Kabut Asap Jambi Belum Mereda, Distribusi Air Bersih Terbatas dan Pendataan ISPA Meningkat

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Dampak kabut asap di Kota Jambi tidak hanya menjadi persoalan kualitas udara, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mengakui distribusi air bersih belum berjalan dalam kapasitas normal, sementara pendataan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menunjukkan peningkatan.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha mengatakan pemerintah terus mengevaluasi langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus menjaga agar layanan publik tetap berjalan di tengah kondisi tersebut.

“Dampak kabut asap ini sangat terasa. Pemerintah kota terus mengevaluasi program-program yang ada dan berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat,” ujar Diza.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemkot Jambi ialah keterbatasan distribusi air bersih kepada masyarakat.

Diza mengakui pasokan air saat ini belum dapat menjangkau warga dalam jumlah seperti pada kondisi normal.

“Fokus kami bukan hanya mengevaluasi penanganan karhutla dan memberikan bantuan, tetapi juga bagaimana distribusi air bersih tetap berjalan. Memang, kondisi saat ini belum memungkinkan distribusi sebanyak seperti saat normal,” katanya.

Diza menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan pelayanan tersebut. Ia memastikan pemerintah terus berupaya mencari langkah agar kebutuhan warga tetap mendapat perhatian.

Namun, keterangan yang disampaikan belum merinci penyebab teknis keterbatasan distribusi, wilayah yang paling terdampak, jumlah pelanggan yang mengalami gangguan, maupun target pemulihan layanan.

Informasi tersebut penting bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi pasokan di wilayah masing-masing dan memperkirakan kapan pelayanan dapat kembali normal.

Selain air bersih, dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian pemerintah daerah.

Diza menyebut pendataan kasus ISPA menunjukkan peningkatan dan meminta fasilitas kesehatan tetap mengoptimalkan pelayanan.

“Pendataan ISPA juga meningkat. Karena itu, kami tetap mengoptimalkan pelayanan di rumah sakit maupun puskesmas agar masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan bisa terlayani,” ungkapnya.

Kesiapan rumah sakit dan puskesmas menjadi bagian penting dalam merespons keluhan kesehatan selama kualitas udara memburuk.

Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan sebaiknya segera mencari pertolongan medis, terutama jika gejala memburuk atau disertai kesulitan bernapas.

Diza menegaskan, Pemkot Jambi akan terus mengevaluasi langkah penanganan sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Pemerintah juga berupaya menjaga keberlangsungan pelayanan publik agar kebutuhan masyarakat tidak terabaikan.

Di sisi lain, penanganan kabut asap membutuhkan langkah yang tidak hanya berfokus pada dampak, tetapi juga pengendalian sumber kebakaran.

Koordinasi antarlembaga dan upaya pencegahan karhutla menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko berulangnya kabut asap.

Publik kini membutuhkan informasi lebih terperinci mengenai perkembangan kualitas udara, langkah pengendalian kebakaran, jangkauan distribusi air bersih, serta data kasus ISPA yang diperbarui secara berkala.

Keterbukaan informasi mengenai indikator pemulihan dan hasil evaluasi akan membantu masyarakat memahami perkembangan situasi sekaligus menilai efektivitas langkah pemerintah dalam menangani dampak kabut asap di Kota Jambi.(*)




Sumur Mulai Mengering, Ketua DPRD Jambi Minta Krisis Air Bersih Tak Ditangani Sekadar dengan Tangki

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kemarau mulai menekan akses air bersih sebagian warga Kota Jambi.

Di sejumlah permukiman, debit sumur tanah menurun, sementara gangguan distribusi air turut membuat warga harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi itu menjadi perhatian Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly. Ia turun langsung ke kawasan Jalan Platur Utama RT 43 dan Perumahan Aura Bimantara RT 41, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Selasa 6 Oktober 2026.

Kemas datang bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Direktur Utama Perumdam Tirta Mayang Arianto, serta jajaran OPD terkait untuk memantau penyaluran sekitar 12.000 liter air bersih kepada warga.

Namun, kedatangan Kemas tidak berhenti pada penyaluran air dari mobil tangki.

Ia memilih berdialog langsung dengan masyarakat untuk mengetahui persoalan yang mereka hadapi.

Sejumlah warga menyampaikan kondisi sumur yang mulai sulit menghasilkan air hingga gangguan distribusi pelayanan.

Bagi Kemas, kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan air bersih tidak bisa dipandang hanya sebagai masalah teknis distribusi.

“Air bersih ini kebutuhan dasar. Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan air, pemerintah harus hadir,” kata Kemas.

Menurutnya, distribusi air melalui mobil tangki memang menjadi langkah cepat untuk membantu warga yang membutuhkan.

Namun, pemerintah juga perlu membenahi persoalan yang menyebabkan masyarakat kehilangan akses air secara berkelanjutan.

“Bantuan air harus terus kita lakukan untuk wilayah yang membutuhkan, tetapi pada saat yang sama persoalan sistem distribusinya juga harus kita benahi,” tegasnya.

12.000 Liter Air untuk Warga

Dalam penyaluran tersebut, sekitar 12.000 liter air bersih dibagikan kepada masyarakat di dua titik kawasan Kelurahan Simpang Tiga Sipin.

Kemas meminta wilayah yang paling terdampak menjadi prioritas.

Ia juga mendorong pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan sampai tingkat RT dan kelurahan agar distribusi air tidak berjalan secara umum tanpa melihat tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.

Menurutnya, laporan dari lingkungan paling bawah dapat menjadi dasar pemerintah menentukan lokasi yang membutuhkan bantuan lebih cepat.

“Yang paling terdampak harus menjadi prioritas. Kita perlu mengetahui kebutuhan di tingkat RT dan kelurahan supaya bantuan bisa diberikan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Kota Jambi sendiri menghadapi persoalan kekeringan yang cukup serius.

Pemerintah Kota Jambi sebelumnya menetapkan Status Darurat Bencana Kekeringan pada 24 Agustus 2026 dan menyiapkan sejumlah langkah penanganan, termasuk distribusi air bersih menggunakan armada tangki.

Di sisi lain, persoalan warga tidak hanya berkaitan dengan kondisi sumur.

Gangguan pada sistem pelayanan Perumdam Tirta Mayang juga ikut memengaruhi kelancaran distribusi air bagi sebagian pelanggan.

Pemerintah kota menyebut gangguan booster menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pengaliran air.

Kondisi tersebut, menurut Kemas, membutuhkan penanganan bersama antara DPRD, pemerintah kota, Perumdam Tirta Mayang, serta perangkat wilayah.

“Kita harus duduk bersama. DPRD akan melihat apa yang menjadi persoalan di lapangan, pemerintah kota mengambil langkah penanganan, dan Perumdam juga harus memastikan pelayanan kepada masyarakat terus diperbaiki,” katanya.

Keluhan Warga Tak Boleh Berhenti sebagai Catatan

Kemas menilai kunjungan langsung ke permukiman menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD.

Ia ingin keluhan warga yang muncul saat kunjungan tidak berhenti sebagai catatan tanpa tindak lanjut.

“Apa yang disampaikan masyarakat hari ini harus menjadi catatan. Jangan sampai warga sudah menyampaikan keluhan, tetapi setelah itu tidak ada tindak lanjut. Kita ingin ada solusi yang nyata dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia mengapresiasi langkah Pemkot Jambi bersama Perumdam Tirta Mayang dan OPD terkait yang turun langsung mendistribusikan air.

Namun, Kemas menilai pemerintah tetap perlu memikirkan solusi yang lebih panjang.

Distribusi air menggunakan mobil tangki dapat menjadi respons darurat, tetapi kebutuhan air masyarakat membutuhkan sistem pelayanan yang mampu bertahan menghadapi kondisi kemarau.

“Kita apresiasi langkah cepat pemerintah. Tetapi pekerjaan kita belum selesai. Selama masih ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, maka kita harus terus mencari jalan keluarnya,” tegasnya.

Ia juga mendorong komunikasi yang lebih cepat antara masyarakat, perangkat RT dan kelurahan, pemerintah kota, serta Perumdam ketika terjadi gangguan pelayanan.

Bagi Kemas, keberadaan wakil rakyat tidak cukup hanya terlihat dalam ruang rapat.

Persoalan pelayanan publik perlu dilihat langsung dari lapangan agar kebijakan dan pengawasan DPRD sesuai dengan kondisi yang masyarakat alami.

“Kita ingin masyarakat tahu bahwa ketika mereka menghadapi persoalan, ada pemerintah dan DPRD yang hadir. Kita dengarkan keluhannya, kita kawal tindak lanjutnya, dan kita cari solusinya bersama,” pungkasnya.

Penyaluran 12.000 liter air menjadi bantuan langsung bagi warga yang menghadapi keterbatasan air di tengah kemarau.

Namun, bagi Kemas, persoalan utamanya jauh lebih besar: memastikan masyarakat memiliki akses air bersih yang aman, layak, dan berkelanjutan.

Sebab ketika mobil tangki meninggalkan lokasi, kebutuhan warga tidak ikut berhenti. Air bukan sekadar bantuan, melainkan kebutuhan hidup.(*)




Pemkot Jambi Hadapi Kendala Distribusi Air, Armada Terbatas hingga Sumber Air Tercemar

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi menghadapi tantangan berlapis dalam menangani kekeringan yang melanda sejumlah wilayah.

Ketika kebutuhan air bersih warga meningkat, pemerintah justru terkendala jumlah armada distribusi dan kapasitas produksi air bersih.

Kondisi itu membuat penyaluran air ke masyarakat terdampak tidak bisa dilakukan sekaligus dan harus menyesuaikan kemampuan produksi serta tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, mengatakan Pemkot Jambi terus mengoptimalkan armada yang tersedia untuk mendistribusikan air kepada warga yang mengalami kekeringan.

Pemerintah juga berupaya menambah dukungan kendaraan operasional, termasuk melalui peminjaman armada untuk memperluas jangkauan distribusi.

Namun, persoalannya bukan hanya soal kendaraan.

Produksi air bersih juga ikut terbatas.

Diza menjelaskan, kondisi sumber air baku yang mengalami pencemaran membuat proses pengolahan harus dilakukan lebih hati-hati.

Dampaknya, volume air yang dapat diproses menjadi air bersih lebih sedikit dibandingkan kondisi normal.

“Biasanya kalau air yang bisa diproses lebih banyak, tentu yang bisa kita distribusikan juga lebih banyak. Tapi karena kondisi sumber air saat ini seperti ini, jumlah air bersih yang dihasilkan juga lebih sedikit daripada biasanya,” jelas Diza.

Kondisi tersebut membuat pemerintah harus menghadapi dua persoalan sekaligus: air bersih harus diproduksi dalam jumlah terbatas, sementara armada yang mengangkutnya ke warga juga tidak banyak.

Keterbatasan tersebut menjadi semakin terasa karena kekeringan tidak hanya terjadi di satu lokasi.

Diza mengatakan sejumlah wilayah di Kota Jambi menghadapi persoalan serupa.

Pemerintah kemudian mengatur distribusi secara bertahap berdasarkan kondisi dan tingkat kebutuhan masyarakat.

Salah satu kawasan yang mendapat bantuan adalah RT 43, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru.

Di kawasan tersebut, warga mengaku sudah menghadapi kekeringan selama sekitar dua bulan.

Penurunan debit sumur membuat warga harus mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebagian warga bahkan terpaksa membeli air dengan harga sekitar Rp70 ribu untuk 1.000 liter.

Kondisi sumur juga mulai berubah. Sejumlah warga menyebut air dari beberapa sumur mulai mengeluarkan bau akibat kondisi kekeringan.

Di tengah keterbatasan distribusi, bantuan air bersih dari Pemkot Jambi menjadi sangat berarti bagi warga.

Oma Oca, warga RT 43, mengaku bersyukur mendapat bantuan air bersih setelah selama dua bulan menghadapi kesulitan mendapatkan air.

Bagi warga, bantuan tersebut setidaknya mengurangi pengeluaran untuk membeli air yang selama ini harus mereka lakukan ketika persediaan sumur tidak mencukupi.

Warga berharap distribusi air dapat terus dilakukan selama kondisi sumur belum kembali normal.

Mereka juga berharap persoalan kekeringan segera berakhir sehingga kebutuhan air tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar maupun pembelian air setiap hari.

Selain distribusi air bersih, Pemkot Jambi juga menunggu normalisasi layanan PDAM.

Diza mengatakan sebagian warga di kawasan terdampak sudah menjadi pelanggan PDAM.

Namun, terdapat gangguan pada jaringan atau fasilitas distribusi yang membuat pelayanan belum sepenuhnya normal.

Pemkot menargetkan layanan tersebut kembali normal pada November.

“Insyaallah pada November ini sudah kembali normal. Artinya, nanti akan ada pengurangan masalah bagi masyarakat yang sudah menjadi pelanggan PDAM,” ujar Diza.

Normalisasi PDAM diharapkan dapat mengurangi tekanan kebutuhan air bagi warga yang telah terhubung jaringan.

Sementara itu, warga yang belum menjadi pelanggan PDAM masih membutuhkan distribusi air bersih dari pemerintah.

Pemkot Jambi menyatakan akan terus memaksimalkan produksi dan distribusi air bersih selama kekeringan berlangsung.

Namun, keterbatasan armada dan produksi membuat penanganan harus dilakukan berdasarkan skala kebutuhan.

Bagi pemerintah, tantangannya kini bukan sekadar menyediakan air, tetapi memastikan air yang tersedia dapat diproduksi dan sampai kepada warga yang paling membutuhkan.

Sementara bagi masyarakat seperti warga RT 43, persoalan tersebut sudah menjadi kebutuhan sehari-hari.

Selama sumur belum kembali normal, pasokan air bersih tetap menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.(*)




Kekeringan Dua Bulan, Warga RT 43 Simpang Tiga Sipin Jambi Dapat Pasokan Air

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Krisis air bersih belum berakhir di RT 43, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Selama sekitar dua bulan, warga menghadapi penurunan debit sumur hingga kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari.

Pemerintah Kota Jambi kini turun tangan dengan mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, mengatakan kawasan RT 43 termasuk wilayah yang mengalami kekurangan air cukup parah.

Persoalan tidak hanya menimpa warga yang masih mengandalkan sumur, tetapi juga menyentuh sebagian pelanggan PDAM.

“Di RT 43 Kelurahan Simpang Tiga Sipin ini memang area yang airnya sangat kurang dan mengalami kekeringan. Sumur-sumur warga di beberapa lokasi juga terdampak,” ujar Diza, Selasa 6 Oktober 2026.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan air bersih warga semakin bergantung pada pasokan dari pemerintah.

Di tengah kekeringan, persoalan lain muncul pada layanan PDAM.

Diza mengatakan sebagian warga RT 43 sebenarnya sudah menjadi pelanggan PDAM.

Namun, berdasarkan laporan Direktur PDAM, terdapat gangguan pada jaringan atau fasilitas distribusi sehingga pelayanan belum berjalan normal.

Pemkot Jambi menargetkan layanan tersebut kembali normal pada November.

“Insyaallah pada November ini sudah kembali normal. Artinya, nanti akan ada pengurangan masalah bagi masyarakat yang sudah menjadi pelanggan PDAM,” kata Diza.

Normalisasi PDAM diharapkan dapat mengurangi tekanan kebutuhan air, khususnya bagi warga yang sudah terhubung dengan jaringan perusahaan daerah tersebut.

Namun, warga yang belum menjadi pelanggan PDAM masih membutuhkan alternatif pasokan.

Karena itu, Pemkot Jambi memilih mendistribusikan air bersih secara langsung ke kawasan yang mengalami kekeringan.

Pemkot Jambi menghadapi tantangan lain dalam memenuhi kebutuhan air warga.

Armada untuk mengangkut dan mendistribusikan air bersih masih terbatas.

Pemerintah pun berupaya mengoptimalkan kendaraan yang tersedia, termasuk memanfaatkan dukungan kendaraan operasional yang dipinjamkan.

Persoalan tidak berhenti pada distribusi.

Kapasitas produksi air bersih juga ikut terpengaruh oleh kondisi sumber air baku.

Diza mengatakan, kondisi sumber air saat ini mengalami pencemaran sehingga proses pengolahan membutuhkan penanganan lebih hati-hati.

Kondisi tersebut membuat volume air yang dapat diproses menjadi air bersih lebih rendah dibandingkan kondisi normal.

“Biasanya kalau air yang bisa diproses lebih banyak, tentu yang bisa kita distribusikan juga lebih banyak. Tapi karena kondisi sumber air saat ini seperti ini, jumlah air bersih yang dihasilkan juga lebih sedikit daripada biasanya,” jelasnya.

Situasi tersebut membuat Pemkot Jambi harus mengatur distribusi berdasarkan tingkat kebutuhan di lapangan.

Menurut Diza, persoalan kekurangan air juga muncul di sejumlah wilayah lain di Kota Jambi.

Karena itu, distribusi air tidak dapat dilakukan sekaligus ke seluruh lokasi. Pemerintah menyalurkan bantuan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan warga.

Untuk RT 43, laporan warga menyebut kekeringan telah berlangsung sekitar dua bulan.

Sumur yang selama ini menjadi sumber utama air mengalami penurunan debit.

Bagi warga yang belum mendapatkan layanan PDAM, kondisi tersebut membuat pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari semakin sulit.

Diza memastikan Pemkot Jambi akan terus mengoptimalkan distribusi air bersih selama kondisi kekeringan masih berlangsung.

“Dengan kondisi yang ada, kami mencoba untuk terus memaksimalkan distribusi air ini sehari-hari kepada masyarakat yang memang membutuhkan,” ujarnya.

Pemerintah berharap normalisasi layanan PDAM pada November dapat menjadi solusi jangka lebih panjang bagi warga yang telah terhubung jaringan.

Sementara untuk warga yang masih bergantung pada sumur, distribusi air bersih akan terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan.(*)




Krisis Air Mulai Menghantui Warga! BPBD Kota Jambi Sudah Salurkan 960 Ribu Liter Air Bersih

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dampak musim kemarau mulai menekan ketersediaan air bersih di sejumlah kawasan permukiman Kota Jambi.

Sumur warga yang selama ini menjadi sumber utama kebutuhan rumah tangga mulai mengering, memaksa pemerintah memperkuat distribusi air menggunakan mobil tangki.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi menjadi salah satu unsur utama dalam penanganan kondisi tersebut.

Bersama TNI, PMI, Perumda Air Minum Tirta Mayang dan pihak terkait lainnya, BPBD terus mengirimkan pasokan air ke kawasan yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Hingga saat ini, sekitar 960 ribu liter air telah didistribusikan kepada masyarakat.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan pelayanan dilakukan berdasarkan laporan dan permintaan warga di lapangan.

Artinya, distribusi air diarahkan ke kawasan yang sumber airnya mulai terganggu akibat kemarau.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujar Doni.

Untuk mendukung distribusi, BPBD Kota Jambi saat ini memiliki empat armada tangki yang terdiri dari satu mobil berkapasitas 5.000 liter dan tiga mobil dengan kapasitas masing-masing 4.000 liter.

Kekuatan tersebut diperkuat dua armada dari Batalyon 142/KJ dan satu armada PMI Kota Jambi.

Dengan demikian, terdapat tujuh mobil tangki yang secara aktif dapat digunakan untuk pelayanan distribusi air bersih.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” kata Doni.

Keterlibatan sejumlah unsur tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekeringan di Kota Jambi tidak hanya mengandalkan kapasitas satu instansi.

Distribusi air membutuhkan dukungan lintas lembaga agar wilayah yang mengalami kekurangan pasokan dapat dilayani lebih luas.

Menurut Doni, dampak kekeringan mulai dirasakan di hampir seluruh wilayah Kota Jambi.

Namun, beberapa kawasan tercatat mengalami kondisi yang lebih dominan sehingga membutuhkan distribusi air lebih intensif.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” ujarnya.

Kondisi tersebut terutama menjadi persoalan bagi warga yang masih mengandalkan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketika debit sumur turun atau sumber air mengering, mobil tangki menjadi salah satu alternatif pasokan yang dapat digunakan sementara.

BPBD pun terus memantau permintaan masyarakat untuk menentukan wilayah yang membutuhkan pengiriman air berikutnya.

Di sisi lain, Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pemerintah terus memantau kondisi sumber air di kawasan permukiman.

Menurutnya, pemantauan diperlukan agar wilayah yang mulai mengalami kesulitan air dapat segera ditangani.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujar Maulana.

Ia menyebut sekitar 35 mobil tangki dapat dikerahkan setiap hari dengan distribusi air mencapai sekitar 200 ribu liter per hari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” katanya.

Angka tersebut menunjukkan cakupan distribusi pemerintah lebih luas karena tidak hanya berasal dari armada BPBD.

Dukungan dari TNI dan unsur lainnya turut digunakan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Maulana meminta jajaran kecamatan dan kelurahan tidak menunggu persoalan air menjadi lebih parah.

Koordinasi dari tingkat wilayah dinilai penting untuk memastikan kebutuhan warga dapat diketahui lebih cepat.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegasnya.

Koordinasi tersebut menjadi penting karena kondisi setiap kawasan tidak selalu sama.

Ada permukiman yang masih memiliki sumber air, sementara kawasan lain sudah menghadapi sumur yang mengering.

Dengan mekanisme berdasarkan laporan dan permintaan masyarakat, pemerintah dapat menentukan lokasi prioritas distribusi air.

BPBD Kota Jambi juga terus berkoordinasi dengan Perumda Air Minum Tirta Mayang dan sejumlah pihak lain untuk menjaga pelayanan selama kondisi kemarau berlangsung.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujar Doni.

Meski telah ratusan ribu liter air disalurkan, distribusi menggunakan mobil tangki pada dasarnya merupakan solusi sementara selama sumber air warga belum kembali normal.

Keberlanjutan pelayanan akan sangat bergantung pada perkembangan musim kemarau dan kondisi sumber air di masing-masing kawasan.

Dengan hampir satu juta liter air yang telah disalurkan, pemerintah berupaya memastikan kekeringan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih berat bagi kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk saat ini, BPBD bersama unsur pendukung lainnya masih memperkuat respons di lapangan, terutama di kawasan yang permintaan air bersihnya terus meningkat.(*)




Apel Kesiapsiagaan Kekeringan, Maulana Soroti Ancaman Air Bersih hingga Kebakaran

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kekeringan di Kota Jambi belum dianggap selesai. Pemerintah Kota Jambi justru memperkuat kesiapsiagaan karena kondisi kering diperkirakan masih berlangsung hingga September 2026.

Ancaman yang paling dikhawatirkan bukan semata-mata menyusutnya sumber air, tetapi terganggunya kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meningkatnya risiko kebakaran.

Kondisi tersebut mendorong Pemkot Jambi menyiapkan armada khusus untuk memastikan warga tetap mendapatkan pasokan air bersih apabila kekeringan semakin meluas.

Sebanyak 21 mobil tangki kini disiagakan untuk mendukung distribusi air ke wilayah yang mengalami kesulitan pasokan.

Langkah itu ditegaskan Wali Kota Jambi Maulana saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan Kota Jambi 2026 di Lapangan Mako Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Kamis 27 Agustus 2026.

Kota Jambi sebelumnya telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2026.

Bagi Maulana, status tersebut bukan sekadar formalitas. Pemerintah harus menggunakan momentum itu untuk bergerak lebih awal sebelum persoalan air berkembang menjadi krisis.

“Penanganan bencana tidak boleh dimulai ketika kejadiannya sudah besar. Harus dimulai sebelum masyarakat merasakan dampak yang lebih berat,” tegas Maulana.

Kesiapan pemerintah mulai diwujudkan melalui distribusi air bersih kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan.

Hingga saat ini, Pemkot Jambi mencatat 602 meter kubik atau sekitar 602 ribu liter air bersih telah disalurkan.

Air tersebut diperuntukkan bagi sejumlah kebutuhan, mulai dari rumah tangga, fasilitas umum dan sosial, sekolah, tempat ibadah hingga fasilitas pelayanan kesehatan.

Distribusi ini akan terus dilakukan dengan melihat kondisi di lapangan. Wilayah yang mengalami kesulitan air menjadi prioritas pemerintah.

Maulana menekankan, pemenuhan air bersih merupakan bagian dari pelayanan dasar yang harus dijamin pemerintah ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat.

“Jangan sampai ada masyarakat yang kebutuhan air bersihnya tidak terpenuhi,” ujarnya.

Untuk memperkuat distribusi, sebanyak 21 unit mobil tangki air ditempatkan dalam skema kesiapsiagaan.

Armada tersebut terdiri atas 15 unit milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, empat unit milik Perumdam Tirta Mayang dan dua unit dukungan TNI.

Pemkot juga meminta mekanisme penyaluran tidak berjalan lambat. Ketika laporan kekurangan air masuk, petugas diharapkan dapat segera bergerak menuju lokasi.

Masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih dapat menyampaikan laporan melalui Call Center Bahagia 112, yang beroperasi selama 24 jam.

Laporan kemudian diproses BPBD Kota Jambi dan dikoordinasikan dengan Perumdam Tirta Mayang untuk penanganan di lapangan.

Maulana mengingatkan bahwa kekeringan memiliki efek berantai.

Ketika kondisi lingkungan semakin kering, kebutuhan air meningkat. Pada saat bersamaan, lahan yang kehilangan kelembapan menjadi lebih mudah terbakar.

Karena itu, kesiapsiagaan pemerintah tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air warga, tetapi juga mengantisipasi ancaman kebakaran lahan maupun permukiman.

“Berkurangnya air adalah persoalan ketahanan masyarakat. Kalau kondisi semakin kering, risiko kebakaran lahan dan permukiman juga meningkat,” katanya.

Pemkot Jambi meminta masyarakat tidak menambah risiko dengan membakar sampah maupun lahan secara sembarangan.

Warga juga diminta segera melaporkan jika menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

Dalam menghadapi ancaman kekeringan, pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan juga diminta tidak hanya menunggu laporan warga.

Camat dan lurah diminta aktif memantau kondisi wilayah masing-masing, terutama kawasan yang mulai mengalami keterbatasan air.

Langkah ini dinilai penting karena kebutuhan setiap wilayah bisa berbeda.

Pemerintah ingin mengetahui persoalan sedini mungkin sehingga distribusi air dapat diarahkan sebelum kondisi warga semakin sulit.

Maulana menegaskan, seluruh perangkat daerah harus bergerak dalam satu sistem.

Persoalan air bersih, kesehatan, kebakaran dan kebutuhan masyarakat tidak dapat ditangani secara terpisah.

Dengan status siaga yang masih diberlakukan, Pemkot Jambi kini menempatkan ketersediaan air bersih dan pencegahan kebakaran sebagai dua prioritas utama selama periode kekeringan.

Pemerintah memilih memperkuat langkah antisipasi lebih awal agar masyarakat tidak harus menunggu sampai krisis air benar-benar terjadi.(*)