JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan di Provinsi Jambi.

Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jambi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi, Kamis 18 Juni 2026, sebagai bentuk dukungan agar program tersebut tetap dilaksanakan dan tidak dihentikan.

Aksi diawali dengan longmarch dari kawasan Kantor RRI Jambi menuju Gedung DPRD Provinsi Jambi.

Sepanjang perjalanan, peserta aksi membawa spanduk dan poster berisi berbagai tuntutan, mulai dari keberlanjutan program, penguatan pengawasan, hingga jaminan pendanaan agar manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Sesampainya di lokasi, massa menyampaikan aspirasi melalui orasi secara bergantian.

Mereka menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah, peserta didik PAUD, ibu hamil, serta kelompok masyarakat rentan lainnya.

Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata didampingi Mahdan anggota DPRD Jambi Dapil Batang Hari beserta lainnya.

Dalam dialog bersama peserta aksi, Ivan menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama terkait pentingnya keberlanjutan Program MBG.

Menurutnya, seluruh poin tuntutan yang disampaikan masyarakat pada dasarnya mengarah pada satu tujuan.

Yakni memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, berkualitas, dan bebas dari penyimpangan.

“Kami telah mempelajari seluruh tuntutan yang disampaikan. Pada prinsipnya, DPRD mendukung agar Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan dengan baik karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” ujar Ivan.

Ia menegaskan, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan bantuan pangan semata.

Tetapi juga menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Karena itu, apabila ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya, langkah yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem pengelolaan dan pengawasan, bukan menghentikan program yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kalau ada kekurangan, yang dibenahi adalah tata kelolanya. Pengawasan diperkuat, kualitas layanan ditingkatkan, bukan justru menghentikan program yang menyangkut masa depan generasi bangsa,” katanya.

Terkait aspek pendanaan, Ivan menjelaskan bahwa sumber anggaran utama Program MBG berasal dari pemerintah pusat.

Namun demikian, DPRD akan terus melakukan koordinasi agar dukungan terhadap pelaksanaan program di daerah tetap terjaga.

Selain itu, DPRD juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Menurutnya, keterlibatan publik menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan program berjalan transparan dan tepat sasaran.

“Kami siap menerima masukan dan laporan dari masyarakat. Pengawasan bersama akan membuat program ini semakin baik dan manfaatnya benar-benar sampai kepada penerima yang berhak,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, DPRD juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas makanan, standar gizi, kebersihan, serta keamanan pangan yang diberikan kepada penerima manfaat.

Efisiensi anggaran, menurutnya, tidak boleh mengurangi kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Aksi yang berlangsung selama beberapa jam tersebut berjalan tertib dengan pengawalan aparat keamanan.

Setelah menyampaikan tuntutan dan memperoleh tanggapan dari DPRD, massa membubarkan diri secara damai.

Aliansi Masyarakat Jambi berharap pemerintah pusat dan daerah dapat terus menjaga keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memperkuat pengawasan agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat luas.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Aparat keamanan di Provinsi Jambi mulai meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi lonjakan aktivitas massa sepanjang Mei 2026.

Sejumlah agenda nasional dan internasional diperkirakan akan mendorong mobilisasi masyarakat, mulai dari kalangan buruh, mahasiswa, hingga elemen lainnya.

Kapolda Jambi, Krisno Halomoan Siregar, menyebut beberapa momentum penting yang menjadi perhatian, seperti Hari Buruh Internasional, peringatan Tragedi Trisakti, serta Hari Kebangkitan Nasional.

Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut berpotensi meningkatkan aktivitas di ruang publik, sehingga diperlukan langkah antisipatif dalam pengendalian massa.

Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak setiap warga negara dalam sistem demokrasi.

Namun, masyarakat diimbau agar tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan.

Kapolda juga mengingatkan pentingnya menjaga situasi kondusif dengan belajar dari pengalaman sebelumnya.

Ia menilai kejadian kericuhan yang sempat terjadi pada periode lalu bukanlah cerminan karakter masyarakat Jambi secara umum.

Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga stabilitas, aparat keamanan memastikan akan membuka ruang dialog bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi.

Setiap aksi akan difasilitasi sesuai dengan tujuan dan lokasi yang dituju.

Pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait agar setiap aspirasi dapat ditanggapi secara langsung oleh pihak yang berwenang.

Dengan langkah antisipasi ini, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan selama bulan Mei dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif tanpa mengganggu stabilitas daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Setelah aksi demonstrasi dan blokade jalan lintas timur oleh warga RT 3 Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura, akhirnya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, H. Sudirman, SH, MH, menandatangani surat pernyataan resmi mewakili Pemerintah Provinsi Jambi.

Surat pernyataan ini disampaikan usai gelombang protes dari warga yang menolak pembangunan stockpile batu bara milik PT Sinas Anugerah Sukses (PT SAS) dan pembangunan jalur hauling (houling) yang berada sangat dekat dengan permukiman padat penduduk di wilayah Aur Kenali, Mendalo Darat, dan sekitarnya.

Dalam surat yang juga turut ditandatangani oleh Sekda Kota Jambi, Drs. H.A. Ridwan, M.Si, terdapat tiga poin utama sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap tuntutan warga:

1. Menghentikan pembangunan jalur hauling di kawasan padat penduduk di wilayah Aur Kenali, Mendalo Darat, dan sekitarnya secara permanen.

2. Menghentikan pembangunan stockpile PT SAS dan RMKE di wilayah Aur Kenali dan sekitarnya yang terdampak.

3. Jika Sekda tidak memiliki kewenangan menutup langsung aktivitas proyek, maka Sekda wajib memfasilitasi pertemuan antara Gubernur Jambi, pihak perusahaan, dan warga pada Selasa, 16 September 2025.

Penandatanganan surat ini dilakukan di hadapan massa aksi yang sebelumnya melakukan penyegelan langsung ke lokasi proyek underpass dan pintu gerbang stockpile PT SAS.

Aksi warga pada Sabtu (11/9) tersebut sempat membuat lalu lintas di Jalan Lintas Timur lumpuh total selama hampir delapan jam.

Warga mengaku telah merasakan dampak langsung dari aktivitas pembangunan, mulai dari kebisingan hingga getaran yang menyebabkan kaca rumah pecah.

Mereka menilai proyek ini tidak ramah lingkungan dan membahayakan keselamatan warga sekitar.

Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menyampaikan hasil aksi dan isi surat pernyataan tersebut kepada Gubernur Jambi, Al Haris, sebagai bahan tindak lanjut dalam pertemuan resmi pada tanggal 16 September.

“Kami minta semua pihak menahan diri dan menunggu pertemuan selanjutnya. Surat ini sebagai bentuk keseriusan Pemprov dalam menanggapi keresahan warga,” ujar Sudirman.

Sementara itu, Sekda Kota Jambi Ridwan menyampaikan bahwa pihaknya siap memfasilitasi pertemuan antara warga, perusahaan, dan pemerintah kota, sesuai instruksi Wali Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menyikapi situasi keamanan yang sempat memanas akibat aksi demonstrasi yang berujung anarkis di Kota Jambi dalam beberapa hari terakhir, Lurah Mayang Mangurai, Budi Sulistyawan, turun langsung ke lapangan untuk melakukan patroli di sejumlah titik rawan di wilayahnya, Selasa (2/9/2025).

Patroli dilakukan di beberapa lokasi strategis, salah satunya di kawasan Jambi Town Square (Jamtos), yang menjadi pusat keramaian warga.

Dalam patroli tersebut, Lurah Budi Sulistyawan didampingi oleh personel Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kelurahan Mayang Mangurai.

Kegiatan patroli ini dilakukan sebagai langkah antisipasi guna mencegah terjadinya aktivitas yang tidak diinginkan di tengah masyarakat, serta memastikan situasi tetap kondusif pasca-aksi demonstrasi.

“Kami turun langsung ke lapangan bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk memantau situasi, memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan ataupun yang dapat mengganggu ketertiban umum,” ujar Lurah Budi saat ditemui di sela kegiatan.

Dalam patroli tersebut, mereka juga terlihat menyambangi beberapa pengendara sepeda motor yang berhenti di sekitar kawasan Jamtos.

Petugas menanyakan keperluan mereka, sebagai bagian dari langkah antisipatif dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

Budi menegaskan bahwa pihak kelurahan bersama aparat TNI-Polri akan terus bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, khususnya menyusul kejadian kerusuhan yang sempat terjadi di sejumlah titik di Kota Jambi.

“Kita ingin masyarakat merasa aman dan nyaman. Jangan sampai suasana yang sudah kondusif terganggu oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.

Patroli akan terus dilakukan secara berkala di titik-titik yang dinilai rawan, khususnya pada malam hari, guna mencegah potensi gangguan kamtibmas di wilayah Kelurahan Mayang Mangurai.(*)