JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan informasi tersebut pada Rabu 11 November 2026.

Budi Arie bahkan mengonfirmasi kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya dalam sebuah pertemuan di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Saat dimintai konfirmasi mengenai kabar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden, Budi Arie menjawab singkat, “(Gibran mundur) betul.”

Ia juga membenarkan informasi mengenai lokasi penyerahan surat tersebut.

“(Diserahkan di Halim) betul,” ujarnya.

Pernyataan Budi Arie ini menambah perkembangan baru dalam isu pengunduran diri Gibran.

Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi dari Istana maupun lembaga negara terkait yang memastikan penerimaan dan status hukum surat pengunduran diri tersebut.

Prabowo dan Gibran sempat bertemu selama 2,5 jam

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan keduanya pada Selasa 10 November 2026.

Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam dan membahas dinamika politik serta perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam pertemuan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Gibran juga meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Persoalan dokumen pendidikan tersebut menjadi salah satu isu yang ikut mewarnai dinamika politik terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Pemerintah sebelumnya tegaskan Gibran masih menjabat Wapres

Di tengah berkembangnya kabar pengunduran diri tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menegaskan bahwa belum terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Yusril menyatakan Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden dan tetap menjalankan tugasnya.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena kabar mengenai niat mundur maupun penyerahan surat belum otomatis menjelaskan status hukum jabatan Wakil Presiden.

Dengan munculnya konfirmasi terbaru dari Budi Arie, perhatian kini tertuju pada sikap resmi Presiden, Istana, dan lembaga negara yang berwenang.

Kepastian mengenai apakah Gibran benar-benar telah mengundurkan diri, kapan surat tersebut diterima secara resmi, serta bagaimana proses ketatanegaraan selanjutnya masih membutuhkan penjelasan dari pihak berwenang.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua Umum Projo sekaligus Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengajak para kader organisasinya untuk bersikap sebagai patriot dalam menghadapi dampak ketegangan global yang sedang terjadi.

Menurutnya, situasi internasional yang tidak menentu berpotensi memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi, sosial, maupun politik di dalam negeri.

Budi Arie menekankan pentingnya membangun wawasan global agar masyarakat memahami bahwa setiap perkembangan yang terjadi di tingkat internasional dapat berdampak langsung terhadap Indonesia.

“Kita harus menjadi patriot. Kita perlu membangun wawasan global bahwa sekecil apa pun yang terjadi di luar Indonesia akan punya dampak ke Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/3/2026).

Meski demikian, ia meminta masyarakat tetap optimistis dan percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan global yang sedang terjadi.

Menurutnya, Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi berbagai krisis besar, termasuk saat pandemi COVID-19 yang sempat mengguncang banyak negara di dunia.

“Terbukti saat krisis COVID-19 kita mampu melewatinya. Indonesia adalah bangsa petarung,” katanya.

Selain itu, Budi Arie juga mengingatkan para elite pemerintahan agar dapat merespons kritik masyarakat dengan sikap yang bijaksana dan terbuka.

Ia menilai kritik yang disampaikan masyarakat merupakan bagian penting dalam proses demokrasi selama bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Di sisi lain, ia juga mengajak kalangan akademisi serta masyarakat sipil untuk menyampaikan kritik secara konstruktif.

Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan negara, terlebih di tengah kondisi global yang penuh tantangan.

“Sekecil apa pun kita punya tanggung jawab untuk negara ini. Karena itu kita harus meningkatkan kewaspadaan nasional, namun tetap optimistis bahwa tantangan ini bisa kita lalui bersama,” ujarnya.

Budi Arie juga menegaskan bahwa organisasi Projo siap menjadi ruang bagi berbagai kritik yang bersifat membangun demi melahirkan solusi bagi pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan nasional.(*)