SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mengambil langkah strategis untuk mendorong iklim investasi yang sehat dengan membentuk tim khusus pengawasan penanaman modal.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan.

Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno, menegaskan bahwa investasi memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar angka pertumbuhan semata.

“Investasi harus memberi dampak nyata, mulai dari membuka lapangan kerja hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, semuanya harus tetap patuh regulasi dan memperhatikan lingkungan,” ujarnya.

Jembatan Solusi bagi Pelaku Usaha

Menurut Bupati yang akrab disapa BBS itu, pembentukan tim ini bukan untuk menghambat dunia usaha.

Justru sebaliknya, tim akan berfungsi sebagai fasilitator dalam menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi investor di lapangan.

Pemerintah daerah ingin memastikan setiap aktivitas investasi berjalan sesuai rencana tata ruang, aturan yang berlaku, serta tidak menimbulkan dampak negatif.

Pengawasan Terpadu dan Transparan

Tim ini akan mengoordinasikan pengawasan secara menyeluruh, mulai dari aspek perizinan, kewajiban pajak, hingga retribusi daerah.

Dengan sistem pengawasan terpadu, diharapkan tercipta iklim usaha yang lebih transparan dan akuntabel.

Pembentukan tim tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 490/KEP.BUP/DPMPTSP/2025.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Muaro Jambi bertindak sebagai koordinator.

Sementara itu, organisasi perangkat daerah teknis akan menjalankan pengawasan di lapangan melalui inspeksi rutin serta evaluasi kepatuhan pelaku usaha.

Dorong Sinergi melalui Forum CSR

Selain pembentukan tim pengawasan, pemerintah juga mengukuhkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TJSLDU) Kabupaten Muaro Jambi periode 2025–2028.

Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Bupati menegaskan, program CSR perlu diarahkan pada prioritas pembangunan daerah seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pembangunan infrastruktur desa, hingga pelestarian lingkungan.

“Perusahaan harus hadir memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.

Optimistis Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Dengan langkah ini, Pemkab Muaro Jambi optimistis mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan berdaya saing.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan daerah.

Di akhir pernyataannya, Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap terbuka terhadap masukan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Bank Sampah Induk Dream Kota Jambi bersama PT JGC Indonesia berhasil menyelesaikan permasalahan sampah perusahaan melalui program kerja sama pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Nilai manfaat dari program tersebut kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk CSR yang disalurkan kepada sejumlah bank sampah di wilayah Sumatra.

CEO Bank Sampah Induk Dream, Yudha Tryanto atau akrab disapa Bang Yudha, yang juga menjabat sebagai Koordinator Wilayah Sumatra Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia sekaligus Kepala Bidang Kemitraan dan Kerja Sama FORSEPSI, menegaskan bahwa kolaborasi dengan PT JGC Indonesia menjadi contoh baik bagi perusahaan lain di Indonesia.

“Kerja sama ini merupakan model yang sangat baik, khususnya bagi perusahaan yang masih membebankan sampah ke TPA. Kami membuka peluang bagi semua perusahaan untuk bekerja sama melalui FORSEPSI agar sampah dapat dikurangi melalui proses sortir, pemilahan, dan pengurangan. Dengan begitu, yang masuk ke TPA hanyalah residu yang benar-benar tidak memiliki nilai manfaat,” jelasnya.

Melalui program ini, FORSEPSI berhasil menyalurkan berbagai bantuan, antara lain:

• 1 unit gerobak motor untuk Bank Sampah KSM Berkah Mandiri Pesawaran Lampung

• 1 unit gerobak motor untuk Bank Sampah Mandiri Kuala Tungkal

• 1 unit gerobak motor untuk Bank Sampah Induk Hidayah Kabupaten Bungo

• 1 unit gerobak motor untuk Bank Sampah Sipin Kota Jambi

• 1 unit gerobak motor untuk Bank Sampah Simpan Kawat

• 20 mushaf Alquran, 150 buku Iqro, 150 Juz Amma

• Bantuan pakaian seragam senilai Rp15.000.000 untuk Yayasan Pendidikan Islami Al-Arva Tahfidz Qur’an

• 1 unit tablet Android untuk Bank Sampah Jujur Cempaka Putih Kota Jambi

• Uang pembinaan bank sampah sebesar Rp10.000.000

Menurut Yudha, program ini diharapkan dapat menjadi pembuka jalan bagi banyak perusahaan agar lebih berperan dalam pengurangan sampah.

“Saya berharap program ini membuka wawasan perusahaan agar tidak lagi membebani TPA. Terima kasih kepada PT JGC Indonesia. Melalui kerja sama ini, banyak pegiat bank sampah yang akhirnya bisa terbantu dan bekerja lebih maksimal,” tambahnya.

Saat ditanya mengapa bantuan banyak diberikan kepada bank sampah, Yudha menjelaskan bahwa bank sampah sering menjadi objek penilaian untuk berbagai program seperti Adipura, Kota Sehat, hingga Proklim. Namun bantuan untuk bank sampah masih sangat minim.

“Dinas Lingkungan Hidup di banyak daerah lebih banyak mengalokasikan bantuan kepada TPS3R seperti gerobak motor, mesin ayak, dan mesin pencacah, bahkan ada yang menerima armada mobil. Namun bank sampah sangat jarang mendapat perhatian. Padahal bank sampah tumbuh dari kelompok masyarakat, bahkan banyak yang menggunakan lahan pribadi untuk mengelola sampah dan membantu pemerintah,” ungkapnya.

Yudha juga menambahkan bahwa TPS3R berada di bawah regulasi Kementerian PUPR, sementara bank sampah merupakan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup.

Namun dalam praktiknya, DLH justru lebih fokus pada TPS3R.

“Oleh sebab itu kami konsisten membantu bank sampah karena mereka tumbuh dari masyarakat dan memiliki dampak langsung bagi lingkungan,” tutupnya.(*)

SAMOSIR, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom mengambil langkah tegas dalam upaya melindungi lingkungan dengan menolak bantuan dari perusahaan yang dinilai berpotensi merusak alam.

Sikap ini ditegaskan melalui Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 28 November 2025.

Aturan tersebut berlaku untuk seluruh pejabat pemerintah kabupaten, mulai dari OPD, camat, hingga kepala desa.

Dalam surat edaran itu, Vandiko mencontohkan dua perusahaan yang selama ini mendapat sorotan, yakni PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan PT Aqua Farm Nusantara (AFN).

Kedua perusahaan tersebut dianggap memiliki aktivitas yang berisiko mengganggu ekosistem dan keberlanjutan lingkungan di wilayah Samosir.

“Ini merupakan imbauan untuk tidak menerima bantuan dari perusahaan atau lembaga yang kegiatan usahanya berpotensi merusak lingkungan,” tegas Vandiko, menekankan tujuan utama dari kebijakan tersebut.

Selain bertujuan menjaga kelestarian alam, kebijakan ini juga dirancang untuk mencegah potensi konflik sosial.

Vandiko meminta seluruh aparat pemerintah tidak menerima bantuan dana, fasilitas, atau program CSR dari perusahaan yang memiliki rekam jejak buruk terhadap lingkungan.

Sikap tegas ini disebut selaras dengan upaya menjaga integritas pemerintahan dan membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan sumber daya alam.

Surat edaran tersebut juga mengatur agar pejabat pemerintah tidak memberikan rekomendasi atau dukungan apa pun terhadap kegiatan usaha yang dapat mengancam kelestarian lingkungan.

Apabila masyarakat melaporkan adanya aktivitas perusahaan yang merusak alam, pemerintah diminta segera menindaklanjuti laporan tersebut.

Langkah Vandiko muncul di tengah meningkatnya kritik terhadap perusahaan seperti TPL, yang sebelumnya disebut-sebut terlibat dalam kerusakan lingkungan dan konflik lahan.

Kebijakan ini juga sejalan dengan sikap HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) yang lebih dulu menolak bantuan dari perusahaan serupa, terutama dalam penanganan korban banjir di wilayah Sumatera.

Dengan kebijakan ini, Vandiko menegaskan bahwa pembangunan di Samosir tidak boleh mengorbankan kelestarian alam dan kepentingan masyarakat lokal.

Pemerintah Kabupaten Samosir menempatkan perlindungan lingkungan dan kepercayaan publik sebagai prioritas utama.(*)