SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), menegaskan bahwa kerukunan umat beragama bukan hanya pesan moral semata.

Melainkan fondasi utama dalam mendorong kemajuan daerah dan bangsa.

Penegasan tersebut disampaikan BBS saat memimpin upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama tingkat Kabupaten Muaro Jambi, yang digelar di Lapangan MAN Insan Cendekia, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Sabtu (3/1/2025).

Upacara tersebut diikuti oleh jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi, aparatur pemerintah daerah, serta pelajar madrasah dari berbagai satuan pendidikan.

Dalam amanatnya, BBS menyampaikan bahwa stabilitas sosial yang dibangun melalui toleransi dan sikap saling menghormati antarumat beragama merupakan “mesin penggerak” pembangunan.

Tanpa kerukunan, ia menilai berbagai agenda pembangunan akan menghadapi hambatan serius.

“Tanpa kerukunan, pembangunan ekonomi, pendidikan, dan sosial akan mudah tersendat oleh konflik dan ketidakpercayaan,” ujar BBS.

Ia menambahkan, kerukunan umat beragama harus dipandang sebagai modal strategis bangsa, bukan semata-mata nilai spiritual.

Menurutnya, dari ruang sosial yang rukun itulah energi pembangunan dapat tumbuh dan berjalan berkelanjutan.

“Kerukunan bukan hanya nilai keagamaan, tetapi juga modal strategis bangsa. Di situlah energi pembangunan bekerja,” tegasnya.

BBS juga menyoroti peran Kementerian Agama yang dinilainya strategis sebagai penjaga ruang tengah kehidupan berbangsa.

Tidak hanya mengurusi urusan ritual, Kemenag memiliki peran penting dalam membangun etika publik, memperkuat moderasi beragama, serta menjaga kohesi sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Menurutnya, tantangan kebangsaan ke depan justru semakin kompleks, sehingga membutuhkan penguatan nilai toleransi dan moderasi beragama, terutama di tengah arus polarisasi dan disrupsi sosial.

Lebih lanjut, BBS menyampaikan bahwa peringatan HAB ke-80 Kementerian Agama tahun ini membawa semangat pengabdian dan transformasi.

Di Kabupaten Muaro Jambi, peringatan tersebut menjadi refleksi bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur dan anggaran, tetapi juga pada kualitas hubungan sosial antarwarga.

“Daerah yang rukun adalah daerah yang punya masa depan,” pungkasnya.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Permasalahan banjir yang rutin melanda kawasan Tempino dan Pondok Meja, Kecamatan Mestong, kembali menjadi fokus perhatian DPRD.

Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Sartono, mendampingi Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, meninjau langsung lokasi yang sering terdampak banjir.

Genangan air di Tempino dan Pondok Meja kerap muncul setiap hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi.

Banjir tidak hanya meluas ke permukiman warga, tetapi juga mengganggu akses jalan utama yang menjadi jalur penghubung antarwilayah.

Kondisi ini menegaskan adanya masalah pada sistem drainase dan aliran air yang belum ditangani secara menyeluruh.

Sartono, sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Mestong, menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial.

Masalah ini melibatkan berbagai tingkatan infrastruktur, mulai dari jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten.

Diperlukan langkah terpadu antara pemerintah daerah dan instansi vertikal di tingkat pusat.

“Kami meninjau langsung saluran air, gorong-gorong, dan titik rawan genangan agar dapat melihat kondisi sebenarnya,” kata dia.

“Penanganan banjir harus terintegrasi agar tidak terus berulang setiap musim hujan,” ujar Sartono.

DPRD Muaro Jambi mendorong agar hasil tinjauan ini segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan balai jalan dan pengelola sumber daya air.

Sartono menegaskan, komitmen bersama antarinstansi menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan ini.

“DPRD akan mengawal aspirasi masyarakat agar penanganan banjir masuk dalam program prioritas pembangunan infrastruktur daerah,” tambahnya.

Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang, sehingga masyarakat Tempino dan Pondok Meja tidak lagi dihantui banjir tahunan yang mengganggu aktivitas ekonomi, keselamatan, dan kualitas hidup warga.(*)