MEDAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis yang mewakili pemerintah kota di wilayah Sumatera Bagian Selatan dalam Sidang Pleno Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Kamis 2 Juli 2026 malam.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) II APEKSI Sumatera Bagian Selatan, Maulana menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi tantangan utama pemerintah daerah, mulai dari penguatan fiskal, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga akses pembiayaan pembangunan.

Sidang pleno tersebut dihadiri delegasi dari 98 pemerintah kota di Indonesia dan menjadi forum penyampaian berbagai rekomendasi hasil Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) II APEKSI yang digelar di Kota Jambi pada 26–28 November 2025.

Maulana menjelaskan, salah satu rekomendasi utama yang dibawa Komwil II adalah perlunya penguatan pembangunan daerah melalui kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, pemerintah pusat perlu mempertahankan sekaligus mengoptimalkan dana transfer ke daerah dengan mekanisme pembagian dana bagi hasil yang transparan, objektif, dan mampu menjawab kebutuhan riil pemerintah kota.

“Dari Muskomwil tersebut lahir sejumlah rekomendasi agar Dewan Pengurus APEKSI terus memperjuangkan program kerja Komwil II sekaligus memperkuat pembangunan daerah melalui dukungan pemerintah pusat,” ujar Maulana.

Selain itu, Komwil II juga mengusulkan penyempurnaan skema Dana Alokasi Umum (DAU) dengan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi daerah, termasuk kebutuhan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN), dukungan pendanaan untuk proyek strategis daerah, serta penyesuaian gaji dan tunjangan kepala daerah yang dinilai perlu disesuaikan dengan tanggung jawab jabatan.

Maulana juga meminta pemerintah pusat meninjau kembali ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), khususnya terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen.

Di sektor pembangunan kawasan, Maulana menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, terutama pada ruas yang menghubungkan wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Menurutnya, infrastruktur tersebut akan berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi logistik, mobilitas masyarakat, hingga ketahanan pangan di kawasan.

“Kami mendorong APEKSI bersama pemerintah pusat mempercepat penyelesaian Tol Sumatera karena menyangkut akses barang, akses pangan, dan mobilitas masyarakat,” katanya.

Selain jalan tol, Maulana turut menyoroti masih terbatasnya layanan transportasi publik dan jaringan perkeretaapian di sejumlah wilayah Sumatera Bagian Selatan.

Ia berharap pemerintah pusat memberikan dukungan terhadap pengembangan sistem transportasi perkotaan sekaligus pembangunan jalur kereta api yang mampu menghubungkan daerah-daerah di kawasan tersebut.

Dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, Komwil II APEKSI juga mengusulkan pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Beberapa usulan yang disampaikan antara lain penambahan lokasi pembangunan Sekolah Garuda di wilayah Sumatera Bagian Selatan, pembangunan rumah sakit tematik untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat, serta revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja daerah.

Tak hanya itu, Maulana juga berharap pemerintah daerah diberi ruang yang lebih luas untuk memperoleh sumber pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui regulasi yang lebih sederhana dan berkeadilan.

Menutup laporannya, Maulana menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran APEKSI atas terselenggaranya Rakernas XVIII dan berharap seluruh rekomendasi yang dihasilkan dapat diteruskan kepada pemerintah pusat sebagai bahan penyusunan kebijakan nasional.

“Semoga Rakernas ini menghasilkan keputusan terbaik bagi seluruh pemerintah kota dan semakin memperkuat sinergi membangun kota yang tangguh menuju bangsa yang berdaulat,” tutupnya.

Dalam sidang pleno tersebut, seluruh komisariat wilayah APEKSI juga menyampaikan berbagai usulan strategis lainnya, mulai dari pengelolaan sampah, penanganan banjir, digitalisasi pemerintahan, hingga percepatan pembangunan infrastruktur, yang selanjutnya diharapkan menjadi rekomendasi resmi APEKSI kepada Presiden Republik Indonesia.(*)

MEDAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., mengikuti aksi penanaman pohon serentak bersama para wali kota dari berbagai daerah di Indonesia dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Taman Cadika Hutan Kota Medan, Kamis 2 Juli 2026.

Sebanyak 98 pemerintah kota ambil bagian dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama terhadap pembangunan kota yang berkelanjutan sekaligus memperkuat upaya pelestarian lingkungan.

Dalam kegiatan itu, Maulana menanam pohon kenanga (Cananga odorata), yang menjadi simbol kepedulian terhadap penghijauan kawasan perkotaan.

Sebelum mengikuti penanaman pohon, Maulana bersama Ketua TP PKK Kota Jambi, Dr. dr. Hj. Nadiyah, Sp.OG., serta jajaran Pemerintah Kota Jambi mengikuti senam bersama yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Rakernas APEKSI di Lapangan Cadika, Kota Medan.

Usai kegiatan, Maulana mengatakan kehadiran Pemerintah Kota Jambi di Rakernas APEKSI tidak hanya mengikuti agenda seremonial, tetapi juga memanfaatkan forum tersebut untuk memperkuat kolaborasi antardaerah melalui berbagai diskusi strategis.

Menurutnya, sejak pembukaan Rakernas, para kepala daerah telah mengikuti berbagai agenda, termasuk Dialog Kota Tangguh yang menjadi wadah berbagi pengalaman dan inovasi pembangunan antarkota.

“Kami hadir sejak pembukaan Rakernas hingga mengikuti Dialog Kota Tangguh sebagai ruang belajar bersama mengenai berbagai inovasi yang telah diterapkan di kota-kota di Indonesia,” ujar Maulana.

Sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) II APEKSI Sumatera Bagian Selatan, Maulana menilai aksi penanaman pohon memiliki makna lebih dari sekadar penghijauan.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi simbol komitmen pemerintah kota dalam membangun daerah yang lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan perkotaan.

Ia menyebut konsep kota tangguh tidak hanya berkaitan dengan pelestarian lingkungan, tetapi juga mencakup penanganan banjir, pengelolaan sampah, sistem pemilahan limbah, hingga peningkatan kualitas layanan publik.

Maulana mengungkapkan semangat serupa juga akan diterapkan saat Kota Jambi menjadi tuan rumah Healthy Cities Summit (HCS) yang akan mempertemukan pemerintah kabupaten dan kota dari seluruh Indonesia.

“Insya Allah kegiatan seperti ini juga akan kami laksanakan pada Healthy Cities Summit di Kota Jambi. Semangatnya adalah membangun kota yang tangguh melalui penguatan lingkungan, pengelolaan sampah, penanggulangan banjir, dan berbagai aspek pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Selain mengikuti penanaman pohon, Maulana dijadwalkan menyampaikan laporan sebagai Ketua Komwil II APEKSI dalam forum Rakernas yang membahas sejumlah isu strategis pemerintahan daerah.

Ia juga mengungkapkan Kota Jambi akan ikut ambil bagian dalam Karnaval Budaya APEKSI yang menampilkan kekayaan budaya dari seluruh kota di Indonesia

Pada agenda tersebut, kontingen Kota Jambi mendapat kesempatan tampil pada urutan kelima dengan membawa budaya Melayu khas Jambi.

Menurut Maulana, rangkaian Rakernas APEKSI diharapkan mampu memperkuat kerja sama antarpemerintah daerah sekaligus melahirkan berbagai gagasan baru yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di masing-masing kota.

“Harapannya, forum ini semakin memperkuat kolaborasi antardaerah, khususnya di Sumatera bagian selatan, sekaligus memberi manfaat bagi pembangunan kota-kota di Indonesia,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 yang digelar di Balai Kantor Wali Kota Jambi, Selasa 1 Juli 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin Wakapolresta Jambi dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta berbagai tamu undangan.

Usai pelaksanaan apel, rangkaian acara dilanjutkan dengan ramah tamah, makan bersama, serta penyerahan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai memiliki kontribusi dalam mendukung tugas-tugas kepolisian.

Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polresta Jambi, atas dedikasi dan pengabdiannya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan situasi yang kondusif di Kota Jambi.

Menurut Diza, hubungan antara Pemerintah Kota Jambi dan Polresta Jambi selama ini telah berjalan sangat baik.

Tidak hanya dalam menjaga stabilitas keamanan, kepolisian juga aktif mendukung berbagai program pembangunan serta pelayanan publik yang dijalankan pemerintah daerah.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran kepolisian, khususnya Polresta Jambi, karena selama ini telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kepolisian juga selalu membantu dan membersamai kami dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Jambi,” ujar Diza.

Ia berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat sehingga berbagai program pembangunan daerah, termasuk program unggulan Kota Jambi Bahagia, mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kami berharap sinergi ini terus terjalin ke depannya. Program-program unggulan Kota Jambi Bahagia juga kami harapkan mendapat dukungan dari jajaran kepolisian sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” katanya.

Diza menilai peringatan HUT Bhayangkara bukan sekadar agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian dan kerja sama lintas sektor dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Momentum HUT Bhayangkara menjadi saat yang tepat untuk merefleksikan berbagai capaian yang telah diraih, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan, pengabdian, dan kolaborasi demi kemajuan Kota Jambi,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly menunjukkan respons cepat setelah menerima laporan adanya seorang warga yang diduga mengalami gejala stroke ringan di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Kasang Jaya, Kecamatan Jambi Timur, Selasa 30 Juni 2026.

Sesaat setelah memperoleh informasi, Kemas Faried langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Jambi, pihak Kelurahan Kasang Jaya, serta Public Safety Center (PSC) 119 agar pasien segera mendapatkan pertolongan medis.

Tim Reaksi Cepat PSC 119 kemudian bergerak menuju lokasi didampingi Lurah Kasang Jaya dan Ketua RT setempat.

Setelah melakukan pemeriksaan awal terhadap Sandi Setiawan (34), petugas memutuskan untuk segera mengevakuasi pasien menggunakan ambulans menuju rumah sakit guna mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Dalam proses penanganan, petugas juga mendapati pasien belum memiliki dokumen administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun kepesertaan BPJS Kesehatan.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak menghambat pelayanan darurat sehingga pasien tetap diprioritaskan untuk memperoleh tindakan medis.

Kondisi ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat mengenai pentingnya melengkapi administrasi kependudukan dan jaminan kesehatan agar proses pelayanan medis dapat berlangsung lebih cepat, terutama saat menghadapi situasi darurat.

Kemas Faried mengatakan, keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama sehingga setiap laporan kondisi darurat harus segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi.

“Begitu menerima informasi, kami langsung berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, pihak kelurahan, dan PSC 119 agar pasien segera mendapatkan pertolongan. Dalam kondisi darurat, kecepatan penanganan sangat menentukan keselamatan pasien,” ujar Kemas Faried.

Ia mengaku bersyukur proses evakuasi dan penanganan medis dapat dilakukan dengan cepat berkat kerja sama berbagai pihak.

“Alhamdulillah, warga yang sakit cepat tertangani,” katanya.

Sementara itu, mewakili keluarga pasien, Imron menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bergerak cepat membantu proses evakuasi hingga pasien memperoleh penanganan medis.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Jambi Bapak Kemas Faried Alfarelly, Lurah Kasang Jaya, Ketua RT 04, Tim Reaksi Cepat PSC 119 Kota Jambi, serta seluruh warga yang telah membantu sehingga Sandi bisa segera mendapatkan penanganan medis,” ucapnya.

Peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, aparat wilayah, dan masyarakat dalam memberikan respons cepat terhadap kondisi darurat.

Kolaborasi yang baik dinilai mampu mempercepat proses penyelamatan sehingga warga yang membutuhkan pertolongan dapat segera memperoleh layanan kesehatan.(*)

MEDAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., bersama Ketua TP PKK Kota Jambi, Dr. dr. Hj. Nadiyah, Sp.OG., menghadiri Gala Dinner yang menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Lapangan Merdeka, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (30/6/2026) malam.

Jamuan makan malam tersebut dihadiri 98 wali kota dari berbagai daerah di Indonesia beserta para pendamping. Selain mempererat hubungan antarkepala daerah, kegiatan itu juga menjadi ruang membangun komunikasi dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan perkotaan.

Sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) II APEKSI, Maulana menegaskan bahwa Rakernas APEKSI menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarpemerintah kota demi mendorong pembangunan yang inovatif, berkelanjutan, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Malam ini saya bersama Ketua TP PKK Kota Jambi dan jajaran Pemerintah Kota Jambi menghadiri Gala Dinner APEKSI 2026 di Lapangan Merdeka Kota Medan bersama 98 wali kota dari seluruh Indonesia,” ujar Maulana usai mengikuti kegiatan.

Menurutnya, pertemuan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi wadah bertukar pengalaman, gagasan, dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kami berdiskusi bersama para wali kota untuk memperkuat kolaborasi dan membangun sinergi demi mewujudkan kemajuan kota-kota di Indonesia secara bersama-sama,” katanya.

Maulana menambahkan, sebagai Ketua Komwil II APEKSI, dirinya berharap forum Rakernas mampu menghasilkan berbagai gagasan strategis yang dapat diterapkan di masing-masing daerah.

“Melalui Rakernas APEKSI ini kita dapat saling belajar, berbagi inovasi, serta menghadirkan solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan perkotaan. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat daya saing kota-kota di Indonesia,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Maulana juga menyerahkan cendera mata kepada Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, sebagai bentuk apresiasi kepada tuan rumah Rakernas APEKSI XVIII Tahun 2026 sekaligus ucapan selamat atas Hari Jadi Kota Medan.

Rakernas XVIII APEKSI 2026 mengusung tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat” dan berlangsung di Kota Medan pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026. Forum nasional ini menghadirkan berbagai agenda strategis yang diikuti pemerintah kota dari seluruh Indonesia guna memperkuat kerja sama, inovasi, serta pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebahagiaan terpancar dari wajah Aljefri Mardian saat menerima hadiah utama berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio M3 dari Bussan Auto Finance (BAF).

Penyerahan hadiah dilakukan secara resmi di Sentral Yamaha Murni Jambi dan menjadi momen yang tak terlupakan bagi pemenang Program Semarak Berkah BAF.

Hadiah tersebut diserahkan langsung oleh Area Marketing Manager (AMM) BAF Jambi, Bayu, sebagai bentuk apresiasi perusahaan kepada pelanggan yang beruntung mengikuti program undian nasional tersebut.

Bayu menjelaskan bahwa Program Semarak Berkah BAF merupakan program apresiasi pelanggan yang digelar secara nasional selama periode Januari hingga Maret 2026.

Program ini dihadirkan untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan setia BAF yang telah mempercayakan berbagai kebutuhan pembiayaannya kepada perusahaan.

“Program Semarak Berkah BAF merupakan wujud terima kasih kami kepada pelanggan yang selama ini telah setia bersama BAF. Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat sekaligus kebahagiaan bagi masyarakat,” ujarnya saat penyerahan hadiah.

Sementara itu, Aljefri Mardian mengaku sempat tidak percaya ketika pertama kali mendapat informasi bahwa dirinya menjadi pemenang hadiah utama berupa sepeda motor Yamaha Mio M3.

Menurutnya, kabar tersebut awalnya dianggap hanya candaan. Namun setelah mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak penyelenggara, ia akhirnya yakin bahwa dirinya benar-benar beruntung menjadi salah satu pemenang program tersebut.

“Saya sempat berpikir ini hanya gurauan. Tidak menyangka ternyata benar. Hari ini saya menerima langsung hadiahnya dan tentu sangat bersyukur. BAF benar-benar memberikan hadiah yang luar biasa,” ungkap Aljefri.

Penyerahan hadiah ini sekaligus menjadi bukti komitmen BAF dalam menghadirkan berbagai program yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

Melalui program-program apresiasi seperti Semarak Berkah BAF, perusahaan berharap dapat terus mempererat hubungan dengan pelanggan sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Jambi.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menegaskan perlunya peran aktif camat, lurah, dan kepala desa dalam menangani berbagai persoalan strategis daerah.

Mulai dari pengelolaan sampah, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penanggulangan bencana, hingga tingginya angka anak putus sekolah.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Camat dan Lurah se-Kabupaten Tanjung Jabung Barat Triwulan II Tahun 2026 yang digelar di Kantor Camat Muara Papalik, Jumat 12 Juni 2026.

Dorong Aksi Nyata, Bukan Sekadar Sosialisasi

Dalam arahannya, Bupati Anwar Sadat menekankan bahwa penanganan persoalan sampah tidak cukup hanya melalui sosialisasi, tetapi harus diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan.

Ia mencontohkan pengolahan sampah organik menjadi pupuk sebagai langkah sederhana yang dapat dimulai dari tingkat rumah tangga.

“Yang kita perlukan sekarang adalah aksi. Mulailah dari hal kecil, seperti mengolah sampah organik menjadi pupuk untuk tanaman di rumah. Kalau satu desa berhasil, desa lain akan ikut,” ujarnya.

Penataan TPS dan Depo Sampah Dipercepat

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini tengah menertibkan ratusan titik pembuangan sampah ilegal yang tersebar di berbagai wilayah.

Untuk itu, Bupati meminta camat segera menetapkan lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sementara yang lebih terorganisir agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan.

Selain itu, Pemkab juga menyiapkan sistem pengelolaan sampah berjenjang melalui pembangunan depo sampah sebagai fasilitas penampungan sebelum dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

“Kita ingin pengelolaan sampah lebih sistematis, dari rumah tangga ke TPS, lalu ke depo, dan akhirnya ke TPA,” jelasnya.

Penguatan Kamtibmas Lewat Program Sabuk Kamtibmas

Di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, Bupati mengingatkan pentingnya dukungan camat dalam implementasi Program Sabuk Kamtibmas yang telah dideklarasikan bersama Forkopimda.

Ia menegaskan bahwa seluruh unsur pemerintahan di tingkat kecamatan hingga desa memiliki tanggung jawab menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

“Jangan sampai ada hal yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Penanganan Banjir Jadi Perhatian Serius

Dalam sektor kebencanaan, Bupati menyoroti sejumlah wilayah yang kerap terdampak banjir, seperti Kecamatan Batang Asam dan Muara Papalik.

Pemerintah daerah terus melakukan upaya mitigasi melalui pembangunan infrastruktur seperti drainase dan box culvert di titik-titik rawan banjir.

Namun demikian, ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air.

“Drainase harus dijaga agar tetap lancar. Ini tanggung jawab bersama untuk mengurangi risiko banjir,” katanya.

Penataan Pembangunan dan Batas Wilayah

Bupati juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pembangunan yang belum memenuhi ketentuan perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ia menegaskan setiap pembangunan harus sesuai tata ruang, memperhatikan lingkungan, serta memiliki dokumen perizinan yang lengkap.

Selain itu, camat dan kepala desa diminta aktif menyosialisasikan penyelesaian batas wilayah desa untuk mencegah potensi konflik di masyarakat.

“Yang berubah hanya batas administrasi, bukan hak kepemilikan tanah masyarakat,” tegasnya.

Atasi Anak Putus Sekolah untuk Tingkatkan IPM

Salah satu isu yang mendapat perhatian serius adalah tingginya angka anak putus sekolah yang berdampak pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Bupati meminta camat dan kepala desa melakukan pendataan serta memastikan anak-anak putus sekolah kembali mengenyam pendidikan di sekolah terdekat.

“Jangan pikirkan dulu seragam atau perlengkapan. Yang penting mereka kembali sekolah. Pemerintah akan membantu,” ujarnya.

Perkuat Layanan Darurat Halo Ustad 112

Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh perangkat daerah untuk tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat meskipun di tengah keterbatasan anggaran.

Ia juga meminta sosialisasi layanan darurat “Halo Ustad 112” terus digencarkan hingga tingkat desa agar masyarakat dapat segera melaporkan kejadian darurat seperti kebakaran, bencana, maupun gangguan kesehatan.

“Layanan ini harus diketahui seluruh masyarakat agar bisa dimanfaatkan saat keadaan darurat,” pungkasnya.

Kegiatan rakor tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, para camat, lurah, ASN, serta unsur terkait lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Program prioritas Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha mulai diimplementasikan di tingkat lingkungan.

Salah satunya ditandai dengan dimulainya Program “Kampung Bahagia” di RT 02, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Minggu 14 Juni 2026.

Program ini diawali dengan kegiatan gotong royong warga yang fokus pada pembangunan serta revitalisasi drainase sepanjang sekitar 75 meter di ruas jalan utama pintu masuk kawasan RT 02.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat lingkungan permukiman agar lebih bersih, sehat, aman, dan nyaman melalui partisipasi aktif masyarakat.

Warga Dilibatkan Langsung, Anggaran Rp100 Juta Dikelola Bersama

Ketua RT 02 sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bahagia, Solahudin, mengatakan bahwa keberhasilan program ini tidak lepas dari keterlibatan warga melalui musyawarah dan semangat gotong royong.

Ia menyebut, RT 02 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp100 juta yang digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari perbaikan infrastruktur, kegiatan sosial, hingga penguatan sarana dan prasarana lingkungan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Jambi.

“Pemanfaatan program Kampung Bahagia kami lakukan sesuai kebutuhan masyarakat yang diputuskan melalui musyawarah. Fokus utama tetap pada keamanan dan kebersihan lingkungan,” ujarnya.

Pasang CCTV hingga Dukung Sistem Pengelolaan Sampah OPBM

Sebagai bagian dari penguatan keamanan lingkungan, RT 02 juga telah memasang satu unit CCTV yang direncanakan terhubung ke Jambi City Operation Center (JCOC) milik Pemerintah Kota Jambi.

Selain itu, program ini juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk pengadaan kebutuhan berbasis lingkungan serta dukungan terhadap warga yang terlibat dalam kegiatan gotong royong melalui perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Di sektor persampahan, RT 02 juga mulai mendukung penerapan Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) yang saat ini digencarkan Pemkot Jambi.

Menurut Solahudin, sistem OPBM mendorong pengelolaan sampah yang lebih tertib dengan pola pengumpulan dari rumah ke rumah sehingga dapat mengurangi penumpukan sampah di lingkungan permukiman.

“Saat ini kami sudah memiliki dua tenaga pengangkut sampah dari warga. Walaupun belum memiliki kendaraan operasional, mereka menggunakan kendaraan pribadi dengan sistem iuran dari warga secara musyawarah,” jelasnya.

Masih Ada Penolakan, Dinilai karena Minim Sosialisasi

Meski berjalan, Solahudin tidak menampik masih adanya sebagian warga yang memberikan respons negatif terhadap sistem OPBM.

Namun menurutnya, hal tersebut lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan sosialisasi terkait manfaat jangka panjang program tersebut.

Ia menilai, jika dijalankan secara konsisten, OPBM dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih teratur.

Jadi Contoh Implementasi Program Berbasis Warga

Melalui pelaksanaan Kampung Bahagia dan OPBM, RT 02 Kenali Besar diharapkan menjadi contoh bagi wilayah lain dalam membangun lingkungan yang lebih tertata melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan solidaritas sosial warga dalam menciptakan kawasan permukiman yang bersih, aman, dan berkelanjutan.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperbaiki infrastruktur jalan terus berlanjut. Bupati Tanjab Barat, Anwar Sadat, turun langsung meninjau pekerjaan peningkatan Jalan Jalur 2 Merlung yang selama ini dikeluhkan warga akibat kondisinya yang rusak dan sulit dilalui.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangkaian kegiatan Jumat Berkah yang digelar pada Jumat, 12 Juni 2026.

Kehadiran bupati di lokasi sekaligus memastikan progres pekerjaan berjalan sesuai rencana dan dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jalan Jalur 2 Merlung merupakan salah satu akses penting yang menghubungkan sejumlah desa dengan pusat pemerintahan kecamatan.

Selama beberapa tahun terakhir, kondisi jalan yang rusak kerap menjadi kendala bagi aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas warga hingga distribusi hasil perkebunan dan pertanian.

Dalam peninjauan tersebut, Anwar Sadat menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat dalam menjaga kondisi jalan setelah selesai dibangun.

Ia meminta pemerintah kecamatan bersama masyarakat untuk mengawasi kendaraan yang melintas agar tidak membawa muatan melebihi kapasitas jalan.

Menurutnya, kendaraan bertonase berlebih menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat kerusakan jalan di sejumlah wilayah.

Selain itu, bupati juga menyoroti pentingnya perawatan saluran drainase di sepanjang ruas jalan.

Ia mengingatkan agar drainase yang telah dibangun pada tahun 2025 tetap dijaga kebersihannya sehingga aliran air tetap lancar dan tidak menyebabkan genangan yang berpotensi merusak badan jalan.

“Pemerintah sudah membangun, namun menjaga dan merawatnya menjadi tanggung jawab bersama. Gotong royong secara rutin perlu dilakukan agar saluran air tetap berfungsi dengan baik,” pesannya.

Peninjauan tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Tanjab Barat, mulai dari staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat hingga sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Peningkatan Jalan Jalur 2 Merlung diharapkan mampu memperlancar konektivitas antarwilayah, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat akses pelayanan pemerintahan di Kecamatan Merlung.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly melontarkan kritik terbuka terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi terkait pelaksanaan program Operator Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) dan penataan Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Menurut Kemas, polemik yang muncul di tengah masyarakat belakangan ini menunjukkan masih lemahnya sosialisasi terhadap kebijakan baru yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Jambi tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Kemas saat menghadiri Dialog Publik Pengelolaan Persampahan Kota Jambi yang berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu 13 Juni 2026.

Dalam forum yang dihadiri berbagai elemen masyarakat itu, Kemas secara khusus menyoroti peran DLH Kota Jambi sebagai organisasi perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab utama urusan persampahan.

Ia menegaskan bahwa program transformasi tata kelola sampah merupakan kebijakan strategis yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah, terutama instansi teknis yang menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan.

“Ini program yang baik dan program baru. Karena itu dibutuhkan kerja sama yang solid dari semua pihak agar tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana dengan baik,” ujar Kemas.

Politisi yang juga menjabat Ketua DPRD Kota Jambi itu menilai DLH harus lebih aktif menjelaskan kepada masyarakat mengenai tujuan, manfaat, hingga mekanisme pelaksanaan OPBM agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun informasi yang simpang siur.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada kepala daerah semata.

“Saya mengapresiasi langkah Bapak Wali Kota. Tapi tentu beliau tidak bisa bekerja sendiri. Program sebesar ini harus ditopang seluruh perangkat daerah dan elemen masyarakat agar persoalan sampah di Kota Jambi benar-benar bisa diselesaikan,” tegasnya.

Selain menyoroti aspek sosialisasi, Kemas juga memberikan perhatian terhadap sejumlah komponen pendukung transformasi tata kelola persampahan.

Termasuk pengadaan armada bentor pengangkut sampah dan pengembangan depo transfer sampah yang menjadi bagian dari sistem baru pengelolaan sampah di Kota Jambi.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa setiap program baru pasti memiliki tantangan dan kekurangan pada tahap awal pelaksanaan.

Karena itu, berbagai kritik dan masukan yang muncul dalam dialog publik harus dipandang sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan, bukan sebagai bentuk penolakan terhadap program pemerintah.

“Namanya program baru tentu masih ada kekurangan. Yang terpenting adalah bagaimana semua masukan yang muncul dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” katanya.

Salah satu isu yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius adalah persoalan iuran pengangkutan sampah yang belakangan menjadi pembahasan di tengah masyarakat.

Kemas mengungkapkan DPRD Kota Jambi menerima berbagai aspirasi terkait mekanisme penarikan iuran yang diterapkan di sejumlah wilayah.

Ia meminta Pemerintah Kota Jambi menyusun formulasi yang lebih jelas dan terukur agar tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari.

“Kami meminta ke depan ada formulasi yang lebih jelas. Jangan sampai muncul potensi pungutan liar atau masyarakat kurang mampu justru terbebani oleh kebijakan ini,” ujarnya.

Menurut Kemas, perlindungan terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah harus menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan sampah.

Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Jambi yang membuka ruang dialog secara terbuka dengan masyarakat.

Menurutnya, forum seperti ini penting untuk menyerap aspirasi sekaligus meluruskan berbagai informasi yang berkembang di tengah publik.

“Kami terbuka terhadap setiap kritik dan aspirasi masyarakat. Semua masukan yang disampaikan akan menjadi bahan untuk diteruskan kepada pemerintah dan pihak terkait agar kebijakan yang diambil semakin baik,” pungkasnya.

Dialog publik tersebut menjadi salah satu momentum evaluasi terhadap pelaksanaan transformasi tata kelola sampah di Kota Jambi yang saat ini tengah berjalan.

Sejumlah masukan yang mengemuka, mulai dari persoalan sosialisasi, mekanisme iuran, hingga kesiapan infrastruktur pendukung, diperkirakan akan menjadi bahan perbaikan dalam implementasi program OPBM ke depan.(*)