JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kota Jambi resmi menjadi salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sebagai tindak lanjut program tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menggelar Bimbingan Teknis atau Training of Trainers (ToT) bagi ratusan Agen dan Pendamping Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Jumat (22/5/2026).

Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) merupakan program nasional Kementerian Sosial bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang bertujuan mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial agar lebih transparan, tepat sasaran, dan terintegrasi.

Melalui program ini, para pendamping sosial dilatih menggunakan Portal Perlinsos guna membantu masyarakat, khususnya kelompok rentan pada Desil 1 hingga 4 yang belum memiliki perangkat gawai maupun akses internet.

Sistem digital yang dikembangkan pemerintah pusat tersebut mengusung konsep single data berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Data masyarakat nantinya akan terintegrasi langsung dengan berbagai instansi nasional seperti kepolisian, BPJS Kesehatan, hingga BPJS Ketenagakerjaan.

Kegiatan Bimtek tersebut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Jambi, Dr. H. Mulyadi, S.Pd, M.Pd yang mewakili Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M.

Dalam sambutannya, Mulyadi mengapresiasi semangat para peserta yang mengikuti pelatihan sebagai bagian dari langkah awal transformasi digital pelayanan bantuan sosial di Kota Jambi.

“Tantangan ke depan tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga kesiapan SDM dan perubahan pola kerja. Selain itu, masyarakat juga harus dapat memahami dan menerima transformasi digital ini dengan baik,” ujarnya.

Menurut Mulyadi, digitalisasi saat ini menjadi kebutuhan penting dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pelayanan perlindungan sosial dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

“Perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” katanya.

Ia menegaskan, digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola data penerima manfaat, mempercepat proses penyaluran, sekaligus meminimalisasi kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan.

Mulyadi juga menekankan pentingnya peran pendamping sosial sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, peningkatan kapasitas melalui Bimtek dinilai sangat penting agar para agen mampu memahami serta mengawal implementasi sistem digital bantuan sosial secara optimal.

“Saat ini jumlah penerima bantuan sosial di Kota Jambi masih cukup besar. Karena itu dibutuhkan sistem digital yang terintegrasi untuk memastikan ketepatan data dan efektivitas penyaluran bansos,” tegasnya.

Selain meningkatkan kapasitas teknis para pendamping, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi antar stakeholder dalam mendukung validitas data penerima bantuan sosial.

Pemkot Jambi sendiri terus mendorong digitalisasi pelayanan publik melalui penguatan sistem pelayanan berbasis digital, peningkatan kualitas data kependudukan, hingga pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

“Digitalisasi bantuan sosial merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk menghadirkan pelayanan publik yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelas Mulyadi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Handayani Ningrum, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Yunita Indrawati beserta jajaran, narasumber, dan para pendamping sosial.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Jambi mengebut proses verifikasi dan validasi (verval) data fakir miskin secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh Ketua RT.

Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh program bantuan sosial di Kota Jambi berjalan tepat sasaran dan berbasis data yang akurat.

Kepala Dinsos Kota Jambi, Yunita Indrawati, menyebutkan bahwa dari total 342 ribu jiwa penduduk Kota Jambi, ada 75 ribu data warga miskin yang harus diverifikasi ulang.

Namun hingga saat ini, baru sekitar 13 ribu kepala keluarga (KK) yang berhasil diverifikasi.

“Kami sudah bentuk 265 tim verval, tapi itu belum cukup. Area yang luas dan dinamika masyarakat membuat proses ini tidak bisa diselesaikan oleh tim teknis saja. Maka kami libatkan semua Ketua RT sebagai garda terdepan,” jelas Yunita saat kegiatan Bimtek Verval Data Fakir Miskin, Selasa (23/9).

Menurutnya, tantangan verval bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga keterbatasan jumlah petugas dan kondisi sosial masyarakat yang sulit dijangkau secara cepat.

Karena itu, sinergi bersama Ketua RT se-Kota Jambi menjadi strategi efektif agar pendataan kemiskinan bisa lebih representatif dan berbasis fakta di lapangan.

“RT yang paling tahu kondisi warga, baik dari segi rumah, pekerjaan, maupun anggota keluarganya. Maka kami beri pelatihan agar mereka bisa menjalankan verval dengan benar,” tambah Yunita.

Dinsos menargetkan seluruh proses verval rampung bertahap hingga akhir 2025, dengan tahapan awal berupa pemeringkatan berdasarkan indikator kemiskinan.

Selain itu, sistem pendataan yang digunakan adalah Sistem Informasi Atensi dan Tata Sosial Kota Jambi (ATASEE), yang memungkinkan proses digitalisasi data lebih transparan dan cepat dipantau.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Dr dr H Maulana, MKM yang membuka secara resmi kegiatan bimtek tersebut, mendukung penuh langkah Dinsos Jambi dalam menyiapkan data kemiskinan berbasis digital.

“Seluruh program sosial seperti Kartu Bahagia, BPJS Ketenagakerjaan, dan bantuan lainnya harus bersandar pada data yang valid,” kata dia.

“Tidak bisa lagi pakai cara lama. Kami ingin pastikan semua tepat sasaran dan akuntabel,” tegas Maulana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat basis data kemiskinan melalui proses verifikasi dan validasi (verval) yang lebih akurat, objektif, dan terintegrasi secara digital.

Upaya ini dimulai dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Verval Data Fakir Miskin, Selasa (23/9/2025), yang dibuka langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM.

Kegiatan tersebut melibatkan seluruh Ketua RT se-Kota Jambi, sebagai garda terdepan dalam melakukan verval langsung di wilayah masing-masing.

“Kami mengumpulkan seluruh Ketua RT untuk bersama Dinas Sosial memastikan bahwa program Kartu Bahagia tepat sasaran dan berbasis eviden. Baik itu data anggota keluarga, kondisi rumah, dan lainnya. Sekarang semua sudah digital, jadi proses pendataan lebih cepat dan transparan,” ujar Wali Kota Maulana.

Saat ini, angka kemiskinan di Kota Jambi tercatat sebesar 7,73 persen. Dari estimasi tersebut, setiap RT dengan 200 warga kemungkinan memiliki sekitar 24 orang fakir miskin.

Data ini menjadi acuan dalam menyusun kebijakan sosial yang lebih terarah.

Program perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, bantuan kesehatan, hingga intervensi berbasis rumah tangga akan masuk dalam sistem digital bernama ATASEE (Sistem Informasi Atensi dan Tata Sosial Kota Jambi).

“Kolaborasi ini kami rancang agar sistemik. Tidak instan, tapi bertahap dan tepat. Ini akan jadi fondasi kebijakan sosial yang berkelanjutan,” tambah Wali Kota.

Ia juga menekankan pentingnya objektivitas verifikator.

“Kalau dulu masih banyak bantuan tak tepat sasaran, sekarang semua berdasarkan data digital. Tidak ada lagi persepsi, semua bisa diverifikasi,” tegas Maulana.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, menjelaskan bahwa pelibatan RT bertujuan mempercepat proses verval terhadap 75 ribu jiwa data fakir miskin.

“Dari total 342 ribu jiwa, yang sudah diverifikasi baru 13 ribu KK. Masih ada sekitar 60 ribu jiwa yang harus kita kejar tahun ini. RT dilibatkan karena kami kekurangan tenaga dan area sangat luas,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkot akan fokus pada pemeringkatan berdasarkan indikator, bukan sekadar menyelesaikan angka.

Hal ini untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang berhak.

Pemerintah berkomitmen menyelesaikan verval data fakir miskin ini sebagai pijakan menuju pengentasan kemiskinan yang akurat dan berbasis bukti.(*)