JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Rencana kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Provinsi Jambi pada September 2026 menjadi salah satu alasan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mempercepat penyelesaian pembangunan Kolam Retensi Pal Lima.

Selain dijadwalkan meresmikan Sekolah Rakyat, proyek pengendali banjir tersebut juga berpeluang masuk dalam agenda peresmian Presiden apabila pembangunannya selesai sesuai target.

Hal itu disampaikan Wali Kota Jambi Maulana usai pembayaran ganti rugi lahan tahap kedua Kolam Retensi Pal Lima senilai Rp33 miliar, Selasa 21 Juli 2026.

“Presiden Prabowo dijadwalkan datang ke Jambi pada September. Beliau akan meresmikan Sekolah Rakyat. Kalau Kolam Retensi Pal Lima selesai tepat waktu, bukan tidak mungkin juga akan diresmikan. Makanya ini butuh percepatan,” ujar Maulana.

Ia juga mengungkapkan, dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Presiden dijadwalkan melakukan penanaman pohon bersama kepala daerah di kawasan jogging track Kolam Retensi Pal Lima.

Pembebasan Lahan Hampir Rampung

Untuk mendukung percepatan pembangunan, Pemkot Jambi bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI, dan Kejaksaan Tinggi Jambi menuntaskan pembayaran ganti rugi lahan tahap kedua.

Nilai pembayaran yang telah dicairkan mencapai Rp33 miliar dari total alokasi dana pemerintah pusat sebesar Rp45 miliar.

Sebelumnya, pembebasan lahan tahap pertama telah menghabiskan sekitar Rp30 miliar yang bersumber dari Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi.

Pada tahap kedua, pembayaran diberikan kepada 19 Nomor Induk Bidang (NIB). Secara keseluruhan, lahan yang telah berhasil dibebaskan mencapai sekitar 8,9 hektare.

Sementara itu, sekitar 0,7 hektare lahan yang berada di kawasan sempadan sungai masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Sekolah Rakyat Siap Beroperasi

Selain proyek kolam retensi, Pemkot Jambi juga tengah mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.

Menurut Maulana, pada 30 Juli 2026 akan digelar apel bersama di lokasi Sekolah Rakyat sebagai bagian dari persiapan operasional.

Sekolah tersebut akan menampung 210 peserta didik, terdiri atas 90 siswa jenjang SMP, 90 siswa SMA, dan 30 siswa SD, yang seluruhnya berasal dari keluarga kategori desil 1 atau kelompok masyarakat berpenghasilan paling rendah.

Dengan hampir rampungnya proses pembebasan lahan, pembangunan fisik Kolam Retensi Pal Lima diharapkan dapat dipercepat sehingga selesai sebelum kunjungan Presiden Prabowo ke Jambi pada September mendatang.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mulai merealisasikan pembayaran uang ganti kerugian kepada masyarakat terdampak pengadaan tanah untuk Pembangunan Drainase Utama dan Revitalisasi Drainase Sungai Asam Tahap II Tahun 2026, Selasa 21 Juli 2026.

Dari 19 bidang tanah yang telah menyelesaikan seluruh tahapan, sebagian sudah dibayarkan, sementara sembilan bidang lainnya masih menunggu kepastian regulasi karena berada di kawasan sempadan sungai.

Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kota Jambi, Ridho, mengatakan seluruh pemilik 19 bidang tanah telah menyetujui nilai ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

“Seluruh objek sudah melalui tahapan inventarisasi, penilaian KJPP hingga musyawarah. Semua pemilik telah menyepakati besaran uang ganti kerugian,” kata Ridho.

Ia menjelaskan, pembayaran baru dapat dilakukan terhadap bidang tanah yang berada di luar kawasan sempadan sungai.

“Masih ada sembilan bidang di kawasan sempadan sungai yang belum bisa dibayarkan karena menunggu regulasi yang memperbolehkan. Kami terus berupaya agar proses tersebut segera dapat diselesaikan,” ujarnya.

Ridho menambahkan, proses pengadaan tanah akan berlanjut pada Tahap III dengan luas lahan sekitar 7.400 meter persegi.

Di mana total ada 4,2 hektare yang dibayarkan pada tahap 2 ini, dengan jumlah senilai Rp33 miliar.

Kejati Jambi: Jangan Sampai Terhambat

Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menegaskan pembangunan kolam retensi dan revitalisasi drainase Sungai Asam merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga seluruh tahapan harus dikawal hingga selesai.

“Kami sudah melakukan pendampingan sejak beberapa tahun terakhir. Hambatan biasanya muncul pada sengketa lahan maupun proses ganti rugi, tetapi proyek ini tidak boleh terhambat karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat,” katanya.

Ia berharap seluruh tahapan dapat dipercepat mengingat proyek tersebut menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kota Jambi.

Wali Kota: Ganti Rugi Harus Tuntas, Warga Harus Merasakan Manfaatnya

Wali Kota Jambi, Maulana menegaskan percepatan pembebasan lahan bukan sekadar menyelesaikan administrasi, tetapi menjadi langkah penting untuk mengakhiri persoalan banjir yang selama ini menghantui warga, khususnya di kawasan Kenali Asam Bawah dan sekitarnya.

Menurutnya, kawasan tersebut menjadi tempat berkumpulnya aliran air dari wilayah yang lebih tinggi sehingga hampir setiap musim hujan selalu terjadi banjir.

“Selama ini pemerintah hanya bisa datang setelah banjir dengan memberikan bantuan darurat. Yang kita inginkan sekarang adalah menyelesaikan akar masalahnya melalui pembangunan kolam retensi dan revitalisasi drainase,” ujarnya.

Wali Kota memastikan hak masyarakat tetap menjadi prioritas dalam proses pengadaan tanah.

“Pada Tahap III nanti ada sekitar 15 bidang yang berada di jalur drainase eksisting dan akan masuk proses pembayaran. Prinsipnya, masyarakat harus mendapatkan haknya sesuai ketentuan, sementara pembangunan juga harus segera berjalan agar manfaatnya bisa dirasakan,” tegasnya.

Ia optimistis proyek tersebut mampu mengurangi risiko banjir secara signifikan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kalau banjir bisa dikendalikan, masyarakat tidak lagi dirugikan setiap tahun. Nilai manfaat pembangunan ini jauh lebih besar karena memberikan rasa aman dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Jambi,” pungkasnya. (*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kondisi Tinggi Muka Air (TMA) Sungai Batanghari di wilayah Kota Jambi terpantau masih relatif aman.

Namun menunjukkan pola fluktuatif seiring meningkatnya intensitas hujan di Provinsi Jambi dalam beberapa hari terakhir.

Hal tersebut berdasarkan hasil pemantauan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI pada Sabtu, 3 Januari 2026.

Dari total 43 titik Pos Duga Air yang tersebar di Wilayah Sungai Batanghari, tidak ditemukan adanya kenaikan TMA secara kumulatif yang signifikan atau melebihi 1 meter.

Meski demikian, dinamika naik-turun muka air tetap menjadi perhatian, terutama bagi wilayah yang berada di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS).

Data Terkini Tinggi Muka Air Batanghari

Hasil pengamatan BWS Sumatera VI mencatat:

• 14 titik pantau mengalami kenaikan TMA

• 2 titik dalam kondisi stabil

• 26 titik mengalami penurunan muka air

• Sejumlah lokasi seperti Rimbo Bujang, Kotoboyo, Teluk Kuali, dan Simpang Desa tercatat mencapai batas Muka Air Banjir

• Pos Pantau Tanggo Rajo, Kota Jambi, mencatat TMA di level 13,37 meter, masih berada 0,5 meter di bawah batas Siaga III (13,87 meter)

Selain itu, terdapat satu lokasi dengan data belum lengkap dan tidak ada titik pantau yang sama sekali tidak melaporkan data.

Menanggapi kondisi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi, mengimbau masyarakat untuk tidak lengah, khususnya warga yang bermukim di kawasan DAS Sungai Batanghari.

“Walaupun tinggi muka air Sungai Batanghari saat ini masih di bawah status siaga, kami mengingatkan masyarakat agar tetap waspada,” kata dia.

“Curah hujan di Provinsi Jambi belakangan ini cukup tinggi dan berpotensi memicu kenaikan air secara cepat,” ujar Doni Sumatriadi.

Ia juga meminta masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca serta informasi resmi dari pemerintah daerah dan instansi terkait.

“Warga di bantaran sungai agar menyiapkan langkah antisipasi sejak dini, terutama jika hujan dengan durasi panjang terjadi. Jangan menunggu air naik baru bersiap,” tambahnya.

BPBD Kota Jambi bersama instansi terkait akan terus melakukan pemantauan intensif serta koordinasi guna memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketinggian muka air Sungai Batanghari di Kota Jambi terus menjadi perhatian menyusul fluktuasi debit air di sejumlah wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari.

Berdasarkan hasil pengamatan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI pada Kamis, 1 Januari 2026, tercatat kondisi tinggi muka air (TMA) bervariasi di puluhan titik pantau.

Dari total 43 Pos Duga Air (PDA) yang tersebar di Wilayah Sungai Batanghari, terdapat empat lokasi yang mengalami kenaikan TMA kumulatif signifikan, dengan kenaikan lebih dari satu meter.

Sementara itu, sebagian besar titik pantau justru menunjukkan tren penurunan muka air.

Secara keseluruhan, fluktuasi TMA pada hari ini tercatat di 36 titik pantau, dengan rincian 10 lokasi mengalami kenaikan, 5 lokasi dalam kondisi stabil, dan 21 lokasi mengalami penurunan.

Namun demikian, terdapat beberapa daerah yang sudah mencapai batas Muka Air Banjir, yakni Rimbo Bujang, Kotoboyo, dan Teluk Kuali.

Khusus di Sungai Batanghari wilayah Kota Jambi, hasil pengamatan di Pos Pantau Tanggo Rajo menunjukkan tinggi muka air berada di angka 12,84 meter.

Angka tersebut masih di bawah batas elevasi Siaga III, yaitu 13,87 meter, dengan selisih sekitar 1,03 meter.

Plt Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi, menyampaikan bahwa kondisi ini masih tergolong aman.

Namun masyarakat diminta untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca dan kenaikan debit air secara tiba-tiba.

“Ketinggian muka air di Tanggo Rajo saat ini masih berada di bawah status Siaga III. Meski demikian, kami dari BPBD Kota Jambi terus melakukan pemantauan intensif dan mengimbau masyarakat,” kata dia.

“Khususnya yang tinggal di bantaran Sungai Batanghari, agar tetap meningkatkan kewaspadaan,” ujar Doni Sumatriadi.

Ia menambahkan, BPBD Kota Jambi juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kesiapsiagaan apabila terjadi peningkatan muka air dalam beberapa hari ke depan.

Terutama mengingat masih adanya empat lokasi yang belum menyampaikan data dan enam lokasi dengan data tidak lengkap.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Tinggi Muka Air (TMA) Sungai Batanghari di Kota Jambi terpantau masih dalam kondisi aman.

Berdasarkan hasil pengamatan terbaru Pos Duga Air Tanggo Rajo pada Selasa, 23 Desember 2025, yang berada di kawasan Ancol Kota Jambi, ketinggian air berada jauh di bawah batas status siaga.

Plt Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi, menyampaikan bahwa hasil pemantauan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI menunjukkan tren penurunan di sebagian besar titik pantau yang tersebar di wilayah Sungai Batanghari.

“Untuk Pos Pantau Tanggo Rajo Kota Jambi, TMA tercatat berada pada ketinggian 12,50 meter, masih di bawah batas elevasi Siaga III yakni 13,87 meter, dengan selisih sekitar 1,37 meter,” ujar Doni.

Berdasarkan laporan BWS Sumatera VI, dari total 43 titik pantau yang diamati, tidak ditemukan adanya kenaikan Tinggi Muka Air secara kumulatif yang signifikan atau lebih dari satu meter.

Sebaliknya, mayoritas titik pantau justru mengalami penurunan muka air.

Secara rinci, kondisi fluktuasi TMA pada hari pengamatan menunjukkan 9 lokasi mengalami kenaikan, 4 lokasi dalam kondisi tetap, dan 24 lokasi mengalami penurunan.

Sementara itu, terdapat satu lokasi, yakni Rimbo Bujang, yang tercatat mencapai batas muka air banjir.

Selain itu, BPBD juga mencatat adanya kendala data dari beberapa titik pantau. Sebanyak tiga lokasi belum menyampaikan data, serta tiga lokasi lainnya memiliki data yang tidak lengkap.

Meski kondisi Sungai Batanghari di wilayah Kota Jambi masih terkendali, BPBD Kota Jambi tetap mengimbau masyarakat.

Khususnya yang bermukim di bantaran sungai, untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan memantau perkembangan informasi resmi terkait kondisi Tinggi Muka Air.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses pengadaan tanah dalam pembangunan dan revitalisasi drainase utama Kota Jambi, melalui proyek kolam retensi di kawasan Paal V.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi, Ridho Gunarsa Ali, mengatakan pihaknya telah menyelesaikan tahap pengukuran dan identifikasi lapangan untuk memastikan keakuratan data lahan yang akan digunakan dalam proyek tersebut.

Dari hasil verifikasi, ditemukan adanya perbedaan antara data awal dan hasil pengukuran terbaru.

“Dari data awal seluas 9,1 hektare, hasil pengukuran aktual di lapangan menjadi 8,9 hektare. Ada pengurangan sekitar 2.000 meter persegi, sehingga kami minta instansi pengusul melakukan revisi terhadap Penetapan Lokasi (Penlok),” ujar Ridho.

Selain perbedaan luas lahan, BPN juga mencatat perubahan pada jumlah bidang tanah terdampak.

“Sebelumnya tercatat 51 bidang tanah, namun hasil inventarisasi dan identifikasi terbaru menunjukkan hanya 46 bidang. Sebelum melangkah ke tahap berikutnya, kami sarankan agar data tersebut direvisi agar sesuai kondisi aktual di lapangan,” tambahnya.

Ridho menegaskan bahwa proses identifikasi dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan validitas data, sekaligus menghindari potensi tumpang tindih kepemilikan atau sengketa lahan di masa mendatang.

“Kami pastikan seluruh tahapan berjalan transparan, sesuai ketentuan, dan melibatkan masyarakat terdampak. Ini penting agar proses pembebasan lahan berlangsung lancar dan adil,” tegasnya.

Lebih lanjut, BPN Kota Jambi akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Jambi dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI agar seluruh proses administratif dan teknis dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal dari pemerintah pusat.

Program ini merupakan bagian penting dari upaya bersama dalam pengendalian banjir Kota Jambi, serta mendukung pembangunan infrastruktur drainase utama yang dibiayai melalui Loan JICA (Japan International Cooperation Agency).

Dengan sinergi kuat antara BPN, Pemkot Jambi, dan Forkopimda, proyek kolam retensi Paal V diharapkan dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam mengurangi genangan dan risiko banjir di wilayah Kota Jambi.(*)