JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Sarolangun, H. Hurmin menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur Provinsi Jambi yang dipimpin Gubernur Jambi, Al Haris di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Kamis 12 November 2026.

Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah dengan program pemerintah provinsi maupun pusat, khususnya dalam penyusunan agenda infrastruktur tahun 2027 dan 2028.

Rakor ini turut dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi serta kepala balai Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU).

Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah membahas evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur sepanjang 2026 sekaligus merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk dua tahun mendatang.

Bagi Kabupaten Sarolangun, koordinasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar kebutuhan pembangunan daerah dapat masuk dalam perencanaan yang lebih luas.

Bupati Hurmin menilai forum koordinasi tersebut memiliki peran penting dalam menyelaraskan kebutuhan pembangunan Kabupaten Sarolangun dengan program pemerintah provinsi dan pusat.

Ia menekankan bahwa, pembangunan harus direncanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan secara merata.

“Kami berharap melalui koordinasi ini, kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sarolangun dapat terus disinergikan dengan program pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pembangunan harus tepat sasaran, sesuai kebutuhan masyarakat, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah,” demikian pesan yang ditekankan dalam arah kebijakan Pemkab Sarolangun.

Hurmin juga memandang bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi harus mampu membuka akses antardaerah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi.

Karena itu, Pemkab Sarolangun akan terus memperkuat komunikasi dengan Pemprov Jambi dan pemerintah pusat agar berbagai kebutuhan pembangunan daerah dapat menjadi bagian dari perencanaan pembangunan ke depan.

Menurutnya, keterpaduan perencanaan sangat diperlukan agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri dan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kami ingin pembangunan infrastruktur di Sarolangun terus mengalami peningkatan. Sinergi antarpemerintah sangat diperlukan karena kebutuhan pembangunan cukup besar, sementara kemampuan anggaran daerah juga harus disesuaikan dengan prioritas yang ada,” menjadi salah satu poin penting yang perlu diperjuangkan Pemkab Sarolangun.

Dalam arahannya, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan keselarasan program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Menurutnya, setiap kegiatan pembangunan harus direncanakan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

Dengan begitu, anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan memberikan manfaat langsung bagi daerah.

Al Haris juga mengingatkan agar pelaksanaan pembangunan tidak berjalan secara terpisah antara satu tingkatan pemerintahan dengan lainnya.

Perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintah serta kebutuhan masyarakat di lapangan.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi Muzakkir menyampaikan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar.

Di sisi lain, kemampuan keuangan pemerintah daerah memiliki keterbatasan sehingga diperlukan kerja sama dan optimalisasi berbagai sumber pembiayaan.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus didukung pendanaan dari berbagai tingkatan pemerintahan, baik melalui APBN, APBD Provinsi Jambi, maupun APBD kabupaten dan kota.

Sinergi tersebut juga harus diterapkan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan agar pembangunan berjalan terarah dan tidak tumpang tindih.

Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Bupati Hurmin diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam memperjuangkan kebutuhan infrastruktur Kabupaten Sarolangun.

Penyelarasan program pembangunan ini diharapkan membuka peluang percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Sarolangun.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Jambi, Al Haris mendorong percepatan sejumlah proyek infrastruktur strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah sekaligus membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Jambi.

Dua proyek yang menjadi perhatian khusus adalah pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung dan Jembatan Sungai Rambut.

Keduanya dinilai memiliki keterkaitan penting dalam mendukung kelancaran akses transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Al Haris saat memimpin Rapat Koordinasi Infrastruktur Provinsi Jambi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi, Kamis 12 November 2026.

Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur sepanjang 2026 sekaligus mematangkan rencana program untuk 2027 dan 2028.

Kegiatan itu dihadiri para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, kepala balai Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Dalam arahannya, Al Haris menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur membutuhkan perencanaan terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sinkronisasi tersebut diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, serta memberikan dampak ekonomi yang nyata.

“Keselarasan data dan perencanaan antara balai kementerian dengan pemerintah daerah sangat krusial untuk mencegah ketidaksesuaian lokasi pembangunan dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” ujar Al Haris.

Selain membahas pembangunan jalan dan infrastruktur dasar, Al Haris juga menyoroti potensi jalan tol sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Jambi.

Menurutnya, keberadaan jalan tol tidak boleh hanya dimanfaatkan sebagai jalur transportasi orang dan distribusi barang.

Infrastruktur tersebut harus mampu mendorong munculnya kawasan ekonomi baru.

Sejumlah wilayah yang dinilai memiliki potensi untuk berkembang di antaranya Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, serta kawasan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Al Haris berharap pembangunan konektivitas dapat diikuti tumbuhnya pusat perdagangan, pasar, dan fasilitas pelayanan publik, termasuk rumah sakit.

Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan, tetapi juga menyebar ke wilayah lain.

Percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut.

Al Haris mengungkapkan bahwa Pemprov Jambi akan meningkatkan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan untuk mengawal tindak lanjut rencana lelang proyek pelabuhan tersebut kepada pihak swasta.

Menurutnya, minat investor terhadap proyek Pelabuhan Ujung Jabung sudah ada sehingga diperlukan langkah konkret agar proses selanjutnya dapat segera berjalan.

“Kami akan mengintensifkan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan guna mengawal tindak lanjut janji lelang proyek Pelabuhan Ujung Jabung kepada pihak swasta, mengingat minat investor terhadap proyek tersebut sudah ada,” ungkapnya.

Di sisi lain, pembangunan Jembatan Sungai Rambut juga dinilai tidak boleh berjalan terpisah dari pengembangan pelabuhan.

Al Haris menjelaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Karena itu, kedua proyek strategis tersebut harus dikawal secara bersamaan agar konektivitas wilayah dapat segera terwujud.

“Dan ini harus berjalan beriringan dengan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung. Kedua proyek strategis ini saling berkaitan dan tidak boleh saling menunggu agar konektivitas wilayah dapat segera terwujud secara utuh,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Al Haris juga meminta pemerintah kabupaten dan kota lebih aktif memperjuangkan dukungan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana alam.

Kerusakan jalan dan fasilitas publik akibat banjir, longsor, maupun bencana lainnya dinilai membutuhkan penanganan yang terencana dan dukungan pendanaan memadai.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta memaksimalkan pengajuan bantuan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Setiap usulan harus dilengkapi data pendukung dan dokumentasi yang valid agar proses verifikasi serta penanganannya dapat berjalan lebih optimal.

Al Haris juga berencana mengajak para bupati dan wali kota melakukan audiensi langsung dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna memperjuangkan program infrastruktur prioritas daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Provinsi Jambi, Muzakkir, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak dapat dilaksanakan secara parsial.

Menurutnya, seluruh tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan harus terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Ia mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar, sedangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah memiliki keterbatasan.

Karena itu, diperlukan optimalisasi berbagai sumber pembiayaan, baik melalui APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota.

“Kita mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih cukup besar, sementara kemampuan pendanaan pemerintah daerah terbatas. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi berbagai sumber pembiayaan, baik melalui APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota,” kata Muzakkir.

Melalui koordinasi lintas pemerintahan tersebut, Pemprov Jambi berharap program pembangunan infrastruktur 2027-2028 dapat berjalan lebih terarah, memperkuat konektivitas antardaerah, dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Target peningkatan kualitas jalan provinsi di Jambi menghadapi tantangan besar.

Alokasi anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Jambi dalam rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp70,197 miliar dinilai belum cukup untuk mendongkrak angka kemantapan jalan secara signifikan.

Dengan total jaringan jalan provinsi mencapai 1.183,787 kilometer, kemampuan fiskal daerah masih jauh dibanding kebutuhan penanganan infrastruktur yang harus dilakukan secara bertahap.

Data kondisi jalan hingga Mei 2026 menunjukkan, sebanyak 847,872 kilometer atau 71,62 persen jalan provinsi berada dalam kondisi mantap.

Sementara 335,915 kilometer lainnya atau 28,38 persen masih masuk kategori tidak mantap dan membutuhkan perbaikan.

Jika melihat kebutuhan biaya peningkatan jalan yang diperkirakan mencapai Rp3–5 miliar per kilometer, anggaran sekitar Rp70 miliar tersebut secara realistis hanya mampu menangani sekitar 10 hingga 18 kilometer jalan.

Artinya, kenaikan persentase jalan mantap diperkirakan tidak terlalu besar, hanya berada pada kisaran 0,8 hingga 1,5 persen.

DPRD: Jangan Sekadar Habiskan Anggaran, Fokus pada Dampak Ekonomi

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, menilai keterbatasan anggaran harus diikuti dengan strategi pembangunan yang lebih tajam.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan setiap program infrastruktur memberikan dampak nyata terhadap masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas wilayah dan menggerakkan ekonomi.

“Dengan kemampuan APBD yang terbatas, setiap program harus menghasilkan peningkatan jalan mantap yang terukur. Penanganan harus diarahkan kepada ruas yang memiliki dampak ekonomi besar, bukan hanya pemerataan anggaran,” ujar Ivan.

Ia menegaskan pembangunan jalan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah anggaran yang terserap, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan setelah proyek selesai.

Menurutnya, ruas jalan yang menjadi penghubung kawasan produksi, distribusi barang, pusat ekonomi, hingga pelayanan publik harus menjadi prioritas utama.

APBD Dinilai Tidak Bisa Jadi Satu-satunya Andalan

Ivan yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur jalan tidak dapat hanya bergantung pada kemampuan APBD.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jambi perlu memperkuat lobi pendanaan dari pemerintah pusat, termasuk memaksimalkan peluang Dana Alokasi Khusus (DAK), skema pembangunan multiyears, hingga kerja sama pembiayaan lainnya.

“Kalau ingin meningkatkan kemantapan jalan secara signifikan, sumber pembiayaan harus diperluas. Dukungan pemerintah pusat dan skema pendanaan alternatif menjadi sangat penting agar pembangunan tidak berjalan lambat,” katanya.

Empat Daerah Masih Butuh Percepatan Penanganan

Berdasarkan data kondisi jalan, terdapat sejumlah wilayah yang masih memiliki tingkat kemantapan jalan relatif rendah dibanding daerah lain.

Empat wilayah yang menjadi perhatian antara lain:

• Kabupaten Tanjung Jabung Timur: jalan mantap 46,57 persen
• Kabupaten Sarolangun: jalan mantap 53,39 persen
• Kabupaten Tebo: jalan mantap 66,40 persen
• Kabupaten Merangin: jalan mantap 73,88 persen

Wilayah tersebut memiliki persentase jalan tidak mantap cukup tinggi sehingga dinilai membutuhkan perhatian lebih dalam penyusunan program pembangunan tahun 2027.

Ukuran Keberhasilan Bukan Hanya Kilometer Jalan

Ivan berharap pembahasan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran, tetapi juga target kinerja yang jelas.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan jalan harus diukur dari berbagai indikator, mulai dari bertambahnya kilometer jalan mantap, meningkatnya konektivitas antarwilayah, turunnya biaya distribusi, hingga dampak terhadap perekonomian masyarakat.

“Tujuan akhirnya bukan sekadar membangun jalan, tetapi bagaimana infrastruktur tersebut membuka akses ekonomi, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing Provinsi Jambi,” tegasnya.

Dengan pendekatan berbasis hasil atau outcome, pembangunan jalan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pemerataan pembangunan, bukan hanya meningkatkan angka statistik kemantapan jalan.(*)