MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari resmi mengumumkan hasil akhir seleksi JPT Pratama Tahun 2025, termasuk untuk posisi strategis Sekretaris Daerah (Sekda).

Pengumuman resmi dikeluarkan melalui sejumlah surat keputusan Panitia Seleksi dan ditetapkan pada 31 Desember 2025, sebagai tindak lanjut seluruh tahapan seleksi yang dilakukan sesuai mekanisme Badan Kepegawaian Negara (BKN), keputusan Bupati Batang Hari, dan berita acara Panitia Seleksi.

Untuk jabatan Sekda, tiga peserta terbaik ditetapkan berdasarkan akumulasi nilai seluruh tahapan seleksi.

Posisi peringkat pertama diraih oleh Mula P. Rambe, S.Sos., M.H dengan nilai 74,36, diikuti Muhammad Rifai, S.P., M.E pada peringkat kedua (nilai 72,68), dan Denny Eko Purwanto, S.E., M.E di posisi ketiga (nilai 70,07).

Selain Sekda, hasil seleksi untuk sejumlah jabatan JPT Pratama lainnya juga diumumkan:

• Kepala Dinas Kesehatan: Almi Cab, SKM (nilai 70,11), Apriyeldi, S.Kep (70,04), Prihadi, SKM, M.Kes (68,46).

• Kepala Dinas Lingkungan Hidup: Billy Akzaiman, S.IP (73,38), Ismail Ramzi, S.E (71,62), Erri Hari Wibawa, S.Hut., M.Sc., M.Eng (70,63).

• Kepala Satuan Polisi Pamong Praja: M. Ridwan Noor, S.E., M.E (71,60), Drs. Abdulrah Kosim (69,64), A. Kadir, S.IP (68,87).

Panitia Seleksi menegaskan bahwa seluruh keputusan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Hasil seleksi ini akan menjadi dasar untuk tahapan pengangkatan pejabat tinggi pratama sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengumuman tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Panitia Seleksi, Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H, menandai penutup resmi seluruh rangkaian seleksi JPT Pratama Kabupaten Batang Hari Tahun 2025.

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah hingga kini belum menetapkan jadwal resmi CPNS 2026.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyatakan bahwa, proses rekrutmen masih menunggu hasil pemetaan kebutuhan ASN di kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Antusiasme masyarakat terhadap seleksi CPNS 2026 terus meningkat, apalagi karena sepanjang 2025 tidak ada pembukaan seleksi.

Hal ini memunculkan berbagai spekulasi terkait waktu pendaftaran dan jumlah formasi yang tersedia.

Meski demikian, pemerintah menegaskan belum ada keputusan final terkait jadwal maupun kuota CPNS 2026.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menyampaikan bahwa pemerintah meminta seluruh instansi pusat dan daerah melakukan analisis kebutuhan pegawai secara menyeluruh.

“Analisis ini penting untuk melihat potensi pertumbuhan jabatan tertentu, apakah harus bertambah, berkurang, atau tetap,” ujar Rini.

Menurut Rini, hasil pemetaan tersebut menjadi dasar untuk menyesuaikan kebijakan rekrutmen ASN dengan kebutuhan nyata dan arah pembangunan nasional.

Data ini nantinya akan menentukan apakah seleksi CPNS 2026 dapat dibuka serta jabatan apa saja yang membutuhkan tambahan pegawai.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya informasi yang belum resmi.

BKN menegaskan bahwa isu mengenai pembukaan ratusan ribu formasi CPNS 2026 di media sosial belum dapat dipastikan kebenarannya.

Saat ini, pemerintah fokus menyelesaikan proses pengangkatan CPNS dan PPPK dari seleksi sebelumnya, serta menata pegawai non-ASN.

Penyelesaian proses ini penting agar perencanaan kebutuhan ASN ke depan lebih tepat dan berkelanjutan.

Meskipun belum ada kepastian jadwal, pemerintah memastikan peluang CPNS 2026 tetap terbuka.

Jika seleksi dilaksanakan, formasi akan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas, seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta jabatan teknis yang mendukung transformasi birokrasi.

Seluruh informasi resmi terkait CPNS 2026 akan diumumkan melalui kanal resmi KemenPAN-RB dan BKN setelah proses perencanaan selesai.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mengusulkan sebanyak 121 tenaga honorer yang belum terakomodir dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk diangkat sebagai PPPK paruh waktu.

Usulan tersebut telah diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan saat ini tengah dalam proses evaluasi.

Kabar ini menjadi angin segar bagi tenaga honorer kategori III (non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN) dan kategori IV (belum masuk database).

Pemerintah berharap para honorer tetap dapat bekerja dan memperoleh kejelasan status kepegawaian melalui skema PPPK paruh waktu.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi, Andika Wahyu, menyampaikan bahwa pengajuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap tenaga honorer yang telah lama berkontribusi dalam pelayanan publik.

“Usulan telah disampaikan ke BKN beberapa waktu lalu dan saat ini tinggal menunggu instruksi lebih lanjut,” jelas Andika.

Ia juga menambahkan, pengangkatan PPPK paruh waktu ini diharapkan mampu memberikan pengakuan dan kepastian hukum bagi para tenaga honorer yang selama ini bekerja tanpa status yang jelas.

“Ini adalah wujud kepedulian Pemerintah Kota Jambi. Semoga dengan skema PPPK paruh waktu, para honorer bisa mendapatkan perlindungan, status, dan pengakuan yang layak,” tutupnya.(*)