JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kualitas konstruksi menjadi perhatian dalam pengembangan jalan tol di Indonesia.

Tidak cukup hanya mengejar percepatan pembangunan, infrastruktur jalan tol juga harus memiliki daya tahan, tingkat keselamatan, dan kualitas pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang.

Komitmen tersebut diperkuat PT Hutama Karya (Persero) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui penandatanganan Lembar Komitmen Pemenuhan Mutu Konstruksi Jalan Tol di Jakarta, Kamis 29 Oktober 2026.

Langkah ini menegaskan pentingnya pengawasan kualitas sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi.

Pemerintah dan badan usaha jalan tol (BUJT) juga mendorong penerapan standar teknis agar infrastruktur yang dibangun mampu memberikan pelayanan optimal ketika beroperasi.

Bagi Hutama Karya, penguatan mutu konstruksi menjadi perhatian penting karena perusahaan tersebut memiliki peran dalam pengembangan dan pengelolaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Kualitas pembangunan yang terjaga diharapkan tidak hanya mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Penandatanganan komitmen tersebut diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Marga dan dihadiri Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar, Plt. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ira Ariani Chaerunisa, Direktur Jalan Bebas Hambatan Dedy Gunawan, serta perwakilan badan usaha jalan tol dan penyedia jasa.

Hutama Karya hadir melalui Direktur Operasi III Iwan Hermawan.

Melalui komitmen bersama ini, seluruh pihak mendorong penerapan standar mutu konstruksi sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan tidak hanya berfokus pada proses pembangunan, tetapi juga pada kemampuan infrastruktur mempertahankan kualitas selama masa operasional.

Aspek tersebut mencakup kondisi permukaan jalan, keselamatan pengguna, kenyamanan perjalanan, serta keandalan fasilitas pendukung.

Penguatan mutu konstruksi juga berkaitan dengan pemenuhan Service Level Agreement (SLA), yakni standar tingkat pelayanan yang menjadi acuan dalam pengelolaan jalan tol.

Dengan demikian, kualitas pembangunan memiliki hubungan langsung dengan pelayanan yang diterima masyarakat setelah jalan tol beroperasi.

Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan keberhasilan pembangunan jalan tol tidak cukup diukur dari kecepatan penyelesaian proyek.

Menurutnya, kualitas konstruksi menjadi fondasi utama agar infrastruktur mampu beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.

“Bagi Hutama Karya, mutu konstruksi merupakan prioritas yang harus dijaga dalam setiap tahapan pekerjaan. Kualitas pembangunan yang baik menjadi fondasi penting dalam memastikan jalan tol dapat beroperasi secara optimal dan memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan,” ujar Iwan.

Ia menambahkan, perusahaan berkomitmen menjaga kualitas infrastruktur secara berkelanjutan, termasuk mendukung pemenuhan standar pelayanan jalan tol.

“Karena itu, kami berkomitmen untuk menjaga kualitas infrastruktur secara berkelanjutan, termasuk dalam mendukung pemenuhan SLA, sehingga pengguna jalan dapat merasakan perjalanan yang aman, nyaman, dan andal,” katanya.

Iwan juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, BUJT, dan penyedia jasa. Keselarasan standar teknis, pengawasan, serta evaluasi diperlukan agar kualitas hasil pembangunan tetap terjaga.

Sebagai salah satu badan usaha yang berperan dalam pengembangan dan pengelolaan JTTS, Hutama Karya menempatkan kualitas konstruksi sebagai bagian penting dari pembangunan konektivitas di Sumatra.

Keberadaan jalan tol memiliki peran strategis dalam memperlancar perjalanan antardaerah, mendukung distribusi barang, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai pusat kegiatan ekonomi.

Karena itu, kualitas infrastruktur menjadi faktor penting agar manfaat pembangunan jalan tol dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Jalan tol dengan kondisi yang terjaga juga diharapkan mampu mendukung efisiensi perjalanan dan memperkuat hubungan ekonomi antarkawasan.

Melalui penguatan komitmen bersama Kementerian PU dan seluruh pemangku kepentingan, Hutama Karya menyatakan akan terus mendorong penerapan standar konstruksi dan pelayanan yang berkualitas.

Upaya tersebut sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat konektivitas nasional dan pemerataan pembangunan melalui infrastruktur yang aman, andal, serta berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Komisi III DPRD Provinsi Jambi melakukan konsultasi strategis ke Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum serta Komisi V DPR RI pada 10 Februari 2026.

Fokus utama yang disampaikan adalah kondisi jalan nasional dan provinsi di Jambi yang dinilai masih memprihatinkan, terutama di jalur lintas timur.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Jambi, Ansori Hasan, mengungkapkan bahwa sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan signifikan dan membutuhkan perhatian serius pemerintah pusat.

“Kami menyampaikan kondisi jalan nasional maupun provinsi di Jambi yang masih menunjukkan tantangan kerusakan, terutama pada jalur lintas timur,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi III juga mempertanyakan kepastian alokasi anggaran dari APBN Tahun 2026 untuk pembangunan maupun perbaikan jalan di Provinsi Jambi.

Menurut Ansori, kemampuan anggaran daerah sangat terbatas jika harus menanggung seluruh kebutuhan perbaikan infrastruktur jalan yang nilainya cukup besar.

“Kami menanyakan apakah sudah ada alokasi anggaran APBN 2026 untuk Jambi, mengingat kebutuhan perbaikan jalan sangat mendesak,” jelasnya.

Selain meminta dukungan anggaran, Komisi III DPRD Jambi juga mengusulkan agar beberapa ruas jalan provinsi yang dinilai strategis dinaikkan statusnya menjadi jalan nasional.

Langkah tersebut dinilai penting agar pembiayaan perbaikan dan peningkatan kualitas jalan dapat ditangani pemerintah pusat melalui skema anggaran yang lebih besar.

“Biaya perbaikan jalan sangat besar, sehingga perlu dukungan pusat, termasuk kemungkinan peningkatan status jalan,” tegas Ansori.

Kondisi jalan di Jambi, khususnya jalur lintas timur, selama ini menjadi sorotan karena berperan penting dalam distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.

DPRD berharap hasil konsultasi ini dapat mempercepat perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur di Jambi.

Komisi III menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perbaikan infrastruktur jalan demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan keselamatan pengguna jalan.(*)