SURABAYA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Jambi, Abu Bakar, turut ambil bagian dalam Forum Nasional Komunikasi dan Digital (KomDigi), Indonesia-Korea Smart City Forum, Business Matching, Coaching Clinic, serta Expo KomDigi yang menjadi rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2025 di Grand City Convex, Surabaya, 7-10 Mei 2025.

Acara bergengsi ini digelar untuk memperkuat sinergi pemerintah kota dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan dan smart city.

Kehadiran Kadis Kominfo Kota Jambi bersama pejabat pendamping menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Jambi dalam mendukung transformasi digital dan inovasi pelayanan publik.

Forum KomDigi yang mengusung tema “The Future Is Us” (Bersama Kita Bentuk Masa Depan Digital di Indonesia) rencananya akan dihadiri langsung Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, dan dibuka oleh Ketua APEKSI yang juga Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Forum ini bertujuan untuk mendukung percepatan transformasi digital di daerah, termasuk penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan keamanan siber, dan pengembangan smart city.

Acara ini juga menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyatukan langkah dalam mewujudkan pemerintahan berbasis teknologi informasi.

Rangkaian kegiatan Forum KomDigi yang diikuti oleh Kepala Diskominfo kota se-Indonesia yang tergabung dalam APEKSI ini menghadirkan dua sesi diskusi panel.

Panel pertama membahas pemanfaatan kecerdasan buatan dalam tata kelola digital oleh Dita Aisyah (Tenaga Ahli Menteri BUMN dan Co-Founder BINAR), solusi keamanan siber oleh INTI, Google Cloud Indonesia, dan GIK, serta isu Government Cyber Security oleh Fortinet.

Panel kedua mengangkat kolaborasi sektor swasta dan inovasi digital oleh Gensly dari Kemendagri, solusi TIK dan smart city dari NEC Indonesia, Amazon Web Services (AWS) Indonesia, serta ICS Compute.

Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi, Abu Bakar, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Forum seperti ini sangat penting untuk memperluas wawasan dan membangun kolaborasi strategis demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas dan responsif. Kota Jambi berkomitmen untuk terus mendorong transformasi digital guna menghadirkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan inklusif,” ujarnya didampingi Kabid TIKS Diskominfo Kota Jambi Fernada Tawaffal, Rabu (7/5/2025).

Lebih lanjut, Abu Bakar menambahkan bahwa tantangan era digital tidak hanya soal infrastruktur teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan regulasi yang adaptif.

Partisipasi ini menjadi momentum penting bagi Kota Jambi untuk memperluas jaringan kolaborasi dan memperkuat ekosistem digital yang selaras dengan visi Kota Jambi Bahagia terutama dalam mempercepat implementasi smart city dan peningkatan kualitas layanan publik.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, menghadiri acara peluncuran SP2D Online melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang digelar di Birawa Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025).

Acara nasional ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong digitalisasi tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan terintegrasi.

Peluncuran ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara 24 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Dengan sistem SP2D Online SIPD RI, proses pencairan dana mulai dari Surat Perintah Membayar (SPM) hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dapat dilakukan secara real-time, tanpa kertas (paperless), dan terhubung langsung antara pemerintah daerah dengan BPD.

Wali Kota Jambi, Dr Maulana, menyampaikan apresiasi atas langkah strategis ini.

“Digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui SIPD RI sangat relevan dengan komitmen kami di Kota Jambi. Kami siap mengimplementasikan SP2D Online secara maksimal guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik,” ungkapnya.

Menurutnya, sistem ini dapat meminimalkan hambatan dalam pencairan anggaran, mempercepat proses audit, serta mengurangi risiko kesalahan administrasi.

Sistem SP2D Online merupakan bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang sejak 2019 telah mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sejak 2023, SIPD RI ditetapkan sebagai Aplikasi Umum Nasional, dan mulai 2024 sistem ini menjadi wajib digunakan oleh 546 pemerintah daerah di Indonesia.

Dr Maulana juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPD untuk menyukseskan implementasi sistem ini.

“Ini adalah langkah nyata menuju pemerintahan yang efisien, profesional, dan terpercaya,” tambahnya.

Peluncuran SP2D Online SIPD RI ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pemerintah daerah untuk segera mengadopsi sistem digital ini demi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang modern, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.(*)