JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kondisi hutan di Provinsi Jambi kian mengkhawatirkan. Data terbaru menunjukkan tutupan hutan yang tersisa kini hanya mencapai 18,54 persen dari total luas daratan.

Penyusutan hutan secara masif ini memicu ancaman serius berupa banjir dan longsor yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Berdasarkan Catatan Akhir Tahun 2025 Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI, dalam kurun waktu 52 tahun terakhir, Provinsi Jambi telah kehilangan sekitar 2,5 juta hektare kawasan hutan.

Saat ini, hutan yang masih bertahan hanya seluas 929.899 hektare, menempatkan Jambi dalam kondisi darurat ekologis.

Direktur KKI WARSI, Adi Junedi, menilai angka tersebut sebagai sinyal bahaya bagi keberlanjutan lingkungan hidup di Jambi.

Ia menyebut, tanpa perubahan kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam yang serius, dampak kerusakan akan semakin meluas dan sulit dipulihkan.

“Dengan kondisi tutupan hutan seperti ini, Jambi masuk dalam zona kritis ekologis. Risiko bencana bisa meningkat secara eksponensial, sementara upaya pemulihannya membutuhkan biaya besar dan waktu yang sangat panjang,” ujar Adi.

Menurutnya, dalam sepuluh tahun terakhir saja, Jambi kehilangan hutan seluas 112.372 hektare, setara dengan sekitar sepuluh kali luas wilayah Kota Jambi.

Alih fungsi hutan menjadi perkebunan skala besar, khususnya perkebunan kelapa sawit, menjadi penyebab dominan penyusutan kawasan hutan tersebut.

Selain ekspansi perkebunan, aktivitas pertambangan dan kebakaran hutan dan lahan turut memperparah kerusakan lingkungan.

Pertambangan batu bara dan emas dinilai berdampak signifikan terhadap perubahan bentang alam serta pencemaran sungai-sungai utama di Jambi.

Hingga tahun 2025, hasil analisis citra satelit menunjukkan aktivitas tambang batu bara telah membuka lahan sekitar 16 ribu hektare.

Sementara itu, Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) terindikasi merusak lebih dari 60 ribu hektare lahan, bahkan merambah kawasan taman nasional.

Adi menegaskan, kerusakan hutan berbanding lurus dengan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi.

Hilangnya tutupan vegetasi membuat air hujan tidak lagi terserap optimal oleh tanah, sedangkan sedimentasi dari aktivitas tambang menyebabkan pendangkalan dan pelebaran sungai.

“Dalam situasi seperti ini, banjir dan longsor bukan lagi ancaman musiman, melainkan ancaman permanen. Kondisi lingkungan Jambi saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan bencana hanya tinggal menunggu waktu,” pungkasnya.

Ia juga mengingatkan, tanpa langkah konkret untuk menghentikan laju deforestasi dan kerusakan lingkungan, masyarakat Jambi akan terus hidup dalam bayang-bayang bencana yang semakin sulit dihindari.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Usman Husin, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Seruan ini disampaikan dalam rapat kerja pada Kamis, 4 Desember 2025, yang membahas bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera.

Dalam rapat tersebut, Usman menilai Menteri Kehutanan tidak memahami persoalan teknis sektor kehutanan, terutama terkait kebijakan pelepasan kawasan hutan.

“Kalau Pak Menteri tidak mampu, mundur saja. Pak Menteri tidak paham kehutanan,” tegas Usman dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta.

DPR menyoroti kebijakan pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera yang dinilai berpotensi memperburuk kerusakan lingkungan.

Usman mendesak Menteri Kehutanan menyampaikan rencana konkret terkait rehabilitasi hutan gundul serta strategi mitigasi bencana yang berkelanjutan.

Menanggapi kritik tersebut, Raja Juli Antoni menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan selama menjabat.

Ia menyatakan bahwa, urusan pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

“Tanggung jawab saya adalah bekerja semaksimal mungkin. Soal mundur atau tidak, itu hak presiden,” ujar Raja Juli.

Sementara itu, PSI memilih bersikap hati-hati dalam merespons polemik tersebut. PSI menilai desakan DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan.

Namun menegaskan bahwa persoalan deforestasi di Indonesia merupakan masalah sistemik yang telah berlangsung jauh sebelum masa jabatan Raja Juli Antoni.

Desakan mundur ini muncul di tengah krisis ekologis yang melanda berbagai wilayah Sumatera, di mana banjir dan longsor berkepanjangan dikaitkan dengan praktik deforestasi dan lemahnya pengelolaan kawasan hutan.

DPR juga mendorong agar penerbitan izin pelepasan kawasan hutan dihentikan sementara hingga pemerintah memiliki peta jalan pemulihan lingkungan yang lebih jelas.

Isu ini memicu perdebatan publik mengenai sejauh mana seorang menteri bertanggung jawab terhadap persoalan struktural seperti kerusakan hutan.

Raja Juli Antoni menegaskan bahwa dirinya siap dievaluasi, namun keputusan akhir mengenai posisinya tetap berada di tangan presiden.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Serangkaian banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 memunculkan peringatan keras mengenai kerusakan lingkungan di Pulau Sumatera.

Meski hujan ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar menjadi pemicu langsung, para ahli menilai bahwa bencana kali ini merupakan akumulasi dari kerusakan ekologis jangka panjang, terutama akibat deforestasi dan aktivitas pertambangan.

Data BPBD mencatat ribuan warga terpaksa mengungsi, ratusan jiwa meninggal, dan ribuan rumah serta infrastruktur hancur diterjang banjir bandang dan longsor.

Namun, faktor cuaca bukan satu-satunya penyebab.

Ketua WALHI Sumatera, Riska Aditya, menegaskan bahwa hilangnya tutupan hutan dan rusaknya lahan gambut membuat banyak wilayah kehilangan kemampuan alamiah untuk menyerap air.

“Ini bukan hanya bencana alam, tetapi bencana ekologis. Deforestasi dan ekspansi tambang telah membuat kawasan ini sangat rentan terhadap banjir dan longsor,” ujarnya.

Aktivitas pertambangan mulai dari penebangan hutan, pembangunan jalan tambang, hingga penggalian lahan mengubah struktur bentang alam.

Vegetasi yang hilang mempercepat erosi, aliran air terganggu, dan sedimentasi dari tambang menyumbat sungai, menyebabkan air meluap lebih cepat.

Kondisi ini memperbesar risiko banjir besar meski intensitas hujan sedang.

Pengamat lingkungan dari Universitas Andalas, Dr. Hendra Gunawan, menyebut kawasan pegunungan Bukit Barisan sebagai titik paling rawan.

“Hutan di lereng-lereng pegunungan banyak dibuka untuk perkebunan dan tambang. Hujan lebat sedikit saja sudah cukup untuk memicu longsor besar,” katanya.

Pemerintah pusat melalui KLHK menyatakan akan mempercepat evaluasi pengelolaan hutan dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di wilayah terdampak.

Upaya ini penting untuk mengurangi kerentanan masyarakat dalam jangka panjang.

Para aktivis menilai bencana ini harus menjadi momentum reformasi tata kelola lingkungan di Indonesia.

“Jika eksploitasi alam terus dibiarkan tanpa pengawasan ketat, bencana serupa akan semakin sering terjadi,” lanjut Riska.

Banjir dan longsor di Sumatra tahun ini menjadi bukti bahwa kombinasi cuaca ekstrem dan kerusakan lingkungan menghasilkan dampak yang jauh lebih destruktif.

Perbaikan tata kelola hutan, pengawasan tambang, serta pemulihan DAS menjadi kunci untuk mencegah bencana yang lebih parah di masa depan.(*)