JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi, Fahrul Ilmi, mengingatkan seluruh sekolah swasta maupun negeri di Kota Jambi agar tetap mengutamakan hak pendidikan siswa dan tidak menghambat peserta didik mengikuti ujian hanya karena persoalan administrasi atau tunggakan biaya sekolah.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat terkait seorang siswi di MTs Labor yang disebut sempat tidak diperbolehkan mengikuti ujian karena keterlambatan pembayaran SPP.

Fahrul mengatakan, pihaknya langsung mendatangi sekolah tersebut untuk memastikan informasi yang beredar sekaligus memfasilitasi komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa.

“Kami sengaja berkumpul di MTs Labor setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya siswa yang disebut belum membayar SPP dan dilarang mengikuti ujian,” jelas Fahrul, Jumat 7 Mei 2026.

Setelah bertemu pihak sekolah dan wali murid, ternyata memang terjadi miskomunikasi.

“Alhamdulillah persoalan sudah selesai dan ujian sudah dilaksanakan,” ujar Fahrul.

Meski persoalan disebut telah selesai, Fahrul menegaskan bahwa seluruh lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjamin hak belajar siswa.

“Apapun persoalannya, semua siswa wajib mendapatkan pendidikan dengan baik. Kami di DPRD Kota Jambi sangat terbuka jika ada persoalan pendidikan agar dapat dikomunikasikan bersama,” katanya.

Ia menekankan jangan sampai ada peserta didik yang merasa terhambat mengikuti proses belajar maupun ujian hanya karena kendala biaya administrasi sekolah.

“Baik sekolah negeri maupun swasta punya tanggung jawab yang sama. Jangan sampai ada siswa yang tidak bisa ikut ujian karena persoalan administrasi,” tegasnya.

Menurut Fahrul, pemerintah selama ini juga telah memberikan dukungan pembiayaan pendidikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan berbagai program beasiswa guna membantu meringankan beban orang tua.

“Pemerintah sudah memberikan dukungan melalui dana BOS dan program beasiswa. Jadi hak pendidikan siswa harus tetap menjadi prioritas,” tambahnya.

Komisi IV DPRD Kota Jambi, lanjut Fahrul, akan menindaklanjuti persoalan tersebut agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

Sementara itu, Kepala MTs Labor, Amirul Mukminin, membantah adanya larangan bagi siswa untuk mengikuti ujian.

Ia memastikan seluruh siswa kelas IX tetap mengikuti ujian yang berlangsung dengan total 15 mata pelajaran.

“Semua siswa kelas IX sudah mengikuti ujian. Hanya saja memang terjadi miskomunikasi antara pihak madrasah dan orang tua siswa,” kata Amirul.

Mungkin saat pertemuan sebelumnya suasananya kurang kondusif sehingga muncul kesalahpahaman,” jelas Amirul Mukminin.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi memastikan proses seleksi Kepala Sekolah tingkat TK, SD, dan SMP di wilayahnya berjalan secara transparan dan sesuai aturan, tanpa praktik kecurangan maupun titipan jabatan.

Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan bahwa seleksi ini dilakukan untuk menghasilkan kepala sekolah yang berintegritas, profesional, dan memiliki komitmen tinggi terhadap dunia pendidikan.

“Ada ratusan calon kepala sekolah yang ikut seleksi ini. Namun, kita pastikan semua prosesnya berjalan transparan dan tanpa ‘main belakang’,” ujar Maulana, Senin (27/10/2025).

Ia menambahkan, dengan jumlah sekolah yang banyak di Kota Jambi, tidak semua peserta akan lolos.

Meski begitu, Maulana menekankan bahwa pihaknya akan memilih kandidat terbaik dari yang ada.

“Kita ingin kepala sekolah yang punya komitmen dan integritas. Tidak ada praktik memberikan uang atau imbalan untuk menjamin kelulusan,” tegasnya.

Proses wawancara seleksi kepala sekolah dimulai sejak Senin (20/10/2025) dan berlangsung selama lima hari di Rumah Dinas Wali Kota Jambi.

Dalam tahapan ini, Pemkot Jambi menitikberatkan pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola satuan pendidikan.

Salah satu aspek penting yang diuji adalah kemampuan calon kepala sekolah dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang selama ini menjadi perhatian dalam dunia pendidikan.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, yang turut memimpin langsung proses wawancara, menegaskan bahwa kepala sekolah tidak hanya dituntut cerdas secara akademik, tetapi juga harus memiliki jiwa kepemimpinan dan kepekaan sosial.

“Kepala sekolah ke depan bukan hanya pemimpin di sekolah, tetapi juga penggerak perubahan. Pengelolaan dana BOS harus transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Diza.

Ia menambahkan, pengawasan penggunaan dana BOS perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari guru, komite sekolah, orang tua siswa, media, hingga lembaga pengawas masyarakat, agar dana publik benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam sesi wawancara, peserta diminta memaparkan latar belakang, pengalaman kepemimpinan, visi sekolah, dan strategi peningkatan mutu SDM.

Materi seleksi juga mencakup inovasi pendidikan, manajerial sekolah, serta upaya membangun kedisiplinan tenaga pendidik.

Untuk calon kepala SMP, peserta diminta memberikan solusi konkret terkait kenakalan remaja dan maraknya geng motor di kalangan pelajar.

“Kami ingin pemimpin sekolah yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh menghadapi persoalan sosial dan karakter siswa,” kata Diza.

“Tantangan ke depan bukan hanya kurikulum, tetapi juga karakter dan keamanan anak-anak kita,” lanjutnya.

Dari total 284 peserta, posisi yang akan diisi meliputi 5 untuk TK Negeri, 132 untuk SD Negeri, dan 25 untuk SMP Negeri.

Jumlah ini berkurang dari 292 peserta awal karena 8 orang telah memasuki masa pensiun.

Seleksi ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Jambi untuk menghadirkan kepala sekolah berintegritas, inovatif, dan siap menjalankan amanah pendidikan dengan penuh tanggung jawab.(*)