JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus dilakukan pemerintah melalui penyederhanaan kebijakan distribusi pupuk.

Hal ini ditegaskan dalam kegiatan rembuk tani yang digelar PT Pupuk Indonesia di Provinsi Jambi, Kamis (30/4/2026).

Forum yang mengusung tema “Wujudkan Swasembada Pangan Nasional Berkelanjutan” tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Transmigrasi RI Viva Yoga Mauladi, jajaran pemerintah daerah, serta ratusan petani dari berbagai wilayah.

Dalam kesempatan itu, Viva Yoga menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan reformasi kebijakan pupuk agar lebih sederhana dan tepat sasaran.

Kini, kebutuhan pupuk petani dapat langsung disalurkan melalui kelompok tani ke Kementerian Pertanian, lalu diteruskan ke PT Pupuk Indonesia.

“Kebijakan ini dibuat agar distribusi pupuk bersubsidi lebih cepat dan sesuai kebutuhan petani,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian pangan, energi, dan air.

Dalam hal ini, peran petani dinilai sangat vital sebagai ujung tombak keberhasilan program nasional tersebut.

Lebih lanjut, Viva memastikan bahwa ketersediaan pupuk di Jambi dalam kondisi aman. Jika terjadi keterlambatan distribusi, hal tersebut lebih disebabkan oleh faktor waktu, bukan kekurangan stok.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, menegaskan pentingnya distribusi pupuk yang tepat sasaran, baik dari segi jumlah, waktu, maupun harga.

Menurutnya, kegiatan rembuk tani menjadi wadah penting untuk memperkuat komunikasi antara petani, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencari solusi bersama.

Pemprov Jambi sendiri terus menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan, termasuk melalui peningkatan produktivitas lahan, pengembangan kawasan pertanian, serta dukungan sarana dan prasarana.

Selain itu, pemerintah daerah juga berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur seperti irigasi dan jalan usaha tani guna mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, petani, dan pelaku industri pupuk, diharapkan target kedaulatan pangan nasional dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, memberikan bantahan keras terhadap penilaian Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebut sektor pertanian Indonesia mengalami kemunduran.

Saat melakukan peninjauan stok beras di Gudang JDP Karawang 1 Logistic Park, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026), Amran menegaskan bahwa kondisi pertanian Indonesia tidak dapat digeneralisasi sebagaimana laporan lembaga internasional tersebut.

“IMF salah. Kebijakan yang pernah diterapkan justru berdampak besar terhadap sektor pertanian kita,” tegas Andi Amran Sulaiman.

Ia mencontohkan sektor kedelai yang pernah mencapai swasembada pada awal 1990-an, namun kemudian mengalami penurunan setelah adanya kebijakan liberalisasi perdagangan.

Menurutnya, keterbukaan impor tanpa kontrol ketat menyebabkan produk dalam negeri kesulitan bersaing, sehingga ketergantungan terhadap impor meningkat.

“Kedelai dulu kita swasembada tahun 1993. Setelah kebijakan liberalisasi, impor masuk tanpa batas, dan itu berdampak besar sampai sekarang,” ujarnya.

Andi Amran Sulaiman juga menyoroti sektor susu yang mengalami peningkatan impor signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menyebut ketergantungan impor susu sempat mencapai hampir 80 persen.

“Dulu impor susu sekitar 48 persen, sekarang bisa sampai 79 persen. Ini menunjukkan ada perubahan besar akibat kebijakan sebelumnya,” tambahnya.

Meski demikian, pemerintah saat ini disebut terus melakukan berbagai langkah perbaikan untuk memperkuat sektor pertanian nasional, termasuk peningkatan produksi dalam negeri, pengendalian impor, dan percepatan program swasembada pangan.

Amran menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan yang lebih berpihak pada produksi lokal.

Ia juga optimistis bahwa sektor pertanian Indonesia masih memiliki peluang besar untuk kembali mandiri dan menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi nasional.

Pernyataan ini sekaligus menjadi respons atas penilaian IMF yang sebelumnya menyoroti kondisi sektor pertanian Indonesia, yang menurut pemerintah tidak sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur terus memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan daerah.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mengembangkan program Indeks Pertanaman 300 (IP 300) atau tiga kali tanam padi dalam setahun di lahan seluas 3.900 hektare.

Program ini menjadi wujud komitmen bersama antara petani dan pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani melalui optimalisasi pemanfaatan lahan sawah.

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjab Timur, Sunarno, menjelaskan bahwa total luas tanam padi IP 300 di wilayahnya telah mencapai 3.900 hektare.

Dari luasan tersebut, sekitar 40 hektare telah dipanen pada Desember, sementara sisanya dijadwalkan memasuki masa panen pada Januari.

“Program IP 300 ini berjalan cukup baik. Panen terus berlangsung secara bertahap dan hasilnya cukup menggembirakan,” ujar Sunarno di Muara Sabak, Kamis.

Menurutnya, keberhasilan penerapan IP 300 memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan dan stabilitas pangan daerah.

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanjab Timur sekitar 239 ribu jiwa dan tingkat konsumsi beras 93,75 kilogram per kapita per tahun, total kebutuhan beras daerah mencapai 22.406 ton per tahun.

Sunarno merinci, produksi gabah kering giling (GKG) Tanjab Timur tercatat sebesar 35 ribu ton, sementara gabah kering panen (GKP) mencapai 4,7 ribu ton.

Adapun realisasi produksi sepanjang tahun 2025 mencatat capaian GKG 35 ribu ton, GKP 41.678 ton, dengan produksi beras mencapai 22.608 ton.

“Dengan capaian tersebut, Kabupaten Tanjab Timur dinyatakan surplus beras dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya,” jelasnya.

Selain mendorong peningkatan produksi padi melalui IP 300, pemerintah daerah juga mengajak pemerintah desa berperan aktif dalam pengembangan sektor pertanian. Salah satunya melalui program cetak sawah baru.

Setiap desa yang mampu menyiapkan minimal 10 hektare lahan dapat mengusulkan program cetak sawah sebagai upaya memperluas areal tanam, mendukung ketahanan pangan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Melalui keberhasilan program IP 300 ini, Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur berharap petani tetap mempertahankan fungsi lahan pertanian dan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian dalam jangka panjang.

“Panen raya hari ini merupakan tanam ketiga Kelompok Tani Sumber Makmur dengan luas 40 hektare menggunakan varietas Inpari 32. Produktivitasnya mencapai enam ton GKP per hektare,” pungkas Sunarno.(*)