JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan mendorong BPJS Kesehatan mengubah pendekatan dalam pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Salah satu fokusnya adalah layanan penyakit jantung yang menyerap pembiayaan cukup besar.

BPJS Kesehatan kini mendorong penerapan Value-Based Health Care (VBHC), yakni pendekatan yang menempatkan hasil kesehatan pasien (health outcomes) dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar untuk menciptakan nilai bagi peserta JKN.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan perubahan pendekatan tersebut diperlukan di tengah peningkatan biaya pelayanan kesehatan.

Data BPJS Kesehatan menunjukkan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun.

Sekitar 87,1 persen dari realisasi pembiayaan tersebut berasal dari pelayanan di rumah sakit.

“Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan, tetapi oleh kemampuan untuk memastikan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia,” kata Pujo, Rabu 16 September 2026.

Penyakit jantung menjadi salah satu layanan yang mendapat perhatian BPJS Kesehatan karena tingginya pemanfaatan layanan sekaligus besarnya biaya yang diperlukan.

Sepanjang 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus, dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.

Besarnya angka tersebut membuat pengendalian penyakit jantung tidak hanya dipandang sebagai persoalan pelayanan di rumah sakit.

BPJS Kesehatan justru mendorong penguatan intervensi sejak tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Menurut Pujo, pengendalian faktor risiko sejak hulu diperlukan karena sebagian kasus penyakit jantung berkaitan dengan faktor risiko yang tidak terkendali.

“Tingginya kebutuhan pelayanan jantung dalam ekosistem JKN perlu diantisipasi sejak dari FKTP dengan mengendalikan faktor risiko,” jelasnya.

Dalam konsep VBHC, FKTP ditempatkan sebagaiekatan tersebut menggeser fokus pelayanan dari sekadar menangani penyakit ketika sudah terjadi menjadi upaya salah satu fondasi untuk mencegah kasus berkembang menjadi kondisi yang membutuhkan pelayanan lebih kompleks.

Upaya tersebut antara lain mencakup pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemeriksaan HbA1C secara berkala, kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan, hingga pemantauan peserta dengan risiko tinggi.

Pendekatan tersebut menggeser fokus pelayanan dari sekadar menangani penyakit ketika sudah terjadi menjadi upaya mengurangi risiko sejak awal.

Sementara di rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang lebih berorientasi pada mutu dan hasil klinis.

Sejumlah pendekatan yang dikembangkan mencakup pengambilan keputusan melalui Heart Team, tata laksana klinis berdasarkan pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), serta staged revascularization.

Perubahan pendekatan juga menyasar cara mengukur kualitas layanan.

BPJS Kesehatan mendorong agar monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung tidak hanya berfokus pada indikator proses, tetapi semakin mengarah pada indikator outcome.

Indikator yang dipantau mencakup waktu tanggap dalam kondisi kritis, keselamatan setelah tindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol, hingga efisiensi sistem rujukan.

“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Pujo.

Implementasi pelayanan jantung berbasis mutu juga menjadi perhatian Rumah Sakit Tingkat II Dustira.

Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi mengatakan rumah sakit berkomitmen meningkatkan kualitas layanan penyakit jantung, termasuk bagi peserta JKN.

Tingginya kebutuhan layanan terlihat dari jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan catheterization laboratory atau cathlab.

“Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlasampaikan Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, yang mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Sili.

Menurut dia, pelayanan kesehatan merupakan proses berkelanjutan sehingga peningkatan kualitas tidak dapat dilakukan hanya sesekali.

Selain kecepatan dan ketepatan, aspek keselamatan, mutu, serta orientasi pada kebutuhan pasien juga menjadi bagian dari pelayanan yang perlu terus diperkuat.

Dukungan terhadap penguatan pelayanan kesehatan juga disampaikan Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, yang mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi.

Menurut Tri, kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada teknologi yang tersedia di fasilitas kesehatan.

Akses masyarakat, kecepatan memperoleh pelayanan, dan kualitas layanan juga menjadi faktor penting.

“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolabor beban pembiayaan penyakit jantung yang mencapai Rp17,35 triliun pada 2025, tantangan JKN bukan hanya bagaimana membasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujarnya.

Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, menilai penyakit jantung perlu mendapat perhatian karena termasuk penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin Program JKN.

Menurut dia, upaya menekan kasus tidak cukup hanya dilakukan ketika peserta sudah membutuhkan perawatan di rumah sakit.

Promosi kesehatan dan pencegahan, termasuk mendorong pola hidup sehat, perlu diperkuat.

“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” kata Timbul.

Ia juga menilai pendekatan berbasis Value-Based Health Care dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi Program JKN dengan menjadikan outcome sebagai salah satu fokus utama.

Dengan beban pembiayaan penyakit jantung yang mencapai Rp17,35 triliun pada 2025, tantangan JKN bukan hanya bagaimana membiayai semakin banyak layanan, tetapi juga bagaimana mendorong sistem agar kasus dapat dicegah, pelayanan lebih tepat, dan hasil kesehatan pasien menjadi ukuran penting keberhasilan layanan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini telah mencapai sekitar 284,3 juta penduduk, atau lebih dari 98,6 persen populasi Indonesia.

Setelah mengejar perluasan kepesertaan, BPJS Kesehatan kini menggeser perhatian pada tantangan berikutnya: memastikan masyarakat benar-benar mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan tingginya cakupan JKN harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan.

Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari banyaknya masyarakat yang terdaftar.

“Tugas kita bukan hanya memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta, tetapi juga menjamin bahwa ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka memperoleh layanan yang bermutu serta perlindungan dari risiko finansial,” ujar Pujo dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2026, Selasa 15 September 2026.

Per 1 September 2026, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.816 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.221 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), serta 7.180 sarana penunjang.

Pertumbuhan jaringan fasilitas kesehatan tersebut menunjukkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan JKN.

Namun, BPJS Kesehatan menilai kuantitas fasilitas dan pelayanan perlu berjalan beriringan dengan kualitas serta hasil kesehatan yang diterima peserta.

Besarnya skala Program JKN juga tercermin dari pembiayaan pelayanan kesehatan.

Sepanjang 2014 hingga 2025, BPJS Kesehatan telah membayarkan lebih dari Rp1.279,8 triliun kepada fasilitas kesehatan untuk pelayanan peserta JKN.

Pujo menilai angka tersebut menunjukkan besarnya sumber daya yang dikelola dalam sistem jaminan kesehatan nasional.

Karena itu, penggunaan sumber daya harus semakin diarahkan pada pelayanan yang benar-benar dibutuhkan peserta dan memberikan hasil kesehatan optimal.

“Transformasi yang perlu kita bangun bersama adalah dari volume menuju value,” katanya.

Konsep yang didorong BPJS Kesehatan adalah value-based care, yakni pendekatan yang tidak sekadar melihat seberapa banyak pelayanan diberikan, tetapi juga mempertimbangkan ketepatan tindakan medis dan hasil kesehatan yang diperoleh pasien.

“Value-based care bukan tentang mengurangi pelayanan, tetapi memastikan peserta memperoleh pelayanan yang tepat, pada waktu yang tepat, sesuai kebutuhan medis, dengan hasil kesehatan yang terbaik,” ujar Pujo.

Untuk mendorong perubahan tersebut, BPJS Kesehatan memberikan Seva Paramahita Award 2026 kepada fasilitas kesehatan yang dinilai memiliki komitmen dan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN.

Pujo berharap fasilitas kesehatan penerima penghargaan tidak hanya menjadi penerima apresiasi, tetapi juga menjadi rujukan bagi fasilitas lain dalam menerapkan praktik pelayanan yang lebih baik.

“Fasilitas kesehatan yang memperoleh penghargaan hari ini diharapkan bisa menjadi role model, menjadi tempat bertukar ilmu, serta ikut menyebarluaskan praktik-praktik baik dalam peningkatan mutu, inovasi, dan akuntabilitas pelayanan JKN,” katanya.

Penguatan mutu juga diarahkan pada pengalaman peserta ketika berhadapan langsung dengan sistem pelayanan.

BPJS Kesehatan memperkenalkan wajah baru Petugas BPJS SATU atau BPJS Siap Membantu, yang ditujukan untuk memperkuat fungsi informasi dan pendampingan bagi peserta saat mengakses layanan kesehatan.

Selain kualitas layanan, BPJS Kesehatan juga memperkuat sisi pembiayaan melalui koordinasi dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT).

Koordinasi tersebut dilakukan melalui skema Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).

Melalui mekanisme tersebut, peserta JKN yang memiliki asuransi kesehatan tambahan dapat memperoleh manfaat kenaikan kelas perawatan dengan pembagian pembiayaan antara BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi tambahan sesuai ketentuan.

Skema tersebut juga mencakup koordinasi kepesertaan, sistem tagihan satu pintu serta pembagian selisih biaya pelayanan.

Menurut Pujo, integrasi tersebut diharapkan membuat ekosistem pembiayaan kesehatan lebih efektif sekaligus memperkuat pengalaman peserta.

“Peluncuran wajah baru BPJS SATU serta penandatanganan kerja sama dengan Asuransi Kesehatan Tambahan menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk semakin memperkuat pengalaman peserta serta membangun koordinasi pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada kualitas,” tuturnya.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, mengatakan perluasan akses JKN harus berjalan seimbang dengan peningkatan mutu dan keberlanjutan program.

Menurutnya, fasilitas kesehatan berada di garis depan karena menjadi titik pertemuan langsung antara peserta dan sistem JKN.

Karena itu, pelayanan dituntut tidak hanya mudah diakses, tetapi juga berkualitas, aman, cepat dan berkeadilan.

Dari sisi tata kelola, Dewan Pengawas juga mendorong penguatan transparansi, akuntabilitas, kepatuhan regulasi, pengelolaan risiko serta perlindungan hak peserta.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, menambahkan bahwa kekuatan sistem jaminan kesehatan sangat bergantung pada kapasitas fasilitas kesehatan.

“Tidak ada sistem jaminan kesehatan yang kuat tanpa didukung fasilitas kesehatan yang kuat,” tegas Maria.

Ia menilai transformasi kesehatan harus berjalan bersama transformasi mutu layanan, termasuk dengan memperkuat sumber daya manusia, sarana dan prasarana, ketersediaan obat serta pemeriksaan penunjang.

Penguatan tersebut menjadi semakin penting di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan pemerintah akan terus memperkuat JKN agar mampu memberikan perlindungan kesehatan yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.

Menurutnya, JKN merupakan bentuk gotong royong nasional yang membutuhkan kontribusi seluruh pihak.

Pemerintah memiliki peran melalui kebijakan, regulasi dan pembiayaan.

Peserta perlu menjaga kepesertaan tetap aktif, sedangkan fasilitas kesehatan bertanggung jawab memberikan pelayanan sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Program JKN adalah gotong royong raksasa bangsa ini yang harus kita jaga bersama,” kata Cak Imin.

Ia menekankan tujuan akhir sistem tersebut bukan sekadar memperbesar angka kepesertaan, melainkan memastikan masyarakat memperoleh perlindungan ketika menghadapi persoalan kesehatan.

“Kita ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang merasa harus takut jatuh miskin karena sakit,” tegasnya.

Dengan cakupan yang telah mendekati seluruh penduduk Indonesia, pekerjaan rumah JKN kini semakin bergeser.

Tantangannya bukan hanya bagaimana memperluas akses, tetapi memastikan setiap rupiah pembiayaan menghasilkan pelayanan yang tepat, aman dan berdampak terhadap kesehatan peserta.

Perubahan orientasi dari volume menuju value pun menjadi salah satu agenda penting BPJS Kesehatan dalam menjaga kualitas sekaligus keberlanjutan Program JKN.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kualitas pelayanan bukan lagi sebatas seberapa cepat urusan selesai di loket.

Kepastian informasi, kemudahan akses, konsistensi pelayanan hingga kemampuan petugas memberikan solusi kini menjadi bagian penting yang ikut menentukan tingkat kepercayaan masyarakat.

Kondisi itu mendorong BPJS Kesehatan memperkuat evaluasi pelayanan melalui Customer eXcellence 126 (CX126).

Program tersebut dirancang untuk mengukur penerapan customer excellence di 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan sekaligus mencari praktik pelayanan terbaik yang bisa diterapkan di cabang lainnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito mengatakan perubahan ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik membuat pengalaman peserta memiliki posisi semakin penting.

Menurutnya, keterbukaan informasi membuat masyarakat semakin mudah membandingkan kualitas pelayanan.

Karena itu, BPJS Kesehatan dituntut tidak hanya menyediakan layanan yang tersedia, tetapi memastikan pengalaman peserta tetap baik di berbagai titik layanan.

“Customer experience adalah pilar utama pembentuk reputasi dan kepercayaan publik,” ujar Pujo, Jumat (4/9).

Ia menegaskan, kebutuhan peserta JKN terus berkembang. Peserta membutuhkan akses yang mudah sekaligus informasi yang jelas dan pelayanan yang konsisten, baik ketika datang langsung ke Kantor Cabang maupun menggunakan kanal digital.

Kanal tersebut antara lain Care Center 165, Mobile JKN, PANDAWA dan berbagai layanan digital BPJS Kesehatan lainnya.

CX126 tidak dirancang hanya untuk menentukan kantor cabang mana yang memiliki nilai penilaian paling tinggi.

BPJS Kesehatan ingin membedah faktor yang membuat sebuah kantor cabang mampu menghadirkan pelayanan unggul.

Penilaian dilakukan melalui delapan pilar, yakni Customer Experience, Operational Performance, Digital Maturity, Governance, Risk Management, Stakeholder Engagement, People Excellence, dan Organizational Culture.

Suara peserta juga masuk dalam penilaian melalui pendekatan Voice of Customer.

Dengan mekanisme tersebut, pengalaman peserta tidak hanya diposisikan sebagai masukan setelah pelayanan selesai, tetapi menjadi bagian dari ukuran kualitas pelayanan itu sendiri.

Pujo mengatakan praktik yang terbukti efektif di satu kantor cabang seharusnya tidak berhenti sebagai prestasi lokal.

“Best practice yang telah teruji harus kita replikasi, sehingga pelayanan terbaik menjadi standar kolektif kita bersama,” katanya.

Artinya, keberhasilan sebuah kantor cabang tidak cukup hanya diapresiasi. Pola kerja, inovasi, teknologi maupun budaya pelayanan yang menjadi faktor keberhasilan perlu dipelajari dan diterapkan di wilayah lain.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat menilai kualitas pelayanan merupakan bentuk paling nyata dari kehadiran Program JKN yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia menyebut sejumlah aspek seperti kemudahan akses, kejelasan informasi, keamanan proses dan kepastian solusi memiliki pengaruh besar terhadap pengalaman peserta.

Stevanus mengingatkan agar CX126 tidak berhenti sebagai ajang penilaian atau pemberian penghargaan. Hasil asesmen harus diterjemahkan menjadi perbaikan yang jelas dan dapat diukur.

“CX126 perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan perbaikan organisasi yang berkelanjutan,” tegas Stevanus.

Ia berharap praktik pelayanan terbaik dapat direplikasi hingga terbentuk standar yang relatif konsisten di seluruh Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan semata-mata berapa banyak cabang yang mendapatkan predikat terbaik.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah peserta JKN di berbagai daerah benar-benar merasakan perubahan kualitas pelayanan.

Stevanus menekankan, peserta di mana pun berada harus mendapatkan pengalaman layanan yang semakin mudah, cepat, setara dan dapat diandalkan.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menambahkan bahwa kualitas pelayanan tidak otomatis ditentukan oleh ukuran sebuah kantor cabang.

Lokasi maupun tingkat kesulitan wilayah juga bukan satu-satunya faktor penentu.

Menurut Akmal, keunggulan pelayanan terbentuk ketika kepemimpinan, proses kerja, teknologi, sumber daya manusia dan budaya pelayanan mampu bergerak dalam arah yang sama.

Dengan pendekatan tersebut, CX126 bukan hanya menjadi instrumen untuk mencari kantor cabang terbaik.

Program ini diarahkan menjadi mekanisme untuk menyebarkan cara kerja yang efektif ke seluruh jaringan pelayanan BPJS Kesehatan.

Tantangannya kemudian bukan hanya menemukan inovasi pelayanan, tetapi memastikan inovasi tersebut dapat diterapkan secara konsisten sehingga peserta JKN memperoleh standar pengalaman yang tidak jauh berbeda, di mana pun mereka mengakses layanan.

Bagi peserta, perubahan itu pada akhirnya akan diuji pada hal yang sederhana: apakah layanan mudah diakses, informasi yang diterima jelas, proses berjalan cepat dan ketika muncul persoalan, ada solusi yang benar-benar diberikan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat. Terbaru, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha meresmikan operasional layanan Cathlab (Catheterization Laboratory) di RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi, Jumat 5 Juni 2026.

Hadirnya fasilitas kesehatan modern tersebut menjadi tonggak penting dalam peningkatan layanan penanganan penyakit jantung dan pembuluh darah di Kota Jambi.

Dengan beroperasinya Cathlab, masyarakat kini dapat memperoleh layanan kateterisasi jantung dan tindakan pemasangan ring jantung tanpa harus dirujuk ke rumah sakit lain.

Dalam sambutannya, Diza menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Jambi berkomitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah dijangkau, cepat, dan berkualitas bagi masyarakat.

Menurutnya, kehadiran Cathlab merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan kesehatan modern sekaligus mendukung program prioritas Kota Jambi Bahagia yang menempatkan sektor kesehatan sebagai salah satu fokus utama pembangunan.

“Hari ini kita meresmikan fasilitas Cathlab yang akan difokuskan untuk pelayanan penyakit jantung, termasuk pemasangan ring dan berbagai tindakan intervensi lainnya. Setelah melihat langsung, seluruh peralatan sudah siap dan sangat representatif untuk melayani masyarakat Kota Jambi,” ujar Diza.

Ia mengatakan selama ini banyak pasien jantung yang harus menjalani rujukan ke rumah sakit lain karena keterbatasan fasilitas.

Dengan hadirnya Cathlab di RSUD Abdul Manap, proses penanganan pasien dapat dilakukan lebih cepat sehingga berpotensi meningkatkan keselamatan pasien.

“Alhamdulillah sekarang masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang lebih dekat. Mudah-mudahan fasilitas ini memberikan manfaat besar dan menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan penyakit jantung,” katanya.

Tak hanya layanan jantung, Diza juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Jambi terus mendorong pengembangan berbagai layanan kesehatan lainnya, termasuk layanan kemoterapi bagi pasien kanker serta hemodialisis (cuci darah) untuk penderita gagal ginjal.

Menurutnya, kebutuhan layanan kesehatan spesialis terus meningkat sehingga penguatan fasilitas dan infrastruktur rumah sakit harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi, dr. Anastosya Yekti Heningnurani, MARS, menjelaskan bahwa rumah sakit yang dipimpinnya mendapat mandat untuk mengembangkan layanan prioritas nasional KJSU yang meliputi Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefrologi.

Ia mengatakan pengadaan Cathlab merupakan bagian dari pengembangan layanan jantung yang telah dipersiapkan sejak beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, seluruh sarana, prasarana, serta tenaga medis pendukung telah disiapkan sehingga layanan tersebut kini siap digunakan masyarakat.

“Peralatan dan ruangan Cathlab sudah dipersiapkan sejak 2023. SDM juga telah menjalani berbagai pelatihan dan seluruh perizinan operasional telah selesai. Hari ini layanan tersebut resmi beroperasi untuk masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, RSUD Abdul Manap juga tengah mempersiapkan pengembangan layanan hemodialisis untuk pasien gagal ginjal serta layanan kanker yang didukung oleh Kementerian Kesehatan melalui program SIHREN.

Pihak rumah sakit memastikan layanan kateterisasi jantung yang tersedia saat ini sudah dapat dimanfaatkan masyarakat dan telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Dengan hadirnya Cathlab, RSUD H. Abdul Manap semakin memperkuat posisinya sebagai rumah sakit rujukan utama tingkat kota sekaligus mendukung upaya Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan layanan kesehatan yang modern, berkualitas, dan mudah diakses masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dan layanan kesehatan.

Wali Kota Jambi Maulana turun langsung mengunjungi kediaman Afriyanto (43), warga RT 28 Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Paal Merah, Rabu (13/5/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Maulana menyerahkan bantuan satu unit kursi roda kepada Afriyanto yang saat ini tengah mengalami sakit stroke dan mengalami keterbatasan mobilitas.

Kedatangan Wali Kota Jambi turut didampingi Kepala Baznas Kota Jambi Muhamad Padli beserta jajaran Pemerintah Kota Jambi.

Bantuan tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Maulana-Diza untuk hadir langsung di tengah masyarakat dan bergerak cepat menangani persoalan warga sebelum berkembang menjadi krisis sosial maupun kesehatan.

“Kami menerima laporan bahwa Pak Afriyanto mengalami stroke sehingga kesulitan beraktivitas. Hari ini kami hadir untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan bantuan kursi roda dan mendoakan beliau segera pulih,” ujar Maulana.

Selain bantuan alat kesehatan, Maulana juga memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan milik Afriyanto akan segera diaktifkan kembali melalui program Kartu Bahagia milik Pemerintah Kota Jambi.

Dari hasil pengecekan, Afriyanto sebelumnya merupakan peserta BPJS kategori penerima upah. Namun kepesertaannya terhenti setelah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Saya sudah perintahkan dinas terkait agar BPJS beliau diaktifkan kembali dalam waktu 1×24 jam karena beliau membutuhkan pengobatan rutin akibat penyakit darah tinggi yang dideritanya,” kata Maulana.

Tak hanya itu, Pemkot Jambi bersama Baznas juga memberikan bantuan paket sembako untuk membantu kebutuhan sehari-hari keluarga.

Wali Kota Jambi turut mengapresiasi peran Ketua RT, lurah, dan camat yang aktif melaporkan kondisi warga di lingkungan masing-masing.

Ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan laporan apabila terdapat warga yang membutuhkan bantuan pemerintah.

“Silakan segera laporkan jika ada warga yang membutuhkan bantuan. Pemerintah akan hadir bersama Baznas dan pihak terkait lainnya karena ini memang bagian dari tugas kami melayani masyarakat,” tegasnya.

Langkah tersebut sekaligus memperlihatkan komitmen Pemkot Jambi dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat, tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur tetapi juga perlindungan sosial dan kesehatan warga.

Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Yunita Indrawati, Camat Paal Merah Abdul Salim, Lurah Bakung Jaya Purwanoto, serta Forum RT se-Kecamatan Paal Merah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Jambi dan Baznas Kota Jambi.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, Elvi Roza, bersama Ketua Baznas Kota Jambi, Muhammad Padli, serta disaksikan langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, pada Selasa (5/5).

Kesepakatan ini berfokus pada pelayanan kesehatan bagi mustahiq atau masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang belum terdaftar dalam program BPJS Kesehatan maupun asuransi lainnya.

Wali Kota Maulana menyebut kerja sama ini sebagai langkah strategis untuk memperluas akses layanan kesehatan gratis di Kota Jambi.

“Ini menjadi momentum penting agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” ujarnya.

Dalam kerja sama tersebut, terdapat sejumlah program prioritas, salah satunya layanan khitan gratis yang dapat diakses kapan saja di seluruh puskesmas tanpa harus menunggu kegiatan sunatan massal.

“Cukup dengan surat pengantar dari RT, biaya akan ditanggung Baznas,” jelas Maulana.

Selain itu, warga tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan tetap bisa mendapatkan layanan di rumah sakit, khususnya untuk kondisi darurat di IGD. Biaya pelayanan tersebut nantinya akan ditanggung oleh Baznas.

Program ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan tidak ada warga yang terhambat mendapatkan layanan kesehatan hanya karena keterbatasan biaya.

Maulana menegaskan, kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah bersama Baznas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Fokusnya adalah membantu warga kurang mampu, baik untuk kebutuhan khitan maupun layanan kegawatdaruratan,” katanya.

Melalui sinergi ini, Pemkot Jambi optimistis dapat mempercepat pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) secara menyeluruh di wilayah Kota Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat sektor kesehatan dengan langkah proaktif ke pemerintah pusat.

Wali Kota Alfin melakukan audiensi langsung dengan Wakil Menteri Kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Selasa (14/4/2026), guna mempercepat peningkatan layanan kesehatan di daerahnya.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi fokus utama.

Mulai dari kebutuhan sarana dan prasarana alat kesehatan untuk rumah sakit dan puskesmas, penambahan kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga pemenuhan tenaga dokter spesialis di fasilitas kesehatan daerah.

Alfin menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat penting untuk memastikan layanan kesehatan di daerah dapat berjalan optimal dan merata.

Ia menilai, peningkatan fasilitas dan tenaga medis menjadi kunci dalam memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

“Kami berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan. Dukungan Kementerian Kesehatan sangat dibutuhkan, terutama dalam pemenuhan fasilitas dan tenaga medis,” ujarnya.

Audiensi ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Direktur RSUD Mayjen H.A. Thalib, perwakilan Bapperida, serta jajaran Prokopim.

Pihak Kementerian Kesehatan menyambut baik langkah cepat Pemerintah Kota Sungai Penuh tersebut.

Bahkan, mereka memberikan apresiasi atas upaya aktif daerah dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Tak hanya itu, Kemenkes juga menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti berbagai usulan yang telah disampaikan dalam audiensi tersebut.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mempercepat realisasi program kesehatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dengan kolaborasi yang semakin solid, Pemerintah Kota Sungai Penuh optimistis pelayanan kesehatan di daerah akan semakin merata, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – BPJS Kesehatan memastikan seluruh peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap dapat mengakses layanan kesehatan maupun layanan administrasi selama periode libur Lebaran 2026.

Berbagai fasilitas dan kemudahan disiapkan agar masyarakat tetap terlindungi, termasuk bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menegaskan bahwa layanan JKN harus tetap bisa dirasakan masyarakat kapan saja dan di mana saja.

Hal ini menjadi penting mengingat tradisi mudik Lebaran membuat jutaan masyarakat melakukan perjalanan ke berbagai daerah di Indonesia.

Menurutnya, momentum mudik tidak boleh menjadi penghalang bagi peserta JKN untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan.

“BPJS Kesehatan memastikan peserta tetap dapat mengakses layanan dengan mudah selama periode mudik Lebaran sehingga perjalanan dapat dilakukan dengan lebih tenang karena perlindungan kesehatan tetap terjamin,” ujar Pujo, Senin (9/3/2026).

Untuk mendukung pelayanan tatap muka, BPJS Kesehatan tetap membuka layanan di kantor cabang pada 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026. Layanan tersebut akan beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 13.30 waktu setempat.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga menghadirkan Posko Mudik BPJS Kesehatan di sejumlah lokasi strategis untuk membantu para pemudik.

Posko tersebut akan beroperasi pada 13–16 Maret 2026 di beberapa titik penting perjalanan mudik, antara lain:

• Pelabuhan Merak, Banten

• Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur

• Rest Area Tol Cipularang KM 88A, Purwakarta

• Rest Area Tol Cipali KM 166A, Majalengka

• Rest Area Tol Ungaran KM 429A, Semarang

• Rest Area Tol Masaran KM 519A, Sragen

• Terminal Purabaya, Sidoarjo

• Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar

Melalui posko tersebut, pemudik dapat memperoleh berbagai layanan seperti informasi Program JKN, konsultasi kesehatan, hingga bantuan layanan bagi peserta yang mengalami kendala selama perjalanan.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menjelaskan bahwa peserta juga dapat memanfaatkan layanan digital untuk mengurus administrasi kepesertaan tanpa harus datang langsung ke kantor.

Berbagai layanan seperti perubahan data peserta, pemindahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), hingga pengecekan status kepesertaan dapat dilakukan melalui Aplikasi Mobile JKN.

Selain itu, peserta juga bisa mengecek status kepesertaan melalui:

• Layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 08118165165

• Care Center 165

Akmal mengimbau masyarakat untuk memastikan status kepesertaan JKN tetap aktif sebelum melakukan perjalanan mudik agar tidak mengalami kendala saat membutuhkan layanan kesehatan.

Di sisi lain, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba, menegaskan bahwa peserta JKN tetap dapat memperoleh layanan kesehatan meskipun berada di luar daerah domisili.

Jika fasilitas kesehatan tempat peserta terdaftar sedang tutup atau peserta berada di luar kota, mereka tetap dapat berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama lain yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Informasi fasilitas kesehatan yang tetap beroperasi selama libur Lebaran dapat diakses melalui aplikasi pencarian fasilitas kesehatan Aplicares.

BPJS Kesehatan juga memastikan layanan bagi peserta dengan penyakit kronis tetap berjalan, termasuk bagi peserta Program Rujuk Balik (PRB). Dengan demikian, pasien tetap bisa mendapatkan obat rutin selama masa libur Lebaran.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga menjamin pelayanan bagi peserta yang mengalami kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kasus kecelakaan ganda, biaya pelayanan kesehatan pertama akan dijamin oleh Jasa Raharja hingga maksimal Rp20 juta. Jika biaya pengobatan melebihi nilai tersebut, selisihnya dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan sesuai ketentuan program JKN.

Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Bambang Wibowo, menyatakan bahwa rumah sakit di seluruh Indonesia telah menyiapkan layanan kesehatan selama libur Lebaran.

Menurutnya, rumah sakit tetap beroperasi selama 24 jam dengan layanan rawat jalan, rawat inap, hingga layanan cuci darah tetap berjalan bagi peserta JKN.

Sementara itu, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia Tulus Abadi menilai bahwa kesiapan layanan kesehatan selama Lebaran sangat penting untuk memastikan peserta tidak mengalami kendala administrasi saat membutuhkan pelayanan.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondisi kesehatan selama perjalanan mudik agar tetap prima.

“Perjalanan mudik sering kali melelahkan. Karena itu masyarakat perlu cukup beristirahat dan menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat selama perjalanan,” ujarnya.

Di sisi lain, Korps Lalu Lintas Polri juga telah melakukan analisis lalu lintas menjelang arus mudik Lebaran 2026 untuk memetakan potensi kecelakaan.

Kepala Seksi Kumpul, Olah, dan Kaji Data Kecelakaan Lalu Lintas Korlantas Polri, Sandhi Wiedyanoe, menyebutkan bahwa faktor human error masih menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas saat mudik.

Karena itu masyarakat diimbau memastikan kondisi tubuh dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan jauh.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Isu mengenai rencana kenaikan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) belakangan ramai diperbincangkan.

Namun pihak BPJS Kesehatan memastikan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan besaran iuran bagi peserta.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa besaran iuran yang berlaku saat ini masih mengacu pada Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang berlaku.

Menurutnya, untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, iuran yang berlaku saat ini adalah Rp150 ribu per orang per bulan untuk kelas I, Rp100 ribu untuk kelas II, dan Rp42 ribu untuk kelas III.

Namun khusus untuk kelas III, pemerintah memberikan bantuan iuran sebesar Rp7 ribu per orang per bulan, sehingga peserta hanya membayar Rp35 ribu.

“Besaran iuran yang berlaku saat ini masih sama dan belum ada perubahan,” ujar Rizzky, Jumat (6/3).

Ia menjelaskan bahwa sebagai program asuransi sosial yang mengusung prinsip gotong royong, sumber utama pembiayaan Program JKN berasal dari iuran para pesertanya.

Dalam sistem tersebut, peserta yang sehat membantu menanggung biaya pengobatan peserta yang sedang sakit.

Keberlanjutan program ini, lanjutnya, sangat bergantung pada keseimbangan antara iuran yang masuk dengan biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayarkan kepada fasilitas kesehatan.

Rizzky memberikan contoh bahwa biaya operasi pemasangan ring jantung bagi satu pasien peserta JKN dapat mencapai Rp150 juta.

Jika seseorang hanya menabung Rp35 ribu setiap bulan seperti iuran kelas III, maka dibutuhkan waktu sekitar 357 tahun untuk mengumpulkan dana sebesar itu.

Namun melalui sistem gotong royong JKN, biaya tersebut dapat ditanggung dari iuran ribuan peserta lainnya yang sedang dalam kondisi sehat.

“Biaya operasi tersebut bisa ditanggung dari iuran sekitar 4.285 peserta JKN kelas III lainnya yang sehat,” jelasnya.

Selain untuk membiayai pelayanan kesehatan peserta yang sakit, iuran JKN juga digunakan untuk berbagai program promotif dan preventif agar masyarakat tetap sehat.

Program tersebut dijalankan dengan melibatkan berbagai mitra fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia.

Rizzky juga mengajak seluruh peserta JKN untuk turut berperan menjaga keberlangsungan program ini melalui langkah sederhana, seperti disiplin membayar iuran serta meningkatkan literasi kesehatan.

BPJS Kesehatan juga terus memperluas edukasi kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, termasuk media sosial resmi hingga siaran langsung di platform TikTok.

“Sekarang BPJS Kesehatan juga hadir melalui live TikTok agar masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan Duta BPJS Kesehatan. Kami berharap masyarakat ikut menjaga keberlanjutan Program JKN agar manfaatnya dapat dirasakan hingga masa mendatang,” pungkasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepedulian nyata Pemerintah Kota Jambi ditunjukkan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha kepada Abrina Plesiah, balita berusia 4 tahun yang tengah berjuang melawan penyakit leukemia.

Balita yang akrab disapa Cia ini saat ini dirawat intensif di Ruang ICU RSUD Raden Mattaher Jambi.

Menanggapi kondisi tersebut, Wawako Diza melakukan kunjungan langsung pada Kamis siang (5/3/2026) untuk memastikan penanganan medis yang diterima Cia berjalan optimal.

Dalam kunjungan ini, Wawako Diza didampingi Kepala Dinas Kesehatan Dr.dr. Elvi Roza, M.Kes, Kepala Dinas Sosial Yunita Indrawati, serta Camat Telanai Widdy Frima, Sos, MM.

“Ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Kota Jambi terhadap warganya, khususnya yang menghadapi penyakit serius. Saat ini Cia masih bisa tersenyum dan berkomunikasi meski terlihat lemas,” ungkap Wawako Diza.

Wawako juga memastikan bahwa pihak keluarga akan mendapatkan pendampingan intens, termasuk kemungkinan rujukan ke Jakarta atau kota lain jika diperlukan.

Semua bantuan akan difasilitasi melalui Program Jambi Bugar, mulai dari pemberangkatan hingga kebutuhan keluarga selama proses pengobatan.

Orang tua Cia, Fernades Sihombing dan Sri Juwita, mengaku sangat terharu dengan perhatian yang diberikan pemerintah.

“Kami merasa diperhatikan. Bapak Wakil Wali Kota bahkan menindaklanjuti kemungkinan anak kami dirujuk berobat ke Jakarta atau Palembang,” ujar Fernades.

Pemkot Jambi mengimbau masyarakat yang menghadapi keterbatasan biaya kesehatan agar segera melapor ke Dinas terkait, Camat, Lurah, atau Ketua RT.

Program prioritas Kartu Bahagia telah memfasilitasi akses kesehatan gratis bagi seluruh warga kurang mampu melalui BPJS Kesehatan.

Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Jambi dalam melayani warganya dan memastikan setiap anak mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan yang layak.(*)