JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jambi mencatat pergerakan penumpang angkutan bus selama masa Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 masih menunjukkan tren naik turun.

Kondisi tersebut menjadi perhatian khusus BPTD dalam menjaga kelancaran serta keselamatan transportasi darat selama periode libur akhir tahun.

Berdasarkan laporan harian Posko Nataru per Senin, 29 Desember 2025, jumlah penumpang yang berangkat dari seluruh Terminal Tipe A di Provinsi Jambi tercatat mencapai 7.910 orang.

Dari total tersebut, mayoritas merupakan penumpang Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

Kepala BPTD Kelas II Jambi, Benny Nurdin Yusuf, menjelaskan bahwa dari total keberangkatan tersebut, 7.522 penumpang menggunakan layanan AKAP.

Sementara 388 penumpang tercatat sebagai pengguna angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Pada hari yang sama, jumlah bus yang diberangkatkan mencapai 385 unit.

“Untuk data kedatangan, tercatat sebanyak 2.197 penumpang tiba di Terminal Tipe A dengan 230 unit bus,” ujar Benny.

Selain arus keberangkatan dan kedatangan, aktivitas transit juga terpantau cukup tinggi.

BPTD mencatat sebanyak 1.804 bus transit dengan jumlah penumpang datang mencapai 43.093 orang, menunjukkan Jambi masih menjadi salah satu jalur perlintasan utama transportasi darat di Sumatera.

Benny menyebutkan, selama periode Posko Nataru yang berlangsung sejak 19 hingga 29 Desember 2025, pergerakan penumpang bus mengalami fluktuasi cukup signifikan.

“Puncak keberangkatan terjadi pada 23 Desember 2025 dengan jumlah 976 penumpang, sedangkan titik terendah tercatat pada 29 Desember 2025 dengan 590 penumpang,” jelasnya.

Dalam pantauan BPTD, Terminal Tipe A Alam Barajo masih menjadi terminal dengan tingkat aktivitas tertinggi di Provinsi Jambi.

Pada 29 Desember 2025, jumlah penumpang yang berangkat dari terminal ini mencapai 7.501 orang, seluruhnya merupakan penumpang AKAP, dengan 318 unit bus diberangkatkan.

Sementara itu, untuk arus kedatangan, Terminal Alam Barajo menerima 2.108 penumpang dengan 171 unit bus.

Aktivitas transit juga terpantau padat, yakni 201 bus transit dengan total penumpang datang sebanyak 5.305 orang.

BPTD Kelas II Jambi juga mencatat bahwa selama masa Posko Nataru 2025/2026, pergerakan penumpang di Terminal Alam Barajo turut mengalami fluktuasi.

Lonjakan tertinggi keberangkatan tercatat pada 23 Desember 2025 dengan 941 penumpang, sedangkan penurunan paling signifikan terjadi pada 29 Desember 2025 dengan 526 penumpang.

“Data ini menjadi bahan evaluasi kami dalam meningkatkan pelayanan transportasi darat, khususnya saat momentum libur besar seperti Natal dan Tahun Baru, agar keamanan, keselamatan, serta kelancaran arus penumpang di Provinsi Jambi tetap terjaga,” pungkas Benny.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala BPTD Kelas II Jambi, Benny Nurdin Yusuf, menegaskan perlunya kolaborasi kuat antara Pemkot Jambi, Kementerian Perhubungan, dan masyarakat dalam memaksimalkan fungsi Terminal Alam Barajo sebagai pusat layanan transportasi.

Menurutnya, sebagian besar lahan terminal masih belum dimanfaatkan secara optimal sehingga membutuhkan langkah revitalisasi menyeluruh dari pemerintah pusat.

Terminal Alam Barajo yang berstatus Tipe A saat ini melayani rute AKAP dan AKDP, serta telah tercatat dalam Renstra pusat dengan dokumen perencanaan (DED) yang siap dijalankan.

Benny menjelaskan bahwa, sejumlah fasilitas tambahan bisa dikembangkan, mulai dari pengaktifan kembali gedung Puskesmas Pembantu (Pustu), peningkatan musala menjadi masjid, hingga opsi pembangunan jogging track jika mendapat persetujuan pusat.

Saat ini, BPTD sedang melakukan penataan ulang pemanfaatan lahan seluas hampir lima hektare, termasuk area usaha cuci kendaraan.

Proses penataan dipastikan berjalan bertahap dan akan dimulai setelah akses terminal sepenuhnya ditutup sesuai rencana pengembangan.

Benny berharap pemerintah pusat dapat segera mengalokasikan anggaran untuk tahap pengembangan berikutnya.

Termasuk rancangan terminal mixed use yang memadukan fungsi transportasi dengan fasilitas komersial modern tanpa menghilangkan sentuhan kearifan lokal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly (KFA), bersama Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jambi, Benny Nurdin Yusuf, melakukan peninjauan langsung ke Terminal Alam Barajo, Senin (8/12/2025).

Kunjungan ini digelar untuk memastikan kualitas layanan terminal tetap memenuhi standar nasional serta membahas rencana pengembangan kawasan.

Dalam tinjauannya, Kemas Faried menilai pelayanan terminal mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi kebersihan, kenyamanan penumpang, hingga pengelolaan fasilitas. Ia bahkan berdialog dengan masyarakat untuk mendengar kebutuhan pengguna layanan.

“Pelayanannya sudah sangat luar biasa. Standar nasional sudah terpenuhi, meskipun pengelolaan terminal kini berada di bawah Kementerian Perhubungan,” katanya.

Selain meninjau fasilitas terminal, Kemas Faried bersama lurah dan ketua RT setempat membahas kelanjutan rencana pembangunan jalan alternatif di sekitar terminal.

Saat ini, meski aset terminal telah sepenuhnya dihibahkan ke pemerintah pusat, jalur sekitar terminal masih menjadi akses harian warga.

Ia menjelaskan bahwa terdapat lahan milik warga yang harus disepakati bersama sebelum proses pembersihan dan pembangunan jalan dilakukan.

Kemas Faried menargetkan pembahasan dan kesepakatan dapat rampung akhir Desember 2025.

“Tidak ada penggantian karena keterbatasan anggaran. Jika ada kesepakatan, lahan akan dibersihkan dan pembangunannya dimulai tahun depan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPTD Kelas II Jambi, Benny Nurdin Yusuf, menyampaikan pentingnya sinergi Pemkot Jambi, Kemenhub, dan warga untuk mengoptimalkan fungsi Terminal Alam Barajo sebagai pusat mobilitas.

Ia mendorong pemerintah pusat segera melakukan revitalisasi terminal, mengingat masih banyak lahan yang belum termanfaatkan optimal.

Terminal Tipe A tersebut melayani rute AKAP dan AKDP serta telah masuk dalam Renstra pusat dengan dokumen perencanaan (DED) yang tersedia.

Benny mengusulkan beberapa pemanfaatan tambahan, seperti pengaktifan kembali gedung Puskesmas Pembantu (Pustu), peningkatan fasilitas ibadah dari musala menjadi masjid, hingga wacana pembangunan jogging track bila mendapatkan persetujuan.

Saat ini, BPTD tengah menata pemanfaatan lahan terminal seluas hampir lima hektare, termasuk area usaha cuci kendaraan.

Penataan akan dilakukan bertahap setelah akses terminal ditutup penuh sesuai rencana.

Ia berharap pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran pengembangan lanjutan.

Termasuk konsep terminal mixed use yang menggabungkan layanan transportasi dengan fasilitas komersial berdesain modern tanpa meninggalkan kearifan lokal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, H. Ivan Wirata, melakukan peninjauan di beberapa titik kerusakan jalan dan memantau kegiatan UPPKB (Jembatan Timbang) Muara Tembesi pada Jum’at (15/3/2025).

Peninjauan tersebut dilakukan didampingi oleh Wasatpel dan Pejabat Pengawas Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jambi untuk memastikan kepatuhan kendaraan terhadap batas tonase sesuai kelas jalan.

Dalam kunjungannya, Ivan Wirata memastikan bahwa kendaraan yang melintasi jalan di Provinsi Jambi mematuhi batas tonase yang ditetapkan, yaitu kelas Jalan 2A hingga 3B dengan tonase maksimal 8 ton.

Ia mengapresiasi upaya Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Jambi yang telah melakukan penindakan tegas terhadap kendaraan Over Dimensi Over Loading (ODOL).

” Saya memberi apresiasi kepada Kepala BPTD Jambi, karena kami menemukan penindakan tegas terhadap angkutan ODOL yang terbukti melanggar kapasitas tonase yang diperbolehkan,” ujar Ivan Wirata saat dihubungi media.

Ivan Wirata menjelaskan bahwa temuan di lapangan menunjukkan adanya angkutan yang melanggar kapasitas, dengan muatan yang mencapai lebih dari 40 ton dan ukuran kendaraan yang tidak sesuai dengan standar.

Hal ini, lanjutnya, menjadi penyebab utama kerusakan jalan dan pemborosan anggaran perbaikan infrastruktur.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa muatan ODOL merusak jalan dengan cepat. Seharusnya, anggaran perbaikan jalan bisa digunakan untuk umur jalan yang lebih panjang, sekitar 10 tahun. Namun, dengan adanya angkutan ODOL, jalan bisa rusak hanya dalam waktu 1,5 tahun,” tambahnya.

Ivan Wirata menekankan bahwa upaya untuk memberantas ODOL merupakan salah satu langkah penting untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang tepat guna dan tepat sasaran.

Tanpa penindakan tegas terhadap muatan ODOL, anggaran APBN dan APBD akan terus terbuang untuk perbaikan jalan.

“Kami sangat menyayangkan adanya pembiaran terhadap muatan ODOL yang tidak ditindak. Ini harus segera dihentikan agar anggaran negara tidak habis hanya untuk memperbaiki kerusakan jalan,” ujar Ivan Wirata.

Lebih lanjut, Ivan Wirata mengungkapkan bahwa seluruh perusahaan di Jambi, baik industri maupun tambang, harus berkomitmen terhadap Zero ODOL.

Ia juga mengusulkan agar jembatan timbang dipasang di pintu masuk tambang untuk menghindari kendaraan yang melanggar kapasitas melewati jalan nasional, provinsi, dan kabupaten.

“Jika perlu, kita buatkan jembatan timbang di mulut tambang. Kami tidak ingin melihat mobil-mobil over kapasitas melewati jalan-jalan utama yang menghubungkan antar wilayah,” tegasnya.

Kepala BPTD Jambi, DR Benny Nurdin Yusuf, juga mengapresiasi kepedulian DPRD Provinsi Jambi dalam mengawal penegakan hukum terhadap muatan ODOL. Menurutnya, Ivan Wirata bukan hanya berbicara di rapat, tetapi juga langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang terjadi.

“Saya akan terus berkomitmen untuk melakukan penindakan hukum terhadap kendaraan ODOL. Tentu, kami memerlukan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jambi dan legislatif untuk mewujudkan Jambi bebas dari truk ODOL,” ujar DR Benny.

Selain itu, DR Benny juga mengusulkan pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tata kelola angkutan barang di Provinsi Jambi, agar truk-truk melebihi tonase dapat segera diatasi.

“Konsep ini bertujuan untuk menjadikan Jambi bebas dari truk-truk yang melebihi tonase dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada infrastruktur jalan di Provinsi Jambi,” tutupnya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Jambi bisa terbebas dari permasalahan ODOL yang mengancam infrastruktur jalan dan memperburuk kondisi ekonomi daerah.(*)