JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Prabowo Subianto berencana melakukan kunjungan ke Teheran bersama Perdana Menteri Pakistan sebagai bagian dari upaya meredakan ketegangan yang tengah meningkat di kawasan Timur Tengah.

Rencana tersebut muncul setelah Presiden Indonesia melakukan komunikasi langsung dengan pemimpin Pakistan.

Informasi ini diungkap oleh Jimly Asshiddiqie, Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), usai menghadiri pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam (5/3/2026).

Menurut Jimly, Presiden Prabowo sempat melakukan percakapan melalui telepon dengan Perdana Menteri Pakistan sebelum pertemuan tersebut berlangsung.

Dalam komunikasi itu, muncul gagasan agar kedua pemimpin negara melakukan kunjungan bersama ke Iran.

Langkah tersebut, kata Jimly, dimaksudkan sebagai upaya untuk membantu meredakan ketegangan yang terus meningkat akibat konflik yang memanas di kawasan.

Ia menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bukan bertujuan untuk melakukan negosiasi formal antara pihak-pihak yang berkonflik.

Sebaliknya, langkah itu lebih diarahkan pada upaya mencegah konflik agar tidak semakin meluas.

Menurut Jimly, peran negara-negara dengan populasi Muslim besar dinilai penting dalam upaya meredakan konflik tersebut.

Ia menyebut Indonesia dan Pakistan sebagai dua negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di luar kawasan Arab yang memiliki potensi memainkan peran diplomasi penting.

Selain itu, situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah juga dinilai cukup kompleks karena melibatkan berbagai kepentingan internasional, termasuk pengaruh negara-negara besar.

Karena itu, kehadiran negara seperti Indonesia dan Pakistan diharapkan dapat membawa pendekatan diplomasi yang lebih menekankan dialog dan upaya perdamaian.

Rencana kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya diplomasi Indonesia yang selama ini dikenal mengedepankan pendekatan damai dalam menyikapi berbagai konflik internasional.

Pemerintah Indonesia sebelumnya juga menyatakan kesiapan untuk mendorong dialog guna meredakan ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang membawa Indonesia menjadi anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian, sebuah forum internasional yang berfokus pada upaya perdamaian dan pemulihan di Gaza, Palestina.

Keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut ditandai dengan penandatanganan piagam Board of Peace oleh Presiden Prabowo dalam pertemuan internasional beberapa waktu lalu.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen diplomasi aktif Indonesia dalam mendukung penyelesaian konflik berkepanjangan yang dialami rakyat Palestina.

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menilai keputusan tersebut sebagai langkah yang tepat dan strategis.

Menurutnya, Indonesia perlu terus memperluas peran dan kehadirannya di berbagai forum global agar kontribusinya bagi perdamaian Palestina tidak berhenti pada pernyataan moral semata.

“Keputusan Presiden untuk bergabung di dalam Board of Peace ini, saya kira adalah keputusan yang tepat berdasarkan komitmen yang abadi untuk membantu Palestina,” ujar Gus Yahya kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2026).

Gus Yahya menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa bersikap pasif jika benar-benar ingin membantu Palestina keluar dari konflik yang telah berlangsung lama.

Ia menilai kehadiran Indonesia di berbagai platform internasional justru penting agar suara yang memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina tetap terdengar.

Menurutnya, meskipun keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace menuai perdebatan dan dianggap kontroversial oleh sebagian pihak, langkah tersebut harus dilihat sebagai bagian dari strategi jangka panjang diplomasi perdamaian.

“Kalau kita memang sungguh ingin berbuat sesuatu untuk membantu Palestina menemukan jalan keluar dari masalahnya, maka kita harus hadir di semua arena, apa pun arenanya dan apa pun platform-nya,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers.

Respons PBNU ini muncul di tengah diskusi publik terkait efektivitas Board of Peace serta implikasi diplomatik dari keanggotaan Indonesia.

Namun PBNU menilai langkah tersebut justru memperluas ruang gerak Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten mendorong perdamaian global, khususnya di kawasan Gaza.(*)

PARIS, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam jamuan makan malam tertutup di Istana Élysée, Paris.

Pertemuan tersebut dinilai memiliki makna strategis karena tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi sarana penguatan komunikasi personal antar pemimpin kedua negara.

Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Presiden Indonesia, pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Meski dikemas secara informal, dialog yang terjalin disebut substansial dan membuka ruang pembahasan yang lebih mendalam terkait masa depan hubungan Indonesia dan Prancis.

“Presiden Macron menjamu Presiden Prabowo dalam suasana yang hangat dan bersahabat. Percakapan berlangsung santai namun bermakna, sekaligus menjadi ruang dialog untuk memperkuat komunikasi personal dan membuka peluang pendalaman kerja sama Indonesia–Prancis di berbagai sektor strategis,” demikian keterangan Sekretariat Presiden Indonesia.

Jamuan makan malam di Istana Élysée tersebut juga dipandang memiliki nilai simbolik yang kuat dalam konteks diplomasi bilateral.

Pertemuan tertutup di kediaman resmi Presiden Prancis mencerminkan tingkat kepercayaan dan kedekatan hubungan yang terus dibangun antara kedua negara.

“Jamuan makan malam ini bukan sekadar agenda diplomatik, melainkan simbol kepercayaan, kedekatan, serta komitmen bersama untuk terus memperkuat hubungan Indonesia–Prancis dan memperluas kemitraan strategis yang saling menguntungkan ke depan,” lanjut pernyataan tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Indonesia dan Prancis menunjukkan perkembangan yang positif, terutama dalam bidang pertahanan, ekonomi, energi, pendidikan, serta transisi menuju ekonomi hijau.

Prancis merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan Eropa, sementara Indonesia dipandang sebagai mitra penting Prancis di kawasan Indo-Pasifik.

Pertemuan antara Prabowo dan Macron ini juga dilihat sebagai sinyal kesinambungan arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Pendekatan dialog personal yang dibangun melalui pertemuan informal dinilai dapat memperkuat kepercayaan dan mempercepat realisasi kerja sama konkret antarnegara.

Meski tidak diumumkan kesepakatan spesifik, pertemuan tersebut membuka peluang lanjutan untuk pembahasan kerja sama strategis di tengah dinamika geopolitik global yang terus berkembang.

Dengan komunikasi yang semakin erat, Indonesia dan Prancis diharapkan mampu memainkan peran yang lebih signifikan dalam menjaga stabilitas regional dan memperkuat kemitraan global berbasis kepentingan bersama.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memulai langkah diplomasi strategis awal 2026 dengan melakukan kunjungan kerja resmi ke Inggris.

Lawatan yang berlangsung sejak Minggu (18/1/2026) ini menandai upaya pemerintah Indonesia memperkuat posisi kerja sama global, khususnya dengan negara mitra utama di Eropa.

Agenda utama kunjungan tersebut berlangsung pada Selasa (20/1/2026) waktu setempat, ketika Presiden Prabowo bertemu langsung dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di kediaman resmi PM Inggris, 10 Downing Street, London.

Pertemuan itu menghasilkan penandatanganan kemitraan strategis baru Indonesia–Inggris yang mencakup berbagai sektor penting.

Prabowo menegaskan bahwa Inggris dipandang sebagai mitra potensial yang memiliki kekuatan signifikan di bidang teknologi, keuangan, dan investasi.

Ia menyebut kemitraan ini sebagai pintu masuk untuk mendorong arus investasi dan transfer teknologi ke Indonesia.

“Inggris memiliki kapasitas keuangan dan teknologi yang kuat, serta minat besar untuk berinvestasi di Indonesia. Kerja sama ini kita bangun sebagai partnership yang nyata,” ujar Prabowo usai pertemuan resmi di Lancaster House, London.

Menurut Presiden, kesepakatan tersebut tidak berhenti pada komitmen politik semata.

Kerja sama strategis yang disepakati dirancang untuk menghadirkan manfaat konkret bagi kedua negara, baik dalam peningkatan kapasitas industri nasional maupun penciptaan nilai tambah ekonomi.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus adalah maritim dan perikanan. Dalam kesempatan yang sama, Indonesia dan Inggris menandatangani nota kesepahaman pembangunan sekitar 1.500 kapal ikan.

Program ini diharapkan mampu memperkuat industri perikanan nasional, meningkatkan produktivitas nelayan, serta mendukung ketahanan pangan berbasis laut.

Selain ekonomi dan maritim, kerja sama juga mencakup bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pemerintah Indonesia melihat Inggris sebagai mitra strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi, riset, dan inovasi teknologi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan global.

Komitmen Presiden Prabowo dalam mempererat hubungan bilateral juga disampaikan melalui pernyataan tertulis yang diunggah di akun resmi Instagram Sekretariat Kabinet.

Dalam pernyataan tersebut, Prabowo menegaskan tekadnya untuk memperkuat persahabatan dan kolaborasi antara Indonesia dan Inggris demi kepentingan masyarakat kedua negara.

“I am committed to enhancing and strengthening the UK-Indonesia friendship and cooperation,” tulis Prabowo, seraya menekankan keyakinannya bahwa kemitraan ini akan memberikan dampak positif jangka panjang.

Selama kunjungan kerja di Inggris, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda penting lainnya.

Di antaranya adalah pertemuan dengan akademisi, dialog bersama mahasiswa Indonesia di luar negeri, serta forum investasi yang mempertemukan pemerintah Indonesia dengan pelaku usaha dan investor Inggris.

Pengamat hubungan internasional menilai kunjungan ini mencerminkan pendekatan diplomasi Indonesia yang pragmatis dan berorientasi hasil.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, penguatan kemitraan strategis dengan negara maju seperti Inggris dinilai penting untuk mendukung agenda pembangunan nasional, terutama di sektor ekonomi, teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan kekhawatirannya terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik global yang berpotensi memicu Perang Dunia Ketiga.

Pernyataan ini diunggah SBY melalui akun media sosial pribadinya dan ramai diperbincangkan di media nasional maupun internasional.

SBY menilai situasi dunia saat ini memiliki banyak kemiripan dengan kondisi sebelum Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1939-1945).

Terutama terkait ketegangan antarnegara besar, aliansi yang saling berhadap-hadapan, dan peningkatan kekuatan militer.

Ia menekankan, jika dinamika ini tidak ditangani dengan serius, potensi terjadinya perang dunia semakin tinggi.

“Sangat mungkin Perang Dunia Ketiga terjadi. Meskipun saya percaya hal ini bisa dicegah, namun day by day ruang dan waktu untuk mencegahnya semakin sempit,” tulis SBY melalui akun X pribadinya.

SBY juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar Sidang Umum Darurat (Emergency UN General Assembly) untuk membahas langkah konkret meredakan ketegangan global dan mencegah krisis dunia berskala besar.

Pernyataan SBY mendapat respons dari sejumlah pihak di Indonesia. Ketua DPP PKB, Daniel Johan, menyatakan keresahan SBY juga dirasakan warga, mendorong pemerintah memperkuat kerja sama diplomasi dan keamanan nasional.

Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR RI menilai peringatan SBY adalah peringatan dini yang layak diperhatikan, bukan sekadar ramalan.

Para analis strategis menekankan, kekhawatiran SBY mencerminkan keprihatinan banyak pengamat geopolitik terhadap ketidakpastian global dan meningkatnya militerisasi.

Namun, melalui diplomasi dan kerja sama internasional, konflik besar seperti perang dunia tetap bisa dicegah.

Hingga kini, pemerintah Indonesia belum memberikan pernyataan resmi, meski isu ini membuka ruang diskusi terkait peran diplomasi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Indonesia diusulkan sebagai calon tunggal Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2026.

Usulan tersebut disepakati oleh kelompok negara Asia-Pasifik (Asia-Pacific Group/APG) sesuai mekanisme rotasi kepemimpinan kawasan di Dewan HAM PBB.

Pencalonan ini mencerminkan tingkat kepercayaan komunitas internasional terhadap peran aktif Indonesia dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perlindungan dan promosi hak asasi manusia.

Berdasarkan ketentuan Dewan HAM PBB, jabatan presiden dewan dipegang secara bergilir oleh lima kelompok regional. Tahun 2026 menjadi giliran kawasan Asia-Pasifik untuk memimpin.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyambut positif pencalonan tersebut dan mengapresiasi dukungan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.

Pemerintah menilai pencalonan ini sebagai pengakuan atas konsistensi Indonesia dalam mendorong dialog, kerja sama, dan pendekatan konstruktif dalam penyelesaian isu HAM global.

“Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB akan semakin memperkuat profil diplomasi HAM Indonesia sekaligus menegaskan kepemimpinan Indonesia di tingkat internasional,” demikian pernyataan Kemlu RI.

Apabila ditetapkan secara resmi, jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan dijalankan oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa.

Presiden Dewan HAM memiliki peran strategis dalam memimpin sidang, memfasilitasi dialog antarnegara anggota, serta memastikan pembahasan isu HAM berlangsung secara objektif, inklusif, dan seimbang.

Penetapan resmi Presiden Dewan HAM PBB dijadwalkan berlangsung pada Januari 2026 dalam sidang pleno Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss.

Momen tersebut bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB, yang dibentuk pada 2006 sebagai pengganti Komisi HAM PBB.

Selain dukungan dari Asia-Pasifik, Indonesia juga memperoleh dukungan dari sejumlah negara lain, termasuk China, yang menyatakan kesiapan memperkuat kerja sama dan dialog internasional di bidang HAM.

Dukungan luas ini mengukuhkan posisi Indonesia sebagai calon tanpa pesaing dalam pemilihan Presiden Dewan HAM PBB.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjalankan mandat tersebut secara profesional, netral, dan berlandaskan prinsip multilateralisme.

Indonesia juga bertekad mendorong penyelesaian isu HAM global melalui dialog, kerja sama, serta penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Pencalonan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB dinilai sebagai pencapaian penting diplomasi Indonesia dan membuka peluang kontribusi yang lebih besar dalam membentuk kebijakan HAM global yang adil dan berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kecaman keras terus mengalir dari berbagai pihak di Indonesia menyusul viralnya video yang diduga menampilkan artis film dewasa asal Inggris, Tia Emma Billinger alias Bonnie Blue.

Di mana ia, memperlakukan Bendera Merah Putih secara tidak hormat di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, Bonnie Blue terlihat berjalan di depan gedung KBRI London dengan Bendera Merah Putih diselipkan di bagian belakang pakaiannya hingga menjuntai menyentuh tanah.

Aksi tersebut langsung memicu kemarahan publik karena dinilai merendahkan simbol negara Indonesia.

Menanggapi kejadian itu, Kementerian Luar Negeri RI memastikan KBRI London telah mengambil langkah cepat.

Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl A Mulachela, menyampaikan bahwa KBRI telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta melaporkan kejadian tersebut secara resmi kepada otoritas Inggris, termasuk kepolisian setempat.

“KBRI London telah menyampaikan pengaduan resmi kepada otoritas setempat agar kasus ini dapat diproses sesuai hukum yang berlaku di Inggris,” ujar Vahd dalam keterangannya.

Reaksi keras juga datang dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengecam tindakan tersebut dan menegaskan bahwa bendera negara merupakan simbol kehormatan dan kedaulatan bangsa.

“Bendera bukan sekadar kain, melainkan simbol kehormatan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Setiap dugaan tindakan yang merendahkan harus ditindaklanjuti secara tegas,” kata Dave.

Anggota Komisi I DPR RI lainnya, Oleh Soleh, turut mendukung langkah diplomatik yang diambil KBRI London.

Menurutnya, tindakan cepat tersebut mencerminkan kehadiran negara dalam menjaga martabat nasional.

“Saya mendukung langkah KBRI London yang bergerak cepat dan tegas melaporkan kasus ini. Ini adalah bentuk perlindungan terhadap simbol-simbol kedaulatan nasional,” ujarnya.

Kasus ini juga memicu gelombang reaksi dari warganet Indonesia. Sejumlah akun media sosial yang diduga milik Bonnie Blue dilaporkan secara massal, bahkan beberapa di antaranya disebut tidak lagi dapat diakses.

Sebagai informasi, Bonnie Blue sebelumnya pernah dideportasi dari Indonesia setelah diduga melakukan sejumlah pelanggaran saat berada di Bali.

Termasuk pelanggaran lalu lintas saat pembuatan konten serta dugaan penyalahgunaan izin tinggal.

Hingga saat ini, KBRI London terus memantau tindak lanjut dari otoritas Inggris atas laporan yang telah diajukan.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa penghormatan terhadap simbol negara adalah prinsip yang tidak dapat ditawar.

Sekaligus memastikan penanganan kasus tetap dilakukan melalui jalur diplomatik sesuai hukum internasional.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik enam Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia dalam upacara kenegaraan yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden tentang pengangkatan duta besar RI.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, serta pejabat tinggi TNI dan Polri

Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan para duta besar yang akan menjalankan misi diplomatik Indonesia di berbagai negara sahabat.

Dalam pengambilan sumpah, Presiden Prabowo menegaskan komitmen para dubes untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian menaati peraturan perundang-undangan, serta menjalankan tugas diplomatik dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika jabatan.

Para duta besar yang dilantik menyatakan kesiapan untuk melaksanakan seluruh perintah dan kebijakan pemerintah pusat, serta menjalankan tugas perwakilan negara secara profesional demi kepentingan bangsa dan negara.

Adapun enam Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dilantik Presiden Prabowo Subianto, yakni:

• Yusron Bahauddin Ambary sebagai Duta Besar RI untuk Aljazair

• Okto Dorinus Manik sebagai Duta Besar RI untuk Papua Nugini merangkap Kepulauan Solomon

• Gina Yoginda sebagai Duta Besar RI untuk Korea Utara

• Rediyanto Heru Nurcahyo sebagai Duta Besar RI untuk Slowakia

• Hari Prabowo sebagai Duta Besar RI untuk Thailand sekaligus Perwakilan Tetap RI pada UN-ESCAP

• Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir sebagai Duta Besar RI untuk Jepang merangkap Federasi Mikronesia

Sebelum dilantik, keenam duta besar tersebut telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI.

Pemerintah berharap para dubes mampu memperkuat hubungan bilateral dan multilateral Indonesia, serta meningkatkan peran strategis Indonesia di kancah internasional.

Pelantikan ini menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat diplomasi aktif Indonesia dan menjaga kepentingan nasional di tingkat global.(*)