MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tebo mulai menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Tebo, Suwarto, membenarkan bahwa skema WFH sudah mulai diberlakukan secara bertahap di beberapa OPD.

“Mulai hari ini WFH sudah diterapkan di sejumlah OPD. Namun untuk pejabat struktural seperti kepala dinas, kepala badan, kepala bidang, sekretaris, serta tenaga pendidik tetap bekerja dari kantor seperti biasa,” ujar Suwarto.

Ia menjelaskan, penerapan WFH dilakukan secara selektif dan bergiliran agar pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa mengganggu aktivitas pemerintahan.

ASN yang mendapatkan jadwal WFH tetap diwajibkan menjalankan tugas dari rumah sesuai ketentuan masing-masing OPD.

Suwarto juga menegaskan pentingnya kedisiplinan selama menjalankan WFH. Seluruh pegawai diminta tetap siaga dan memastikan alat komunikasi aktif selama jam kerja.

“Jika tidak merespons saat dihubungi, akan ada sanksi mulai dari teguran lisan hingga tertulis sesuai pelanggaran,” tegasnya.

Sementara itu, untuk sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung normal dan tidak terdampak kebijakan WFH tersebut.

Di sisi lain, kebijakan berbeda diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tebo yang tetap menjalankan sistem work from office (WFO) penuh.

Kepala BPBD Tebo, Joko Ardiawan, menyebutkan bahwa seluruh personel tetap siaga di kantor mengingat tugas kebencanaan bersifat darurat dan membutuhkan respons cepat.

“BPBD tetap WFO penuh. Seluruh personel standby karena kami harus siap menghadapi kondisi darurat kapan saja,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini BPBD Tebo juga tengah mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat pada periode April hingga Agustus 2026.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo memperketat pemantauan terhadap sungai Batanghari dan Batang Tebo menyusul tingginya curah hujan di wilayah hulu kedua sungai tersebut.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tebo, Joko Ardiawan, Sp, mengatakan pihaknya melakukan pemantauan intensif baik langsung di lapangan maupun melalui satelit.

“Berdasarkan pantauan, curah hujan di hulu kedua sungai masih tinggi. Oleh karena itu, kami menghimbau masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai untuk siaga menghadapi banjir kiriman,” ujar Joko saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (1/12/2025).

Joko menjelaskan bahwa himbauan ini juga didukung langkah-langkah antisipatif dari Pemkab Tebo.

Bupati Tebo telah mengirimkan surat kepada seluruh kepala OPD, camat, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Tebo untuk meningkatkan kewaspadaan serta koordinasi dalam menghadapi potensi bencana hidro-meteorologi.

“Seluruh aparatur pemerintah, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, termasuk relawan, diminta siaga dan memperkuat koordinasi dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana,” tambah Joko.

Selain itu, masyarakat juga diminta aktif melakukan gotong royong membersihkan parit dan saluran air di lingkungan masing-masing untuk mencegah genangan dan penyumbatan.

Joko juga mengingatkan warga agar tetap waspada terhadap curah hujan ekstrem, potensi tanah longsor, angin puting beliung, serta menjaga kesehatan di tengah perubahan cuaca yang cepat.

“Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk meminimalkan risiko bencana dan menjaga keselamatan,” pungkas Joko.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tebo memastikan akan menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Tebo bersama masyarakat Desa Pagar Puding, pelaksana proyek, serta Dinas PUPR.

RDP tersebut membahas laporan masyarakat terkait proyek pembangunan turap penahan tebing Sungai Batanghari yang belum rampung, meski dibiayai dari dana hibah BNPB Pusat senilai Rp20,4 miliar.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Tebo, Joko Ardiawan, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti hasil rekomendasi DPRD sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Berdasarkan berita acara RDP akan kita tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku,” ujar Joko.

Joko berharap pembangunan turap di Desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu, dapat selesai tepat waktu dan berfungsi optimal sebagai pengaman pinggiran Sungai Batanghari.

Sementara itu, Anjil Fitri, Konsultan Pengawas dari Supervisi Engineering PT Dinar Rianda, menjelaskan bahwa keterlambatan pekerjaan disebabkan faktor cuaca buruk dan meningkatnya debit air Sungai Batanghari.

“Strategi kami sekarang fokus menyelesaikan bagian bawah dan menutup lining beton terlebih dahulu,” kata Anjil.

Ia menambahkan, progres pembangunan turap saat ini telah mencapai sekitar 82,97 persen, dan pihaknya menargetkan penyelesaian dalam waktu dekat.

Masyarakat Desa Pagar Puding pun berharap pekerjaan turap segera rampung agar dapat melindungi wilayah mereka dari ancaman erosi dan banjir di sekitar Sungai Batanghari.(*)