Investasi Kota Jambi Tembus Rp1,53 Triliun, Target 2026 Terlampaui Sebelum Akhir Tahun

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Realisasi investasi Kota Jambi hingga Triwulan III 2026 mencapai sekitar Rp1,530 triliun.

Capaian tersebut sudah melampaui target investasi sepanjang 2026 yang ditetapkan sebesar Rp1,509 triliun, meskipun tahun anggaran masih menyisakan sekitar dua bulan.

Tak hanya berhasil melewati target tahunan, pertumbuhan investasi Kota Jambi juga mencatat lonjakan signifikan.

Pada Triwulan III 2026 saja, nilai investasi mencapai Rp896,78 miliar atau meningkat 437,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp166,98 miliar.

Artinya, realisasi investasi pada kuartal ketiga tahun ini meningkat lebih dari lima kali lipat dibandingkan Triwulan III 2025.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, Abu Bakar, mengungkapkan capaian tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 28 Oktober 2026.

Menurut Abu Bakar, data tersebut bersumber dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui aplikasi Satu Data BKPM.

“Alhamdulillah, pertumbuhan investasi Kota Jambi terus meningkat. Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi Kota Jambi pada Triwulan III tahun ini mencapai Rp896,78 miliar,” ujarnya.

Abu Bakar menjelaskan, akumulasi investasi hingga Triwulan III mencapai sekitar Rp1,530 triliun atau 101,41 persen dari target tahunan sebesar Rp1,509 triliun.

Dengan demikian, realisasi investasi Kota Jambi sudah melampaui target sekitar Rp21,34 miliar sebelum memasuki penghujung tahun.

Ia optimistis nilai investasi masih berpeluang meningkat hingga akhir Desember 2026.

Pemerintah Kota Jambi akan terus memperkuat pelayanan perizinan dan menciptakan iklim usaha yang mendukung masuknya penanaman modal.

“Yang patut kita syukuri, target realisasi investasi tahun 2026 sudah berhasil kita lampaui. Padahal, kita masih memiliki waktu kurang lebih dua bulan hingga akhir tahun. Dengan tren pertumbuhan yang positif ini, kami optimistis realisasi investasi masih berpotensi meningkat lebih tinggi,” kata Abu Bakar.

Menurut Abu Bakar, peningkatan realisasi investasi tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola pelayanan perizinan dan penanaman modal.

DPMPTSP Kota Jambi terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, kepastian berusaha, serta kemudahan proses perizinan bagi para pelaku usaha.

Ia menilai pertumbuhan investasi sebesar 437,06 persen secara tahunan menjadi salah satu indikator meningkatnya aktivitas penanaman modal di Kota Jambi.

Namun, pemerintah daerah juga perlu memastikan pertumbuhan tersebut memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat, bukan sekadar peningkatan angka investasi.

“Kami akan terus mendorong terciptanya ekosistem investasi yang kompetitif, efisien, dan berkelanjutan agar mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Selain memperkuat pelayanan perizinan, DPMPTSP Kota Jambi juga mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Pelaporan tersebut penting untuk membantu pemerintah memantau perkembangan kegiatan usaha dan memastikan data realisasi investasi tercatat secara akurat.

Abu Bakar menegaskan, peningkatan investasi harus berjalan seiring dengan ekspansi usaha, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya saing daerah.

“Penguatan pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, dan kepatuhan pelaporan LKPM merupakan bagian penting untuk memastikan investasi tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah,” ungkapnya.

Ia berharap semakin banyak investasi yang masuk mampu memperkuat posisi Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Jambi.

Dengan realisasi Rp1,530 triliun hingga Triwulan III 2026, pemerintah daerah kini memiliki capaian yang melampaui target tahunan.

Tantangan berikutnya adalah menjaga momentum pertumbuhan tersebut sekaligus memastikan manfaat investasi dirasakan lebih luas oleh masyarakat.(*)




BKPM : Kepemimpinan Maulana-Diza Dorong Kemudahan Berusaha dan Percepat Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali membuktikan konsistensinya dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., dan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., berbagai penghargaan berhasil diraih, termasuk penghargaan terbaru berupa predikat Sangat Baik dalam PENKIN Tahun 2026 melalui DPMPTSP Kota Jambi.

Pencapaian tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Republik Indonesia Nomor 204.S Tahun 2026, tanggal 30 Juli 2026, tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani.

Pemerintah Kota Jambi berhasil meraih nilai 86,622 untuk kategori pemerintah kota di seluruh Indonesia. Capaian ini meningkat signifikan sebesar 6,576 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada angka 80,046.

Keberhasilan tersebut sekaligus menempatkan Kota Jambi sebagai salah satu daerah dengan kinerja pelayanan perizinan terbaik di Indonesia, bahkan mampu mencatatkan nilai lebih tinggi dibandingkan sejumlah kota besar lainnya, seperti Kota Yogyakarta, Kota Makassar, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Malang.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, efektif, transparan, dan berorientasi pada kemudahan berusaha.

Penghargaan ini juga menegaskan keberhasilan Pemerintah Kota Jambi dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui penguatan sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi dan berbasis digital.

Wali Kota Jambi, dokter Maulana, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Jambi meraih predikat Sangat Baik pada evaluasi PENKIN Tahun 2026 ini.

“Capaian ini menunjukkan bahwa upaya yang selama ini dilakukan Pemerintah Kota Jambi berada pada jalur yang tepat (on the track). Kami terus berupaya menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menilai, hasil PENKIN Tahun 2026 tidak hanya menjadi ukuran terhadap kualitas pelayanan publik, tetapi juga menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama kepercayaan para pelaku usaha terhadap iklim investasi di Kota Jambi.

“Kepercayaan merupakan modal utama dalam membangun investasi. Ketika pelayanan publik berjalan dengan baik, transparan, dan profesional, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh, dan hal itu akan berdampak positif terhadap peningkatan investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.

Maulana juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta tim penilai independen yang telah melaksanakan proses evaluasi secara objektif, komprehensif, dan profesional.

Menurutnya, proses penilaian yang dilakukan, mulai dari verifikasi administrasi, pemeriksaan dokumen pendukung, hingga kunjungan lapangan (fact finding) ke DPMPTSP Kota Jambi, telah memberikan gambaran yang utuh mengenai kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

“Melalui proses evaluasi ini, kami dapat mengetahui berbagai capaian yang telah diraih sekaligus mengidentifikasi sejumlah aspek yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tim penilai yang telah melaksanakan proses evaluasi secara profesional dan objektif. Indikator pelayanan publik yang terus meningkat ini, menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Jambi, Abu Bakar, mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen dan kerja sama seluruh pihak dalam menghadirkan pelayanan perizinan yang semakin baik, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan kolaborasi seluruh jajaran DPMPTSP Kota Jambi bersama perangkat daerah terkait lainnya dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang profesional, responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penghargaan ini bukanlah tujuan, melainkan menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan pembenahan, memperkuat tata kelola, serta menghadirkan berbagai inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan sesuai dengan arahan bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” singkatnya.

Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PENKIN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi salah satu instrumen penting dalam mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan efektivitas percepatan pelaksanaan berusaha di daerah.

Pelaksanaan penilaian tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB).

Penilaian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari efektivitas penerapan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), kualitas pelayanan DPMPTSP, hingga dukungan kepala daerah.

Dalam pelaksanaannya, proses penilaian dilakukan secara komprehensif melalui pengisian data secara mandiri, penyampaian dokumen pendukung, hingga verifikasi lapangan yang melibatkan tim independen.

Hasil penilaian tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan klasifikasi kinerja daerah, yang terdiri atas kategori Sangat Baik, Baik, dan Kurang Baik.

Klasifikasi tersebut tidak hanya menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan perizinan, tetapi juga menjadi landasan bagi pemerintah pusat dalam memberikan penghargaan, pembinaan, hingga insentif kepada pemerintah daerah.

Melalui mekanisme penilaian ini, pemerintah pusat mendorong seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal, memperkuat tata kelola pemerintahan.

Langkah ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Capaian tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Di sisi lain, upaya ini juga menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Jambi untuk memperkuat daya saing daerah serta menjadikan Kota Jambi sebagai salah satu tujuan investasi yang semakin menarik dan kompetitif di tingkat nasional.(*)




OSS RBA Tidak Dapat Diakses, DPMPTSP Kota Jambi: Penyesuaian Teknis Sedang Dilakukan

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi mengumumkan bahwa layanan Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) untuk sementara tidak dapat diakses.

Penghentian sementara ini dilakukan dalam rangka penyesuaian sistem terhadap penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Kepala DPMPTSP Kota Jambi, Abu Bakar, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi resmi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM selaku koordinator penanaman modal nasional.

“Dalam rangka penerapan PP Nomor 28 Tahun 2025, sistem OSS RBA perlu dilakukan penyesuaian teknis. Oleh karena itu, sementara waktu layanan OSS tidak dapat digunakan,” ujar Abu Bakar kepada wartawan, Jumat (7/11/2025).

Penonaktifan layanan OSS RBA dimulai Jumat, 7 November 2025 pukul 21.00 WIB dan dijadwalkan aktif kembali pada Minggu, 9 November 2025 pukul 06.00 WIB.

Abu Bakar menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan pelaku usaha atas ketidaknyamanan selama proses pembaruan sistem berlangsung.

“Kami memahami bahwa OSS RBA merupakan instrumen penting bagi pelaku usaha,” kata dia.

Namun, pembaruan ini diperlukan agar sistem perizinan nasional berjalan lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan terbaru pemerintah.

“Kami mohon kesabaran dan pengertian seluruh masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, DPMPTSP Kota Jambi akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk memastikan seluruh layanan perizinan berusaha dan penanaman modal kembali berjalan normal setelah penyesuaian sistem selesai dilakukan.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berbasis digital, sejalan dengan semangat Kota Jambi Bahagia,” tutup Abu Bakar.

Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Contact Center OSS melalui WhatsApp 0811-6774-642 atau telepon 169.(*)