SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Fenomena perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan tren yang perlu menjadi perhatian.

Sepanjang 2025, BKPSDM Kabupaten Muaro Jambi mengeluarkan 15 rekomendasi perceraian bagi ASN yang berkasnya dinyatakan lengkap, agar proses hukum dapat dilanjutkan ke pengadilan agama.

Kepala Bidang Pengembangan ASN BKPSDM Muaro Jambi, Hendri Wijaya, mengungkapkan dari total 17 permohonan perceraian yang masuk, satu pengajuan ditolak karena belum memenuhi persyaratan administratif, sementara satu permohonan lainnya masih dalam proses evaluasi.

“Pada 2025, ada 15 ASN yang berkasnya lengkap dan memenuhi syarat sehingga kami keluarkan rekomendasi untuk lanjut ke Pengadilan Agama,” kata Hendri saat ditemui di Sengeti.

Permohonan yang ditolak biasanya berasal dari pasangan muda yang baru menikah beberapa bulan dan belum memenuhi ketentuan administratif.

Data BKPSDM menunjukkan mayoritas ASN yang mengajukan perceraian bekerja di sektor pelayanan dasar, seperti guru di Dinas Pendidikan dan tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan.

Beberapa kasus juga berasal dari OPD lain di lingkungan Pemkab Muaro Jambi.

Dari sisi pemohon, sebagian besar adalah istri yang menggugat cerai suami. Namun, terdapat pula kasus di mana suami mengajukan gugatan terhadap istrinya.

Alasan yang tercatat secara administratif umumnya perselisihan dan pertengkaran yang berulang. Setelah pendalaman, faktor ekonomi menjadi penyebab paling dominan.

“Masalah utama mayoritas ASN yang bercerai adalah ekonomi. Ada juga yang terkait perilaku suami yang terjerat judi online, yang masuk kategori persoalan ekonomi,” jelas Hendri. Selain itu, perselingkuhan dan pekerjaan pasangan di luar negeri turut menjadi faktor pemicu perceraian.

Memasuki awal 2026, satu laporan perceraian baru kembali diterima BKPSDM. Pemerintah daerah menegaskan proses pembinaan, mediasi, dan evaluasi tetap dijalankan sebelum menerbitkan rekomendasi resmi perceraian, sesuai ketentuan bagi ASN.

Lonjakan perceraian ini menjadi catatan serius bagi Pemkab Muaro Jambi dalam upaya penguatan ketahanan keluarga ASN, pembinaan mental, serta pengawasan perilaku yang dapat memengaruhi stabilitas rumah tangga dan kinerja aparatur sipil negara.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBi.ID – Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan empat pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Rabu (21/1/2026).

Pelantikan berlangsung di Aula Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Muaro Jambi.

Acara pelantikan dihadiri pejabat administrator, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan BKPSDM dan Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi sebagai saksi resmi.

Empat pejabat yang dilantik adalah:

• Herry Zulsani, Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Muaro Jambi

• Mentaflison, Kepala Bidang SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi

• Fahruddin, Kepala UPTD Alat Berat Dinas PUPR Muaro Jambi

• Junaidi, Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Muaro Jambi

Dalam sambutannya, Wabup Junaidi menegaskan bahwa seluruh pelantikan telah melalui prosedur resmi dan mendapat rekomendasi dari instansi kepegawaian negara sesuai peraturan perundang-undangan.

“Saya mengucapkan selamat bertugas kepada pejabat yang baru dilantik. Jabatan ini adalah amanah dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta pengabdian,” tegasnya.

Ia juga menepis isu praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Muaro Jambi, menegaskan seluruh proses pengangkatan dilakukan profesional dan bebas dari intervensi.

“Tidak ada cerita jual beli jabatan. Tidak ada kepentingan pribadi maupun kelompok. Semua berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku,” tambah Wabup dengan tegas.

Selain itu, pejabat yang dilantik diminta bekerja maksimal, menjunjung integritas, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Ini kesempatan untuk membuktikan kinerja. Bekerjalah dengan sepenuh hati dan profesional,” pungkas Junaidi H. Mahir.(*)