JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya kepala daerah menetapkan prioritas pembangunan sekaligus menjaga integritas dalam memimpin.

Pesan itu disampaikannya saat menutup Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Selasa (18/11/2025).

Kegiatan KPPD Angkatan II diikuti 25 bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Indonesia. Program ini mencakup tiga komponen utama, yakni pembelajaran di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, studi lapangan dan pembelajaran di Singapura, serta penyusunan rencana aksi berdasarkan hasil pelatihan.

Bima menekankan bahwa masa jabatan kepala daerah berjalan cepat, sehingga para pemimpin daerah perlu memanfaatkan waktu untuk menetapkan prioritas pembangunan yang jelas.

“Menetapkan prioritas itu adalah kunci,” ujarnya.

Ia mengapresiasi tiga kepala daerah yang memaparkan rencana aksi hasil KPPD, terutama karena mereka berani fokus pada tiga isu strategis: pengelolaan sampah, ketahanan pangan, dan digitalisasi.

Menurutnya, persoalan tersebut merupakan isu klasik yang belum tuntas di tingkat nasional dan membutuhkan komitmen kepemimpinan.

Bima juga menilai keberanian peserta menetapkan fokus tersebut merupakan buah dari proses pembelajaran, termasuk studi lapangan di Singapura

“Ini mungkin berkah dari Singapura. Pertama, menjadi lebih berani. Kedua, berani menentukan target prioritas sesuai karakteristik daerah,” jelasnya.

Ia mengingatkan para kepala daerah untuk tidak ragu mengambil kebijakan selama memiliki dasar kajian dan landasan hukum yang kuat, terlebih jika kebijakan itu diyakini berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kementerian Dalam Negeri insyaallah akan mendukung dan memfasilitasi,” tegas Bima.

Wali Kota Jambi, Maulana, yang juga turut hadir sebagai peserta KPPD Angkatan II, menyampaikan bahwa pembelajaran dari program ini memberikan perspektif baru dalam menentukan arah pembangunan daerah.

“Program ini membuka wawasan kami, terutama dalam menetapkan prioritas pembangunan yang lebih terukur. Bagi kami di Kota Jambi, isu penguatan layanan publik, digitalisasi, dan penataan lingkungan menjadi fokus yang akan terus kami dorong,” ujar Maulana.

Menurutnya, materi yang diterima selama pelatihan baik dari Lemhannas maupun studi lapangan di luar negeri—memperkuat komitmen kepemimpinan.

“Kami semakin yakin bahwa kebijakan berbasis data dan kajian adalah kunci pelayanan publik yang efektif,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily mengapresiasi seluruh peserta yang telah menyelesaikan Program KPPD Angkatan II.

Ia menegaskan bahwa program tersebut merupakan investasi strategis untuk menyiapkan pemimpin daerah berintegritas, berkarakter kuat, dan mampu menjawab tantangan menuju Indonesia Emas 2045.

Para tokoh yang hadir dalam kegiatan ini antara lain Ketua Dewan Pembina Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Purnomo Yusgiantoro, Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol. Panca Putra, para kepala daerah peserta KPPD Angkatan II Tahun 2025, serta pejabat terkait lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Perubahan perilaku konsumen dalam indsutri telekomunikasi, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi provider-provider selaku penyedia jasa telekomunikasi itu sendiri.

Menyikapi hal itu pula, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) tetap konsisten menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada para konsumen.

Seperti di antaranya adalah, memastikan jaringan Indosat tetap dalam kondisi stabil, cepat dan tentunya dapat diandalkan demi kenyamanan konsumen maupun pelanggan di seluruh wilayah, termasuk Provinsi Jambi.

Seperti yang dikatakan Syamsul Bahri, selaku Sr Officer-RAN, MW & Fiber Ops & Performance Central Sumatera. IOH selalu memonitoring jaringan selama 24 jam penuh, melalui Command Center yang mereka miliki.

Tentunya, Comand Center ini dilengkapi dengan teknologi mutakhir dan tim teknis yang selalu siaga pula, selama 24 jam penuh tiap harinya.

“Pemantauan ini memungkinkan tim untuk merespon secara cepat jika terjadi gangguan, hingga memastikan layanan tetap optimal kapan pun dibutuhkan,” kata dia, Kamis 11 September 2025.

Lanjut Syamsul Bahri, pihaknya, IOH terus secara berkala mengevaluasi kebutuhan jaringan di tiap-tiap wilayah, termasuk di Provinsi Jambi itu sendiri.

“Setiap rencana perluasan jaringan didasarkan pada analisis lalu lintas data dan kebutuhan spesifik di daerah tersebut,” sebutnya.

Tentu, dengan pendekatan ini, Indosat memastikan bahwa pembangunan infrastruktur, termasuk Base Transceiver Station (BTS), benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan pelanggan secara efektif.

Lebih lanjut, ia mengatakan, IOH dalam hal ini tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis dan kontur wilayah. Namun IOH juga menghadapi tantangan sosial di lapangan.

Sebab, beberapa wilayah menyambut baik kehadiran Indosat, namun ada pula kendala seperti tindakan oknum yang merusak fasilitas jaringan, yang menghambat pembangunan.

“Meski begitu, IOH tetap berkomitmen untuk menjangkau daerah-daerah tersebut dengan solusi yang adaptif dan kolaboratif,” bebernya.

“Jaringan yang sehat dan stabil menjadi prioritas kami. Seperti tubuh manusia, jika tidak sehat maka tidak bisa berfungsi optimal. Begitu juga dengan jaringan—tidak cukup hanya hidup, tapi juga harus benar-benar bisa digunakan dengan baik oleh pelanggan,” jelas Syamsul Bahri.

Sambungnya, melalui evaluasi berkala, pendekatan berbasis kebutuhan lokal, serta sistem monitoring 24/7, IOH menunjukkan keseriusannya dalam menjaga performa jaringan.

“Langkah ini tidak hanya menjadi bagian dari strategi bisnis, tetapi juga wujud tanggung jawab Indosat untuk menghadirkan pengalaman digital yang aman, nyaman, dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” jelasnya.(*)