JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, memberikan penegasan tegas kepada seluruh verifikator data kemiskinan agar bekerja objektif, akurat, dan berdasarkan data riil.

Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi (Verval) Data Fakir Miskin, Selasa (23/9), di Aula Kantor Wali Kota Jambi.

Kegiatan ini merupakan langkah awal Pemkot Jambi dalam mengakselerasi pembaruan data kemiskinan berbasis teknologi dan digital, sebagai dasar pemberian bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

“Dulu banyak yang bilang bantuannya tidak tepat, karena datanya tidak akurat. Sekarang tidak bisa lagi pakai perkiraan atau asumsi. Semua harus by data, diverifikasi langsung, dan terekam digital,” tegas Maulana di hadapan ratusan Ketua RT se-Kota Jambi.

Maulana menegaskan bahwa, proses verval bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan sosial jangka panjang.

Oleh sebab itu, keterlibatan RT sebagai ujung tombak di lapangan sangat krusial untuk memastikan akurasi dan transparansi data.

Menurutnya, dari total angka kemiskinan 7,73 persen di Kota Jambi, setiap RT yang membawahi 200 warga diperkirakan memiliki sekitar 24 orang tergolong fakir miskin.

Data ini akan diolah secara digital melalui sistem ATASEE (Sistem Informasi Atensi dan Tata Sosial Kota Jambi) yang terintegrasi dengan program-program perlindungan sosial.

“Dengan sistem digital, kita bisa tahu kondisi rumahnya, jumlah anggota keluarganya, pekerjaannya, hingga akses kesehatannya. Ini bukan hanya untuk bantuan, tapi jadi pijakan kebijakan pemerintah ke depan,” kata Maulana.

Ia juga menyoroti pentingnya membangun kolaborasi sistemik antara pemerintah, Ketua RT, dan Dinas Sosial untuk mempercepat penanganan kemiskinan.

Termasuk integrasi dengan program seperti Kartu Bahagia, BPJS Ketenagakerjaan, dan bantuan lainnya.

“Kami ingin penanganan kemiskinan ini sistemik. Tidak bisa langsung selesai, tapi kalau gradual dan berbasis data, hasilnya akan lebih akurat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menyampaikan bahwa pelibatan RT dilakukan karena jumlah data yang perlu diverifikasi masih besar.

“Dari 342 ribu jiwa, ada sekitar 75 ribu jiwa yang perlu diverifikasi. Tim verval yang kami bentuk sebanyak 265 belum mencukupi, karena area luas dan kondisi warga yang dinamis. Maka RT kami libatkan penuh,” jelas Yunita.

Saat ini, sekitar 13 ribu KK telah diverifikasi, namun masih ada sekitar 60 ribu jiwa yang belum tervalidasi.

Pemerintah menargetkan proses ini selesai secara bertahap pada tahun 2025, dengan fokus pada pemeringkatan berdasarkan indikator kemiskinan.

“Kami belum fokus ke finish, tapi ke kualitas data. Supaya nanti kebijakan sosial kita benar-benar menyasar yang paling membutuhkan,” tutup Yunita.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat basis data kemiskinan melalui proses verifikasi dan validasi (verval) yang lebih akurat, objektif, dan terintegrasi secara digital.

Upaya ini dimulai dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Verval Data Fakir Miskin, Selasa (23/9/2025), yang dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM.

Kegiatan tersebut melibatkan seluruh Ketua RT se-Kota Jambi, sebagai garda terdepan dalam melakukan verval langsung di wilayah masing-masing.

“Kami mengumpulkan seluruh Ketua RT untuk bersama Dinas Sosial memastikan bahwa program Kartu Bahagia tepat sasaran dan berbasis eviden. Baik itu data anggota keluarga, kondisi rumah, dan lainnya. Sekarang semua sudah digital, jadi proses pendataan lebih cepat dan transparan,” ujar Wali Kota Maulana.

Saat ini, angka kemiskinan di Kota Jambi tercatat sebesar 7,73 persen. Dari estimasi tersebut, setiap RT dengan 200 warga kemungkinan memiliki sekitar 24 orang fakir miskin.

Data ini menjadi acuan dalam menyusun kebijakan sosial yang lebih terarah.

Program perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, bantuan kesehatan, hingga intervensi berbasis rumah tangga akan masuk dalam sistem digital bernama ATASEE (Sistem Informasi Atensi dan Tata Sosial Kota Jambi).

“Kolaborasi ini kami rancang agar sistemik. Tidak instan, tapi bertahap dan tepat. Ini akan jadi fondasi kebijakan sosial yang berkelanjutan,” tambah Wali Kota.

Ia juga menekankan pentingnya objektivitas verifikator.

“Kalau dulu masih banyak bantuan tak tepat sasaran, sekarang semua berdasarkan data digital. Tidak ada lagi persepsi, semua bisa diverifikasi,” tegas Maulana.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menjelaskan bahwa pelibatan RT bertujuan mempercepat proses verval terhadap 75 ribu jiwa data fakir miskin.

“Dari total 342 ribu jiwa, yang sudah diverifikasi baru 13 ribu KK. Masih ada sekitar 60 ribu jiwa yang harus kita kejar tahun ini. RT dilibatkan karena kami kekurangan tenaga dan area sangat luas,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkot akan fokus pada pemeringkatan berdasarkan indikator, bukan sekadar menyelesaikan angka.

Hal ini untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang berhak.

Pemerintah berkomitmen menyelesaikan verval data fakir miskin ini sebagai pijakan menuju pengentasan kemiskinan yang akurat dan berbasis bukti.(*)