JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Luas lahan yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi telah menembus 300 hektare.

Namun, angka tersebut belum menjadi catatan akhir karena sejumlah titik kebakaran masih dalam penanganan dan belum dapat diukur secara menyeluruh.

Kondisi itu membuat luas dampak karhutla di Jambi berpotensi terus bertambah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi masih melakukan pendataan sembari memastikan proses pemadaman dan pendinginan di sejumlah lokasi berjalan.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni, mengatakan berdasarkan penghitungan sementara, luas lahan yang terbakar sudah berada di atas 300 hektare.

“Hitungan kita sampai hari ini baru 300 hektare. Tapi angkanya itu di atas 300 hektare,” kata Bachyuni saat diwawancarai, Senin 10 Agustus 2026.

Muaro Jambi Belum Masuk Perhitungan Final

Salah satu daerah yang membuat angka tersebut masih berpotensi bertambah adalah Kabupaten Muaro Jambi.

Kebakaran di wilayah tersebut masih berlangsung sehingga tim belum dapat melakukan pengukuran secara akurat.

Bachyuni memperkirakan luas lahan yang terdampak karhutla di Muaro Jambi sudah mencapai lebih dari 50 hektare.

“Muaro Jambi ini diperkirakan di atas 50-an hektare,” ujarnya.

Artinya, angka luas karhutla yang saat ini tercatat BPBD belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan.

Luasan tersebut masih akan diperbarui setelah tim dapat melakukan pengukuran terhadap kawasan yang terbakar.

Selain Muaro Jambi, kondisi serupa terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Penghitungan luas lahan yang terbakar di daerah tersebut juga belum dapat dilakukan secara maksimal.

Menurut Bachyuni, pengukuran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru ketika api masih aktif.

Tim harus menunggu proses pemadaman dan pendinginan selesai agar luasan lahan yang terdampak dapat dihitung dengan lebih akurat.

“Kalau sudah dilakukan pendinginan, tim baru bisa mengukur,” jelasnya.

Pemadaman Masih Berlangsung

Di tengah proses pendataan, penanganan karhutla masih terus dilakukan di sejumlah lokasi. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Air Merah.

Tim gabungan masih melakukan pemadaman sekaligus pendinginan untuk memastikan api tidak kembali muncul dan meluas ke kawasan lain.

“Masih, masih. Ini mau turun lagi saya,” kata Bachyuni.

Untuk lokasi Air Merah, BPBD menyebut lahan yang terbakar merupakan lahan masyarakat yang dikelola oleh kelompok tani dan koperasi.

Karakteristik lahan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karhutla.

Setelah api permukaan berhasil dipadamkan, petugas masih harus memastikan tidak terdapat bara atau titik panas yang berpotensi memicu kebakaran kembali.

Karena itu, pendinginan menjadi bagian penting sebelum tim melakukan penghitungan luas lahan yang terdampak.

Kabut Asap Mulai Jadi Perhatian

Selain luas lahan terbakar, kemunculan kabut asap di sejumlah wilayah Jambi juga menjadi perhatian BPBD.

Namun, pemerintah daerah belum ingin buru-buru menyimpulkan sumber asap hanya berdasarkan kondisi angin.

Bachyuni mengatakan arah angin saat ini bergerak dari tenggara menuju utara.

Pergerakan tersebut menjadi salah satu informasi yang dipantau untuk membaca kemungkinan pergerakan asap dari lokasi kebakaran.

Meski demikian, BPBD masih akan melakukan pemantauan bersama pihak terkait sebelum menarik kesimpulan mengenai sumber dan arah sebaran asap.

“Kita tidak boleh nuduh. Kita melihat arah anginnya dari mana,” tegasnya.

Kondisi tersebut menunjukkan penanganan karhutla di Jambi tidak hanya menghadapi persoalan pemadaman api.

Pemerintah juga harus berhadapan dengan tantangan pendataan, pendinginan, pemantauan titik panas hingga potensi penyebaran asap ke wilayah lain.

Dengan luas lahan terbakar yang telah berada di atas 300 hektare dan sejumlah lokasi yang belum selesai dihitung, angka karhutla Jambi masih sangat mungkin berubah dalam beberapa hari ke depan.

BPBD pun terus mendorong percepatan penanganan di lapangan agar titik api segera dikendalikan sekaligus memastikan data luasan karhutla dapat diperbarui berdasarkan hasil pengukuran setelah proses pemadaman dan pendinginan selesai.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dampak musim kemarau di Provinsi Jambi mulai terasa. Selain meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), debit air Sungai Batanghari dilaporkan mulai mengalami penyusutan seiring minimnya curah hujan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi.

Jika kemarau berlangsung lebih panjang hingga September 2026, ancaman kekeringan diperkirakan akan semakin besar dan berpotensi mengganggu kebutuhan air bersih masyarakat.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, mengaku penyusutan debit Sungai Batanghari merupakan salah satu dampak yang tidak dapat dihindari ketika musim kemarau berlangsung dalam waktu lama.

“Yang saya khawatirkan ketika kemarau semakin panjang dan air semakin tidak ada. Itu yang paling berbahaya,” kata Bachyuni.

Menurutnya, berkurangnya debit sungai bukan hanya berdampak terhadap kebutuhan air masyarakat, tetapi juga dapat menyulitkan proses pemadaman apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan karena sumber air semakin terbatas.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi mengimbau masyarakat agar mulai menghemat penggunaan air selama memasuki puncak musim kemarau.

“Pak Gubernur sudah mengingatkan masyarakat supaya menggunakan air secukupnya saja karena sekarang kita baru memasuki puncak musim kemarau,” ujarnya.

Mengacu pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung sejak pekan terakhir Juli hingga September 2026.

Dalam periode tersebut, risiko kekeringan dan karhutla diperkirakan meningkat di sejumlah wilayah.

Selain persoalan ketersediaan air, BPBD juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan penyebab kebakaran yang sering dianggap sepele, salah satunya puntung rokok yang dibuang sembarangan.

Bachyuni mencontohkan kebakaran lahan yang terjadi di tepi jalan wilayah Kabupaten Bungo.

Berdasarkan indikasi di lapangan, kebakaran tersebut diduga dipicu bara puntung rokok yang mengenai rumput kering.

“Kalau di pinggir jalan itu sangat mungkin karena puntung rokok. Bisa juga karena anak-anak bermain api atau ulah orang yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Untuk membuktikan besarnya risiko tersebut, Bachyuni mengaku pernah melakukan simulasi sederhana di kawasan Rantau Panjang.

Hasilnya, bara rokok yang tertiup angin mampu memicu api hanya dalam waktu singkat ketika berada di atas tumpukan rumput kering.

“Saya coba sendiri. Bara rokok yang tertiup angin membuat rumput langsung terbakar dan api cepat menyebar ke sekitarnya. Artinya, puntung rokok memang sangat berbahaya saat musim kemarau seperti sekarang,” jelasnya.

Hingga saat ini, BPBD mencatat sebagian besar kejadian kebakaran masih terjadi di lahan milik masyarakat. Belum ditemukan kasus kebakaran yang terjadi di kawasan perusahaan.

Sebagai langkah antisipasi, BPBD Provinsi Jambi terus meningkatkan patroli di wilayah rawan karhutla sekaligus mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan.

“Pencegahan jauh lebih penting agar kebakaran tidak terus meluas. Kesadaran masyarakat menjadi kunci selama puncak musim kemarau berlangsung,” tegas Bachyuni.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabupaten Muaro Jambi mulai menghadapi peningkatan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat sebanyak 392 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah tersebut.

Jumlah itu menempatkan Muaro Jambi sebagai daerah dengan hotspot terbanyak kedua di Provinsi Jambi setelah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tingginya jumlah titik panas tersebut menjadi sinyal kewaspadaan bagi seluruh pihak, terutama menjelang periode puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026.

Kondisi cuaca yang semakin kering membuat potensi munculnya kebakaran hutan dan lahan semakin besar, terutama pada kawasan dengan vegetasi yang mudah terbakar.

Muaro Jambi Jadi Salah Satu Wilayah Rawan Karhutla

Kepala Stasiun Koordinator BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistyono, mengatakan hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi telah memasuki periode musim kemarau.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat risiko karhutla harus menjadi perhatian bersama, mengingat cuaca kering dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran.

“Bulan Agustus hingga September merupakan puncak musim kemarau di Provinsi Jambi. Hampir seluruh wilayah akan mengalami kondisi yang sama, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan,” ujar Ibnu.

Ia menjelaskan, dari total 1.790 hotspot yang terpantau di Provinsi Jambi, sebanyak 392 titik berada di Kabupaten Muaro Jambi.

Data tersebut menunjukkan Muaro Jambi menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pencegahan karhutla.

BMKG Ingatkan Bahaya Membuka Lahan dengan Cara Membakar

Menurut BMKG, peningkatan hotspot tidak selalu berarti seluruh titik merupakan kebakaran aktif.

Namun, keberadaan titik panas dapat menjadi indikator awal adanya potensi kebakaran yang harus segera diantisipasi.

Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar, terutama saat kondisi cuaca kering dan angin berpotensi mempercepat penyebaran api.

“Pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan ketika kebakaran sudah meluas,” kata Ibnu.

Selain itu, warga juga diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran kepada aparat desa, pemerintah setempat, atau petugas terkait.

Pemkab Muaro Jambi Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla

Menghadapi ancaman musim kemarau, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan instansi terkait telah melakukan berbagai langkah kesiapsiagaan.

Salah satunya melalui pelaksanaan apel siaga karhutla sebagai bentuk kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran.

Upaya tersebut dilakukan untuk menekan risiko meluasnya kebakaran sekaligus mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan, seperti kabut asap yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, transportasi, hingga perekonomian.

Dengan musim kemarau yang masih berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, BMKG mengajak seluruh masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Kolaborasi antara pemerintah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar Kabupaten Muaro Jambi dapat terhindar dari bencana karhutla.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Muaro Jambi.

Salah satu strategi yang ditempuh adalah pelaksanaan program modifikasi cuaca atau hujan buatan pada sejumlah wilayah yang selama ini menjadi langganan titik api.

Kabupaten Muaro Jambi menjadi salah satu daerah yang mendapatkan dukungan program tersebut dari BPBD Provinsi Jambi.

Fokus pelaksanaannya diarahkan ke empat kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap Karhutla, yakni Kumpeh, Kumpeh Ulu, Sungai Gelam, dan Taman Rajo.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan sebelum puncak musim kemarau tiba.

Pemerintah berharap curah hujan yang dihasilkan melalui modifikasi cuaca mampu menjaga kelembapan lahan gambut dan kawasan rawan kebakaran sehingga potensi munculnya titik api dapat ditekan sejak dini.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Anari Hasiholan Sitorus, mengatakan teknologi modifikasi cuaca menjadi salah satu instrumen penting dalam strategi mitigasi bencana Karhutla.

Menurutnya, menjaga kondisi lahan tetap basah jauh lebih efektif dibandingkan melakukan pemadaman saat kebakaran sudah meluas.

“Langkah ini dilakukan agar lahan tetap lembap dan potensi munculnya titik api dapat diminimalkan,” ujar Anari.

Selain mengandalkan hujan buatan, BPBD Muaro Jambi juga meningkatkan pengawasan di lapangan.

Tim patroli terus diterjunkan ke sejumlah kawasan rawan untuk memantau kondisi lingkungan dan mendeteksi potensi kebakaran sedini mungkin.

Upaya tersebut dilakukan karena Karhutla tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga transportasi akibat kabut asap.

BPBD juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Warga diminta segera melapor apabila menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.

Menurut Anari, keberhasilan pencegahan Karhutla tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“Pencegahan adalah langkah terbaik. Kami berharap seluruh masyarakat ikut berpartisipasi menjaga wilayahnya agar terhindar dari ancaman Karhutla,” tegasnya.

Dengan kombinasi modifikasi cuaca, patroli rutin, dan partisipasi masyarakat, pemerintah berharap ancaman Karhutla di Muaro Jambi selama musim kemarau 2026 dapat ditekan semaksimal mungkin.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Gubernur Al Haris turun langsung meninjau lokasi banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Sarolangun.

Kunjungan tersebut sekaligus untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat serta menyerahkan bantuan kepada warga terdampak, Sabtu (2/5/2026).

Peninjauan dilakukan di Desa Lubuk Resam Ilir, Kecamatan Cerminan Gedang, salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat luapan Sungai Batang Asai. Banjir yang terjadi sejak sepekan terakhir dipicu oleh tingginya curah hujan.

Data sementara menunjukkan, sebanyak 26 desa terdampak banjir dengan total 1.552 rumah warga terendam air setinggi 50 sentimeter hingga lebih.

Selain merendam permukiman, bencana ini juga menyebabkan satu jembatan roboh sehingga mengganggu akses masyarakat.

Dalam kunjungannya, Gubernur Al Haris menegaskan bahwa pemerintah fokus pada percepatan penanganan serta distribusi bantuan yang tepat sasaran.

Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok, perlengkapan sandang, hingga logistik darurat bagi warga.

Ia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah tersebut.

Menurutnya, banjir tidak hanya dipengaruhi faktor alam, tetapi juga aktivitas manusia seperti kerusakan lingkungan dan pendangkalan sungai.

“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Selain faktor alam, kita juga harus memperhatikan kondisi lingkungan, termasuk hutan dan sungai,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, sejak awal kejadian pihaknya terus memantau perkembangan situasi melalui laporan dari tim lapangan, termasuk dari BPBD Provinsi Jambi dan dinas terkait yang telah diterjunkan ke lokasi.

Selain penanganan darurat, perhatian juga difokuskan pada dampak pascabanjir. Gubernur mengingatkan potensi munculnya penyakit serta trauma, terutama pada anak-anak.

Oleh karena itu, pemulihan lingkungan dan kondisi psikologis masyarakat menjadi prioritas berikutnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap rumah warga yang terdampak serta infrastruktur yang rusak, termasuk jembatan yang roboh, agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

Dalam kesempatan tersebut, bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi disalurkan secara simbolis kepada warga, berupa paket sembako seperti mie instan, beras, minyak goreng, gula, teh, dan kebutuhan pokok lainnya.

Selain itu, bantuan logistik dari BPBD juga mencakup makanan siap saji, perlengkapan keluarga, matras, hingga air mineral.

Sementara itu, Bupati Sarolangun, Hurmin, menyampaikan apresiasi atas perhatian langsung Gubernur Jambi yang turun ke lokasi di tengah agenda padat.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan penanganan pascabencana secara komprehensif, termasuk merumuskan langkah jangka panjang agar kejadian serupa dapat diminimalisir di masa mendatang.

Dengan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, diharapkan penanganan banjir di Sarolangun dapat berjalan lebih efektif serta mempercepat pemulihan kondisi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jambi mengeluarkan imbauan kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan debit air Sungai Batanghari.

Imbauan ini disampaikan menyusul terjadinya banjir di sejumlah wilayah bagian barat Provinsi Jambi dalam beberapa waktu terakhir.

Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada peningkatan volume air yang mengalir ke wilayah hilir, termasuk Kota Jambi.

Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Suamtriadi, mengatakan bahwa pihaknya saat ini terus melakukan pemantauan intensif terhadap ketinggian muka air sungai, terutama di titik pengukuran Tanggo Rajo.

“Monitoring terus kami lakukan secara berkala sebagai langkah antisipasi dini apabila terjadi kenaikan debit air yang signifikan,” ujarnya.

Status Masih Siaga IV

Berdasarkan data terbaru, ketinggian muka air Sungai Batanghari tercatat berada di angka 12,80 meter. Kondisi ini masih masuk dalam kategori Siaga IV atau relatif aman.

Meski demikian, masyarakat diminta untuk tidak lengah mengingat potensi kenaikan debit air masih bisa terjadi, terutama jika curah hujan di wilayah hulu terus meningkat.

Warga Diminta Aktif Pantau Kondisi

BPBD juga mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan DAS Batanghari, agar aktif memantau perkembangan kondisi sungai di lingkungan masing-masing.

Warga diminta segera melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi kenaikan air secara cepat atau tanda-tanda potensi banjir lainnya.

Antisipasi dan Koordinasi Diperkuat

Selain pemantauan, BPBD Kota Jambi juga telah menyiapkan langkah antisipasi jika terjadi peningkatan status siaga.

Koordinasi dengan berbagai instansi terkait terus dilakukan untuk memastikan respons cepat dalam menghadapi potensi bencana.

Dengan adanya peringatan dini ini, masyarakat diharapkan lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk, sekaligus dapat meminimalkan risiko jika debit air Sungai Batanghari mengalami kenaikan dalam waktu dekat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersiap menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Langkah ini diambil menyusul meningkatnya potensi kekeringan dalam beberapa waktu ke depan.

Keputusan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah instansi terkait pada Jumat (24/4/2026).

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, menyampaikan bahwa saat ini sudah terdapat dua kabupaten yang lebih dulu menetapkan status siaga darurat, yakni Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah provinsi untuk menyelaraskan kebijakan penanggulangan karhutla di seluruh wilayah Jambi.

Dalam pembahasan rapat, setidaknya terdapat sembilan poin utama yang menjadi perhatian.

Salah satu poin menyebutkan bahwa Provinsi Jambi dinilai telah memenuhi syarat untuk menaikkan status siaga darurat.

Hal ini diperkuat dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyatakan bahwa curah hujan akan mulai menurun pada awal Mei 2026.

“Penurunan curah hujan ini berpotensi meningkatkan suhu panas dan memperbesar risiko kekeringan di sejumlah wilayah,” ujar Bachyuni.

Ia juga menambahkan bahwa kondisi tersebut diperburuk oleh pengaruh fenomena El Nino yang masih berlangsung.

Pemerintah daerah pun menyepakati bahwa status siaga darurat karhutla akan mulai diberlakukan pada Senin, 27 April 2026.

BPBD Jambi mencatat sebagian besar wilayah di provinsi ini memiliki tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang bervariasi, mulai dari kategori sedang hingga tinggi.

Namun demikian, terdapat beberapa daerah yang relatif lebih rendah risiko, seperti Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan Kota Jambi.

Meski begitu, potensi kebakaran tetap dapat terjadi selama periode kemarau yang diperkirakan berlangsung dari Mei hingga Oktober.

Dalam upaya pencegahan dan penanganan, pemerintah akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, BPBD, pemerintah desa, masyarakat, hingga pihak perusahaan swasta.

Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan di lapangan serta mempercepat respons jika terjadi kebakaran.

BPBD juga mengingatkan adanya larangan keras membuka lahan dengan cara membakar. Kapolda disebut telah mengeluarkan instruksi tegas terkait penegakan hukum bagi pelanggar.

Sebagai alternatif, masyarakat didorong menggunakan metode pembukaan lahan yang lebih aman, termasuk pemanfaatan alat berat.

“Masyarakat diminta tidak membakar lahan maupun sampah sembarangan karena risikonya sangat besar,” tegas Bachyuni.

Upaya pencegahan akan diperkuat hingga tingkat desa dengan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama.

Pendekatan berbasis komunitas ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan.

“Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah karhutla,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Provinsi Jambi bergerak cepat menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 yang diperkirakan meningkat seiring datangnya musim kemarau lebih awal dari biasanya.

Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, mengatakan dirinya bersama Gubernur Jambi telah mengikuti rapat koordinasi nasional kesiapsiagaan karhutla di Jakarta yang dipimpin Kementerian Lingkungan Hidup serta melibatkan BMKG.

Dari hasil rapat tersebut, Provinsi Jambi masuk dalam enam daerah dengan tingkat kerawanan karhutla tertinggi di Indonesia.

Bahkan, awal musim kemarau diprediksi mulai terjadi pada awal Mei 2026, lebih cepat dari pola normal sebelumnya.

“Biasanya kemarau terjadi di pertengahan tahun, tetapi tahun ini diperkirakan sudah mulai lebih awal sekitar bulan Mei,” ujar Bachyuni.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemprov Jambi langsung melakukan pemetaan wilayah rawan karhutla hingga tingkat kecamatan dan desa.

Beberapa daerah yang menjadi perhatian utama meliputi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, serta Bungo.

Sementara itu, wilayah seperti Kota Jambi, Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci tetap masuk dalam pemantauan meskipun tingkat kerawanannya relatif lebih rendah.

Selain pemetaan, BPBD Jambi juga mendorong percepatan penetapan status siaga karhutla di daerah. Jika dua kabupaten lebih dulu menetapkan status siaga, maka provinsi akan mengikuti langkah serupa.

“Dengan status siaga, kita bisa lebih cepat mengajukan dukungan ke BNPB, termasuk operasi modifikasi cuaca jika diperlukan,” jelasnya.

Untuk memperkuat kesiapsiagaan di lapangan, BPBD Jambi telah menyiapkan 62 pos siaga karhutla yang tersebar di wilayah rawan.

Pos ini akan diisi tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, serta unsur masyarakat.

Tim tersebut bertugas melakukan patroli rutin, deteksi dini titik api, serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Bachyuni juga menegaskan bahwa potensi karhutla tahun ini cukup tinggi akibat kombinasi musim kemarau lebih panjang, curah hujan rendah, dan meningkatnya suhu udara.

Selain itu, empat kabupaten didorong untuk segera meningkatkan status siaga, yakni Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Tebo, dan Sarolangun yang memiliki wilayah gambut luas dan rawan terbakar.

“Lahan gambut sangat rentan saat kering. Karena itu pembasahan harus dilakukan sejak dini agar tidak mudah terbakar,” tegasnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I secara resmi mengukuhkan kepengurusan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Jambi periode 2025–2028.

Pengukuhan tersebut berlangsung di Ruang Bulian, Grand Hotel Jambi, Selasa (10/2/2026).

Dalam sambutan dan arahannya, Wagub Abdullah Sani menegaskan bahwa pembentukan serta pengukuhan FPRB merupakan langkah strategis dan sangat relevan di tengah meningkatnya potensi bencana akibat berbagai persoalan lingkungan.

Ia menyinggung sejumlah bencana besar yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta kejadian banjir dan longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Januari 2026.

“Bencana-bencana tersebut membawa dampak besar, tidak hanya kerugian materi dan korban jiwa, tetapi juga dampak psikologis. Ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa mitigasi dan pengurangan risiko bencana harus dipahami dan dilakukan secara kolaboratif,” ujar Wagub Sani.

Menurutnya, Provinsi Jambi termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, baik bencana alam, nonalam, maupun bencana sosial.

Kondisi geografis dan demografis tersebut menuntut pendekatan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif.

“Upaya pengurangan risiko bencana harus dilakukan sejak dini dan terencana, bukan hanya bergerak saat bencana sudah terjadi,” tegasnya.

Wagub Sani menilai FPRB memiliki peran penting sebagai wadah kolaborasi lintas sektor atau pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat.

Forum ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam edukasi, advokasi, perencanaan, serta penguatan kapasitas masyarakat menghadapi potensi bencana di Provinsi Jambi.

Ia juga berharap pengurus FPRB dapat menjadi pelopor dalam membangun budaya sadar risiko bencana, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta mengedepankan pendekatan partisipatif dan berbasis kearifan lokal.

“Pengurangan risiko bencana merupakan investasi jangka panjang. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat, namun manfaatnya sangat besar dalam melindungi kehidupan, harta benda, dan keberlanjutan pembangunan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum FPRB Provinsi Jambi Kurniawan Gotama menyampaikan bahwa FPRB hadir sebagai wadah koordinasi dan sinergi lintas sektor untuk menghasilkan program-program yang aplikatif dan berdampak langsung.

“Forum ini diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencegahan, mitigasi, hingga pemulihan pascabencana di Provinsi Jambi. Kami mohon bimbingan dan arahan serta mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama berkolaborasi,” ujarnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, didampingi Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A, menyerahkan bantuan kepada korban bencana alam di wilayah Kota Jambi, Selasa (30/12/2025).

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warga yang terdampak musibah.

Penyerahan bantuan berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Jambi dan diberikan kepada 19 orang korban bencana.

Yang terdiri dari, korban kebakaran dan angin puting beliung di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Jambi Timur, Kecamatan Alam Barajo, dan Kecamatan Jelutung.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Jambi menyalurkan bantuan dengan total nilai Rp308.500.000.

Bantuan tersebut telah melalui proses verifikasi oleh tim gabungan dari Dinas PUPR, Dinas Sosial, serta pihak kecamatan setempat.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari program Pemkot Jambi yang memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang mengalami musibah bencana.

Menurutnya, bantuan yang disalurkan telah disesuaikan dengan tingkat kerusakan berdasarkan hasil verifikasi, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat.

Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para penerima.

“Ini telah sesuai hasil verifikasi dari tim yang dibagi menjadi tiga golongan, yaitu ringan sedang hingga berat,” katanya.

“Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, sebagai bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat,” lanjutnya.

Maulana juga menyampaikan bahwa ke depan, penyaluran bantuan bencana yang saat ini berada di bawah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan) akan dialihkan menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dengan perubahan tersebut, Damkartan diharapkan dapat lebih fokus pada upaya pencegahan, penanganan, serta edukasi kebakaran kepada masyarakat.

Wali Kota Jambi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk selalu hadir di tengah masyarakat saat terjadi bencana.

Ia memastikan jajaran Pemkot Jambi akan turun langsung bersama tim untuk membantu warga yang terdampak.

Dalam kegiatan penyerahan bantuan tersebut, turut hadir Anggota DPRD Kota Jambi Maria Magdalena, kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkot Jambi, para camat dan lurah, serta para penerima bantuan.(*)