MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat alokasi sekitar Rp90 miliar melalui program Instruksi Presiden (IJD) 2026.

Nilai tersebut disebut menjadi porsi terbesar untuk satu daerah di Provinsi Jambi.

Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto mengatakan, dari total alokasi IJD Provinsi Jambi sekitar Rp381 miliar tahun ini, Tanjung Jabung Timur memperoleh sekitar Rp90 miliar.

Salah satu pertimbangannya adalah kondisi geografis wilayah yang banyak berada di kawasan gambut.

Besarnya alokasi tersebut menjadi penting karena kebutuhan infrastruktur jalan di Tanjung Jabung Timur masih cukup besar.

Dalam kunjungannya ke daerah tersebut, Edi menyebut berdasarkan laporan Bupati Dillah Hikmah Sari, tingkat kemantapan jalan di Tanjab Timur baru sekitar 16 persen.

“Bu Bupati menyampaikan jalan mantap Tanjung Jabung Timur hanya 16 persen. Tentu ini menjadi tugas kami sebagai anggota DPR RI untuk berpikir keras mencari solusi perbaikan infrastruktur,” ujar Edi.

Program IJD tersebut mencakup sejumlah seksi jalan di Tanjung Jabung Timur.

Rencana pembangunan meliputi ruas Desa Simpang/Berbak–Simpang Jembatan Muara Sabak serta Jalan Simpang 4 Kantor Camat–Batas Kecamatan Nipah Panjang.

Dari rencana empat seksi pembangunan, tiga seksi disebut akan dikerjakan pada 2026.

Sebelumnya, Edi juga menyebut pekerjaan fisik ditargetkan mulai Oktober 2026 setelah tahapan desain dan tender berjalan pada September.

Besarnya anggaran tidak otomatis membuat pekerjaan menjadi sederhana.

Karakter tanah Tanjung Jabung Timur yang didominasi gambut menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan jalan. Karena itu, Edi meminta kualitas konstruksi menjadi perhatian sejak awal.

Menurutnya, proyek tidak boleh hanya mengejar penyelesaian pekerjaan atau penyerapan anggaran.

Jalan yang dibangun diharapkan memiliki umur layanan panjang sehingga pemerintah tidak harus berulang kali mengeluarkan anggaran untuk ruas yang sama.

Ia juga meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi memperhatikan kualitas pembangunan jalan yang dibiayai melalui IJD tersebut.

Harapannya, jalan yang dibangun dapat bertahan dalam jangka panjang sehingga anggaran pembangunan berikutnya bisa diarahkan untuk membuka akses maupun memperbaiki ruas lain yang masih membutuhkan penanganan.

Masuknya dana IJD menjadi semakin strategis di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Edi mengatakan kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu lebih aktif mengawal usulan pembangunan melalui program pemerintah pusat.

Untuk IJD sendiri, secara nasional tersedia anggaran sekitar Rp11 triliun yang harus dialokasikan ke berbagai daerah.

Edi menyebut koordinasi antara pemerintah daerah, Komisi V DPR RI, Kementerian PU dan BPJN menjadi bagian dari proses pengawalan usulan tersebut.

Dalam konteks Tanjung Jabung Timur, Edi juga mengapresiasi Bupati Dillah Hikmah Sari yang dinilainya aktif menyampaikan kebutuhan pembangunan daerah kepada pemerintah pusat.

Dukungan pemerintah pusat ke Tanjung Jabung Timur tidak hanya melalui IJD.

Bupati Dillah Hikmah Sari menyebut hampir Rp100 miliar dana APBN masuk ke Tanjung Jabung Timur melalui berbagai program pembangunan tahun ini.

Selain IJD, program tersebut antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK), penanganan kawasan permukiman kumuh, Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), serta bedah rumah.

Dillah menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan Edi Purwanto dalam mengawal berbagai program tersebut.

Bagi Tanjung Jabung Timur, alokasi Rp90 miliar untuk jalan menjadi lebih dari sekadar angka dalam dokumen anggaran.

Keberhasilan program pada akhirnya akan terlihat dari kualitas ruas yang dibangun, daya tahan infrastruktur di tengah karakter tanah gambut, serta dampaknya terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi hasil ekonomi daerah.

Jika pembangunan berjalan sesuai target, pekerjaan fisik jalan IJD tersebut mulai memasuki tahap pelaksanaan pada Oktober 2026.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi memaparkan perkembangan terbaru proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Jambi–Rengat Fase I (Simpang Ness–Merlung) yang ditargetkan mulai dibangun pada 2027.

Ruas tol sepanjang 67,45 kilometer itu akan melintasi tiga kabupaten di Provinsi Jambi dan saat ini memasuki tahap percepatan pengadaan lahan.

Plt Kepala BPJN Jambi Robert Eduard Sihotang mengatakan, ruas Tol Jambi–Rengat Fase I akan membentang dari Simpang Ness hingga Merlung. Proyek tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera di wilayah Jambi.

Menurut Robert, jalan tol ini akan dilengkapi dua simpang susun, yakni Simpang Susun Cinto Kenang dan Simpang Susun Merlung, serta dibangun melalui empat paket pekerjaan, yaitu Paket 1A, 1B, 2A, dan 2B.

“Salah satu paket pekerjaan akan difokuskan pada pembangunan Jembatan Batanghari yang menjadi struktur utama pada ruas tol ini,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan JTTS Ruas Jambi–Rengat Fase I di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat 24 Juli 2026.

Ia menjelaskan, ruas tol tersebut akan melintasi Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat.

Hingga saat ini, proses pengadaan lahan telah mencapai sekitar 9 persen, mencakup sembilan desa, yakni enam desa di Kabupaten Muaro Jambi, dua desa di Kabupaten Batanghari, dan satu desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BPJN Jambi menargetkan proses pengadaan tanah dapat diselesaikan dalam waktu sekitar sembilan bulan setelah seluruh dokumen administrasi dan perizinan terpenuhi.

Selain pembangunan fisik, BPJN juga memastikan proyek ini memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

Berbagai langkah mitigasi telah disiapkan, mulai dari pengendalian debu dan kebisingan, perlindungan habitat, keselamatan kerja, hingga penyediaan akses masyarakat melalui pembangunan underpass maupun overpass pada titik-titik yang dibutuhkan.

Tak hanya itu, pemerintah bersama mitra pendanaan juga menyiapkan program pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat terdampak serta membuka mekanisme penyampaian keluhan dan konsultasi secara berkala bersama pemerintah desa dan warga.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris meminta seluruh proses persiapan dilakukan secara matang agar pembangunan dapat dimulai sesuai target pada 2027.

Menurutnya, pengalaman pembangunan Tol Jambi–Palembang menjadi pelajaran penting, terutama dalam proses pendataan lahan dan koordinasi lintas instansi.

“Kita belajar dari pengalaman pembangunan Jalan Tol Jambi–Palembang. Persiapan harus dilakukan sejak dini, terutama pendataan lahan, agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2027 dapat berjalan sesuai rencana,” kata Al Haris.

Ia juga meminta pemerintah kabupaten yang wilayahnya dilintasi jalan tol segera menyelesaikan pemetaan desa terdampak, jumlah bidang tanah, luas lahan, serta data masyarakat sebagai dasar percepatan pengadaan tanah.

Al Haris menegaskan, masyarakat yang lahannya terdampak akan memperoleh kompensasi sesuai hasil penilaian independen sehingga proses pembangunan dapat berjalan adil dan transparan.

Melalui koordinasi yang terus diperkuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJN, BPN, serta mitra pendanaan internasional, proyek Tol Jambi–Rengat Fase I diharapkan dapat berjalan tepat waktu dan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi serta konektivitas di Provinsi Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dua ruas jalan tol di Provinsi Jambi resmi masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah, memperkuat posisi Jambi dalam jaringan Trans Sumatera.

Dua proyek tol tersebut adalah Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi dan Jalan Tol Jambi – Rengat, yang menjadi bagian prioritas pembangunan infrastruktur nasional.

Penetapan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, perubahan kedelapan atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021 tentang PSN, yang ditandatangani Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 September 2025.

Regulasi tersebut menekankan bahwa proyek PSN harus diselesaikan tepat waktu, dan jika tidak, penanggung jawab wajib melaporkan perkembangan serta mengajukan revisi rencana penyelesaian.

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi, Dr. Ir. Dedy Hariadi, S.T., M.T., menjelaskan bahwa, pembangunan Jalan Tol Jambi–Rengat akan dimulai pada segmen Pijoan – Cinto Kenang, Kabupaten Muaro Jambi, dengan panjang sekitar 18 kilometer.

Pengerjaan direncanakan dimulai akhir 2026 atau awal 2027.

Sementara Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi merupakan jalur penghubung strategis antara Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, bagian dari koridor Trans Sumatera yang vital untuk mobilitas dan distribusi logistik.

Dedy menekankan, masuknya kedua ruas tol ini ke PSN memberikan kepastian pendanaan, percepatan perizinan, serta pengawalan lintas kementerian.

Sehingga proyek dapat berjalan efektif dan selesai tepat waktu.

Secara nasional, terdapat 50 ruas jalan tol PSN yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Bali.

Pemerintah menilai proyek tol strategis sebagai salah satu langkah utama dalam memperkuat infrastruktur, konektivitas, dan pertumbuhan ekonomi regional, khususnya di Sumatera Tengah.

Dengan status PSN, kedua proyek tol di Jambi diharapkan mampu mempercepat konektivitas antarwilayah, mendukung arus logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan regional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi menempatkan peningkatan kapasitas ruas Bangko–Kerinci dan Kerinci–Tapan sebagai salah satu prioritas utama penanganan jalan nasional.

Upaya tersebut dilakukan melalui pelebaran bahu jalan guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Provinsi Jambi.

Kepala BPJN Jambi, Dedy Hariadi, menyampaikan bahwa ruas Bangko–Kerinci merupakan jalur strategis dengan tingkat mobilitas tinggi, sehingga perlu mendapat perhatian khusus agar arus lalu lintas lebih aman dan lancar.

“Pelebaran bahu jalan ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan serta mendukung kelancaran transportasi, khususnya pada ruas yang menjadi penghubung antarwilayah,” ujarnya.

Untuk mendukung berbagai program tersebut, BPJN Jambi pada Tahun Anggaran 2026 akan mengelola anggaran sebesar Rp400 miliar.

Anggaran ini dialokasikan untuk peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan nasional dan jembatan di Provinsi Jambi, termasuk perbaikan jalan rusak, rehabilitasi jembatan, serta pekerjaan penunjang lainnya.

Dedy menjelaskan, pengelolaan anggaran tersebut merupakan bagian dari program strategis Kementerian Pekerjaan Umum dalam menjaga kemantapan jalan nasional sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah.

“Anggaran Rp400 miliar difokuskan untuk penanganan ruas-ruas prioritas, mulai dari peningkatan struktur perkerasan jalan, rehabilitasi jembatan, hingga pemeliharaan rutin dan berkala,” jelasnya.

Selain pekerjaan pada badan jalan dan jembatan, BPJN Jambi juga mengalokasikan anggaran untuk perbaikan drainase, bahu jalan, serta fasilitas keselamatan jalan.

Langkah ini dilakukan guna meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan pengguna jalan.

Dalam pelaksanaannya, BPJN Jambi akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta instansi terkait lainnya.

Terutama dalam pengaturan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

BPJN Jambi menegaskan seluruh kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pada tahun 2026 akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pengawasan berjenjang untuk memastikan mutu pekerjaan sesuai standar teknis.

Dengan berbagai upaya tersebut, BPJN Jambi berkomitmen menghadirkan infrastruktur jalan nasional yang andal, aman, dan berkelanjutan.

Tak lain, guna menunjang mobilitas masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya pada momentum libur besar seperti Natal dan Tahun Baru.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi akan mengelola anggaran sebesar Rp400 miliar pada Tahun Anggaran 2026.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk peningkatan kualitas dan pemeliharaan infrastruktur jalan nasional di Provinsi Jambi, meliputi perbaikan jalan, rehabilitasi dan pembangunan jembatan, serta berbagai pekerjaan penunjang lainnya.

Kepala BPJN Jambi, Dedy Hariadi, menjelaskan bahwa pengelolaan anggaran ini merupakan bagian dari program strategis Kementerian Pekerjaan Umum dalam menjaga kemantapan jalan nasional sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Infrastruktur yang andal dinilai menjadi kunci utama kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa.

“Anggaran Rp400 miliar ini difokuskan untuk penanganan ruas jalan nasional prioritas, mulai dari perbaikan jalan rusak, peningkatan struktur perkerasan, hingga rehabilitasi jembatan yang memerlukan penanganan khusus,” ujar Dedy.

Selain pekerjaan utama pada badan jalan dan jembatan, BPJN Jambi juga mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan rutin dan berkala.

Seperti perbaikan drainase, bahu jalan, serta fasilitas keselamatan jalan.

Upaya ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas sekaligus meningkatkan kenyamanan pengguna jalan.

Dalam pelaksanaannya, BPJN Jambi akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta instansi terkait lainnya.

Khususnya dalam pengaturan lalu lintas selama masa pekerjaan berlangsung, agar aktivitas perbaikan tidak mengganggu arus transportasi masyarakat.

BPJN Jambi menegaskan bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pada tahun 2026 akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengawasan dilakukan secara berjenjang guna memastikan mutu pekerjaan memenuhi standar teknis yang ditetapkan.

Dengan dukungan anggaran tersebut, BPJN Jambi berharap kondisi jalan nasional dan jembatan di Provinsi Jambi semakin mantap dan andal.

Infrastruktur yang baik diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperlancar arus logistik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Sebanyak 11 posko Nataru telah disiagakan di berbagai wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, lengkap dengan alat berat dan petugas lapangan.

Kepala BPJN Jambi, Dr. Dedy Hariadi, S.T., M.T., mengatakan posko tersebut sudah aktif sejak 10 Desember dan akan beroperasi hingga 4 Januari 2026.

“Di 11 titik tersebut seluruh manajerial ruas kita tempatkan di posko-posko itu dan alat berat juga kita standby-kan di setiap titik. Jadi, jika sewaktu-waktu terjadi bencana, penanganannya bisa langsung dilakukan,” jelas Dedy.

Posko Nataru BPJN Jambi tersebar di wilayah Sebapo, Batang Hari, Kerinci, Merangin, Bungo, Tebo, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur.

Beberapa wilayah seperti Kerinci dan Bangko Merangin menjadi perhatian khusus karena berada di kawasan pegunungan yang rawan longsor.

BPJN Jambi mencatat terdapat 95 titik rawan longsor, 10 titik rawan banjir, dan 2 titik rawan banjir rob yang perlu diantisipasi selama musim hujan.

“Ada sekitar 107 titik rawan yang kita antisipasi. Titik rawan terbanyak berada di Kerinci dan Bangko Merangin karena kawasan pegunungan. Alat berat DRU sudah standby di lokasi tersebut,” tambah Dedy.

Selain itu, posko Nataru juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung bagi pemudik, mulai dari ruang tunggu, tempat istirahat, fasilitas pijat, hingga toilet mobil.

Melalui penyiagaan ini, BPJN Jambi berharap arus lalu lintas selama libur Nataru di Provinsi Jambi berjalan aman, dan keberadaan posko tidak hanya menjadi pusat informasi.

Tetapi juga tempat singgah bagi pengendara yang membutuhkan bantuan di perjalanan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Jambi terus melakukan perbaikan di sejumlah ruas jalan nasional menjelang arus libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Sejak 10 Desember 2025, petugas lapangan aktif menambal lubang di berbagai titik jalan yang rusak.

Kepala BPJN Jambi, Dr. Dedy Hariadi, S.T., M.T., mengatakan jumlah lubang yang telah ditangani mencapai ratusan titik, dan perbaikan akan terus berlanjut hingga 24 Desember mendatang.

“Setiap ada lubang langsung ditutup oleh PPK dan manajer ruas. Kalau masih terlihat jalan di potong-potong, itu sedang dalam proses penanganan,” jelas Dedy.

Dedy menambahkan, kerusakan jalan di Jambi cukup tinggi, terutama akibat kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) dan curah hujan yang meningkat.

“ODOL di Jambi memang sangat banyak di jalan nasional, itu mempercepat kerusakan jalan, apalagi dengan kondisi hujan saat ini,” ujarnya.

Selain perbaikan lubang, BPJN Jambi juga tengah mempersiapkan rencana pembangunan jalan baru, salah satunya jalur dua Mendalo di Kabupaten Muaro Jambi.

Saat ini, proyek tersebut masih dalam tahap usulan.

“Tahun depan baru kita siapkan readiness criteria mulai dari desain hingga pembebasan lahan oleh pemerintah daerah,” tambah Dedy.

Sementara itu, progres Instruksi Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini, progres fisik IJD sudah mencapai sekitar 82 persen.

Bahkan salah satu pekerjaan di Batang Hari sudah mencapai 96 persen dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat.

“Strukturnya sudah selesai, tinggal pekerjaan minor saja,” kata Dedy.

BPJN Jambi juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan kerusakan jalan, agar bisa segera ditangani petugas lapangan dan mendukung keselamatan pengguna jalan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang Operasi Lilin 2025 dan pengamanan malam Tahun Baru 2026, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jambi melakukan survei dan pengecekan intensif di sepanjang Jalan Lintas Batanghari–Sarolangun hingga wilayah Singkut, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan ini melibatkan Subdit Kamsel Ditlantas Polda Jambi, personel Sat Lantas Polres Batanghari dan Polres Sarolangun, serta perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Jambi.

Tujuannya adalah memetakan dan menindak potensi gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas), khususnya saat libur Natal dan Tahun Baru.

Dirlantas Polda Jambi Kombes Pol Adi Benny Cahyono melalui Kasubdit Kamsel, Kompol Dr Novrizal, menegaskan, kegiatan ini memastikan Operasi Lilin 2025 berjalan lancar dan memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mudik atau berlibur.

Koordinasi juga dilakukan dengan BPJN agar jalan nasional tetap aman dilalui.

“Dengan perbaikan yang dilakukan, kami berharap tidak terjadi kecelakaan atau kemacetan selama arus liburan,” ujar Kompol Dr Novrizal.

Secara umum, kondisi jalan di wilayah Batanghari dan Sarolangun dinilai cukup baik dan layak dilalui. Meski demikian, tim menemukan beberapa lubang jalan.

BPJN tengah melakukan perbaikan patching secara bertahap dengan target selesai pada 20 Desember 2025.

Langkah ini menunjukkan kesiapan aparat kepolisian dan instansi terkait dalam menjamin keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

Sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan pada musim liburan akhir tahun.(*)