MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Tebo belum berakhir.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo memperpanjang status siaga darurat karhutla hingga akhir Agustus 2026 menyusul kondisi kemarau yang masih berlangsung.

Keputusan tersebut diambil setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan Kabupaten Tebo masih berada pada periode puncak musim kemarau sepanjang Agustus.

Kepala BPBD Tebo Joko Adriawan mengatakan perpanjangan status siaga dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi kebakaran yang masih tinggi.

“Perpanjangan hanya sampai akhir bulan Agustus,” ujar Joko Adriawan, Senin (10/8/2026).

Status siaga sebelumnya telah diberlakukan Pemkab Tebo selama tiga bulan, yakni Mei, Juni, dan Juli 2026.

Namun, kondisi cuaca yang masih kering membuat pemerintah daerah memutuskan untuk memperpanjang masa kesiapsiagaan.

Data BPBD Tebo menunjukkan ancaman karhutla selama periode tersebut bukan sekadar potensi.

Sebanyak 121 titik panas atau hotspot terpantau di wilayah Kabupaten Tebo, dengan luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 30 hektare.

Angka tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah tidak menurunkan tingkat kewaspadaan meski periode siaga sebelumnya telah berakhir.

Dengan status siaga kembali diperpanjang, BPBD Tebo meningkatkan koordinasi dengan sejumlah unsur terkait, termasuk TNI, Polri dan masyarakat peduli api (MPA).

Patroli di kawasan yang dinilai rawan karhutla juga terus dilakukan.

Langkah tersebut ditujukan untuk mendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin sekaligus mencegah api meluas apabila ditemukan titik kebakaran.

Kondisi kemarau juga membuat pencegahan di tingkat masyarakat menjadi perhatian.

BPBD mengingatkan warga agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.

Pembukaan lahan menggunakan api dinilai berisiko tinggi di tengah kondisi vegetasi yang relatif kering. Api yang semula kecil dapat dengan cepat meluas dan sulit dikendalikan apabila didukung cuaca panas serta kondisi lahan kering.

Pemkab Tebo juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

Perpanjangan status siaga hingga akhir Agustus diharapkan dapat memperkuat kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi potensi karhutla selama puncak musim kemarau.

Pemerintah daerah menilai pencegahan tetap menjadi langkah utama karena dampak karhutla tidak hanya menyangkut kerusakan lahan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan, aktivitas masyarakat dan lingkungan.

Dengan masih berlangsungnya puncak kemarau, kewaspadaan terhadap karhutla di Kabupaten Tebo dipastikan belum akan diturunkan hingga kondisi cuaca kembali lebih aman.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tebo mulai menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Tebo, Suwarto, membenarkan bahwa skema WFH sudah mulai diberlakukan secara bertahap di beberapa OPD.

“Mulai hari ini WFH sudah diterapkan di sejumlah OPD. Namun untuk pejabat struktural seperti kepala dinas, kepala badan, kepala bidang, sekretaris, serta tenaga pendidik tetap bekerja dari kantor seperti biasa,” ujar Suwarto.

Ia menjelaskan, penerapan WFH dilakukan secara selektif dan bergiliran agar pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa mengganggu aktivitas pemerintahan.

ASN yang mendapatkan jadwal WFH tetap diwajibkan menjalankan tugas dari rumah sesuai ketentuan masing-masing OPD.

Suwarto juga menegaskan pentingnya kedisiplinan selama menjalankan WFH. Seluruh pegawai diminta tetap siaga dan memastikan alat komunikasi aktif selama jam kerja.

“Jika tidak merespons saat dihubungi, akan ada sanksi mulai dari teguran lisan hingga tertulis sesuai pelanggaran,” tegasnya.

Sementara itu, untuk sektor pendidikan, kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung normal dan tidak terdampak kebijakan WFH tersebut.

Di sisi lain, kebijakan berbeda diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tebo yang tetap menjalankan sistem work from office (WFO) penuh.

Kepala BPBD Tebo, Joko Ardiawan, menyebutkan bahwa seluruh personel tetap siaga di kantor mengingat tugas kebencanaan bersifat darurat dan membutuhkan respons cepat.

“BPBD tetap WFO penuh. Seluruh personel standby karena kami harus siap menghadapi kondisi darurat kapan saja,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini BPBD Tebo juga tengah mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat pada periode April hingga Agustus 2026.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo memperketat pemantauan terhadap sungai Batanghari dan Batang Tebo menyusul tingginya curah hujan di wilayah hulu kedua sungai tersebut.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tebo, Joko Ardiawan, Sp, mengatakan pihaknya melakukan pemantauan intensif baik langsung di lapangan maupun melalui satelit.

“Berdasarkan pantauan, curah hujan di hulu kedua sungai masih tinggi. Oleh karena itu, kami menghimbau masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai untuk siaga menghadapi banjir kiriman,” ujar Joko saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (1/12/2025).

Joko menjelaskan bahwa himbauan ini juga didukung langkah-langkah antisipatif dari Pemkab Tebo.

Bupati Tebo telah mengirimkan surat kepada seluruh kepala OPD, camat, kepala desa, dan lurah se-Kabupaten Tebo untuk meningkatkan kewaspadaan serta koordinasi dalam menghadapi potensi bencana hidro-meteorologi.

“Seluruh aparatur pemerintah, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, termasuk relawan, diminta siaga dan memperkuat koordinasi dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana,” tambah Joko.

Selain itu, masyarakat juga diminta aktif melakukan gotong royong membersihkan parit dan saluran air di lingkungan masing-masing untuk mencegah genangan dan penyumbatan.

Joko juga mengingatkan warga agar tetap waspada terhadap curah hujan ekstrem, potensi tanah longsor, angin puting beliung, serta menjaga kesehatan di tengah perubahan cuaca yang cepat.

“Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk meminimalkan risiko bencana dan menjaga keselamatan,” pungkas Joko.(*)

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tebo memastikan akan menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD Tebo bersama masyarakat Desa Pagar Puding, pelaksana proyek, serta Dinas PUPR.

RDP tersebut membahas laporan masyarakat terkait proyek pembangunan turap penahan tebing Sungai Batanghari yang belum rampung, meski dibiayai dari dana hibah BNPB Pusat senilai Rp20,4 miliar.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Tebo, Joko Ardiawan, menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti hasil rekomendasi DPRD sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Berdasarkan berita acara RDP akan kita tindak lanjuti sesuai aturan yang berlaku,” ujar Joko.

Joko berharap pembangunan turap di Desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu, dapat selesai tepat waktu dan berfungsi optimal sebagai pengaman pinggiran Sungai Batanghari.

Sementara itu, Anjil Fitri, Konsultan Pengawas dari Supervisi Engineering PT Dinar Rianda, menjelaskan bahwa keterlambatan pekerjaan disebabkan faktor cuaca buruk dan meningkatnya debit air Sungai Batanghari.

“Strategi kami sekarang fokus menyelesaikan bagian bawah dan menutup lining beton terlebih dahulu,” kata Anjil.

Ia menambahkan, progres pembangunan turap saat ini telah mencapai sekitar 82,97 persen, dan pihaknya menargetkan penyelesaian dalam waktu dekat.

Masyarakat Desa Pagar Puding pun berharap pekerjaan turap segera rampung agar dapat melindungi wilayah mereka dari ancaman erosi dan banjir di sekitar Sungai Batanghari.(*)