JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi menetapkan Azumadi atau yang akrab disapa Bujang Zuar sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Muaro Jambi untuk periode 2026–2031.

Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB, M. Hanif Dhakiri, pada Kamis 11 Juni 2026, mewakili tim koordinator DPP PKB.

Pengumuman ini turut disampaikan bersama Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Provinsi Jambi, Elfisina, dalam agenda penetapan Ketua Tanfidz DPC PKB se-Provinsi Jambi.

Penetapan ini sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai siapa yang akan menakhodai PKB Muaro Jambi dalam lima tahun ke depan.

DPP PKB menegaskan bahwa seluruh proses telah melalui mekanisme organisasi sesuai aturan partai yang berlaku.

Di tingkat daerah, keputusan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan ajakan untuk menjaga soliditas internal.

Wakil Sekretaris I DPC PKB Muaro Jambi, Mahfud Sugiarto, menegaskan bahwa seluruh kader wajib menghormati keputusan DPP dan bergerak dalam satu barisan.

“Alhamdulillah, kami sudah mendengarkan langsung penetapan dari DPP PKB. Saudara Bujang Zuar resmi ditunjuk sebagai Ketua DPC PKB Muaro Jambi 2026–2031. Ini keputusan organisasi yang wajib kita jalankan bersama,” ujar Mahfud.

Ia menekankan bahwa dinamika internal yang sempat muncul selama proses penentuan kepemimpinan kini harus ditutup.

Menurutnya, fokus utama partai ke depan adalah memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput.

“Tidak ada lagi kubu-kubu. Semua kader harus bersatu, merapatkan barisan, dan bekerja di bawah kepemimpinan yang sudah ditetapkan untuk memperkuat PKB di Muaro Jambi,” katanya.

Mahfud juga menilai bahwa tantangan politik ke depan menuntut partai yang solid, terstruktur, dan memiliki arah perjuangan yang jelas.

Karena itu, kepemimpinan Bujang Zuar diharapkan mampu membawa energi baru bagi PKB Muaro Jambi.

Ia menyebut pengalaman serta kedekatan Bujang Zuar dengan kader dan masyarakat menjadi modal penting dalam memperluas basis dukungan partai di daerah.

“Kami optimistis beliau mampu menjalankan amanah ini dengan baik. Komunikasi yang kuat dengan kader dan masyarakat menjadi kekuatan tersendiri,” ujarnya.

Dengan penetapan ini, PKB Muaro Jambi memasuki fase konsolidasi baru yang ditujukan untuk memperkuat struktur organisasi, meningkatkan kerja politik, serta memperluas peran partai dalam menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – DPD Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi kembali menggelar Musyawarah Kecamatan (Muscam) sebagai bagian dari penguatan konsolidasi internal partai menjelang agenda politik mendatang.

Muscam kedua tersebut digelar di Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Minggu (24/5/2026), dan berlangsung khidmat di Desa Kota Karang.

Kegiatan itu dihadiri Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jambi H. Ivan Wirata, Ketua DPD Partai Golkar Muaro Jambi H. Asikin, Sekretaris DPD Partai Golkar Muaro Jambi Sartono, Bendahara Muhammad Ridho, jajaran pengurus partai, serta peserta Muscam Kecamatan Kumpe Ulu.

Ketua Panitia Muscam, Ardianto, menjelaskan pelaksanaan kegiatan mengacu pada Surat Instruksi Nomor: SI-01/DPP/MJ/Golkar/V/2026 terkait perencanaan dan penyelenggaraan Muscam Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi.

“Muscam ini terlaksana berdasarkan surat instruksi dan seluruh anggaran berasal dari DPD Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi,” ujar Ardianto.

Ia menilai Pengurus Kecamatan (PK) memiliki peran penting sebagai ujung tombak partai dalam membangun komunikasi politik di tengah masyarakat sekaligus menjalankan roda organisasi.

Karena itu, Muscam diharapkan mampu melahirkan kader-kader yang memiliki loyalitas, integritas, kapasitas, dan semangat pengabdian terhadap partai maupun masyarakat.

“PK merupakan ujung tombak partai dalam membangun komunikasi di masyarakat dan menjalankan program organisasi,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua PK Golkar Kecamatan Kumpe Ulu periode 2021-2026, Sopian, mengaku banyak mendapatkan pengalaman dan pemahaman politik selama dipercaya memimpin organisasi di tingkat kecamatan.

“Berkat Partai Golkar, saya memahami dunia politik dan mendapat pengalaman yang sangat berharga,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jambi H. Ivan Wirata menegaskan pentingnya penguatan struktur organisasi hingga tingkat kecamatan sebagai langkah strategis menghadapi dinamika politik ke depan.

Menurutnya, pengurus kecamatan memiliki peran besar dalam menjaga soliditas partai sekaligus memperluas dukungan masyarakat terhadap Partai Golkar.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Muaro Jambi H. Asikin menekankan bahwa pelaksanaan Muscam harus berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Ia mengatakan, keberhasilan partai dapat diukur dari perolehan suara dalam setiap kontestasi politik.

Karena itu, Muscam menjadi bagian penting dalam mempersiapkan mesin partai menghadapi Pemilu 2029.

“Muscam ini merupakan penggerak roda organisasi untuk menghadapi 2029 nanti. Saat ini kita memiliki lima kursi DPRD, namun belum bisa menjadi unsur pimpinan karena selisih suara,” ungkap Asikin.

Meski demikian, ia optimistis Golkar Muaro Jambi mampu meningkatkan perolehan kursi pada Pemilu 2029 mendatang.

“Saya yakin dengan kekompakan dan kebersamaan yang dibangun sejak dini, Golkar Muaro Jambi mampu meraih posisi pimpinan DPRD pada 2029 nanti,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Jambi mulai menggerakkan mesin politik menghadapi agenda politik mendatang.

Langkah tersebut terlihat dalam rapat konsolidasi yang digelar bersama pengurus DPD, anggota DPRD, dan Fraksi PAN se-Provinsi Jambi di Rumah PAN Jambi, Sabtu (23/5/2026) malam.

Rapat konsolidasi dipimpin langsung Ketua DPW PAN Jambi, Al Haris, dengan fokus utama memperkuat soliditas internal partai hingga tingkat akar rumput.

Dalam arahannya, Al Haris menekankan pentingnya pembentukan serta pendataan relawan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagai bagian dari penguatan jaringan politik partai.

“Tahun ini kita harus merekrut relawan sesuai dengan TPS masing-masing. Karena itu saya meminta seluruh pengurus DPD, anggota DPRD, dan Fraksi PAN melengkapi data relawan tersebut,” ujar Al Haris.

Menurutnya, kekuatan partai tidak hanya bertumpu pada pengurus dan kader, tetapi juga pada kesiapan relawan yang aktif bergerak di tengah masyarakat.

Ia menilai relawan menjadi ujung tombak partai dalam membangun komunikasi politik sekaligus memperkuat dukungan masyarakat hingga tingkat paling bawah.

Selain penguatan relawan, Al Haris juga menegaskan pentingnya konsolidasi internal agar seluruh elemen partai dapat bergerak lebih terarah dan terorganisir menghadapi dinamika politik ke depan.

“Kita tentu harus mensolidkan internal partai agar mesin politik ke depannya bisa bergerak dengan baik,” tegasnya.

Konsolidasi tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa PAN Jambi mulai memperkuat struktur organisasi dan jaringan politik secara menyeluruh di Provinsi Jambi.

Dengan penguatan relawan hingga tingkat TPS, PAN optimistis dapat menjaga kekompakan internal sekaligus memperbesar dukungan masyarakat pada agenda politik mendatang.(*)

SENGETI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi resmi menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru, Jumat (1/5/2026).

Momentum ini langsung dijadikan titik awal konsolidasi dan penguatan mesin partai menuju target besar Pemilu 2029.

Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi, Cek Endra, didampingi Sekretaris Ivan Wirata.

SK tersebut diterima oleh Ketua DPD II Golkar Muaro Jambi, H. Asikin bersama jajaran pengurus.

Dalam arahannya, Cek Endra menegaskan bahwa SK bukan sekadar formalitas, melainkan perintah untuk langsung bergerak di tengah masyarakat.

“Tidak ada lagi alasan untuk tidak bekerja. Semua pengurus harus turun dan bekerja nyata untuk rakyat,” tegasnya.

Golkar Muaro Jambi pun memasang target ambisius pada Pemilu 2029, yakni meningkatkan perolehan kursi DPRD sekaligus merebut posisi pimpinan DPRD sebagai tujuan utama.

Ketua DPD II, H. Asikin, menegaskan komitmen seluruh pengurus untuk bekerja maksimal sesuai tugas masing-masing.

“Jangan hanya nama di struktur. Kita harus buktikan siap bekerja dan berjuang bersama membesarkan Golkar,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, Golkar Muaro Jambi akan menggelar rapat kerja (raker) untuk menyusun strategi politik dan memperkuat soliditas internal partai.

Langkah lanjutan juga akan difokuskan pada konsolidasi hingga tingkat kecamatan dan desa, sekaligus menginventarisasi calon legislatif potensial dari berbagai kalangan.

Tak hanya legislatif, Golkar Muaro Jambi juga menargetkan peran besar dalam kontestasi pemilihan kepala daerah mendatang.

Dengan struktur baru yang telah terbentuk, partai berlambang pohon beringin ini optimistis mampu tampil lebih solid, progresif, dan menjadi kekuatan politik yang semakin diperhitungkan di Muaro Jambi.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Mantan Gubernur Anies Baswedan melakukan pertemuan dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono serta Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, mencerminkan hubungan yang tetap terjaga dengan baik di tengah dinamika politik nasional.

Juru bicara Anies, Usamah Abdul Aziz, menjelaskan bahwa hubungan antara Anies dengan SBY maupun AHY tetap harmonis, meskipun sempat muncul perbedaan pandangan di masa lalu.

Ia menegaskan bahwa dinamika yang terjadi merupakan hal yang wajar dalam dunia politik dan tidak mengganggu hubungan personal antar tokoh.

Menurutnya, komunikasi yang terjalin tetap berjalan dengan baik.

Pertemuan tersebut disebut berlangsung dalam suasana santai, layaknya kunjungan biasa tanpa agenda formal yang kaku.

Dalam kesempatan itu, turut hadir sejumlah tokoh lainnya seperti Yenny Wahid dan Sufmi Dasco Ahmad, yang menambah suasana keakraban dalam pertemuan tersebut.

Meski sempat terjadi kesalahpahaman, pertemuan ini menjadi sinyal bahwa hubungan antar tokoh tetap terjaga melalui komunikasi langsung dan silaturahmi.

Hal ini dinilai penting dalam menjaga stabilitas hubungan di tengah perbedaan pandangan politik.

Secara lebih luas, pertemuan ini mencerminkan bahwa dialog terbuka antar elite politik tetap menjadi bagian penting dalam menjaga komunikasi dan memperkuat hubungan personal, meskipun berada dalam posisi atau pandangan politik yang berbeda.

Momen ini sekaligus menegaskan bahwa dalam dunia politik, silaturahmi dan komunikasi tetap menjadi kunci utama untuk menjaga hubungan yang sehat dan konstruktif.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina melalui berbagai jalur diplomasi internasional, termasuk tetap berpartisipasi dalam kerja sama BOP.

Menurut Prabowo, keputusan Indonesia untuk tetap berada dalam forum tersebut bukan semata-mata didasarkan pada kepentingan ekonomi atau politik praktis, melainkan lebih pada nilai kemanusiaan dan solidaritas global.

“Dengan berada di dalam forum, Indonesia masih memiliki ruang untuk memengaruhi dan mendorong solusi jangka panjang, yaitu terwujudnya Palestina merdeka melalui solusi dua negara,” ujarnya, Senin (16/3/2026).

Ia menilai kehadiran Indonesia dalam forum internasional menjadi sarana strategis untuk terus menyuarakan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina.

Langkah ini juga dinilai penting agar isu Palestina tetap menjadi perhatian dunia.

Prabowo menegaskan, sikap tersebut merupakan bagian dari konsistensi politik luar negeri Indonesia yang sejak lama menolak segala bentuk penjajahan, sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

Selain itu, pemerintah tetap memastikan bahwa setiap kebijakan luar negeri, termasuk keikutsertaan dalam kerja sama internasional, mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh.

Namun dalam konteks ini, nilai kemanusiaan dan prinsip kemerdekaan bangsa menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan.

Melalui langkah tersebut, Indonesia diharapkan dapat terus berperan aktif dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia serta memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi yang konstruktif.()*

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa ketentuan terkait pemberian uang pensiun bagi anggota DPR bersifat inkonstitusional bersyarat.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang perkara Nomor 191/PUU-XXIII/2025 pada Senin (16/3/2026), yang sekaligus menegaskan perlunya pembaruan regulasi terkait hak keuangan pejabat negara.

Dalam pertimbangannya, MK menilai aturan yang selama ini digunakan sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan kebutuhan serta prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyampaikan bahwa diperlukan undang-undang baru yang mampu mengatur secara lebih komprehensif terkait hak keuangan maupun administratif pejabat negara.

“Mahkamah memandang penting adanya pembentukan regulasi baru agar pengaturan hak keuangan pejabat negara lebih sesuai dengan perkembangan saat ini,” ujarnya dalam sidang.

MK juga menyoroti adanya kelemahan dalam aturan lama, khususnya terkait aspek keadilan dan transparansi.

Oleh karena itu, ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, yang berarti masih tetap berlaku untuk sementara waktu hingga aturan baru disahkan.

Selain itu, Mahkamah menekankan pentingnya langkah cepat dari pembentuk undang-undang agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di masa mendatang.

Putusan ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera merumuskan kebijakan baru yang lebih adil, transparan, serta mempertimbangkan kepentingan publik secara luas.

Dengan adanya pembaruan regulasi, diharapkan sistem pengelolaan keuangan bagi pejabat negara dapat lebih akuntabel sekaligus mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus pakar hukum tata negara, Mahfud MD, mengungkapkan kabar mengejutkan soal besaran penghasilan anggota DPR. Bukan sekadar ratusan juta, Mahfud menyebut dirinya mendengar bahwa gaji anggota DPR sebenarnya bisa menembus miliaran rupiah per bulan.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat berbincang dalam siniar Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, Kamis (28/8/2025). Menurutnya, angka Rp 230 juta yang kerap disebut publik hanyalah bagian dari penghasilan rutin bulanan, sementara di luar itu masih ada sederet tunjangan hingga uang reses yang nilainya jauh lebih besar.

“Menurut saya kalau memang Rp 230 juta per bulan, yang saya dengar justru miliaran per bulan. Karena ini (Rp 230 juta) mungkin uang bulanan untuk keluarga, rumah, dan sebagainya. Di luar ini kan ada uang reses,” kata Mahfud.

Mahfud lalu mengisahkan pengalamannya saat menjadi anggota DPR periode 2004–2008. Kala itu, ia sudah menerima uang reses Rp 42 juta tiap tiga bulan, ditambah insentif per pembahasan undang-undang, hingga tawaran studi banding ke luar negeri dengan fasilitas mewah.

Di sisi lain, data resmi menunjukkan gaji pokok anggota DPR hanya Rp 4,2 juta per bulan. Namun, deretan tunjangan membuat total penghasilan mereka bisa melambung hingga Rp 100–230 juta. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) bahkan mencatat negara harus menyiapkan Rp 1,6 triliun hanya untuk membayar gaji dan tunjangan 580 anggota DPR sepanjang 2025.

Perbandingan dengan upah minimum pun mencolok. Jika UMP DKI Jakarta tahun ini Rp 5,39 juta, maka penghasilan DPR mencapai 42 kali lipat. Dibandingkan pekerja di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang hanya Rp 2,17 juta, selisihnya bahkan tembus 105 kali lipat. (*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Presiden RI Prabowo Subianto resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer atau yang dikenal sebagai Noel dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Keputusan ini diambil usai Noel ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (22/8/2025).

Pemberhentian tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam sebuah pernyataan resmi.

Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Noel dari Kabinet Merah Putih.

“Untuk menindaklanjuti status hukum yang bersangkutan, Bapak Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” ujar Prasetyo.

Saat ini, pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK.

Prasetyo juga menyampaikan harapan agar kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat negara untuk menjunjung tinggi integritas dan menjauhi praktik korupsi.

Immanuel Ebenezer menjadi anggota kabinet pertama di era Prabowo yang ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Ia diduga terlibat dalam praktik pemerasan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Penangkapan dilakukan langsung di kantor Kemenaker, Jakarta.(*)