JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Mantan Gubernur Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono serta Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, mencerminkan hubungan yang tetap terjaga dengan baik di tengah dinamika politik nasional.

Juru bicara Anies, Usamah Abdul Aziz, menjelaskan bahwa hubungan antara Anies dengan SBY maupun AHY tetap harmonis, meskipun sempat muncul perbedaan pandangan di masa lalu.

Ia menegaskan bahwa dinamika yang terjadi merupakan hal yang wajar dalam dunia politik dan tidak mengganggu hubungan personal antar tokoh.

Menurutnya, komunikasi yang terjalin tetap berjalan dengan baik.

Pertemuan tersebut disebut berlangsung dalam suasana santai, layaknya kunjungan biasa tanpa agenda formal yang kaku.

Dalam kesempatan itu, turut hadir sejumlah tokoh lainnya seperti Yenny Wahid dan Sufmi Dasco Ahmad, yang menambah suasana keakraban dalam pertemuan tersebut.

Meski sempat terjadi kesalahpahaman, pertemuan ini menjadi sinyal bahwa hubungan antar tokoh tetap terjaga melalui komunikasi langsung dan silaturahmi.

Hal ini dinilai penting dalam menjaga stabilitas hubungan di tengah perbedaan pandangan politik.

Secara lebih luas, pertemuan ini mencerminkan bahwa dialog terbuka antar elite politik tetap menjadi bagian penting dalam menjaga komunikasi dan memperkuat hubungan personal, meskipun berada dalam posisi atau pandangan politik yang berbeda.

Momen ini sekaligus menegaskan bahwa dalam dunia politik, silaturahmi dan komunikasi tetap menjadi kunci utama untuk menjaga hubungan yang sehat dan konstruktif.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina melalui berbagai jalur diplomasi internasional, termasuk tetap berpartisipasi dalam kerja sama BOP.

Menurut Prabowo, keputusan Indonesia untuk tetap berada dalam forum tersebut bukan semata-mata didasarkan pada kepentingan ekonomi atau politik praktis, melainkan lebih pada nilai kemanusiaan dan solidaritas global.

“Dengan berada di dalam forum, Indonesia masih memiliki ruang untuk memengaruhi dan mendorong solusi jangka panjang, yaitu terwujudnya Palestina merdeka melalui solusi dua negara,” ujarnya, Senin (16/3/2026).

Ia menilai kehadiran Indonesia dalam forum internasional menjadi sarana strategis untuk terus menyuarakan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina.

Langkah ini juga dinilai penting agar isu Palestina tetap menjadi perhatian dunia.

Prabowo menegaskan, sikap tersebut merupakan bagian dari konsistensi politik luar negeri Indonesia yang sejak lama menolak segala bentuk penjajahan, sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

Selain itu, pemerintah tetap memastikan bahwa setiap kebijakan luar negeri, termasuk keikutsertaan dalam kerja sama internasional, mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh.

Namun dalam konteks ini, nilai kemanusiaan dan prinsip kemerdekaan bangsa menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan.

Melalui langkah tersebut, Indonesia diharapkan dapat terus berperan aktif dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia serta memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi yang konstruktif.()*

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa ketentuan terkait pemberian uang pensiun bagi anggota DPR bersifat inkonstitusional bersyarat.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 191/PUU-XXIII/2025 pada Senin (16/3/2026), yang sekaligus menegaskan perlunya pembaruan regulasi terkait hak keuangan pejabat negara.

Dalam pertimbangannya, MK menilai aturan yang selama ini digunakan sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan kebutuhan serta prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyampaikan bahwa diperlukan undang-undang baru yang mampu mengatur secara lebih komprehensif terkait hak keuangan maupun administratif pejabat negara.

“Mahkamah memandang penting adanya pembentukan regulasi baru agar pengaturan hak keuangan pejabat negara lebih sesuai dengan perkembangan saat ini,” ujarnya dalam sidang.

MK juga menyoroti adanya kelemahan dalam aturan lama, khususnya terkait aspek keadilan dan transparansi.

Oleh karena itu, ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, yang berarti masih tetap berlaku untuk sementara waktu hingga aturan baru disahkan.

Selain itu, Mahkamah menekankan pentingnya langkah cepat dari pembentuk undang-undang agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di masa mendatang.

Putusan ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera merumuskan kebijakan baru yang lebih adil, transparan, serta mempertimbangkan kepentingan publik secara luas.

Dengan adanya pembaruan regulasi, diharapkan sistem pengelolaan keuangan bagi pejabat negara dapat lebih akuntabel sekaligus mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengungkapkan kabar mengejutkan soal besaran penghasilan anggota DPR. Bukan sekadar ratusan juta, Mahfud menyebut dirinya mendengar bahwa gaji anggota DPR sebenarnya bisa menembus miliaran rupiah per bulan.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat berbincang dalam siniar Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, angka Rp 230 juta yang kerap disebut publik hanyalah bagian dari penghasilan rutin bulanan, sementara di luar itu masih ada sederet tunjangan hingga uang reses yang nilainya jauh lebih besar.

“Menurut saya kalau memang Rp 230 juta per bulan, yang saya dengar justru miliaran per bulan. Karena ini (Rp 230 juta) mungkin uang bulanan untuk keluarga, rumah, dan sebagainya. Di luar ini kan ada uang reses,” kata Mahfud.

Mahfud lalu mengisahkan pengalamannya saat menjadi anggota DPR periode 2004–2008. Kala itu, ia sudah menerima uang reses Rp 42 juta tiap tiga bulan, ditambah insentif per pembahasan undang-undang, hingga tawaran studi banding ke luar negeri dengan fasilitas mewah.

Di sisi lain, data resmi menunjukkan gaji pokok anggota DPR hanya Rp 4,2 juta per bulan. Namun, deretan tunjangan membuat total penghasilan mereka bisa melambung hingga Rp 100–230 juta. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) bahkan mencatat negara harus menyiapkan Rp 1,6 triliun hanya untuk membayar gaji dan tunjangan 580 anggota DPR sepanjang 2025.

Perbandingan dengan upah minimum pun mencolok. Jika UMP DKI Jakarta tahun ini Rp 5,39 juta, maka penghasilan DPR mencapai 42 kali lipat. Dibandingkan pekerja di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang hanya Rp 2,17 juta, selisihnya bahkan tembus 105 kali lipat. (*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI Prabowo Subianto resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer atau yang dikenal sebagai Noel dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Keputusan ini diambil usai Noel ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (22/8/2025).

Pemberhentian tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam sebuah pernyataan resmi.

Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Noel dari Kabinet Merah Putih.

“Untuk menindaklanjuti status hukum yang bersangkutan, Bapak Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” ujar Prasetyo.

Saat ini, pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.

Prasetyo juga menyampaikan harapan agar kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat negara untuk menjunjung tinggi integritas dan menjauhi praktik korupsi.

Immanuel Ebenezer menjadi anggota kabinet pertama di era Prabowo yang ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Ia diduga terlibat dalam praktik pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Penangkapan dilakukan langsung di kantor Kemenaker, Jakarta.(*)