BANDUNG, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bertolak ke Sumatera pada awal Desember 2025 untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan sekaligus mencari anggota keluarganya yang hilang kontak akibat bencana banjir dan longsor di Aceh.

Kunjungan ini menarik perhatian publik karena memadukan tugas resmi sebagai kepala daerah dengan kepentingan pribadi yang sangat emosional.

Dedi membawa bantuan senilai sekitar Rp7 miliar yang dihimpun dari berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kadin, Apindo, Baznas, hingga Bank BJB.

Bantuan tersebut dikirim menggunakan dua pesawat Susi Air agar dapat menjangkau lokasi yang sulit dilalui jalur darat.

Sejumlah kebutuhan pokok juga dibeli langsung dari pedagang di Sumatera Barat untuk mempercepat distribusi menuju wilayah-wilayah terdampak.

Dalam pernyataannya, Dedi menegaskan bahwa keluarganya di Aceh masih belum dapat dihubungi setelah bencana terjadi.

“Saudara saya sampai sekarang hilang kontak di Aceh,” ujar Dedi di Gedung Sate, Bandung.

“Saya nanti juga akan mencoba mencari apakah saudara saya bisa ditemukan,” tambahnya.

Setibanya di Sumatra Barat, Dedi disambut hangat warga. Ia meninjau sejumlah toko dan sentra logistik lokal untuk memastikan bantuan yang dibeli sesuai kebutuhan lapangan.

Dedi juga mengajak masyarakat Jawa Barat terus menunjukkan solidaritas bagi korban bencana di Sumatera serta mengingatkan para pemangku kebijakan agar lebih bijak dalam mengambil keputusan yang dapat berdampak pada kerentanan bencana.

Sementara itu, kondisi di Aceh dan beberapa wilayah Sumatra lainnya masih memprihatinkan.

Rusaknya jaringan komunikasi serta akses wilayah membuat proses pencarian korban, termasuk keluarga Dedi, berjalan lambat.

Pemerintah daerah setempat masih melakukan pendataan dan pencarian, namun banyak warga yang dilaporkan hilang kontak belum dapat dipastikan keberadaannya.

Hingga berita ini ditulis, rombongan Gubernur Jawa Barat masih melakukan distribusi bantuan.

Sementara upaya pencarian anggota keluarga Dedi terus dilakukan mengikuti perkembangan situasi di lapangan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) bergerak cepat memulihkan jaringan telekomunikasi serta menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sejak awal bencana, perusahaan berupaya meminimalisir gangguan layanan agar masyarakat tetap terhubung dengan keluarga dan memperoleh informasi penting selama masa darurat.

Desmond Cheung, Director and Chief Technology Officer Indosat, menjelaskan bahwa tantangan pemulihan jaringan cukup kompleks karena pemadaman listrik, akses jalan terputus, serta kerusakan jalur fiber akibat banjir dan longsor.

“Prioritas kami adalah mempercepat pemulihan dengan tetap mengedepankan keselamatan tim. Kami mengoperasikan genset permanen maupun portabel dan menyediakan satellite link untuk memulihkan transmisi ketika jalur fiber terputus,” ujar Desmond.

Indosat berkoordinasi dengan Komunikasi Digital (Komdigi), pemerintah pusat dan daerah, PLN, BPBD, TNI, penyedia infrastruktur, serta masyarakat setempat.

Sinergi ini memungkinkan tim Indosat membuka akses, mempercepat mobilitas peralatan, dan memulihkan layanan dengan cepat.

Hingga 3 Desember 2025, progres pemulihan jaringan menunjukkan hasil signifikan: 50% wilayah Aceh, 92% Sumatera Utara, dan lebih dari 97% Sumatera Barat telah kembali normal.

Selain upaya teknis, Indosat menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa makanan siap santap, air minum, alas tidur, selimut, perlengkapan kebersihan, dan kartu perdana IM3 dan Tri

Distribusi dilakukan melalui posko resmi di Padang Pariaman dan Langkat, bekerja sama dengan pemerintah daerah, relawan, dan komunitas lokal, dengan prioritas kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu dengan bayi.

Indosat akan terus memantau kondisi jaringan dan kebutuhan masyarakat di lapangan, memastikan dukungan selalu tersedia sesuai situasi.

“Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, Indosat berkomitmen hadir dengan semangat kemanusiaan dan gotong royong untuk mempercepat pemulihan pascabencana,” tambah Desmond.(*)

SIBOLGA, SEPUCUKJAMBI.ID – Bencana banjir dan longsor yang melanda Sibolga membuat sejumlah warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Akibatnya, beberapa minimarket di kota ini dijadikan tempat mengambil barang kebutuhan pokok, mulai dari makanan ringan hingga minuman kemasan. Video aksi warga pun sempat viral di media sosial.

Kejadian terjadi pada Sabtu, 29 November 2025.

Warga yang terisolasi karena jalur transportasi terputus terpaksa mengambil barang dari minimarket.

“Mereka mengambil makanan dan minuman karena beberapa hari tidak makan,” kata Kepala Polres Sibolga, AKBP Rudi Hartono.

Aparat kepolisian segera menindaklanjuti, dengan mengamankan 16 orang yang diduga terlibat penjarahan di beberapa minimarket.

Barang bukti yang disita meliputi kebutuhan rumah tangga dan logistik.

“Ini bukan sekadar tindakan kriminal, tapi situasi darurat. Kami amankan mereka agar kejadian tidak meluas,” tambah AKBP Rudi.

Kepala BNPB, Agus Widodo, menekankan bahwa warga terdampak bencana menghadapi kondisi ekstrem.

“Warga hampir beberapa hari tidak makan. Tindakan ini lebih karena kebutuhan mendesak, bukan niat merusak,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga turun tangan. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Siti Rahma, mengimbau masyarakat tetap tenang.

“Logistik sudah tersedia, meski akses ke beberapa wilayah masih sulit. Kami mohon warga bersabar menunggu bantuan,” katanya.

Meskipun memicu perdebatan publik, banyak yang memahami alasan warga.

“Kalau saya di posisi mereka, mungkin akan melakukan hal yang sama,” kata seorang warga Sibolga.

Namun, aparat kepolisian tetap mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban agar distribusi bantuan tidak terganggu.

Untuk mencegah kejadian serupa, polisi mengerahkan personel Brimob ke minimarket dan gudang logistik, bekerja sama dengan pemerintah daerah memastikan distribusi bantuan berjalan lancar ke wilayah terdampak.

Kejadian ini menjadi pengingat bahwa dalam bencana, akses cepat ke kebutuhan dasar sangat penting.

Warga yang kesulitan seharusnya tidak terpaksa melakukan tindakan ekstrem, sementara pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem distribusi agar bantuan tepat sasaran dan tepat waktu.(*)