APBD Bungo 2027 Hadapi Tekanan Fiskal, Sejumlah Program Terancam Diberi Tanda Bintang

MUARABUNGO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Bungo bersama DPRD mulai mematangkan arah kebijakan anggaran tahun 2027 di tengah tekanan kemampuan keuangan daerah.

Bahkan, sejumlah program pembangunan berpotensi mendapat tanda bintang atau menunggu kepastian ketersediaan dana transfer dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut terungkap dalam penandatanganan nota kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2027, Selasa 10 November 2026.

Agenda yang berlangsung di Ruang Paripurna Gedung DPRD Bungo itu juga dirangkaikan dengan penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Bupati Bungo H. Dedy Putra, S.H., M.Kn., mengungkapkan bahwa kemampuan keuangan daerah pada 2027 menghadapi tekanan cukup berat.

Bahkan, kondisi fiskal tahun depan diproyeksikan lebih rendah dibandingkan 2026.

Situasi ini menuntut pemerintah daerah dan DPRD lebih selektif dalam menentukan program yang masuk ke dalam APBD.

Pemerintah harus mengutamakan kebutuhan masyarakat dan pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran.

Dalam kesepakatan awal postur APBD 2027, Pemerintah Kabupaten Bungo merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp1,249 triliun.

Selain itu, pemerintah daerah mencantumkan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp65,5 miliar untuk mendukung keseimbangan APBD sekaligus mengakomodasi aspirasi DPRD.

Dedy Putra menjelaskan, penyusunan KUA-PPAS mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembahasannya melibatkan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui serangkaian pembahasan untuk menentukan arah kebijakan dan prioritas belanja tahun depan.

Tekanan fiskal juga memunculkan kemungkinan pemerintah daerah memberi tanda bintang pada sejumlah program dalam APBD 2027.

Artinya, pelaksanaan program tersebut masih menunggu kepastian kemampuan anggaran, terutama terkait transfer dana dari pemerintah pusat.

Skema ini menjadi salah satu cara pemerintah daerah menyesuaikan rencana belanja dengan kemampuan keuangan yang tersedia.

Dengan demikian, pemerintah perlu mencermati ketersediaan pendapatan sebelum menjalankan seluruh program yang telah direncanakan.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah bersama DPRD melakukan penajaman skala prioritas dan mengakomodasi aspirasi masyarakat agar keterbatasan anggaran tidak mengganggu kebutuhan pelayanan publik.

Kesepakatan KUA-PPAS menjadi tahapan penting dalam penyusunan APBD 2027.

Dokumen tersebut menjadi pedoman awal bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja yang lebih terukur.

Bagi masyarakat, tantangan berikutnya terletak pada bagaimana pemerintah menentukan program yang benar-benar mendapat alokasi anggaran, terutama sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kebutuhan dasar.

Pemerintah Kabupaten Bungo menegaskan penyusunan anggaran tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, serta penentuan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.

Dengan tekanan fiskal yang membayangi tahun anggaran mendatang, pembahasan APBD 2027 akan menjadi momentum penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat Bungo.(*)




Dana Transfer Turun, Pemkot Jambi Fokus Efisiensi dan Penguatan Program Unggulan 2026

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi menegaskan tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program pembangunan daerah meskipun menghadapi tantangan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun anggaran 2026.

Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan kebijakan anggaran tahun depan akan difokuskan pada efisiensi belanja rutin dan penguatan sebelas program unggulan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Efisiensi akan dilakukan pada kegiatan rutin di setiap OPD, seperti survei dan pertemuan yang berulang. Namun, prioritas tetap diarahkan pada pembayaran gaji, TPP, operasional kantor, serta program-program unggulan yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Maulana dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi, Senin (27/10/2025).

Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, serta para anggota DPRD Kota Jambi.

Dalam pemaparannya, Maulana menyampaikan bahwa total pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,523 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,743 triliun.

Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan RI, alokasi transfer ke daerah tahun 2026 mengalami penurunan sekitar Rp242 miliar dibanding tahun sebelumnya.

“Kita masih berupaya agar ada tambahan dalam keputusan akhir nanti. Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah ada kepastian,” jelas Maulana.

Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi justru ditargetkan meningkat menjadi Rp680,6 miliar.

Naik sekitar 12,65 persen atau setara Rp78 miliar dibanding tahun 2025 yang sebesar Rp606 miliar.

“Peningkatan PAD diharapkan mampu mengompensasi penurunan dana transfer dari pusat,” ujar Maulana.

Adapun komponen pendapatan transfer yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp903 miliar, kini naik menjadi Rp1,038 triliun.

Pendapatan tersebut terdiri dari:

  • Dana bagi hasil: sekitar Rp125 miliar

  • Dana alokasi umum: Rp690 miliar

  • Dana alokasi khusus nonfisik: Rp206 miliar

Sementara dari sisi pembiayaan daerah, alokasi tahun 2026 direncanakan meningkat dari Rp10,5 miliar menjadi Rp20,5 miliar, seiring dengan pembahasan lanjutan antara Pemkot dan DPRD, serta menunggu keputusan final tambahan dana transfer dari pemerintah pusat.

Maulana menegaskan, meski kondisi fiskal mengalami tekanan, arah kebijakan pembangunan Kota Jambi tetap difokuskan pada penguatan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan stabilitas keuangan daerah.

“Kita tidak akan mengurangi komitmen terhadap pembangunan masyarakat. Fokus kita tetap untuk memperkuat ekonomi lokal dan pelayanan dasar publik,” tutupnya.(*)