JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Sosial Kota Jambi menjadi motor utama dalam pelaksanaan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 yang digelar di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Kamis 4 Juni 2026.

Melalui kegiatan ini, Dinas Sosial Kota Jambi menyalurkan bantuan alat bantu jalan bagi lansia serta menggelar Nonton Bareng (Nobar) bertajuk “Lansia Bahagia” yang diikuti para lanjut usia dari berbagai wilayah di Kota Jambi.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Dinas Sosial bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, sekaligus bentuk dukungan terhadap gerakan “Semua Cinta Lansia” dari Konsulat Jenderal India.

Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi bagian dari upaya nyata pemerintah dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan lansia di Kota Jambi.

Menurutnya, kegiatan Nobar Lansia Bahagia dirancang sebagai ruang interaksi sosial yang aman dan menyenangkan, sehingga para lansia tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga manfaat psikologis dan sosial.

“Kegiatan ini kami rancang bukan sekadar hiburan, tetapi sebagai ruang interaksi sosial yang dapat meningkatkan kebahagiaan, kesehatan mental, serta memperkuat hubungan sosial para lansia,” ujar Yunita.

Ia menegaskan bahwa Dinas Sosial Kota Jambi terus berkomitmen menghadirkan layanan yang berpihak kepada kelompok rentan, termasuk lansia, melalui berbagai program berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2026, Dinas Sosial Kota Jambi telah menyalurkan sebanyak 71 bantuan alat bantu jalan berupa kursi roda dan tongkat melalui kerja sama dengan Sentra Alyatama Jambi.

Selain itu, melalui dukungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), hingga Mei 2026 telah disalurkan bantuan kepada 79 lansia penerima manfaat di Kota Jambi.

Dinsos juga mencatat bahwa sekitar 6.080 lansia di Kota Jambi telah terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai penerima bantuan sosial.

Yunita menjelaskan bahwa seluruh program tersebut merupakan bagian dari upaya membangun Kota Jambi yang inklusif, ramah lansia, dan berkeadilan sosial.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana yang turut hadir dalam kegiatan tersebut memberikan apresiasi kepada Dinas Sosial Kota Jambi atas peran aktifnya dalam memastikan layanan sosial bagi lansia berjalan dengan baik.

Menurut Maulana, program Lansia Bahagia menjadi salah satu prioritas dalam 11 program unggulan Kota Jambi Bahagia yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lanjut usia.

“Pemerintah ingin memastikan para lansia hidup sehat, mandiri, dan bermartabat serta tetap memiliki ruang untuk bersosialisasi di tengah masyarakat,” ujar Maulana.

Melalui peringatan HLUN 2026 ini, Dinas Sosial Kota Jambi kembali menegaskan posisinya sebagai garda terdepan dalam pelayanan sosial, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan para lansia di Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Jambi tengah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada seorang remaja perempuan berusia sekitar 13 tahun yang diduga menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga.

Penanganan dilakukan setelah pemerintah menerima laporan terkait kondisi anak tersebut dan segera melakukan langkah-langkah perlindungan untuk memastikan keselamatan serta pemenuhan hak-haknya.

Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengatakan pihaknya pertama kali menerima informasi mengenai dugaan kasus tersebut pada Selasa (2/6/2026) malam.

Tim langsung diterjunkan untuk melakukan penelusuran, namun saat tiba di lokasi korban sudah tidak berada di tempat.

Berselang seharu, Rabu 3 Juni 2026 pagi, korban kemudian dibawa oleh pihak kepolisian ke Dinas Sosial Kota Jambi untuk mendapatkan perlindungan serta pendampingan lanjutan.

“Saat ini fokus utama kami adalah memastikan anak berada dalam kondisi aman dan mendapatkan pendampingan yang dibutuhkan,” ujar Yunita.

Dari hasil asesmen awal, korban mengaku mengalami perlakuan yang tidak semestinya di lingkungan keluarga.

Meski demikian, Dinas Sosial masih melakukan pendalaman guna memastikan secara menyeluruh bentuk dan tingkat permasalahan yang dialami korban.

Petugas juga menemukan indikasi adanya luka ringan pada tubuh korban. Untuk memastikan kondisi kesehatannya, korban telah menjalani pemeriksaan medis di fasilitas layanan kesehatan.

Selain pendampingan sosial dan psikologis, Dinas Sosial turut melakukan penelusuran data administrasi kependudukan guna mengetahui kondisi keluarga dan status pengasuhan korban.

Hasil pendataan sementara menunjukkan adanya persoalan dalam lingkungan keluarga yang berdampak terhadap pemenuhan hak-hak dasar anak tersebut.

Karena itu, pemerintah daerah berupaya menyusun langkah perlindungan yang lebih komprehensif.

Menurut Yunita, pemerintah akan memastikan korban tetap mendapatkan akses terhadap pendidikan, perlindungan sosial, serta layanan pendampingan yang diperlukan selama proses penanganan berlangsung.

“Kami ingin memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, termasuk hak memperoleh pendidikan dan lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial berencana memasukkan korban ke dalam program perlindungan sosial bagi anak yang membutuhkan pengasuhan dan perlindungan khusus dari pemerintah daerah.

Selain itu, berbagai opsi dukungan pendidikan juga tengah disiapkan agar korban tetap dapat melanjutkan sekolah tanpa hambatan.

Kasus ini masih dalam proses pendalaman oleh pihak terkait.

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh langkah penanganan akan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan ketentuan yang berlaku.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, memberikan penegasan tegas kepada seluruh verifikator data kemiskinan agar bekerja objektif, akurat, dan berdasarkan data riil.

Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi (Verval) Data Fakir Miskin, Selasa (23/9), di Aula Kantor Wali Kota Jambi.

Kegiatan ini merupakan langkah awal Pemkot Jambi dalam mengakselerasi pembaruan data kemiskinan berbasis teknologi dan digital, sebagai dasar pemberian bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

“Dulu banyak yang bilang bantuannya tidak tepat, karena datanya tidak akurat. Sekarang tidak bisa lagi pakai perkiraan atau asumsi. Semua harus by data, diverifikasi langsung, dan terekam digital,” tegas Maulana di hadapan ratusan Ketua RT se-Kota Jambi.

Maulana menegaskan bahwa, proses verval bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan sosial jangka panjang.

Oleh sebab itu, keterlibatan RT sebagai ujung tombak di lapangan sangat krusial untuk memastikan akurasi dan transparansi data.

Menurutnya, dari total angka kemiskinan 7,73 persen di Kota Jambi, setiap RT yang membawahi 200 warga diperkirakan memiliki sekitar 24 orang tergolong fakir miskin.

Data ini akan diolah secara digital melalui sistem ATASEE (Sistem Informasi Atensi dan Tata Sosial Kota Jambi) yang terintegrasi dengan program-program perlindungan sosial.

“Dengan sistem digital, kita bisa tahu kondisi rumahnya, jumlah anggota keluarganya, pekerjaannya, hingga akses kesehatannya. Ini bukan hanya untuk bantuan, tapi jadi pijakan kebijakan pemerintah ke depan,” kata Maulana.

Ia juga menyoroti pentingnya membangun kolaborasi sistemik antara pemerintah, Ketua RT, dan Dinas Sosial untuk mempercepat penanganan kemiskinan.

Termasuk integrasi dengan program seperti Kartu Bahagia, BPJS Ketenagakerjaan, dan bantuan lainnya.

“Kami ingin penanganan kemiskinan ini sistemik. Tidak bisa langsung selesai, tapi kalau gradual dan berbasis data, hasilnya akan lebih akurat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menyampaikan bahwa pelibatan RT dilakukan karena jumlah data yang perlu diverifikasi masih besar.

“Dari 342 ribu jiwa, ada sekitar 75 ribu jiwa yang perlu diverifikasi. Tim verval yang kami bentuk sebanyak 265 belum mencukupi, karena area luas dan kondisi warga yang dinamis. Maka RT kami libatkan penuh,” jelas Yunita.

Saat ini, sekitar 13 ribu KK telah diverifikasi, namun masih ada sekitar 60 ribu jiwa yang belum tervalidasi.

Pemerintah menargetkan proses ini selesai secara bertahap pada tahun 2025, dengan fokus pada pemeringkatan berdasarkan indikator kemiskinan.

“Kami belum fokus ke finish, tapi ke kualitas data. Supaya nanti kebijakan sosial kita benar-benar menyasar yang paling membutuhkan,” tutup Yunita.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat basis data kemiskinan melalui proses verifikasi dan validasi (verval) yang lebih akurat, objektif, dan terintegrasi secara digital.

Upaya ini dimulai dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Verval Data Fakir Miskin, Selasa (23/9/2025), yang dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM.

Kegiatan tersebut melibatkan seluruh Ketua RT se-Kota Jambi, sebagai garda terdepan dalam melakukan verval langsung di wilayah masing-masing.

“Kami mengumpulkan seluruh Ketua RT untuk bersama Dinas Sosial memastikan bahwa program Kartu Bahagia tepat sasaran dan berbasis eviden. Baik itu data anggota keluarga, kondisi rumah, dan lainnya. Sekarang semua sudah digital, jadi proses pendataan lebih cepat dan transparan,” ujar Wali Kota Maulana.

Saat ini, angka kemiskinan di Kota Jambi tercatat sebesar 7,73 persen. Dari estimasi tersebut, setiap RT dengan 200 warga kemungkinan memiliki sekitar 24 orang fakir miskin.

Data ini menjadi acuan dalam menyusun kebijakan sosial yang lebih terarah.

Program perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, bantuan kesehatan, hingga intervensi berbasis rumah tangga akan masuk dalam sistem digital bernama ATASEE (Sistem Informasi Atensi dan Tata Sosial Kota Jambi).

“Kolaborasi ini kami rancang agar sistemik. Tidak instan, tapi bertahap dan tepat. Ini akan jadi fondasi kebijakan sosial yang berkelanjutan,” tambah Wali Kota.

Ia juga menekankan pentingnya objektivitas verifikator.

“Kalau dulu masih banyak bantuan tak tepat sasaran, sekarang semua berdasarkan data digital. Tidak ada lagi persepsi, semua bisa diverifikasi,” tegas Maulana.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menjelaskan bahwa pelibatan RT bertujuan mempercepat proses verval terhadap 75 ribu jiwa data fakir miskin.

“Dari total 342 ribu jiwa, yang sudah diverifikasi baru 13 ribu KK. Masih ada sekitar 60 ribu jiwa yang harus kita kejar tahun ini. RT dilibatkan karena kami kekurangan tenaga dan area sangat luas,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkot akan fokus pada pemeringkatan berdasarkan indikator, bukan sekadar menyelesaikan angka.

Hal ini untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang berhak.

Pemerintah berkomitmen menyelesaikan verval data fakir miskin ini sebagai pijakan menuju pengentasan kemiskinan yang akurat dan berbasis bukti.(*)