JATENG, SEPUCUKJAMBI.ID – Sejumlah wilayah di Jawa Tengah masih terendam banjir akibat curah hujan tinggi yang berlangsung berhari-hari.

Genangan air tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berdampak pada infrastruktur transportasi, distribusi logistik, dan mobilitas ekonomi di beberapa kabupaten.

Pemerintah daerah dan pusat terus meningkatkan upaya tanggap darurat untuk meminimalkan dampak bencana.

Kabupaten Kudus menjadi salah satu wilayah paling terdampak. Data terbaru menunjukkan jumlah warga yang mengungsi terus bertambah.

Kepala BPBD Kudus, Eko Djumartono, menyatakan bahwa jumlah pengungsi masih bersifat dinamis.

“Berdasarkan data per hari ini (17/1), total pengungsi mencapai 1.822 jiwa. Data ini akan terus diperbarui,” ujar Eko.

Pemerintah setempat menyiapkan titik pengungsian serta menyalurkan bantuan makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Dampak banjir juga terasa di sektor transportasi. Di Kabupaten Pekalongan, genangan air merendam jalur kereta api sehingga PT KAI mengalihkan perjalanan kereta jarak jauh melalui jalur selatan seperti Tegal–Kroya–Solo–Semarang.

Kondisi ini menyebabkan keterlambatan dan perubahan jadwal bagi ribuan penumpang.

Wilayah lain seperti Demak, Kendal, Batang, dan Pemalang juga mengalami genangan luas.

Warga harus meninggikan barang berharga atau memindahkan kendaraan. Sebagian memilih mengungsi sementara ke balai desa dan masjid.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan bantuan logistik senilai ratusan juta rupiah ke daerah terdampak, termasuk bahan pangan, perlengkapan bayi, selimut, dan peralatan kebersihan.

Pemprov berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar distribusi bantuan berjalan efektif.

Di tingkat nasional, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan BNPB memperkuat penanganan di lapangan, khususnya di Kudus.

Kepala BNPB turun langsung ke lokasi untuk memastikan koordinasi lintas lembaga berjalan optimal, mulai dari evakuasi, distribusi logistik, hingga pemantauan titik rawan.

Selain penanganan darurat, Pemprov Jateng juga mengintensifkan modifikasi cuaca di beberapa wilayah seperti Jepara, Kudus, dan Pati hingga 20 Januari 2026.

Langkah ini diharapkan mengurangi intensitas hujan ekstrem yang masih berpotensi terjadi.

Meski banjir meluas, pemerintah belum menetapkan status tanggap darurat karena kondisi dianggap masih terkendali, namun terus dipantau secara ketat.

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan pasokan BBM dan elpiji di daerah terdampak tetap aman, mendukung operasional kendaraan bantuan dan kebutuhan masyarakat.

BMKG dan BNPB mengingatkan warga tetap waspada terhadap banjir susulan dan longsor, terutama di dataran rendah dan lereng perbukitan.

Warga diminta mengikuti informasi resmi serta arahan petugas di lapangan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dana operasional yang diberikan kepada prajurit TNI yang terlibat penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukanlah “uang lelah”, melainkan “uang semangat”.

Pernyataan ini disampaikan saat menanggapi laporan penyaluran dana bagi personel TNI yang bertugas di lokasi terdampak bencana banjir dan longsor.

Menurut Prabowo, prajurit TNI tidak mengenal kata lelah dalam menjalankan misi kemanusiaan.

Oleh karena itu, istilah yang tepat untuk dana tambahan tersebut adalah uang semangat, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi pengabdian prajurit di lapangan.

“TNI itu tidak kenal lelah. Jangan disebut uang lelah, tapi uang semangat,” tegas Presiden dalam rapat koordinasi penanganan bencana di salah satu wilayah terdampak di Sumatra.

BNPB menjelaskan bahwa dana ini merupakan bagian dari biaya operasional penanganan darurat bencana.

Setiap personel TNI menerima sekitar Rp165.000 per hari, mencakup uang makan dan komponen tambahan selama bertugas.

Dana tersebut digunakan untuk menunjang kebutuhan dasar prajurit agar operasi kemanusiaan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Prajurit TNI terlibat aktif dalam berbagai kegiatan lapangan, mulai dari evakuasi korban, pencarian dan penyelamatan, distribusi logistik, hingga pembersihan puing dan perbaikan fasilitas umum.

Di beberapa lokasi, TNI juga membantu pembangunan hunian sementara bagi warga yang terdampak banjir dan longsor.

Presiden Prabowo menekankan bahwa kehadiran negara di tengah bencana harus dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan relawan menjadi kunci percepatan penanganan bencana dan pemulihan kehidupan warga terdampak.

Prabowo juga memastikan bahwa dana operasional TNI tidak mengurangi bantuan bagi masyarakat, melainkan mendukung kelancaran distribusi bantuan di lapangan.

Penegasan istilah “uang semangat” ini sekaligus menjadi simbol bahwa pengabdian TNI adalah wujud nyata pelayanan negara kepada rakyat.

Terutama saat darurat bencana yang membutuhkan respons cepat dan kerja tanpa kenal waktu.(*)

ACEH, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI Prabowo Subianto meninjau progres pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

Kunjungan ini menegaskan fokus pemerintah dalam pergeseran penanganan bencana dari fase darurat menuju pemulihan, terutama percepatan penyediaan hunian sementara yang aman dan layak.

Dalam peninjauan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, COO BPI Danantara Dony Oskaria, serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Rombongan juga ditemani Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro dan Direktur Operasional II Gunadi.

Mereka meninjau area huntara dan fasilitas pendukung untuk memastikan kesiapan dasar hunian transisi bagi warga terdampak.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah serius menangani bencana dan berkomitmen meringankan beban warga.

Ia juga mengapresiasi percepatan pembangunan huntara oleh BPI Danantara dan menekankan pentingnya koordinasi dengan BNPB dan pemerintah daerah.

“Saya mengapresiasi Danantara yang berhasil membangun hunian sementara dengan cepat dan berkualitas. Koordinasi dengan BNPB dan pemerintah daerah harus dijalankan ketat agar penanganan berjalan tertib,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam percepatan pemulihan, termasuk pemulihan layanan dasar seperti sekolah dan puskesmas agar aktivitas warga kembali normal.

Pembangunan Huntara Aceh Tamiang dilakukan melalui program kolaborasi beberapa BUMN Karya, dengan pembangunan dimulai sejak 24 Desember 2025.

Saat ini, 198 unit Huntara dari target 600 unit telah selesai dibangun, dan sisanya akan diselesaikan secara bertahap sesuai rencana pemerintah.

Huntara berada di Jl. Banda Aceh–Medan, Kebun Tj. Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, dan dirancang sebagai hunian transisi yang memenuhi standar minimum BNPB.

Setiap unit Huntara dilengkapi fasilitas dasar seperti toilet, dapur umum, air bersih, mushola, internet, dan akses internal untuk mendukung kebutuhan sehari-hari warga.

“Kami siap bersinergi dengan semua pihak untuk menghadirkan Huntara berkualitas, membantu warga terdampak memulai kembali kehidupan yang layak,” sebut Direktur Utama Hutama Karya, Koentjoro.

Pembangunan Huntara ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan hunian sementara yang aman, nyaman, dan mendukung pemulihan warga pasca-banjir.

Kolaborasi antara BUMN Karya, BPI Danantara, dan BP BUMN diharapkan memastikan percepatan pembangunan serta pemanfaatan Huntara sesuai kebutuhan warga.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah memastikan korban banjir di sejumlah wilayah Sumatra akan menerima bantuan minimal Rp8 juta per kepala keluarga (KK).

Bantuan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak sekaligus mendukung pemulihan ekonomi pascabencana.

Kebijakan ini dibahas dalam pertemuan antara Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta.

Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan resmi Instagram Sekretariat Kabinet pada Rabu (24/12).

Dalam keterangannya disebutkan bahwa setiap kepala keluarga yang terdampak banjir atau harus mengungsi akan memperoleh bantuan tunai minimal Rp8 juta.

Bantuan tersebut terdiri dari Rp3 juta untuk kebutuhan isian rumah serta Rp5 juta yang dialokasikan khusus bagi pemulihan ekonomi keluarga terdampak.

Selain bantuan tunai, pemerintah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya.

Bantuan tersebut meliputi beras sebanyak 10 kilogram per bulan, uang lauk pauk sebesar Rp300 ribu hingga Rp450 ribu per bulan, pembangunan hunian sementara dan hunian tetap, serta uang tunggu hunian senilai Rp600 ribu.

Pemerintah juga menyiapkan santunan khusus bagi korban banjir. Untuk korban meninggal dunia, santunan diberikan sebesar Rp15 juta.

Sementara korban luka berat akan menerima bantuan sebesar Rp5 juta.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah turut menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tetap berjalan bersamaan.

BLT reguler diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan, ditambah BLT tambahan selama tiga bulan dengan total Rp900 ribu.

Program ini menyasar sekitar 35 juta kepala keluarga atau setara dengan 120 juta jiwa.

Seluruh bantuan dan santunan akan disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan data yang telah diverifikasi serta persetujuan pemerintah daerah, baik bupati maupun wali kota, agar bantuan tepat sasaran.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dampak banjir dan longsor di Sumatra masih cukup besar.

Hingga Selasa (23/12), jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.112 jiwa di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Rinciannya, Aceh mencatat 483 korban jiwa, Sumatra Utara sebanyak 369 jiwa, dan Sumatra Barat mencapai 260 jiwa.

Selain itu, korban hilang tercatat sebanyak 176 orang, sedangkan jumlah pengungsi mencapai 498.447 jiwa, meskipun jumlah tersebut mulai mengalami penurunan.

Pemerintah pusat dan daerah terus mengintensifkan penyaluran bantuan logistik.

Termasuk kebutuhan pangan dan sandang, guna memastikan kebutuhan dasar para pengungsi di wilayah terdampak tetap terpenuhi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah lebih mengutamakan aksi nyata dan kecepatan penanganan bencana, dibandingkan penetapan status bencana nasional.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas desakan sejumlah pihak yang meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional atas bencana alam yang terjadi di beberapa daerah.

Menurut Teddy, sejak awal kejadian, pemerintah pusat telah bergerak secara aktif dan terkoordinasi tanpa menunggu keputusan administratif.

Fokus utama pemerintah adalah keselamatan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.

“Penanganan bencana itu tidak menunggu status. Pemerintah sudah bergerak sejak detik pertama kejadian,” ujar Teddy dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, berbagai unsur langsung dikerahkan sejak hari pertama, mulai dari BNPB, Basarnas, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah dan relawan.

Upaya yang dilakukan mencakup evakuasi korban, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta pendataan warga terdampak.

Teddy menilai, perdebatan mengenai status bencana nasional justru berpotensi mengalihkan fokus dari kebutuhan mendesak di lapangan.

Ia menegaskan bahwa, penanganan bencana tetap dilakukan dengan pendekatan nasional, terlepas dari ada atau tidaknya penetapan status secara formal.

“Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat terdampak bisa segera tertolong, bukan soal label atau statusnya,” tegasnya.

Selain itu, Seskab Teddy juga mengajak media dan masyarakat untuk berperan secara konstruktif dalam menyampaikan informasi terkait bencana.

Ia berharap pemberitaan dapat memberikan gambaran yang berimbang mengenai upaya penanganan yang dilakukan pemerintah, sekaligus menjaga optimisme publik.

“Kami mengajak semua pihak, termasuk media, untuk bersama-sama menjaga semangat dan optimisme dalam proses penanganan dan pemulihan,” kata Teddy.

Lebih lanjut, Teddy memastikan pemerintah akan terus melakukan evaluasi sesuai perkembangan situasi di lapangan serta memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Langkah ini dilakukan agar seluruh kebutuhan korban bencana dapat terpenuhi secara optimal.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir dalam setiap tahap penanganan bencana, mulai dari masa tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pernyataan ini menegaskan sikap pemerintah yang menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

Sekaligus menunjukkan bahwa penanganan bencana dilakukan secara cepat, terpadu, dan tidak bergantung pada label administratif semata.(*)

MEDAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Medan mengembalikan bantuan kemanusiaan berupa 30 ton beras dan sejumlah logistik lainnya yang berasal dari Uni Emirat Arab (UEA).

Bantuan tersebut sebelumnya ditujukan untuk membantu warga terdampak banjir di Kota Medan.

Keputusan pengembalian dilakukan setelah Pemkot Medan berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta instansi terkait.

Pemerintah daerah menilai bahwa penerimaan bantuan dari luar negeri harus mengikuti mekanisme dan regulasi nasional, sehingga tidak dapat diterima secara langsung oleh pemerintah kota.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan aturan sebelum mengambil langkah tersebut.

Pemkot Medan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Kementerian Pertahanan untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai ketentuan yang berlaku.

“Intinya kita sudah mengecek regulasi dan mekanisme penyaluran. Setelah berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian Pertahanan, disimpulkan bahwa bantuan ini belum dapat diterima,” ujar Rico.

Bantuan yang dikembalikan meliputi 30 ton beras, ratusan paket sembako, perlengkapan bayi, serta perlengkapan ibadah.

Seluruh bantuan tersebut masih dalam kondisi utuh karena belum sempat didistribusikan kepada warga terdampak banjir.

Meski demikian, Pemkot Medan tetap menyampaikan apresiasi atas niat baik dan solidaritas dari pihak pemberi bantuan.

Pemerintah kota mengucapkan terima kasih atas perhatian komunitas internasional terhadap kondisi masyarakat Medan yang terdampak bencana.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa bantuan tersebut berasal dari organisasi kemanusiaan di Uni Emirat Arab, bukan langsung dari pemerintah negara tersebut.

Namun, karena belum adanya mekanisme resmi penerimaan bantuan asing melalui pemerintah daerah, bantuan tersebut tidak dapat disalurkan di Medan.

Pemkot Medan memastikan bahwa penanganan dampak banjir tetap berjalan dengan mengandalkan bantuan dalam negeri, serta dukungan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah menegaskan kebutuhan dasar warga terdampak, termasuk pangan, masih dapat terpenuhi melalui jalur bantuan nasional.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Banjir Bandang dan Longsor di Aceh–Sumut–Sumbar Tewaskan Hampir 1.000 Orang, Desakan Status Bencana Nasional Menguat

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 menyisakan duka mendalam.

Data BNPB per Senin, 1 Desember 2025 pukul 17.00 WIB mencatat, bencana hidrometeorologi itu telah menewaskan hampir 1.000 orang.

Upaya pencarian dan evakuasi korban masih dilakukan oleh tim SAR gabungan.

Namun, proses tersebut sering terhambat oleh akses darat yang putus, sehingga sejumlah kawasan sempat terisolasi.

Kondisi ini membuat evakuasi membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan.

Kerusakan infrastruktur dan permukiman juga sangat luas. BNPB mencatat:

• 3.500 rumah rusak berat

• 4.100 rumah rusak sedang

• 20.500 rumah lebih rusak ringan

Tak hanya itu, 271 jembatan dan 282 fasilitas pendidikan dilaporkan rusak berat, yang menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh. Nilai kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp68,67 triliun.

Melihat korban yang terus bertambah dan kerusakan yang meluas, berbagai pihak mendesak pemerintah segera menetapkan status bencana nasional.

Mereka menilai skala dampak bencana telah memenuhi kriteria dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

UU tersebut menjelaskan bahwa penetapan status darurat bencana dilakukan berdasarkan rekomendasi lembaga penanggulangan bencana, yakni BNPB.

Pasal 7 ayat (1) huruf c menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan menetapkan tingkatan bencana di tingkat nasional.

Penetapan status bencana nasional harus mempertimbangkan indikator seperti jumlah korban, nilai kerugian, kerusakan sarana-prasarana, luas wilayah terdampak, serta dampak sosial ekonomi. Ketentuan teknis indikator tersebut diperjelas dalam peraturan presiden.

Mekanisme Penetapan Bencana Nasional

Sesuai pedoman BNPB (2016), status bencana nasional dapat ditetapkan bila pemerintah provinsi tidak lagi mampu melaksanakan fungsi dasar penanganan darurat, mulai dari mobilisasi SDM hingga pemenuhan kebutuhan korban.

Prosedur penetapannya meliputi lima langkah utama:

1. Gubernur mengirimkan surat kepada presiden berisi pernyataan ketidakmampuan daerah serta permintaan peningkatan status.

2. Dalam 1×24 jam, BNPB dan kementerian/lembaga terkait melakukan pengkajian cepat.

3. Hasil kajian dibahas dalam rapat koordinasi nasional untuk merumuskan rekomendasi.

4. Jika dinilai layak, Presiden menetapkan status bencana nasional.

5. Jika tidak dinaikkan, BNPB menyampaikan keputusan resmi dan tetap mendampingi daerah terdampak.

Penetapan status ini memungkinkan BNPB dan BPBD memperoleh kemudahan akses, seperti percepatan pengadaan logistik, pengerahan personel, operasi penyelamatan darurat, hingga mekanisme imigrasi dan karantina darurat bila diperlukan.

Hak Masyarakat dalam Situasi Bencana

UU Penanggulangan Bencana memberikan sejumlah hak penting bagi warga terdampak, antara lain:

• Perlindungan sosial dan rasa aman, terutama bagi kelompok rentan.

• Akses informasi yang jelas dan akurat mengenai penanganan bencana.

• Pemenuhan kebutuhan dasar selama masa darurat.

• Dukungan kesehatan dan psikososial.

• Kesempatan berpartisipasi dalam pengawasan maupun pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana.

• Hak atas ganti rugi jika bencana terjadi akibat kegagalan konstruksi.

Di tengah kondisi darurat di Aceh, Sumut, dan Sumbar, pemenuhan hak-hak ini menjadi krusial.

Ribuan warga sangat bergantung pada kehadiran negara dalam memastikan proses evakuasi, penyelamatan, dan pemulihan berjalan cepat, transparan, dan terkoordinasi.

Dengan korban yang terus meningkat dan kerusakan meluas, keputusan pemerintah terkait status bencana nasional kini menjadi langkah yang paling ditunggu, terutama oleh keluarga korban yang berharap penanganan dapat lebih terarah dan efektif. (*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis data terbaru mengenai dampak banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Per Senin (1/12) pukul 18.24 WIB, tercatat 604 orang meninggal, 464 masih hilang, dan 2.600 warga mengalami luka-luka.

Secara keseluruhan, lebih dari 1,5 juta jiwa terdampak, sementara jumlah pengungsi mencapai 570 ribu orang.

Rincian korban di tiap provinsi menunjukkan skala bencana yang besar. Di Aceh, terdapat 156 warga meninggal dan 181 orang hilang.

Di Sumatera Barat, 165 meninggal dan 114 hilang, sedangkan Sumatera Utara mencatat 283 korban meninggal dan 169 orang masih hilang.

Kerusakan infrastruktur juga meluas, meliputi 3.500 rumah rusak berat, 4.100 rusak sedang, dan 20.500 rumah rusak ringan.

Selain itu, 271 jembatan terdampak dan 282 fasilitas pendidikan dilaporkan rusak.

Dalam rapat bersama Komisi V DPR, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii menjelaskan bahwa, tingginya jumlah korban berkaitan dengan lokasi permukiman penduduk yang berada di zona berisiko tinggi, seperti tepi sungai, lereng bukit terjal, dan punggung bukit.

Menurut Syafii, tanah di wilayah tersebut sangat mudah tergerus saat hujan intens, sehingga ketika banjir bandang terjadi banyak warga tersapu arus atau tertimbun material longsor.

Ia menambahkan bahwa sebagian besar warga yang dilaporkan hilang kemungkinan terkena arus deras.

Basarnas mengimbau masyarakat tetap waspada, terutama pada wilayah rawan bencana, dan memantau informasi cuaca dari BMKG untuk mengantisipasi potensi risiko.

“Kami berharap informasi risiko bisa tersampaikan dengan baik sehingga masyarakat dapat mengambil langkah preventif,” ujarnya.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal Suharyanto, menuai kritik publik setelah pernyataannya yang menyebut kondisi bencana di Sumatera Utara hanya “mencekam di media sosial”.

Menanggapi hujatan masyarakat, Suharyanto akhirnya meminta maaf.

“Saya terkejut dengan reaksi masyarakat. Saya mohon maaf kepada Bupati dan masyarakat. Bukan berarti kami tak peduli,” ujar Suharyanto saat meninjau banjir di Tapanuli Selatan.

Pernyataan kontroversial ini sebelumnya disampaikan Suharyanto dalam konferensi pers pada Jumat (28/11/2025).

Ia menanggapi soal belum diberlakukannya status darurat bencana nasional, dengan menyebut kondisi yang dilaporkan di media sosial tidak sepenuhnya mencerminkan situasi di lapangan.

Bencana alam di Sumatera Utara telah menelan banyak korban jiwa. Hingga 1 Desember 2025 pagi, tercatat 217 korban meninggal dari berbagai wilayah terdampak.

Termasuk Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Padang Sidempuan, Deli Serdang, dan Nias. Jumlah warga hilang meningkat menjadi 209 orang.

Ribuan warga masih berada di posko pengungsian. Sebaran pengungsi meliputi 3.600 jiwa di Tapanuli Utara, 1.659 jiwa di Tapanuli Tengah, 4.661 jiwa di Tapanuli Selatan, 4.456 jiwa di Kota Sibolga, 2.200 jiwa di Humbang Hasundutan, dan 1.378 jiwa di Mandailing Natal.

Distribusi logistik mengalami kendala karena cuaca buruk dan terputusnya akses transportasi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Starlink memberikan layanan internet satelit gratis bagi warga terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Program ini berlaku untuk pelanggan baru dan lama yang berada di zona bencana hingga 31 Desember 2025.

Dalam pernyataan resminya di platform X, Starlink menyampaikan bahwa layanan gratis tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang kehilangan akses komunikasi akibat bencana.

Pengguna akan otomatis menerima kredit layanan, sementara pelanggan yang sebelumnya menonaktifkan layanan dapat melakukan aktivasi ulang.

Upaya ini dilakukan untuk mendukung pemulihan komunikasi pasca-bencana.

BNPB melaporkan bahwa 17 unit perangkat Starlink beserta genset dan peralatan darurat lainnya telah dikirim ke wilayah terdampak untuk memperkuat jaringan komunikasi.

Di tengah kerusakan infrastruktur darat seperti kabel internet dan menara seluler, Starlink menjadi solusi alternatif karena berbasis satelit.

Layanan ini hanya membutuhkan antena dan sumber daya listrik, sehingga tetap berfungsi di daerah yang terisolasi.

Masyarakat di lokasi bencana merasakan manfaatnya secara langsung, mulai dari akses informasi resmi, berkomunikasi dengan keluarga, hingga mempermudah koordinasi evakuasi dan distribusi bantuan.

Tim penyelamat pun dapat bergerak lebih cepat berkat koneksi internet yang stabil.

Starlink menegaskan bahwa layanan gratis ini murni bantuan kemanusiaan. Mereka menulis bahwa tidak etis mencari keuntungan dari sebuah bencana.

Langkah ini memperlihatkan peran penting teknologi satelit dalam komunikasi darurat ketika jaringan konvensional lumpuh.

Bagi para korban, Starlink tidak hanya menyediakan internet, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi di tengah situasi kritis.(*)