JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi tengah mempersiapkan langkah strategis dengan menyusun kajian risiko bencana sebagai dasar penanganan banjir dan bencana lainnya di Kota Jambi dalam waktu dekat.

Langkah ini dinilai penting mengingat tingginya potensi bencana, khususnya banjir, yang masih menjadi ancaman utama di sejumlah wilayah kota.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Suamtriadi, mengatakan bahwa kajian tersebut akan menjadi acuan dalam merumuskan strategi mitigasi yang lebih terukur dan terintegrasi.

“Dalam waktu dekat kami akan melakukan kajian risiko bencana, sebagai dasar penyusunan penanganan banjir maupun bencana lainnya di Kota Jambi,” ujarnya.

Doni menjelaskan, banjir di Kota Jambi umumnya dipicu oleh dua faktor utama.

Pertama, curah hujan lokal dengan intensitas tinggi yang menyebabkan genangan dalam waktu singkat.

Kedua, limpahan air kiriman dari wilayah hulu melalui aliran Sungai Batanghari.

“Selain hujan lokal, kita juga menghadapi kiriman air dari kabupaten/kota di hulu. Ini yang sering menyebabkan debit air meningkat di wilayah Kota Jambi,” jelasnya.

Dalam penyusunan kajian risiko tersebut, BPBD Kota Jambi akan melibatkan para lurah se-Kota Jambi serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan pemetaan risiko yang lebih akurat hingga tingkat wilayah terkecil.

Pendekatan berbasis data dan partisipasi ini dinilai penting agar penanganan bencana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif.

Berdasarkan data tahun sebelumnya, tercatat sekitar 24 RT di 22 kelurahan terdampak banjir.

Bahkan, sekitar 55,85 persen wilayah Kota Jambi masuk dalam kategori rawan terdampak banjir.

Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik kata dia, menunjukkan bahwa terdapat potensi hingga 38 kelurahan yang berisiko terdampak banjir di Kota Jambi.

Data tersebut menjadi dasar penting bagi BPBD dalam menyusun strategi mitigasi yang lebih komprehensif.

Dengan adanya kajian risiko ini, BPBD Kota Jambi berharap upaya penanganan bencana ke depan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan tepat sasaran.

Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat lebih siap menghadapi potensi bencana, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap banjir.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi mencatat jumlah penduduk yang bekerja di wilayah tersebut mencapai 1,8 juta orang per Februari 2025.

Angka ini mengalami peningkatan sebesar 26,3 ribu orang dibandingkan Februari 2024.

Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo, mengatakan bahwa berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 1,88 juta orang, atau naik 28,2 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat sebesar 0,02 persen poin, menjadi indikator positif dari sisi ketenagakerjaan di Jambi,” ujar Agus di Jambi, Senin (3/5/2025).

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian menjadi penyumbang peningkatan tenaga kerja tertinggi, dengan tambahan 45,25 ribu orang.

Disusul sektor pendidikan sebanyak 28 ribu orang, dan perdagangan sebesar 11 ribu orang.

Sementara itu, jumlah penduduk bekerja di sektor formal tercatat mencapai 817,6 ribu orang atau 45,43 persen dari total penduduk bekerja.

Angka ini naik 6,2 persen poin dibandingkan Februari 2024, menunjukkan adanya pergeseran positif ke pekerjaan dengan sistem kerja yang lebih terstruktur.

BPS juga mencatat distribusi pendidikan penduduk bekerja sebagai berikut:

• SD ke bawah: 572,03 ribu orang

• SMP: 300,98 ribu orang

• SMA: 460,27 ribu orang

• SMK: 174,51 ribu orang

• Diploma I–III: 38,67 ribu orang

• Sarjana (S1–S3): 253,41 ribu orang

Meski terjadi peningkatan jumlah pekerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jambi pada Februari 2025 naik sedikit menjadi 4,48 persen, atau bertambah 0,03 persen poin dibandingkan Februari 2024.

Total jumlah pengangguran terbuka tercatat sebanyak 84,48 ribu orang.

Namun demikian, terjadi perbaikan signifikan dalam kualitas ketenagakerjaan, ditandai dengan penurunan pekerja setengah pengangguran sebesar 15,78 persen poin dan penurunan pekerja paruh waktu sebesar 9,36 persen poin.(*)