JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terus memperkuat transformasi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

Hal itu ditandai dengan launching Program Kampung Bahagia sekaligus pelepasan operasional Operasional Pengangkutan Berbasis Masyarakat (OPBM) berupa 12 unit gerobak motor di Jalan Sumbawa RT 06, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Minggu (24/5/2026).

Launching dilakukan langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha dan dirangkaikan dengan kegiatan gotong royong pembangunan infrastruktur lingkungan serta Launching Kelurahan Cantik (Kelurahan Cinta Statistik) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Peresmian operasional OPBM ditandai dengan pemasangan stiker resmi pada 12 gerobak motor pengangkut sampah yang selanjutnya dilepas secara simbolis menggunakan pengibaran bendera.

Sebanyak 12 armada tersebut mulai dioperasikan untuk melayani pengangkutan sampah rumah tangga secara langsung di wilayah Kelurahan Kebun Handil.

Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan program OPBM menjadi bagian dari perubahan besar dalam tata kelola persampahan di Kota Jambi yang lebih tertib, efektif, dan berbasis partisipasi masyarakat.

“Hari ini 12 gerobak motor mulai dioperasionalkan untuk menjemput sampah ke rumah-rumah. Mudah-mudahan ini berjalan baik sehingga tidak ada lagi masyarakat membuang sampah sembarangan,” ujar Maulana.

Menurutnya, perubahan sistem pengelolaan sampah tidak hanya menyangkut fasilitas dan armada, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Ia mengaku terharu melihat tingginya semangat gotong royong warga dalam mendukung Program Kampung Bahagia, terutama dalam pembangunan infrastruktur lingkungan secara swadaya.

“Saya sampai menitikkan air mata karena terharu. Dengan anggaran terbatas, ternyata swadaya masyarakat jauh lebih besar. Jalan lingkungan yang sebelumnya rusak dan becek kini diperbaiki bersama,” ungkapnya.

Maulana menjelaskan Program Kampung Bahagia tidak hanya fokus pada pembangunan fisik seperti jalan lingkungan dan drainase, tetapi juga mendorong pembangunan sosial berbasis partisipasi masyarakat hingga tingkat RT.

“Hari ini saya menghadiri beberapa titik gotong royong. Banyak RT di Kota Jambi bergerak bersama membangun wilayahnya masing-masing. Inilah semangat Kota Jambi Bahagia,” katanya.

Ia juga menegaskan, OPBM menjadi langkah strategis untuk membangun budaya pengelolaan sampah dari sumbernya, dimulai dari rumah tangga.

“Langkah berikutnya adalah pemilahan sampah dari rumah. Perubahan memang tidak bisa instan, tetapi harus dilakukan bertahap melalui edukasi berkelanjutan,” jelasnya.

Selain pengelolaan sampah, Pemkot Jambi juga melaunching Program Kelurahan Cantik atau Kelurahan Cinta Statistik bersama BPS guna memperkuat validitas data pembangunan di tingkat kelurahan.

“Kelurahan Cantik sangat penting sebagai penguatan data pembangunan agar program pemerintah tepat sasaran,” tambah Maulana.

Sementara itu, Ketua Forum Ketua RT Kota Jambi, Suparyono, mengapresiasi inovasi OPBM yang dinilai menjadi terobosan penting dalam penanganan persoalan sampah di Kota Jambi.

“Ini langkah luar biasa dari Pak Wali Kota. Dengan penghapusan TPS liar dan penguatan depo resmi serta armada OPBM, pengangkutan sampah akan lebih cepat dan tertata,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Forum RT Kelurahan Kebun Handil, Wawan, yang mengajak masyarakat mendukung penuh operasional OPBM agar persoalan sampah dapat ditangani lebih baik.

Selain di Kebun Handil, Wali Kota Maulana juga turun langsung menghadiri kegiatan gotong royong pembangunan infrastruktur lingkungan di RT 01 Kelurahan Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan.

Melalui Program Kampung Bahagia dan OPBM, Pemkot Jambi menegaskan komitmennya mewujudkan kota yang bersih, tertata, partisipatif, dan berkelanjutan dimulai dari lingkungan RT sebagai garda terdepan pembangunan daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sektor perhotelan di Kota Jambi kini menghadapi tekanan berat akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Khususnya pemangkasan belanja kegiatan di luar kantor yang biasanya dilakukan di hotel.

Dampaknya, pendapatan hotel menurun drastis dan ratusan pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Jambi, Yudhi Irwanda Ghani, membenarkan bahwa kebijakan tersebut telah mengganggu stabilitas bisnis perhotelan di Jambi sejak awal tahun 2025.

“Kebijakan ini berdampak sekali pada bisnis akomodasi. Belanja pemerintah yang biasa dilakukan di hotel menjadi salah satu pemasukan terbesar,” kata Yudhi.

Ia menyebutkan, setidaknya terdapat sekitar 100 hotel di Kota Jambi yang terpaksa melakukan PHK terhadap karyawan mereka sebagai bentuk efisiensi operasional.

“Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan terjadi PHK massal di sektor perhotelan,” tambahnya.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Agus Sudibyo, yang mengungkapkan bahwa sejak Januari 2025, tingkat hunian kamar hotel terus mengalami penurunan.

“Sejak bulan satu itu terus menurun, ini adalah efek dari efisiensi yang dilakukan pemerintah. Tidak ada lagi perjalanan dinas maupun paket meeting yang biasanya dilakukan di hotel,” jelasnya.

Menurut data terbaru BPS, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di Jambi pada Maret 2025 hanya sebesar 33,60 persen, angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Agus juga menambahkan, tren negatif ini akan berpengaruh terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jambi secara tahunan (year-on-year), mengingat sektor pariwisata dan perhotelan merupakan salah satu pilar penting dalam perputaran ekonomi daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKAJMBI.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data inflasi Provinsi Jambi pada bulan Maret 2025 yang tercatat sebesar 0,32 persen secara tahunan (yoy) dan 1,13 persen secara bulanan (mtm).

Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 1,65 persen (mtm).

Kepala BPS menyebutkan bahwa, kenaikan inflasi bulanan Provinsi Jambi terutama dipengaruhi oleh meningkatnya tarif listrik yang memberikan andil sebesar 0,92 persen, menyusul berakhirnya insentif diskon tarif 50 persen dari pemerintah untuk pelanggan PLN daya 2.200 VA ke bawah per Februari 2025.

Selain listrik, komoditas lain yang turut menyumbang inflasi adalah bawang merah (0,07 persen), kopi bubuk (0,06 persen), bayam (0,06 persen) dan kangkung (0,05 persen).

Secara spesifik, Kota Jambi mencatat inflasi 1,14 persen (mtm), namun masih deflasi secara tahunan sebesar -0,07 persen (yoy).

Penyumbang inflasi tertinggi adalah tarif listrik (0,99 persen), diikuti bawang merah, bayam, kangkung, dan ikan dencis.

Sementara itu, Kabupaten Bungo mengalami inflasi bulanan tertinggi, yakni 2,16 persen (mtm) dan 1,80 persen (yoy), dipengaruhi oleh tarif listrik (1,39 persen) serta air minum PAM, kangkung, emas perhiasan, dan santan segar.

Sedangkan di Kabupaten Kerinci, inflasi bulanan mencapai 0,67 persen. Kenaikan disebabkan oleh tarif listrik (0,48 persen), kopi bubuk, dan jengkol.

Uniknya, meskipun Kerinci menjadi daerah penghasil cabai, harga cabai merah dan cabai hijau justru mengalami penurunan karena pasokan melimpah menjelang Idulfitri.

Meski sejumlah harga komoditas naik, inflasi lebih tinggi berhasil ditekan oleh penurunan harga cabai merah, angkutan udara, cabai rawit, cabai hijau, dan kacang panjang.

Penurunan ini terjadi akibat melimpahnya pasokan dari Kerinci dan Bungo, serta adanya subsidi PPN tiket pesawat kelas ekonomi dari pemerintah selama momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri.

Ke depan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi bersama kabupaten/kota akan memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi melalui sinergi dengan Satgas Pangan dan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Program tersebut mencakup strategi menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.(*)