokja).

“Program ini benar-benar membantu memenuhi kebutuhan fasilitas yang selama ini belum tersedia di lingkungan kami. Semua diputuskan melalui musyawarah warga sehingga manfaatnya bisa dirasakan bersama,” ujarnya.

Muhammad menjelaskan RT 08 menerima alokasi dana sebesar Rp100 juta.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp85,6 juta direalisasikan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pengadaan fasilitas sesuai ketentuan program.

Ia berharap Program Kampung Bahagia dapat terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya agar pembangunan berbasis lingkungan semakin merata di seluruh Kota Jambi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha mengapresiasi peran aktif para ketua RT dan masyarakat yang menjadi motor utama pelaksanaan program tersebut.

Menurut Diza, keberhasilan Kampung Bahagia tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari tingginya partisipasi masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, hingga mengawasi penggunaan anggaran secara transparan.

“Semangat gotong royong menjadi fondasi utama program ini. Pemerintah berharap koordinasi dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan hingga RT terus berjalan baik agar seluruh program benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Lurah Beliung Bambang Sutedjo menjelaskan bahwa pada pelaksanaan tahap pertama, wilayahnya belum mengalokasikan anggaran untuk pengadaan becak motor (bentor) dalam program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM).

Meski demikian, pengelolaan sampah di Kelurahan Beliung telah berjalan melalui Bank Sampah dan dukungan armada pengangkut sampah swasta.

Saat ini terdapat tujuh armada OPBM yang didukung program BKBK serta enam armada swadaya yang dioperasikan secara mandiri.

Kegiatan serah terima tersebut turut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), forum ketua RT, tokoh agama, serta tokoh masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Festival Anak Sholeh Indonesia (FASI) Tingkat Kota Jambi ke-XXIV Tahun 2026 resmi berakhir.

Penutupan kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu dilakukan oleh Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, Selasa 30 Juni 2026, ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada para juara dari berbagai cabang lomba.

Momentum penutupan tidak hanya menjadi ajang apresiasi bagi peserta berprestasi, tetapi juga menjadi ruang motivasi bagi seluruh anak-anak yang mengikuti kompetisi.

Diza menegaskan, FASI memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang mencintai Al-Qur’an, berakhlak mulia, dan siap berprestasi.

Dalam sambutannya, Diza menyampaikan salam dari Wali Kota Jambi yang tidak dapat hadir karena sedang menjalankan agenda pemerintahan di Medan.

Ia menegaskan Pemerintah Kota Jambi akan terus mendukung pembinaan generasi muda melalui berbagai kegiatan keagamaan, termasuk FASI.

Menurutnya, FASI bukan sekadar perlombaan untuk memperebutkan gelar juara, melainkan sarana menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini melalui pembelajaran Al-Qur’an, seni Islami, serta pembentukan karakter yang berlandaskan akhlakul karimah.

Pada kesempatan tersebut, Diza juga membagikan pengalaman pribadinya yang pernah mengikuti FASI saat masih kecil.

Ia mengaku menjadi peserta pada tahun 1996 hingga 1997 di cabang kaligrafi dan menggambar, bahkan berhasil mewakili daerah hingga tingkat nasional di Surabaya.

“Saya selalu bangga menceritakan pengalaman ini setiap menghadiri kegiatan FASI. Dulu saya pernah menjadi peserta pada cabang kaligrafi dan menggambar. Alhamdulillah mendapat kesempatan mewakili hingga tingkat nasional di Surabaya. Saya berharap para orang tua terus memberikan doa dan dukungan kepada anak-anak agar mampu meraih prestasi yang lebih tinggi,” ujar Diza.

Ia menilai seluruh peserta telah memberikan penampilan terbaik selama pelaksanaan FASI.

Menurutnya, keberhasilan tidak semata diukur dari piala atau piagam yang diraih, tetapi dari tumbuhnya kecintaan kepada Al-Qur’an dan semangat memperbaiki akhlak dalam kehidupan sehari-hari.

“Hari ini ada yang pulang membawa trofi, tetapi kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika hati kita semakin dekat dengan Al-Qur’an dan akhlak kita menjadi lebih baik. Semangat belajar Al-Qur’an adalah kemenangan yang bisa dimiliki semua anak,” katanya.

Diza turut menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang berhasil meraih prestasi. Ia berharap pencapaian tersebut menjadi motivasi untuk terus berkembang dan menginspirasi anak-anak lainnya.

Sementara bagi peserta yang belum berhasil menjadi juara, Diza mengingatkan agar tidak kehilangan semangat.

Ia mengajak mereka terus belajar, mengasah kemampuan, serta menjadikan pengalaman mengikuti FASI sebagai bekal untuk meraih prestasi pada kesempatan berikutnya.

“Jangan pernah merasa gagal hanya karena belum berdiri di atas podium. Teruslah mengaji, terus belajar Al-Qur’an, dan teruslah bermimpi. Setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membawa hasil terbaik pada waktunya,” pesannya.

Di akhir acara, Diza menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, dewan juri, guru, pembina TPA, serta para orang tua yang telah mendampingi anak-anak selama pelaksanaan FASI.

Sebagai mantan peserta, ia mengaku optimistis Kota Jambi akan terus melahirkan generasi Qurani yang mampu bersaing di tingkat provinsi hingga nasional melalui ajang FASI pada tahun-tahun mendatang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis digital. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar Workshop Multimedia Digital Marketing bagi Milenial Kota Jambi yang diikuti sekitar 100 pelaku ekonomi kreatif dari berbagai subsektor.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 26–27 Juni 2026, di Auditorium Amphiteater CloudNine Coffee & Eatery itu secara resmi dibuka Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha.

Workshop tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkot Jambi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor ekonomi kreatif agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan persaingan pasar digital yang terus berkembang.

Dalam sambutannya, Diza menegaskan bahwa transformasi digital telah mengubah pola pemasaran dan perilaku konsumen.

Karena itu, pelaku usaha, khususnya generasi muda, dituntut memiliki kemampuan digital marketing agar mampu meningkatkan daya saing produk.

“Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Jambi. Melalui workshop ini kami ingin melahirkan pelaku usaha kreatif yang tidak hanya menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga mampu memasarkan produknya secara efektif melalui berbagai platform digital,” ujar Diza.

Menurutnya, pelatihan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong lahirnya wirausaha baru berbasis teknologi.

Ia berharap generasi muda Kota Jambi tidak hanya menjadi pengguna media digital, tetapi mampu memanfaatkannya sebagai sarana membangun bisnis dan menciptakan lapangan kerja.

Diza juga memberikan apresiasi kepada para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif yang dinilai menjadi motor penggerak perekonomian daerah.

Ia mengajak seluruh peserta memanfaatkan workshop sebagai ruang belajar sekaligus membangun jejaring kolaborasi yang dapat memperluas pasar dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.

“Ilmu yang diperoleh hendaknya diterapkan dalam mengembangkan usaha, memperluas pasar, dan memperkuat ekonomi kreatif Kota Jambi,” katanya.

Workshop tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi bekerja sama dengan Gekrafs Kota Jambi.

Sejumlah narasumber dari berbagai bidang turut dihadirkan, di antaranya Kasat Reskrim Polresta Jambi AKP Husni Abdal, Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi Djokas Siburian, serta praktisi ekonomi kreatif Amsal Sitepu dari Gekrafs Kota Karo.

Peserta mendapatkan materi mengenai strategi digital marketing, penguatan branding, optimalisasi media sosial, hingga teknik membuat konten multimedia untuk mendukung pengembangan usaha.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Mariani Yanti, mengatakan pelaku ekonomi kreatif saat ini tidak cukup hanya mengandalkan kualitas produk.

Kemampuan membangun identitas merek dan memanfaatkan teknologi digital menjadi faktor penting dalam memenangkan persaingan.

Menurutnya, workshop ini dirancang untuk membekali para pelaku ekonomi kreatif dengan keterampilan digital yang relevan sehingga mampu memperluas jangkauan pasar, meningkatkan nilai jual produk, bahkan menembus pasar nasional hingga internasional.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, komunitas ekonomi kreatif, dan praktisi menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang lebih kuat sekaligus mendukung visi Kota Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa yang modern.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mulai menerapkan sistem pengawasan lingkungan berbasis digital hingga tingkat Rukun Tetangga (RT).

Program bertajuk CCTV RT resmi diluncurkan Wali Kota Jambi, Maulana, sebagai bagian dari program prioritas Kampung Bahagia yang difokuskan pada peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peluncuran berlangsung di kawasan Tugu Keris Siginjai, Jumat 26 Juni 2026 malam.

Program ini menjadi salah satu langkah Pemkot Jambi dalam membangun sistem keamanan terintegrasi melalui Jambi City Operation Center (JCOC) yang berfungsi sebagai pusat pemantauan seluruh kamera pengawas.

Dalam peluncuran tersebut, masyarakat diperlihatkan secara langsung kualitas pemantauan CCTV melalui videotron.

Salah satu kamera yang terhubung secara real time berada di RT 15, Kelurahan Kenali Asam Bawah, dengan hasil gambar yang tetap jernih meski di malam hari.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan keberadaan CCTV hingga tingkat RT diharapkan menjadi instrumen pencegahan tindak kriminal sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat.

“Mulai malam ini kami mendeklarasikan bahwa CCTV telah hadir di tingkat RT dan seluruh sistemnya terhubung langsung dengan Jambi City Operation Center di Kantor Wali Kota. Harapannya, masyarakat semakin merasa aman dan angka kriminalitas dapat ditekan,” ujar Maulana.

Menurutnya, program tersebut merupakan implementasi dari visi Kota Jambi Bahagia, khususnya pada aspek keamanan lingkungan.

Ia menambahkan, ke depan jaringan CCTV tidak hanya dimanfaatkan pemerintah daerah, tetapi juga akan diintegrasikan dengan pusat komando Polresta Jambi, Kodim, serta aparat kewilayahan lainnya.

“Kami juga menyiapkan mekanisme agar Babinsa dan Bhabinkamtibmas dapat melakukan pemantauan wilayah melalui perangkat gawai sebagai bagian dari konsep ronda online,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, Saleh Ridha, menjelaskan pembangunan sistem dilakukan secara bertahap dengan standar perangkat yang sama agar mudah dikelola dan terintegrasi.

Pada tahap pertama, Pemkot Jambi menargetkan pemasangan 1.086 unit CCTV yang tersebar di seluruh wilayah RT.

Selanjutnya, jumlah kamera pengawas ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 2.000 unit.

“Hingga saat ini sudah ada 265 kamera yang aktif dan terkoneksi secara real time ke pusat pemantauan. Kamera tersebut tersebar di 198 RT,” jelas Saleh.

Ia menyebut Kota Jambi kini menjadi salah satu daerah dengan jumlah CCTV terbanyak di Indonesia.

Berdasarkan data pemerintah daerah, Kota Jambi menempati posisi keempat secara nasional setelah DKI Jakarta, Kota Semarang, dan Kota Makassar.

Saleh menegaskan sistem pengawasan tersebut juga dirancang dengan memperhatikan aspek keamanan data dan perlindungan privasi masyarakat.

Ketua RT hanya memperoleh akses untuk memantau tayangan secara langsung dari kamera yang berada di wilayahnya.

Sementara akses terhadap rekaman disimpan dan dikelola secara terpusat oleh administrator Diskominfo Kota Jambi.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga keaslian data, mencegah penyalahgunaan rekaman, sekaligus memastikan dokumentasi dapat digunakan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan maupun penegakan hukum.

Apabila terjadi suatu peristiwa yang membutuhkan rekaman CCTV, Ketua RT maupun instansi terkait dapat mengajukan permohonan resmi kepada Diskominfo Kota Jambi.

Rekaman kemudian akan ditelusuri berdasarkan waktu dan lokasi kejadian sesuai prosedur yang berlaku.

Melalui program ini, Pemkot Jambi berharap sistem keamanan berbasis teknologi dapat memperkuat pengawasan lingkungan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban, sekaligus mendukung terwujudnya Kota Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, serta berorientasi pada konsep smart city.(*)