JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan klarifikasi terkait sorotan publik mengenai penggunaan anggaran sekitar Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) dalam pelaksanaan program nasional.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa penggunaan EO merupakan bagian dari strategi awal lembaga yang masih dalam tahap penguatan sistem dan sumber daya manusia.

Menurutnya, sebagai institusi yang baru berjalan, BGN belum sepenuhnya memiliki tenaga internal yang memadai untuk menangani seluruh rangkaian kegiatan berskala besar secara mandiri.

“Sebagai lembaga baru yang menjalankan program strategis nasional, kami masih dalam tahap pengembangan sistem dan belum memiliki SDM internal yang sepenuhnya siap untuk semua kebutuhan teknis,” ujar Dadan dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa keterlibatan EO dipilih untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstruktur, dan tepat waktu.

EO dinilai memiliki keahlian dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan kegiatan, koordinasi dengan vendor, pelaksanaan teknis di lapangan, hingga manajemen risiko selama kegiatan berlangsung.

Selain itu, penggunaan jasa EO juga disebut membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi dan pengawasan anggaran.

“Seluruh kegiatan terdokumentasi dengan baik, sehingga justru mempermudah proses audit dan pengawasan,” jelasnya.

Dadan menambahkan bahwa peran EO tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mendukung penyampaian pesan program kepada masyarakat agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Ia menegaskan bahwa penggunaan EO merupakan solusi sementara di tengah keterbatasan kapasitas internal, agar pelaksanaan program tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kualitas maupun ketepatan waktu.

“EO menjadi jembatan agar program tetap berjalan efektif dan efisien,” tegasnya.

Lebih lanjut, BGN memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tetap terbuka untuk proses audit serta pengawasan publik.

Dengan klarifikasi ini, BGN berharap masyarakat dapat memahami bahwa penggunaan jasa EO merupakan bagian dari strategi manajerial untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program nasional.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID— Wali Kota Jambi, Maulana, menanggapi dugaan insiden gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 7 Kota Jambi.

Pemerintah Kota Jambi saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut.

Maulana menegaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta instansi terkait.

Ia juga menekankan bahwa seluruh penyedia makanan wajib memenuhi standar Sertifikat Higiene Sanitasi (SHS) dari Dinas Kesehatan.

“Semua SPPG harus memiliki sertifikat SHS dari Dinas Kesehatan. Saat ini terdapat 39 proses pembangunan, dan targetnya 100 titik SPPG akan beroperasi,” ujar Maulana, Jumat (10/4/2026).

Terkait insiden di SMPN 7, Maulana menyebut pemerintah belum dapat menyimpulkan adanya keracunan makanan.

Mengingat belum adanya hasil pemeriksaan laboratorium, sementara sebagian besar siswa dan guru yang mengonsumsi makanan tidak mengalami gejala serupa.

“Kami masih menunggu hasil laboratorium, apakah berasal dari makanan atau faktor lain. Karena siswa dan guru lain yang mengonsumsi makanan tersebut tidak mengalami keluhan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jambi belum dapat menarik kesimpulan sebelum hasil resmi keluar dari laboratorium.

Meski demikian, Maulana mengimbau seluruh SPPG dan penyedia makanan agar mematuhi standar operasional prosedur (SOP), terutama terkait proses pengolahan makanan, sanitasi, dan waktu penyajian.

“Secara umum kami mengimbau seluruh SPPG untuk mematuhi SOP, terutama dalam proses memasak, kebersihan, dan sanitasi. Kita belum bisa menyimpulkan sebagai keracunan sebelum hasil lab keluar,” tegasnya.

Sebelumnya, pihak SMP Negeri 7 Kota Jambi telah memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut.

Sekolah menyebut hanya tiga guru yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

Humas SMPN 7 Kota Jambi, Junarso, menjelaskan bahwa ketiga guru tersebut memiliki kondisi kesehatan berbeda, sehingga diduga turut memengaruhi munculnya gejala.

“Yang mengalami gangguan hanya tiga guru. Mereka memiliki kondisi kesehatan berbeda, seperti asam lambung kronis, pascaoperasi gigi, dan satu lagi kondisi fisik sedang lemah,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa puluhan guru dan siswa lainnya turut mengonsumsi makanan yang sama namun tidak mengalami keluhan serupa.

“Sekitar 20 guru dan lebih dari 30 siswa ikut mengonsumsi makanan itu, tetapi tidak ada keluhan. Jadi belum bisa dipastikan ini keracunan,” katanya.

Pihak sekolah menilai isu keracunan mencuat karena waktu kejadian berdekatan dengan konsumsi menu MBG. Namun hingga kini, penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

Sebagai tindak lanjut, Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Dinas Kesehatan Kota Jambi telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian.

Sampel makanan serta sampel medis korban juga telah dikirim ke laboratorium untuk diuji lebih lanjut.

Ketiga guru sempat mendapatkan perawatan di RSUD Raden Mattaher Jambi. Dua orang telah diperbolehkan pulang, sementara satu guru masih menjalani perawatan akibat riwayat kesehatan sebelumnya.

Hingga kini, pemerintah dan pihak terkait masih menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut.(*)