JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran yang menghanguskan dan merusak sejumlah rumah warga di RT 06, Kelurahan Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Jambi.

Selain menyalurkan bantuan kepada korban, pemerintah mulai mengevaluasi persoalan waktu respons dan akses layanan pemadam kebakaran di kawasan Seberang.

Kebakaran terjadi pada Sabtu 12 September 2026 sekitar pukul 17.00 WIB.

Sedikitnya empat rumah nonpermanen terdampak. Dua rumah mengalami kerusakan berat, sementara dua lainnya terdampak pada bagian dapur.

Dua warga juga sempat mendapat penanganan medis setelah mengalami syok akibat kejadian tersebut.

Sehari setelah kebakaran, Wali Kota Jambi  turun langsung ke lokasi, Minggu 13 September 2026.

Ia datang bersama jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan), BPBD, Dinas Sosial, camat, lurah, BAZNAS Kota Jambi dan tokoh masyarakat.

Kunjungan itu tidak hanya untuk memastikan kondisi korban, tetapi juga melihat secara langsung persoalan yang dapat memengaruhi penanganan kebakaran di kawasan tersebut.

Menurut Maulana, petugas Damkartan tiba sekitar enam menit setelah laporan diterima. Namun, karakter permukiman di Seberang Kota Jambi tetap menjadi tantangan tersendiri.

Sebagian rumah di kawasan Tanjung Raden masih menggunakan material kayu. Di tengah kondisi cuaca kering, api berpotensi menjalar lebih cepat dari satu bangunan ke bangunan lainnya.

“Sebagian besar rumah berbahan kayu. Terutama dalam kondisi kemarau seperti sekarang, potensi kebakaran cukup besar,” kata Maulana.

Dalam penanganan kebakaran tersebut, Damkartan mengerahkan 50 personel dengan dukungan 10 armada. Rinciannya, satu armada komando, tujuh armada tempur dan tiga armada suplai air.

Petugas tidak hanya melakukan pemadaman, tetapi juga pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Sekitar 60 ribu liter air digunakan selama proses penanganan.

Laporan awal menyebut kebakaran diduga dipicu kebocoran regulator tabung gas dari salah satu rumah.

Meski penyebab tersebut masih berdasarkan laporan awal, kejadian ini kembali menunjukkan bahwa sumber api di lingkungan permukiman padat dapat berkembang menjadi persoalan besar dalam waktu singkat.

Terlebih, akses menuju kawasan Seberang Kota Jambi dapat menghadapi kendala ketika arus lalu lintas di Jembatan Aur Duri I dan Aur Duri II mengalami kepadatan.

Kondisi akses tersebut menjadi salah satu alasan Pemkot Jambi ingin memperkuat sistem pemadam kebakaran dari sisi wilayah, bukan hanya mengandalkan armada yang bergerak dari lokasi yang lebih jauh.

Pasca kejadian, Pemkot Jambi berencana membangun markas Damkartan di Kecamatan Pelayangan.

Rencana itu ditargetkan mulai disiapkan dalam beberapa bulan ke depan.

Kehadiran markas baru tersebut diharapkan membuat Pelayangan dan Danau Teluk dapat saling memberikan dukungan ketika terjadi kebakaran.

“Beberapa bulan ke depan kita akan membangun markas Damkar di Kecamatan Pelayangan. Dua kecamatan ini nantinya bisa saling membackup,” ujar Maulana.

Menurutnya, penguatan tersebut akan mencakup kesiapan personel dan armada.

Pemkot juga berharap adanya dukungan hibah sehingga kebutuhan kendaraan serta penempatan personel dapat diperkuat.

Langkah tersebut menjadi penting karena penanganan kebakaran bukan hanya persoalan jumlah armada.

Kecepatan mencapai lokasi juga sangat menentukan, terutama ketika kebakaran terjadi di kawasan dengan bangunan yang mudah terbakar.

Di sisi lain, Pemkot Jambi bersama BAZNAS Kota Jambi menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada empat keluarga yang terdampak.

Masing-masing keluarga menerima bantuan Rp2 juta. Total bantuan awal yang disalurkan BAZNAS mencapai Rp8 juta.

Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga setelah rumah mereka terdampak kebakaran.

Pemkot juga akan melakukan pendataan lebih lanjut untuk menghitung tingkat kerusakan. Hasil pendataan nantinya menjadi dasar untuk melihat kebutuhan bantuan material bangunan bagi proses pemulihan.

“Selanjutnya tim akan segera melakukan pendataan dan menghitung kebutuhan kerusakan untuk melihat bantuan bahan bangunan yang diperlukan dalam proses rekonstruksi,” kata Maulana.

Maulana juga mengingatkan warga agar tidak mengabaikan aspek keselamatan di dalam rumah.

Kebocoran gas, kondisi regulator dan selang tabung, hingga penggunaan sambungan listrik secara berlebihan menjadi sejumlah hal yang perlu diperiksa secara rutin.

Warga juga diminta memastikan peralatan listrik yang tidak diperlukan dalam keadaan mati atau dicabut ketika rumah ditinggalkan.

Pesan tersebut menjadi semakin relevan di kawasan permukiman padat, karena kebakaran pada satu rumah dapat dengan cepat mengancam bangunan di sekitarnya.

Pemkot Jambi berharap penguatan infrastruktur Damkartan, ditambah kewaspadaan masyarakat, dapat menekan risiko kebakaran sekaligus mempercepat penanganan apabila musibah kembali terjadi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi mengungkap sejumlah kawasan mulai mengalami dampak kekeringan seiring berlangsungnya musim kemarau.

Kondisi paling dominan dilaporkan terjadi di Paal Merah, Jambi Timur, Jambi Selatan hingga Alam Barajo.

Kekeringan terutama dirasakan warga yang masih mengandalkan sumur sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketika debit sumur menurun hingga mengering, masyarakat mulai membutuhkan pasokan air dari luar.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan hampir seluruh wilayah Kota Jambi mulai merasakan dampak kemarau. Namun, tingkat kekeringannya tidak sama di setiap kawasan.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” kata Doni.

BPBD kini menjadikan laporan dan permintaan masyarakat sebagai salah satu dasar untuk menentukan lokasi distribusi air.

Pola tersebut dilakukan agar pasokan dapat diarahkan ke kawasan yang memang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, BPBD Kota Jambi bersama sejumlah pihak terus melakukan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki.

Doni menyebut volume air yang telah disalurkan BPBD hingga saat ini mencapai sekitar 960 ribu liter.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujarnya.

BPBD mengoperasikan empat armada sendiri untuk mendukung pelayanan.

Rinciannya, satu mobil tangki memiliki kapasitas 5.000 liter, sementara tiga armada lainnya masing-masing berkapasitas 4.000 liter.

Kekuatan tersebut diperkuat dua armada dari Batalyon 142/KJ dan satu armada PMI Kota Jambi.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” jelas Doni.

Dengan dukungan tersebut, sedikitnya tujuh armada dari unsur terkait dapat digunakan untuk melayani kebutuhan distribusi air bersih masyarakat.

BPBD tidak mendistribusikan air secara seragam ke seluruh wilayah. Pengiriman dilakukan berdasarkan kebutuhan dan laporan yang diterima dari masyarakat di lapangan.

Cara tersebut memungkinkan armada diarahkan ke kawasan yang sumber airnya sudah mengalami gangguan.

Doni mengatakan pelayanan dilakukan bersama Perumda Air Minum Tirta Mayang dan sejumlah pihak lainnya.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujarnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kekeringan di Kota Jambi mulai berpengaruh langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di permukiman yang bergantung pada sumber air lokal.

Di tengah pemetaan titik kekeringan tersebut, Wali Kota Jambi, Maulana meminta camat dan lurah aktif memantau kondisi masyarakat.

Menurut Maulana, informasi dari tingkat wilayah diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui lokasi yang mulai mengalami kesulitan air dan segera mengambil langkah.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegas Maulana.

Ia mengatakan pemantauan ketersediaan air dilakukan secara rutin karena kondisi sumur warga mulai berubah akibat kemarau.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujarnya.

Menurut Maulana, respons pemerintah terhadap kondisi kemarau tidak hanya mengandalkan armada BPBD.

Dukungan dari sejumlah pihak juga dikerahkan untuk memperluas distribusi.

Ia menyebut sekitar 35 mobil tangki dapat bergerak setiap hari dengan volume distribusi mencapai sekitar 200 ribu liter air per hari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” kata Maulana.

Dengan demikian, angka distribusi yang dilakukan BPBD merupakan bagian dari pelayanan yang lebih luas melibatkan berbagai unsur pemerintah dan mitra di lapangan.

Pemetaan kawasan terdampak menjadi penting karena kebutuhan air bersih berpotensi meningkat jika musim kemarau berlangsung lebih lama.

BPBD Kota Jambi terus mengandalkan laporan masyarakat untuk menentukan prioritas distribusi, sementara pemerintah daerah meminta kecamatan dan kelurahan memperkuat pemantauan.

Untuk warga yang sumurnya mulai mengering, distribusi menggunakan mobil tangki menjadi solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di sisi lain, pemerintah perlu terus memantau perkembangan kondisi sumber air dan memastikan wilayah yang mengalami kekeringan tidak luput dari pelayanan.

Saat ini, Paal Merah, Jambi Timur, Jambi Selatan dan Alam Barajo menjadi sejumlah kawasan yang mendapat perhatian lebih.

Sementara BPBD tetap membuka pelayanan berdasarkan kebutuhan masyarakat di wilayah lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi Maulana meminta seluruh lurah dan camat tidak pasif menghadapi dampak musim kemarau yang mulai mengganggu ketersediaan air bersih di sejumlah permukiman.

Maulana menegaskan, aparat pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan harus aktif memantau kondisi warganya.

Jika terdapat kawasan yang mulai mengalami kesulitan air, informasi tersebut harus segera dikoordinasikan agar bantuan dapat diberikan tanpa menunggu persoalan semakin parah.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegas Maulana.

Instruksi tersebut disampaikan di tengah laporan mulai mengeringnya sejumlah sumur warga.

Bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan sumur sebagai sumber kebutuhan rumah tangga, kondisi itu mulai menjadi persoalan serius ketika debit air terus menurun.

Maulana mengatakan dirinya juga terus memantau perkembangan ketersediaan air bersih di kawasan permukiman.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujar Maulana.

Permintaan agar camat dan lurah aktif bukan tanpa alasan.

Kondisi kekeringan di setiap wilayah tidak sama sehingga pemerintah membutuhkan informasi langsung dari lapangan untuk menentukan lokasi yang membutuhkan penanganan.

Pemerintah kota kemudian dapat mengarahkan distribusi air berdasarkan laporan tersebut, terutama bagi permukiman yang sumber air warganya sudah mulai terganggu.

Maulana mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan sekaligus memperkuat distribusi air bersih ke kawasan terdampak.

Setiap hari, sekitar 35 mobil tangki dikerahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Volume air yang disalurkan disebut dapat mencapai sekitar 200 ribu liter per hari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” katanya.

Di lapangan, BPBD Kota Jambi menjadi salah satu unsur yang menjalankan distribusi air secara langsung.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan pihaknya memiliki empat armada, terdiri dari satu mobil tangki berkapasitas 5.000 liter dan tiga armada berkapasitas masing-masing 4.000 liter.

BPBD juga mendapat dukungan dua armada dari Batalyon 142/KJ serta satu armada dari PMI Kota Jambi.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” kata Doni.

Total terdapat tujuh armada dari unsur tersebut yang aktif mendukung pelayanan distribusi air bersih.

Hingga saat ini, BPBD mencatat sekitar 960 ribu liter air telah didistribusikan kepada masyarakat.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujar Doni.

Doni menyebut dampak kekeringan sudah relatif dirasakan di berbagai wilayah Kota Jambi.

Namun, beberapa kawasan dinilai lebih dominan mengalami kekeringan dan membutuhkan distribusi air secara lebih intensif.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” katanya.

Kondisi tersebut membuat keberadaan camat dan lurah menjadi penting.

Mereka berada paling dekat dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui lebih awal ketika sumur warga mulai mengering atau kebutuhan air meningkat.

Laporan dari wilayah kemudian menjadi dasar bagi petugas untuk menentukan lokasi pengiriman air.

Penanganan kekeringan tidak hanya mengandalkan armada BPBD. Pemerintah Kota Jambi juga melibatkan TNI, PMI dan Perumda Air Minum Tirta Mayang untuk memperkuat pelayanan.

Doni mengatakan koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan agar distribusi dapat menjangkau warga yang membutuhkan.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujarnya.

Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi, terutama di permukiman yang sangat bergantung pada sumber air tanah.

Instruksi Maulana kepada camat dan lurah pada akhirnya menempatkan pemerintah tingkat wilayah sebagai ujung tombak dalam mendeteksi persoalan air bersih.

Pemantauan tidak cukup dilakukan ketika warga sudah mengalami krisis. Informasi mengenai penurunan debit sumur, kesulitan mendapatkan air, hingga meningkatnya kebutuhan pasokan perlu segera disampaikan agar distribusi dapat diatur lebih cepat.

Dengan sekitar 960 ribu liter air yang telah disalurkan BPBD dan pengerahan puluhan mobil tangki setiap hari, pemerintah berupaya menjaga kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.

Namun, selama kemarau masih berlangsung, distribusi menggunakan mobil tangki tetap menjadi solusi sementara.

Karena itu, keaktifan camat dan lurah dalam memantau kondisi lapangan menjadi bagian penting agar warga yang mulai kesulitan air tidak luput dari penanganan pemerintah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana mengungkapkan pemerintah daerah kini memperkuat distribusi air bersih menyusul mulai mengeringnya sejumlah sumur warga akibat musim kemarau.

Maulana mengatakan kondisi ketersediaan air bersih di permukiman terus dipantaunya setiap hari.

Pemerintah, kata dia, tidak ingin warga yang sumber airnya terganggu harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan pasokan.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujar Maulana.

Untuk merespons kondisi tersebut, sekitar 35 mobil tangki dikerahkan setiap hari guna mendistribusikan air ke kawasan yang membutuhkan.

Volume distribusinya juga tidak sedikit. Maulana menyebut pasokan air yang disalurkan dapat mencapai sekitar 200 ribu liter dalam sehari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” katanya.

Maulana menegaskan penanganan kekeringan tidak cukup hanya mengandalkan armada pemerintah di lapangan.

Informasi dari tingkat kecamatan dan kelurahan diperlukan agar distribusi air dapat diarahkan ke wilayah yang benar-benar mengalami kesulitan.

Karena itu, camat dan lurah diminta aktif memantau kondisi warganya serta berkoordinasi ketika terdapat kawasan yang mulai mengalami kekurangan air.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegas Maulana.

Pola tersebut penting karena dampak kemarau tidak sama di setiap kawasan.

Sebagian warga masih dapat mengandalkan sumber air yang tersedia, sedangkan warga lainnya mulai menghadapi sumur yang debitnya menurun bahkan mengering.

Maulana mengatakan pengerahan mobil tangki tidak hanya mengandalkan armada Pemerintah Kota Jambi.

Dukungan TNI dan unsur lainnya juga dilibatkan untuk memperluas jangkauan pelayanan.

Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, koordinasi lintas instansi menjadi salah satu kunci agar distribusi air tidak terhenti ketika permintaan masyarakat meningkat.

Di tingkat teknis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi menjadi salah satu unsur yang menjalankan distribusi langsung ke masyarakat.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan pihaknya mengoperasikan empat armada, terdiri dari satu mobil tangki berkapasitas 5.000 liter dan tiga armada dengan kapasitas masing-masing 4.000 liter.

Armada tersebut kemudian diperkuat dua mobil tangki dari Batalyon 142/KJ dan satu armada PMI Kota Jambi.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” kata Doni.

BPBD Kota Jambi mencatat total air yang telah didistribusikan kepada masyarakat mencapai sekitar 960 ribu liter.

Doni mengatakan distribusi dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat dan kondisi wilayah yang membutuhkan.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Doni, dampak kekeringan relatif mulai dirasakan di berbagai wilayah Kota Jambi. Namun, terdapat sejumlah kawasan yang kondisinya lebih dominan.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” katanya.

Persoalan yang kini dihadapi sebagian warga adalah ketergantungan terhadap sumur sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketika debit air menurun atau sumur mengering, warga membutuhkan pasokan alternatif.

Dalam situasi tersebut, distribusi menggunakan mobil tangki menjadi solusi sementara untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

BPBD juga berkoordinasi dengan Perumda Air Minum Tirta Mayang serta pihak lain untuk memperkuat pelayanan.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujar Doni.

Bagi Pemerintah Kota Jambi, kondisi ini menjadi sinyal bahwa dampak kemarau mulai masuk ke persoalan kebutuhan dasar masyarakat.

Pemantauan sumber air, laporan dari kecamatan dan kelurahan, serta pengerahan armada menjadi bagian dari respons pemerintah untuk mencegah warga terdampak mengalami kesulitan air yang lebih parah.

Dengan puluhan armada yang dikerahkan setiap hari dan distribusi yang mencapai ratusan ribu liter, Pemkot Jambi berupaya menjaga pasokan bagi warga yang sumber airnya mulai terganggu.

Namun, distribusi melalui mobil tangki tetap merupakan langkah penanganan sementara.

Keberlanjutan pelayanan akan bergantung pada perkembangan musim kemarau dan kondisi sumber air di masing-masing wilayah.

Untuk itu, Maulana meminta jajaran pemerintahan di tingkat bawah tetap aktif memantau kondisi masyarakat.

Dengan laporan yang cepat dari lapangan, pemerintah dapat menentukan wilayah yang membutuhkan prioritas distribusi air bersih.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dampak musim kemarau mulai menekan ketersediaan air bersih di sejumlah kawasan permukiman Kota Jambi.

Sumur warga yang selama ini menjadi sumber utama kebutuhan rumah tangga mulai mengering, memaksa pemerintah memperkuat distribusi air menggunakan mobil tangki.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi menjadi salah satu unsur utama dalam penanganan kondisi tersebut.

Bersama TNI, PMI, Perumda Air Minum Tirta Mayang dan pihak terkait lainnya, BPBD terus mengirimkan pasokan air ke kawasan yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.

Hingga saat ini, sekitar 960 ribu liter air telah didistribusikan kepada masyarakat.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan pelayanan dilakukan berdasarkan laporan dan permintaan warga di lapangan.

Artinya, distribusi air diarahkan ke kawasan yang sumber airnya mulai terganggu akibat kemarau.

“Total air yang sudah kita distribusikan hingga hari ini sekitar 960 ribu liter. Kita melayani sesuai dengan permintaan masyarakat,” ujar Doni.

Untuk mendukung distribusi, BPBD Kota Jambi saat ini memiliki empat armada tangki yang terdiri dari satu mobil berkapasitas 5.000 liter dan tiga mobil dengan kapasitas masing-masing 4.000 liter.

Kekuatan tersebut diperkuat dua armada dari Batalyon 142/KJ dan satu armada PMI Kota Jambi.

Dengan demikian, terdapat tujuh mobil tangki yang secara aktif dapat digunakan untuk pelayanan distribusi air bersih.

“Untuk BPBD, kita memiliki satu armada 5 ribu liter dan tiga armada 4 ribu liter. Kemudian diback-up Batalyon 142/KJ sebanyak dua armada dan PMI Kota Jambi satu armada,” kata Doni.

Keterlibatan sejumlah unsur tersebut menunjukkan bahwa penanganan kekeringan di Kota Jambi tidak hanya mengandalkan kapasitas satu instansi.

Distribusi air membutuhkan dukungan lintas lembaga agar wilayah yang mengalami kekurangan pasokan dapat dilayani lebih luas.

Menurut Doni, dampak kekeringan mulai dirasakan di hampir seluruh wilayah Kota Jambi.

Namun, beberapa kawasan tercatat mengalami kondisi yang lebih dominan sehingga membutuhkan distribusi air lebih intensif.

“Wilayah relatif semua mengalami kekeringan, cuma yang lebih dominan ada di Paal Merah, Jambi Timur dan Jambi Selatan. Termasuk juga Alam Barajo,” ujarnya.

Kondisi tersebut terutama menjadi persoalan bagi warga yang masih mengandalkan sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ketika debit sumur turun atau sumber air mengering, mobil tangki menjadi salah satu alternatif pasokan yang dapat digunakan sementara.

BPBD pun terus memantau permintaan masyarakat untuk menentukan wilayah yang membutuhkan pengiriman air berikutnya.

Di sisi lain, Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pemerintah terus memantau kondisi sumber air di kawasan permukiman.

Menurutnya, pemantauan diperlukan agar wilayah yang mulai mengalami kesulitan air dapat segera ditangani.

“Saya selalu memonitor tiap hari kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Sebagian masyarakat menggunakan sumber air permukaan dan sumur, sekarang banyak sumur yang mulai kering,” ujar Maulana.

Ia menyebut sekitar 35 mobil tangki dapat dikerahkan setiap hari dengan distribusi air mencapai sekitar 200 ribu liter per hari.

“Setiap hari itu kira-kira 35 mobil tangki mendistribusikan air. Sehari bisa mencapai 200 ribu liter air,” katanya.

Angka tersebut menunjukkan cakupan distribusi pemerintah lebih luas karena tidak hanya berasal dari armada BPBD.

Dukungan dari TNI dan unsur lainnya turut digunakan untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Maulana meminta jajaran kecamatan dan kelurahan tidak menunggu persoalan air menjadi lebih parah.

Koordinasi dari tingkat wilayah dinilai penting untuk memastikan kebutuhan warga dapat diketahui lebih cepat.

“Lurah dan camat wajib berkoordinasi untuk wilayah yang mengalami kekeringan,” tegasnya.

Koordinasi tersebut menjadi penting karena kondisi setiap kawasan tidak selalu sama.

Ada permukiman yang masih memiliki sumber air, sementara kawasan lain sudah menghadapi sumur yang mengering.

Dengan mekanisme berdasarkan laporan dan permintaan masyarakat, pemerintah dapat menentukan lokasi prioritas distribusi air.

BPBD Kota Jambi juga terus berkoordinasi dengan Perumda Air Minum Tirta Mayang dan sejumlah pihak lain untuk menjaga pelayanan selama kondisi kemarau berlangsung.

“Kita terus memberikan layanan pendistribusian air bersama PDAM dan pihak lain,” ujar Doni.

Meski telah ratusan ribu liter air disalurkan, distribusi menggunakan mobil tangki pada dasarnya merupakan solusi sementara selama sumber air warga belum kembali normal.

Keberlanjutan pelayanan akan sangat bergantung pada perkembangan musim kemarau dan kondisi sumber air di masing-masing kawasan.

Dengan hampir satu juta liter air yang telah disalurkan, pemerintah berupaya memastikan kekeringan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih berat bagi kebutuhan dasar masyarakat.

Untuk saat ini, BPBD bersama unsur pendukung lainnya masih memperkuat respons di lapangan, terutama di kawasan yang permintaan air bersihnya terus meningkat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kekeringan yang berlangsung cukup panjang mulai mendorong Pemerintah Kota Jambi memperkuat langkah perlindungan masyarakat.

Salah satunya dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi dengan membagikan 5.000 masker KN95 secara gratis kepada warga, terutama pengendara yang beraktivitas di jalan.

Pembagian masker dipusatkan di kawasan Simpang Mayang, Kota Jambi.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi turut turun langsung dalam kegiatan yang digelar bersama Pemerintah Kota Jambi dan Ikatan Wartawan Kota Jambi (IWAKO).

Langkah tersebut tidak hanya diarahkan sebagai aksi sosial, tetapi juga bagian dari antisipasi terhadap meningkatnya paparan debu dan partikel udara ketika kondisi cuaca kering berlangsung lebih lama.

Kondisi itu menjadi perhatian karena masyarakat yang banyak berada di ruang terbuka memiliki paparan lebih tinggi terhadap debu dan polutan.

Pengendara sepeda motor, pekerja lapangan, pedagang serta kelompok masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan menjadi pihak yang paling mudah terpapar.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kering masih berlangsung.

Penggunaan masker menjadi salah satu langkah perlindungan yang dapat dilakukan, khususnya ketika masyarakat harus beraktivitas di luar rumah.

“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan perlu meningkatkan kewaspadaan. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana untuk mengurangi paparan debu dan partikel udara,” ujar Doni.

Menurut dia, upaya perlindungan masyarakat perlu dilakukan bersamaan dengan pemantauan kondisi lingkungan.

BPBD juga menjadi salah satu unsur pemerintah daerah yang memiliki peran dalam mitigasi terhadap potensi dampak bencana dan kondisi lingkungan yang dapat mengganggu masyarakat.

Pemerintah Kota Jambi sendiri telah menyiapkan 100 ribu masker untuk menghadapi kondisi tersebut.

Dari jumlah itu, sebanyak 5.000 masker KN95 didistribusikan dalam kegiatan di Simpang Mayang.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan keputusan menyiapkan masker berkaitan dengan kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung.

Ia menyebut pemerintah daerah mengacu pada informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam mengambil langkah antisipasi.

“Berdasarkan data BMKG, kekeringan ini memang agak panjang. Kita menyiapkan 100 ribu masker, namun hari ini kita sebar 5 ribu masker,” kata Maulana.

Maulana juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan perlindungan diri ketika beraktivitas di ruang terbuka.

Ia menyinggung risiko gangguan pernapasan yang perlu menjadi perhatian di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik.

Menurutnya, paparan partikel udara berukuran kecil seperti PM2,5 perlu diwaspadai, terlebih oleh masyarakat yang menghabiskan banyak waktu di luar ruangan.

“Kalau yang di alam terbuka seperti ini tidak pernah menggunakan masker, kita khawatir ISPA terus meningkat. Sekarang ISPA masih naik,” ujarnya.

Simpang Mayang dipilih sebagai salah satu lokasi pembagian karena kawasan tersebut merupakan titik aktivitas masyarakat dengan lalu lintas kendaraan yang cukup padat.

Wali Kota Maulana bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, Kepala BPBD Kota Jambi Doni Sumatriadi, jajaran Diskominfo serta pengurus IWAKO turun langsung membagikan masker kepada pengendara.

Bagi masyarakat yang setiap hari bekerja atau bepergian menggunakan sepeda motor, penggunaan masker dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan ketika kondisi udara dan lingkungan berdebu.

Namun, pembagian masker juga tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kualitas udara.

Langkah tersebut lebih tepat dipandang sebagai upaya mitigasi jangka pendek sembari pemerintah memantau perkembangan cuaca dan kondisi lingkungan.

Ketua IWAKO Jambi, Ali Ahmadi mengatakan keterlibatan organisasi wartawan dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian insan pers terhadap persoalan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kami dari IWAKO Jambi tentu sangat mendukung langkah Pemerintah Kota Jambi dalam melindungi masyarakat dari dampak kualitas udara dan kondisi kekeringan,” ujar Ali.

Ia menilai kelompok masyarakat yang setiap hari beraktivitas di jalan memiliki tingkat paparan yang perlu diperhatikan.

Karena itu, kesadaran menggunakan masker tidak hanya diperlukan ketika pemerintah membagikannya secara gratis.

“Teman-teman yang setiap hari berada di jalan dan beraktivitas di luar ruangan sangat rentan terpapar debu dan polusi. Karena itu, kami mengajak masyarakat membiasakan diri menggunakan masker sebagai salah satu langkah perlindungan,” katanya.

Pembagian 5.000 masker menjadi salah satu respons awal Pemerintah Kota Jambi menghadapi kondisi kering.

Dengan stok yang disiapkan mencapai 100 ribu masker, pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan distribusi lanjutan sesuai kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, masyarakat tetap perlu memperhatikan kondisi udara dan mengurangi paparan langsung ketika situasi memburuk.

elompok rentan dan warga yang memiliki aktivitas tinggi di luar ruangan menjadi pihak yang perlu memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan diri.

Bagi BPBD Kota Jambi, langkah mitigasi semacam ini menjadi penting karena dampak kondisi cuaca kering tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan.

Tetapi juga dapat bersinggungan dengan kesehatan dan aktivitas sehari-hari masyarakat.

Pembagian masker akhirnya bukan sekadar kegiatan membagikan alat pelindung secara gratis.

Di balik 5.000 masker yang dibagikan di Simpang Mayang, terdapat pesan bahwa kondisi kekeringan perlu direspons dengan kewaspadaan dan langkah pencegahan sejak dini.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Penanganan korban kebakaran di RT 23, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, mulai memasuki fase berbeda setelah layanan dapur darurat berakhir.

Dinas Sosial (Dinsos) Kota Jambi tidak lagi menyediakan makanan melalui dapur darurat karena dukungan konsumsi tersebut memang dialokasikan untuk masa tanggap darurat awal selama tiga hari.

Meski layanan dapur darurat telah berakhir, pemerintah belum sepenuhnya melepas penanganan warga terdampak.

Sejumlah tenda tetap disiapkan di sekitar lokasi kebakaran dan dapat digunakan sebagai tempat pengungsian apabila warga masih membutuhkan.

Kepala Dinsos Kota Jambi, Yunita Indrawarti mengatakan fasilitas tenda sengaja tetap disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan warga setelah masa layanan dapur darurat selesai.

“Untuk makan, kita menggunakan dana tanggap darurat selama tiga hari,” kata Yunita, Senin 31 Agustus 2026.

Dengan berakhirnya dukungan konsumsi tersebut, warga terdampak mulai mencari pola pemenuhan kebutuhan secara mandiri.

Sebagian memilih tinggal bersama keluarga, sementara sejumlah korban lainnya mulai mencari tempat tinggal sementara atau kontrakan.

Sebelumnya, sebanyak 14 warga dari total 59 orang yang terdampak kebakaran sempat mengungsi di Rumah Singgah Dinsos Kota Jambi.

Kelompok yang dievakuasi terutama anak-anak, ibu-ibu dan lansia.

Evakuasi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, termasuk kualitas udara Kota Jambi yang saat itu kurang baik akibat kabut asap.

Sementara sebagian korban lainnya memilih tinggal bersama keluarga atau bertahan di sekitar lokasi dengan menempati tenda yang disediakan pemerintah.

Menurut Yunita, keberadaan tenda di lokasi kebakaran masih dipertahankan sebagai fasilitas alternatif.

Artinya, meski layanan dapur darurat telah selesai, warga yang belum memiliki tempat tinggal tetap mempunyai pilihan untuk menggunakan tenda tersebut apabila diperlukan.

Pemerintah juga telah menyiapkan fasilitas pendukung seperti tempat air dan toilet portabel di sekitar lokasi.

Kebakaran tersebut menghanguskan sejumlah rumah warga dan berdampak terhadap 20 kepala keluarga atau 59 jiwa.

Setelah beberapa hari berada dalam kondisi darurat, sebagian warga mulai meninggalkan tempat pengungsian dan berupaya mencari tempat tinggal sementara.

Langkah tersebut menunjukkan penanganan mulai bergerak dari fase evakuasi menuju pemulihan.

Namun, kebutuhan korban masih cukup panjang karena sebagian harus memulai kembali kehidupan setelah kehilangan tempat tinggal dan harta benda.

Selain fasilitas darurat dari pemerintah, korban juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Baznas Kota Jambi menyiapkan bantuan Rp2 juta untuk setiap kepala keluarga korban kebakaran.

Yunita juga menyebut adanya bantuan dari Gubernur Jambi sebesar Rp50 juta untuk korban kebakaran. Namun, waktu penyaluran bantuan tersebut masih menunggu informasi lebih lanjut.

Untuk kebutuhan jangka menengah dan panjang, pemerintah masih menunggu hasil perhitungan BPBD Kota Jambi terkait rekonstruksi rumah warga yang terdampak.

“Untuk pemulihan rumah masih menunggu dari BPBD Kota Jambi. Itu masih dalam perhitungan rekonstruksi,” pungkas Yunita.

Dengan dapur darurat yang telah berakhir, perhatian kini bergeser pada bagaimana warga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memperoleh tempat tinggal sementara, sembari menunggu proses pemulihan rumah serta bantuan lanjutan dari pemerintah dan pihak lainnya.

Sementara itu, tenda yang tetap tersedia di lokasi menjadi salah satu bentuk kesiapsiagaan pemerintah apabila sewaktu-waktu masih ada warga yang membutuhkan tempat untuk mengungsi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Masa pengungsian mulai bergeser memasuki tahap baru. Setelah sempat menempati Rumah Singgah Dinas Sosial (Dinsos) Kota Jambi, sejumlah korban kebakaran di kawasan Cempaka Putih mulai meninggalkan tempat pengungsian dan mencari tempat tinggal sementara secara mandiri.

Sebagian korban memilih mencairkan bantuan untuk kebutuhan kontrakan setelah rumah mereka ludes dalam kebakaran yang terjadi di RT 23, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung.

Sebelumnya, sebanyak 14 warga dari total 59 orang yang terdampak kebakaran mengungsi di Rumah Singgah Dinsos Kota Jambi.

Mereka didominasi anak-anak, ibu-ibu dan lansia yang dinilai membutuhkan tempat lebih aman, terutama di tengah kondisi kualitas udara Kota Jambi yang masih kurang baik akibat kabut asap.

Kepala Dinsos Kota Jambi, Yunita Indrawarti mengatakan, kondisi pengungsian kini mulai berubah.

Sejumlah warga yang sebelumnya berada di rumah singgah mulai mencari solusi tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupan setelah masa darurat.

“Untuk kebakaran di RT 23, korban yang dievakuasi ke Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Jambi sesuai instruksi, anak-anak, ibu-ibu dan lansia dievakuasi. Sedangkan bapak-bapaknya tinggal di tenda di lokasi kebakaran,” kata Yunita, Senin 31 Agustus 2026.

Menurut Yunita, tidak seluruh korban terdampak memilih tinggal di fasilitas pengungsian pemerintah.

Dari 59 warga yang terdampak, sebagian memilih menumpang di rumah keluarga.

Sementara beberapa korban yang sebelumnya berada di rumah singgah kini mulai meninggalkan lokasi tersebut untuk mencari tempat tinggal sementara.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya warga untuk kembali menjalani aktivitas sehari-hari setelah kehilangan rumah akibat kebakaran.

Pemerintah tetap menyediakan fasilitas darurat bagi warga yang masih membutuhkan tempat tinggal sementara di sekitar lokasi kejadian.

Di lokasi kebakaran, pemerintah menyiapkan tenda pengungsian, tempat penampungan air serta toilet portabel.

Dinsos juga menyediakan makanan bagi korban selama masa tanggap darurat. Bantuan konsumsi tersebut menggunakan dana tanggap darurat dan disiapkan selama tiga hari.

“Kita juga menyediakan makan yang menggunakan dana tanggap darurat selama tiga hari,” jelas Yunita.

Selain kebutuhan makan dan fasilitas pengungsian, korban juga mendapat dukungan berupa bantuan uang tunai.

Baznas Kota Jambi menyiapkan bantuan sebesar Rp2 juta untuk setiap kepala keluarga (KK) yang menjadi korban kebakaran.

Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan setelah kehilangan tempat tinggal dan sebagian harta benda.

“Semoga ini bisa membantu mereka untuk keseharian mereka,” ujar Yunita.

Selain bantuan Baznas, pemerintah juga menyebut adanya bantuan dari Gubernur Jambi senilai Rp50 juta bagi korban kebakaran.

Namun, Yunita mengatakan waktu penyerahan bantuan tersebut masih belum diketahui.

Sementara itu, persoalan yang lebih besar bagi korban adalah pemulihan tempat tinggal.

Dinsos Kota Jambi masih menunggu hasil perhitungan rekonstruksi dari BPBD Kota Jambi sebelum menentukan langkah lanjutan terkait pembangunan kembali rumah warga yang terdampak.

“Untuk pemulihan rumah masih menunggu dari BPBD Kota Jambi. Itu masih dalam perhitungan rekonstruksi,” pungkasnya.

Dengan sebagian pengungsi mulai mencari kontrakan dan sebagian lainnya tinggal bersama keluarga, fase penanganan kebakaran Cempaka Putih kini perlahan bergerak dari kondisi darurat menuju pemulihan.

Namun, kebutuhan warga diperkirakan belum selesai. Selain tempat tinggal sementara, mereka masih membutuhkan dukungan untuk memulihkan kehidupan setelah kehilangan rumah akibat kebakaran.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kekeringan di Kota Jambi belum dianggap selesai. Pemerintah Kota Jambi justru memperkuat kesiapsiagaan karena kondisi kering diperkirakan masih berlangsung hingga September 2026.

Ancaman yang paling dikhawatirkan bukan semata-mata menyusutnya sumber air, tetapi terganggunya kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meningkatnya risiko kebakaran.

Kondisi tersebut mendorong Pemkot Jambi menyiapkan armada khusus untuk memastikan warga tetap mendapatkan pasokan air bersih apabila kekeringan semakin meluas.

Sebanyak 21 mobil tangki kini disiagakan untuk mendukung distribusi air ke wilayah yang mengalami kesulitan pasokan.

Langkah itu ditegaskan Wali Kota Jambi Maulana saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Kekeringan Kota Jambi 2026 di Lapangan Mako Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Kamis 27 Agustus 2026.

Kota Jambi sebelumnya telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2026.

Bagi Maulana, status tersebut bukan sekadar formalitas. Pemerintah harus menggunakan momentum itu untuk bergerak lebih awal sebelum persoalan air berkembang menjadi krisis.

“Penanganan bencana tidak boleh dimulai ketika kejadiannya sudah besar. Harus dimulai sebelum masyarakat merasakan dampak yang lebih berat,” tegas Maulana.

Kesiapan pemerintah mulai diwujudkan melalui distribusi air bersih kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan.

Hingga saat ini, Pemkot Jambi mencatat 602 meter kubik atau sekitar 602 ribu liter air bersih telah disalurkan.

Air tersebut diperuntukkan bagi sejumlah kebutuhan, mulai dari rumah tangga, fasilitas umum dan sosial, sekolah, tempat ibadah hingga fasilitas pelayanan kesehatan.

Distribusi ini akan terus dilakukan dengan melihat kondisi di lapangan. Wilayah yang mengalami kesulitan air menjadi prioritas pemerintah.

Maulana menekankan, pemenuhan air bersih merupakan bagian dari pelayanan dasar yang harus dijamin pemerintah ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat.

“Jangan sampai ada masyarakat yang kebutuhan air bersihnya tidak terpenuhi,” ujarnya.

Untuk memperkuat distribusi, sebanyak 21 unit mobil tangki air ditempatkan dalam skema kesiapsiagaan.

Armada tersebut terdiri atas 15 unit milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, empat unit milik Perumdam Tirta Mayang dan dua unit dukungan TNI.

Pemkot juga meminta mekanisme penyaluran tidak berjalan lambat. Ketika laporan kekurangan air masuk, petugas diharapkan dapat segera bergerak menuju lokasi.

Masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih dapat menyampaikan laporan melalui Call Center Bahagia 112, yang beroperasi selama 24 jam.

Laporan kemudian diproses BPBD Kota Jambi dan dikoordinasikan dengan Perumdam Tirta Mayang untuk penanganan di lapangan.

Maulana mengingatkan bahwa kekeringan memiliki efek berantai.

Ketika kondisi lingkungan semakin kering, kebutuhan air meningkat. Pada saat bersamaan, lahan yang kehilangan kelembapan menjadi lebih mudah terbakar.

Karena itu, kesiapsiagaan pemerintah tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air warga, tetapi juga mengantisipasi ancaman kebakaran lahan maupun permukiman.

“Berkurangnya air adalah persoalan ketahanan masyarakat. Kalau kondisi semakin kering, risiko kebakaran lahan dan permukiman juga meningkat,” katanya.

Pemkot Jambi meminta masyarakat tidak menambah risiko dengan membakar sampah maupun lahan secara sembarangan.

Warga juga diminta segera melaporkan jika menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.

Dalam menghadapi ancaman kekeringan, pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan juga diminta tidak hanya menunggu laporan warga.

Camat dan lurah diminta aktif memantau kondisi wilayah masing-masing, terutama kawasan yang mulai mengalami keterbatasan air.

Langkah ini dinilai penting karena kebutuhan setiap wilayah bisa berbeda.

Pemerintah ingin mengetahui persoalan sedini mungkin sehingga distribusi air dapat diarahkan sebelum kondisi warga semakin sulit.

Maulana menegaskan, seluruh perangkat daerah harus bergerak dalam satu sistem.

Persoalan air bersih, kesehatan, kebakaran dan kebutuhan masyarakat tidak dapat ditangani secara terpisah.

Dengan status siaga yang masih diberlakukan, Pemkot Jambi kini menempatkan ketersediaan air bersih dan pencegahan kebakaran sebagai dua prioritas utama selama periode kekeringan.

Pemerintah memilih memperkuat langkah antisipasi lebih awal agar masyarakat tidak harus menunggu sampai krisis air benar-benar terjadi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kualitas udara di sejumlah wilayah Provinsi Jambi memburuk pada Senin 24 Agustus 2026.

Kondisi tersebut mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi menyiapkan posko penanganan dampak kabut asap di halaman Kantor BPBD Kota Jambi.

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi kemungkinan meningkatnya dampak kabut asap terhadap masyarakat.

Data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) pada Senin pagi menunjukkan kualitas udara di beberapa daerah Jambi berada pada level yang perlu diwaspadai.

Stasiun Pemantau Paal Lima di Kota Jambi mencatat angka ISPU 199, yang masuk kategori Tidak Sehat.

Kondisi lebih buruk tercatat di Kabupaten Muaro Jambi dengan ISPU mencapai 274 atau kategori Sangat Tidak Sehat.

Sementara itu, ISPU di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada angka 55 atau kategori Sedang. Kabupaten Tebo relatif lebih baik dengan angka 19 atau kategori Baik.

Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak penurunan kualitas udara belum merata di seluruh wilayah Jambi.

Namun, peningkatan angka pencemaran di Kota Jambi dan Muaro Jambi menjadi perhatian pemerintah daerah.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan, posko telah disiapkan untuk mengantisipasi kondisi yang lebih serius.

Menurutnya, BPBD ingin memastikan fasilitas dan personel sudah siap apabila pemerintah nantinya menetapkan status siaga darurat.

“Posko sudah kita siapkan. Nanti apabila diputuskan siaga darurat, kita sudah stand by dan siap untuk melakukan penanganan,” kata Doni, Senin 24 Agustus 2026.

Posko tersebut nantinya tidak hanya berfungsi sebagai pusat koordinasi.

BPBD juga akan memanfaatkannya sebagai lokasi penyimpanan bantuan yang kemungkinan diterima selama penanganan dampak kabut asap.

“Posko ini nantinya menjadi tempat rapat koordinasi dalam penanganan dampak kabut asap. Termasuk juga untuk menyimpan bantuan-bantuan yang nantinya diterima,” ujarnya.

Kesiapan itu dilakukan sembari BPBD terus memantau perkembangan kualitas udara dan kondisi kabut asap di lapangan.

Keputusan mengenai langkah lanjutan akan dibahas melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait dengan mempertimbangkan perkembangan situasi.

Kabut asap mulai terlihat di sejumlah kawasan Kota Jambi sejak Minggu 23 Agustus 2026.

Kondisi tersebut kemudian menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama setelah data kualitas udara menunjukkan peningkatan pencemaran.

BPBD Kota Jambi dijadwalkan mengikuti rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dipimpin Wali Kota Jambi.

Rapat tersebut menjadi forum untuk menentukan langkah yang perlu dilakukan pemerintah menghadapi kondisi udara yang memburuk.

Dengan angka ISPU Kota Jambi yang sudah mencapai 199, penanganan tidak hanya berkaitan dengan sumber asap, tetapi juga bagaimana pemerintah mengurangi dampaknya terhadap masyarakat.

Di tengah kondisi tersebut, BPBD meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama mereka yang masuk kelompok rentan terhadap dampak kualitas udara buruk.

Masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara semakin memburuk.

Doni meminta warga menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah.

“Untuk masyarakat perlu waspada dan memakai masker,” katanya.

Kondisi kualitas udara Jambi selanjutnya akan sangat bergantung pada perkembangan kabut asap dalam beberapa hari ke depan.

Pemerintah daerah kini menempatkan kesiapsiagaan sebagai langkah awal sambil menunggu hasil koordinasi dan perkembangan data kualitas udara.

Jika kondisi terus memburuk, posko yang telah disiapkan BPBD akan menjadi salah satu titik penting dalam koordinasi penanganan dampak kabut asap di Kota Jambi.(*)