JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Nama Kota Jambi kembali mencuri perhatian di tingkat nasional. Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., meraih penghargaan kategori Inovasi Daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 yang digelar iNews Media Group.

Penghargaan itu diterima Maulana dalam Malam Apresiasi Pemimpin Daerah Awards 2026 bertema “Celebrating Leadership, Innovation & Dedication for the Nation” di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis malam, 27 Agustus 2026.

Namun, penghargaan tersebut bukan sekadar pengakuan atas kinerja kepala daerah.

Di baliknya terdapat pendekatan pembangunan yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Jambi, yakni Kampung Bahagia.

Program ini menarik karena pembangunan didorong dari lingkungan paling dekat dengan warga: tingkat Rukun Tetangga (RT).

Kampung Bahagia dirancang dengan pendekatan partisipatif. Masyarakat bersama Ketua RT tidak hanya ditempatkan sebagai penerima hasil pembangunan, tetapi ikut menentukan kebutuhan, menjalankan kegiatan, hingga mengawasi pelaksanaannya.

Dengan pola tersebut, pemerintah kota berupaya menggeser pola pembangunan yang sepenuhnya bersifat top-down.

Kebutuhan lingkungan menjadi dasar dalam menentukan kegiatan yang akan dikerjakan.

Cakupannya pun tidak terbatas pada pembangunan fisik. Program tersebut menyentuh sejumlah aspek, mulai dari infrastruktur lingkungan, kehidupan sosial kemasyarakatan, kebersihan, hingga penguatan ekonomi warga.

Bagi Pemkot Jambi, pola ini menjadi penting karena kebutuhan setiap lingkungan tidak selalu sama.

Karena itu, dukungan pemerintah diberikan melalui dana stimulus kepada RT dengan skema yang disesuaikan berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK).

Besarannya dibedakan dalam kategori kecil, sedang, dan besar.

Skema tersebut memungkinkan dukungan anggaran disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing lingkungan.

Maulana menilai salah satu kekuatan Kampung Bahagia terletak pada keterlibatan langsung masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan, baik infrastruktur maupun kegiatan sosial, kebersihan lingkungan melalui OPBM, ekonomi dan bidang lainnya, diberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelolanya secara gotong royong.

Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari berapa banyak pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Tetapi juga dari seberapa jauh warga mampu mengambil peran dalam menentukan prioritas lingkungannya.

“Alhamdulillah, melalui program yang berbasis partisipasi aktif masyarakat ini, Kota Jambi diberikan penghargaan dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 setelah melalui proses penilaian yang sangat ketat,” kata Maulana.

Menurut dia, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama, bukan semata-mata capaian pemerintah daerah.

Ia pun mendedikasikan penghargaan tersebut kepada masyarakat Kota Jambi yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan Program Kampung Bahagia.

Penghargaan nasional pada akhirnya bukan garis akhir. Justru tantangan berikutnya adalah memastikan inovasi yang sudah berjalan tetap relevan dan menghasilkan dampak yang konsisten di tingkat masyarakat.

Maulana mengajak warga mempertahankan semangat gotong royong dan terus meningkatkan kualitas pembangunan di lingkungan masing-masing.

Ia bahkan menyoroti adanya RT yang mampu menghasilkan pembangunan dengan nilai yang lebih besar dibandingkan dana stimulus yang diberikan Pemkot Jambi.

“Semangat terus untuk membangun kampung masing-masing. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Pengakuan melalui Pemimpin Daerah Awards 2026 dengan demikian menjadi momentum bagi Kota Jambi untuk memperkuat model pembangunan berbasis partisipasi publik.

Bagi pemerintah daerah, ukuran keberhasilan inovasi bukan hanya penghargaan yang diterima di tingkat nasional.

Melainkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu membuat masyarakat ikut menentukan arah pembangunan di lingkungannya sendiri.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Di tengah kemarau yang mulai berdampak pada ketersediaan air dan kondisi lingkungan, Pemerintah Kota Jambi mengajak masyarakat tidak hanya mengandalkan langkah teknis, tetapi juga memperkuat ikhtiar melalui Shalat Istisqa.

Ajakan tersebut disampaikan Wali Kota Jambi Maulana melalui Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Shalat Istisqa yang ditandatangani pada Kamis, 27 Agustus 2026.

Melalui surat edaran itu, masyarakat Kota Jambi diimbau melaksanakan Shalat Istisqa secara berjamaah sebagai bentuk ikhtiar dan doa bersama agar Allah SWT segera menurunkan hujan yang membawa manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

Langkah tersebut dilakukan ketika Kota Jambi tengah menghadapi periode kemarau yang berpotensi berlangsung hingga September 2026.

Kondisi kering juga meningkatkan risiko kekurangan air bersih serta ancaman kebakaran lahan dan permukiman.

Pemkot Jambi tidak menetapkan pelaksanaan Shalat Istisqa hanya pada satu lokasi. Kegiatan tersebut justru didorong berlangsung secara luas melalui perangkat daerah, kecamatan, kelurahan hingga tingkat RT.

Masjid dan musala juga diberikan keleluasaan untuk menggelar Shalat Istisqa secara mandiri.

Waktu dan lokasi pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat serta berkoordinasi dengan tokoh agama setempat.

Pemkot Jambi mendorong Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jambi, Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Jambi, pengurus masjid dan musala, ulama, tokoh agama serta tokoh masyarakat ikut mengambil bagian.

Para ulama, imam dan khatib juga diharapkan mengajak masyarakat memperbanyak istighfar dan doa, melakukan taubat serta introspeksi diri, meningkatkan amal ibadah dan memperkuat kepedulian sosial.

Pesan yang dibangun pemerintah tidak hanya berkaitan dengan permohonan turunnya hujan.

Tetapi juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan menggunakan air secara bijaksana selama musim kemarau.

Kondisi kemarau tahun ini juga berlangsung bersamaan dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Provinsi Jambi yang berdampak terhadap kualitas udara.

Karena itu, pemerintah melihat kesiapsiagaan masyarakat perlu dilakukan dari berbagai sisi.

Kekeringan harus diantisipasi dengan menjaga ketersediaan air bersih, sementara potensi karhutla perlu dicegah agar tidak menimbulkan dampak yang semakin luas.

Pelaksanaan Shalat Istisqa menjadi salah satu bentuk ikhtiar keagamaan yang dilakukan pemerintah bersama masyarakat di tengah situasi tersebut.

Kepala perangkat daerah, camat, lurah dan ketua RT diminta membantu menyosialisasikan imbauan tersebut serta mendukung pelaksanaan Shalat Istisqa di wilayah masing-masing.

Pemkot juga mengingatkan agar seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib dan aman serta tidak mengganggu pelayanan publik maupun aktivitas masyarakat lainnya.

Di luar ikhtiar keagamaan, Pemkot Jambi tetap menjalankan langkah penanganan kekeringan secara teknis.

Pemerintah sebelumnya telah menyiagakan armada untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan.

Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih dapat menghubungi Call Center Bahagia 112 yang beroperasi selama 24 jam.

Laporan masyarakat selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait agar distribusi air dapat dilakukan ke wilayah yang membutuhkan.

Dengan kombinasi langkah teknis dan ikhtiar keagamaan tersebut, Pemkot Jambi berharap masyarakat tetap mampu menghadapi dampak kemarau dengan kesiapsiagaan yang lebih kuat.

Pemerintah juga mengajak masyarakat menjaga lingkungan, menghemat penggunaan air serta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran selama kondisi masih kering.

Di tengah kondisi tersebut, Shalat Istisqa diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus memanjatkan doa agar hujan segera turun dan membawa manfaat bagi Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Memburuknya kualitas udara di Kota Jambi mendorong Perumda Tirta Mayang mengambil langkah langsung di tengah masyarakat. Senin 24 Agustus 2026, jajaran direksi perusahaan daerah itu turun ke jalan membagikan masker kepada warga dan pengguna jalan.

Aksi tersebut berlangsung di depan Kantor Pusat Pelayanan Benteng.

Masker diberikan kepada masyarakat yang melintas maupun warga yang beraktivitas di sekitar lokasi.

Langkah Perumda Tirta Mayang ini menjadi respons terhadap kondisi udara Jambi yang tengah mendapat perhatian.

Informasi mengenai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) menunjukkan kualitas udara di sejumlah wilayah berada pada level yang perlu diwaspadai masyarakat.

Di tengah kondisi tersebut, masker menjadi salah satu perlindungan sederhana yang bisa digunakan warga, terutama mereka yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan.

Tidak sekadar memberikan bantuan, jajaran direksi Perumda Tirta Mayang turut menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi kesehatan ketika kualitas udara menurun.

Warga yang menerima masker diingatkan untuk menggunakannya ketika berada di luar rumah, terutama saat paparan asap dan partikulat udara meningkat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk kepedulian perusahaan daerah terhadap kondisi yang sedang dihadapi masyarakat Kota Jambi.

Kualitas udara yang buruk tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan saat beraktivitas.

Paparan polutan juga menjadi alasan masyarakat perlu lebih berhati-hati, khususnya kelompok yang rentan terhadap gangguan akibat pencemaran udara.

Perumda Tirta Mayang juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengandalkan kondisi yang terlihat secara kasatmata.

Perkembangan kualitas udara perlu dipantau melalui informasi resmi pemerintah sehingga warga dapat menentukan langkah yang tepat sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.

Ketika kualitas udara berada dalam kondisi tidak sehat, masyarakat dapat mempertimbangkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan perlindungan yang diperlukan.

Imbauan tersebut menjadi semakin relevan bagi anak-anak, lansia, serta masyarakat yang sensitif terhadap perubahan kualitas udara.

Pembagian masker di tengah kondisi udara yang memburuk memiliki pesan yang lebih luas: masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kualitas udara dan tidak menunggu munculnya gangguan kesehatan baru mengambil tindakan.

Perumda Tirta Mayang berharap masyarakat terus mengikuti pembaruan mengenai ISPU dan kondisi lingkungan dari sumber resmi.

Dengan informasi yang lebih cepat, warga dapat menyesuaikan aktivitas, memilih waktu yang lebih aman untuk berada di luar ruangan, serta mengambil langkah perlindungan ketika kualitas udara memburuk.

Di tengah persoalan kabut asap yang kembali menjadi perhatian di Jambi, langkah sederhana seperti menggunakan masker dan membatasi paparan udara tercemar menjadi bagian dari upaya masyarakat menjaga kesehatan.(*)

JAKARTA, SEPUCUKJAMBI.ID – Dedikasi Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, dalam mendukung pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka mendapat apresiasi dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Diza menerima Lencana Darma Bakti Pramuka dalam rangkaian Jambore Nasional Pramuka ke-XII di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka, Cibubur, Kamis 13 Agustus 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Pol. (Purn.) Drs. Budi Waseso.

Diza menerima penghargaan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Waka Mabicab Gerakan Pramuka Kota Jambi.

Bagi Diza, penghargaan itu bukan sekadar pengakuan atas kiprahnya secara pribadi.

Ia justru melihat Lencana Darma Bakti sebagai dorongan untuk memperkuat perhatian pemerintah terhadap pembinaan generasi muda melalui kepramukaan.

“Alhamdulillah, pada acara kali ini Kwartir Nasional berkesempatan memberikan penghargaan kepada beberapa kepala daerah. Alhamdulillah, hari ini saya sendiri diberikan Lencana Darma Bakti,” ujar Diza.

Diza: Penghargaan Jadi Pengingat untuk Terus Bergerak

Diza mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengingat agar Pemerintah Kota Jambi tidak berhenti memberikan dukungan terhadap aktivitas kepramukaan.

Menurutnya, pembinaan Pramuka memiliki nilai strategis karena tidak hanya berkaitan dengan kegiatan organisasi, tetapi juga menyentuh pembentukan karakter anak dan remaja.

“Penghargaan ini juga menjadi pengingat dan motivasi bagi kami untuk selalu bisa membimbing adik-adik dan juga teman-teman Pramuka di Kota Jambi,” katanya.

Ia menilai nilai-nilai yang ditanamkan melalui Gerakan Pramuka, seperti disiplin, kemandirian, kepedulian sosial, cinta tanah air, kepemimpinan, dan gotong royong, tetap relevan di tengah perubahan pola kehidupan generasi muda.

Karena itu, Pemkot Jambi ingin kegiatan kepramukaan terus beradaptasi dengan kebutuhan anak muda tanpa kehilangan nilai dasar yang menjadi fondasinya.

Pramuka Tak Cukup Hanya Jadi Ekstrakurikuler

Pemkot Jambi mendorong agar Gerakan Pramuka di sekolah tidak berhenti sebagai kegiatan ekstrakurikuler semata.

Kegiatan kepramukaan diharapkan menjadi salah satu instrumen pembinaan karakter peserta didik yang mampu melatih tanggung jawab, kemandirian, kemampuan bekerja dalam tim, hingga jiwa kepemimpinan.

Dukungan pemerintah ke depan diarahkan pada penguatan pembinaan gugus depan, peningkatan kapasitas pembina dan peserta didik, serta pengembangan kegiatan yang lebih kreatif, edukatif, dan relevan dengan tantangan generasi muda.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar Pramuka tetap memiliki daya tarik bagi generasi saat ini sekaligus mampu memberikan manfaat di luar lingkungan sekolah.

Pemkot Jambi Ingin Manfaat Pramuka Dirasakan Masyarakat

Diza juga menekankan pentingnya memperluas dampak kegiatan kepramukaan. Menurutnya, keberadaan Gerakan Pramuka idealnya tidak hanya dirasakan oleh anggota, tetapi juga memberikan kontribusi kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan ini juga menjadi semangat kami untuk sama-sama memberikan program-program yang relevan, sehingga Pramuka bisa dirasakan manfaatnya tidak hanya oleh para anggota Pramuka, tetapi juga oleh seluruh masyarakat Kota Jambi,” ujarnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Jambi akan memperkuat sinergi dengan sekolah, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, orang tua, pembina, dan masyarakat.

Pemerintah juga membuka ruang apresiasi bagi peserta didik yang aktif dalam kegiatan kepramukaan maupun yang berhasil menorehkan prestasi.

Pemberian Lencana Darma Bakti kepada Diza diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen tersebut.

Bukan hanya mempertahankan eksistensi Pramuka di sekolah, tetapi mendorong organisasi kepanduan itu menjadi ruang pembentukan generasi muda Jambi yang berkarakter, mandiri, berprestasi, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat.

Dengan demikian, penghargaan yang diterima Diza bukan hanya berhenti sebagai seremoni di Jambore Nasional Pramuka XII.

Pemkot Jambi ingin menjadikannya sebagai pemantik untuk memperkuat pembinaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan yang lebih adaptif dan berdampak.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Jambi mulai menggerakkan semangat Merah Putih di tengah masyarakat.

Sebanyak 4.000 bendera Merah Putih disiapkan untuk dibagikan gratis kepada warga dan pengguna jalan.

Gerakan tersebut dipusatkan di kawasan Tugu Keris Siginjai, Kota Jambi. Wali Kota Jambi Maulana bahkan turun langsung membagikan bendera kepada pengendara yang melintas.

Bukan sekadar membagikan atribut kemerdekaan, Pemkot Jambi ingin mendorong masyarakat menunjukkan semangat nasionalisme melalui pengibaran Merah Putih di rumah, kendaraan maupun lingkungan tempat tinggal.

Maulana mengatakan, geliat menyambut HUT RI ke-81 sudah mulai terlihat di sejumlah kawasan Kota Jambi.

Berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari syukuran hingga perlombaan, mulai digelar untuk menyambut hari kemerdekaan.

“Saya mulai tadi malam sudah berkeliling. Di beberapa titik sudah ada tasyakuran dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Ada juga berbagai kegiatan dan lomba, mulai dari anak-anak dan seterusnya,” ujar Maulana.

Menurut Maulana, gerakan membagikan bendera memiliki makna lebih luas di tengah perubahan zaman.

Generasi muda yang semakin dekat dengan teknologi dan ruang digital dinilai tetap perlu mendapatkan ruang untuk mengenal dan menghayati identitas kebangsaan.

“Di era digital sekarang, untuk menanamkan jati diri kita, salah satunya melalui kegiatan seperti pagi hari ini.”

Ia menilai, semangat kemerdekaan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui seremoni setiap 17 Agustus.

Nilai perjuangan harus diterjemahkan ke dalam kerja dan pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Semangat perjuangan itu harus kita isi dengan pembangunan. Kita isi kemerdekaan ini dengan terus bergerak membangun Kota Jambi,” tegasnya.

4.000 Bendera untuk Rumah dan Kendaraan

Kepala Kesbangpol Kota Jambi mengatakan, ribuan bendera yang disiapkan Pemkot Jambi memiliki sasaran pembagian yang berbeda.

Dari total 4.000 bendera, sebanyak 1.000 bendera diperuntukkan bagi rumah warga.

Kemudian 1.000 bendera dialokasikan untuk kendaraan roda empat dan 2.000 lainnya untuk kendaraan roda dua.

“Total ada 4.000 bendera. Rinciannya 1.000 untuk rumah, 1.000 untuk mobil dan 2.000 untuk motor,” ujarnya.

Pengadaan bendera tersebut dilakukan melalui kontribusi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Jambi.

Hingga saat ini, 20 OPD telah berkontribusi, sedangkan sebagian lainnya masih menunggu proses pengadaan.

Pemkot Jambi juga masih akan melanjutkan pembagian bendera setelah tambahan dari OPD lainnya tersedia.

Langkah ini diharapkan memperluas gerakan pengibaran Merah Putih menjelang 17 Agustus.

Pemerintah tidak hanya menyasar rumah warga, tetapi juga kendaraan yang menjadi bagian dari aktivitas masyarakat sehari-hari.

Bukan Sekadar Hiasan Kota

Gerakan pembagian ribuan bendera tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Jambi membangun suasana kebangsaan menjelang HUT RI ke-81.

Bagi pemerintah daerah, Merah Putih bukan sekadar ornamen untuk mempercantik kota selama bulan kemerdekaan.

Pengibaran bendera diharapkan menjadi simbol persatuan sekaligus pengingat atas perjuangan yang melahirkan Indonesia.

Di sisi lain, momentum kemerdekaan juga diarahkan untuk memperkuat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Dengan pembagian 4.000 bendera secara gratis, Pemkot Jambi berharap semarak kemerdekaan tidak hanya terpusat pada kegiatan pemerintah, tetapi benar-benar terlihat dari lingkungan warga hingga jalan-jalan kota.

Pada akhirnya, pesan yang ingin dibangun sederhana: kemerdekaan tidak berhenti pada perayaan, tetapi harus diisi dengan persatuan, kerja nyata dan pembangunan yang dirasakan masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk mendukung penuh penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Jambi sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Komitmen tersebut disampaikan Maulana saat menghadiri kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Jambi, Jumat 31 Juli 2026.

Dalam kesempatan itu, Maulana mengaku terharu melihat perubahan lokasi yang kini berdiri megah sebagai fasilitas pendidikan. Menurutnya, kawasan tersebut sebelumnya merupakan lokasi yang kurang tertata sebelum akhirnya dibangun menjadi Sekolah Rakyat.

“Saya langsung menginstruksikan OPD mencari lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Rasanya seperti mimpi. Dulu tempat ini berantakan,” kata Maulana.

Ia menyebut pembangunan Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

“Alhamdulillah sekarang berkat kerja keras bersama hasilnya bisa kita lihat. Atas nama Pemerintah Kota Jambi, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden atas dibangunnya Sekolah Rakyat di Kota Jambi,” ujarnya.

Maulana memastikan Pemerintah Kota Jambi akan terus mendukung operasional sekolah tersebut agar mampu berkembang menjadi pusat pendidikan yang berkualitas sekaligus melahirkan sumber daya manusia unggul.

“Pemkot Jambi akan terus memberikan dukungan sehingga Sekolah Rakyat benar-benar menjadi tempat anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, membangun karakter, dan memiliki masa depan yang lebih cerah,” tegasnya.

Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dan ODHA Kementerian Sosial RI, Anna Puspasari, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

“Sekolah Rakyat ini bukan hanya tempat belajar. Ini adalah rumah kedua yang memberikan perlindungan, pembinaan karakter, dan harapan baru bagi anak-anak,” ujar Anna.

Ia menambahkan Kementerian Sosial akan terus memberikan pendampingan agar seluruh peserta didik memperoleh layanan pendidikan dan sosial secara optimal.

“Kami dari Kemensos siap bersinergi memastikan anak-anak mendapatkan pendampingan sosial yang komprehensif,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan Sekolah Rakyat.

Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan daya saing.

“Ini program yang luar biasa. Tugas kita bersama mengawal agar anak-anak di sini tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki daya juang tinggi. Pemprov Jambi siap mendukung agar Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Abdullah Sani.

Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Jambi tahun ini mulai menerima puluhan peserta didik baru. Seluruh siswa akan mengikuti pendidikan secara gratis dengan sistem berasrama serta memperoleh fasilitas pemenuhan gizi, kesehatan, dan pembinaan karakter selama menjalani proses belajar.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, memastikan pembangunan kolam retensi di kawasan Pall V, Kecamatan Kota Baru, berjalan sesuai target.

Proyek yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp144 miliar itu diproyeksikan mampu mengurangi risiko banjir hingga sekitar 60 persen di wilayah yang selama ini menjadi langganan genangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Kemas Faried saat meninjau langsung progres pembangunan kolam retensi bersama Wali Kota Jambi dan jajaran terkait, Minggu 27 Juli 2026.

Menurutnya, proyek pengendalian banjir tersebut merupakan solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan banjir yang selama bertahun-tahun terjadi di Kecamatan Kota Baru dan kawasan sekitarnya.

“Ini merupakan salah satu solusi jangka panjang untuk mengurangi banjir, terutama di wilayah Kecamatan Kota Baru,” kata dia.

“Tadi kami melihat langsung progresnya dan alhamdulillah pekerjaan berjalan sesuai target. Ke depan, pembangunan ini akan terus dipantau agar penyelesaiannya tepat waktu,” ujar Kemas Faried.

Selain berfungsi sebagai infrastruktur pengendali banjir, kawasan kolam retensi juga dirancang menjadi ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Rencana pengembangan kawasan itu mencakup pembangunan jogging track, ruang terbuka hijau, hingga area wisata yang diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.

“Nantinya tidak hanya berfungsi mengurai banjir, tetapi juga akan dilengkapi kawasan wisata, jogging track, dan ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan masyarakat,” jelasnya.

“Dampaknya tentu akan menyentuh sektor ekonomi kerakyatan karena kawasan ini berpotensi menjadi destinasi baru di Kota Jambi,” katanya.

Kemas Faried turut mengapresiasi sinergi antara Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi, dan pemerintah pusat dalam merealisasikan proyek strategis tersebut.

Menurutnya, kolaborasi lintas pemerintah menjadi faktor penting karena pembangunan kolam retensi membutuhkan anggaran besar serta dukungan dalam proses pembebasan lahan.

“Ini merupakan bentuk kolaborasi yang sangat baik antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat,” sebutnya.

“Anggaran pembangunannya berasal dari APBN sebesar Rp144 miliar, sementara proses pembebasan lahan dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah kota, provinsi, dan pusat,” jelasnya.

Ia berharap seluruh tahapan pembangunan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga manfaat kolam retensi dapat segera dirasakan masyarakat, baik dalam mengurangi banjir maupun meningkatkan kualitas lingkungan dan pertumbuhan ekonomi.

“Kami mohon doa dari seluruh masyarakat Kota Jambi agar pembangunan ini diberikan kemudahan, berjalan sesuai rencana, dan dapat segera selesai sehingga manfaatnya bisa dirasakan, baik dalam mengurangi banjir maupun meningkatkan kualitas lingkungan dan perekonomian masyarakat,” tutupnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Maulana, memaparkan perkembangan program pengendalian banjir yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Jambi di hadapan delegasi Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Osaka Municipal Water Works Bureau (OMWB), Kamis 11 Juni 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Maulana menjelaskan berbagai langkah strategis yang saat ini dilakukan untuk mengurangi risiko banjir di kawasan perkotaan, mulai dari normalisasi sistem drainase hingga pembangunan kolam retensi yang menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah daerah.

Menurut Maulana, proyek pengendalian banjir yang didukung JICA bersama Kementerian Pekerjaan Umum itu saat ini terus berjalan dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026.

Salah satu fokus utama program tersebut adalah pembangunan kolam retensi seluas sekitar 9 hektare yang berfungsi menampung limpasan air hujan sekaligus mengurangi beban aliran pada sistem drainase perkotaan.

“Proyek ini mencakup normalisasi anak Sungai Asam dan jaringan drainase perkotaan yang terhubung dari kawasan hulu hingga hilir menuju Sungai Batanghari,” ujar Maulana di hadapan delegasi Jepang.

Tujuannya agar aliran air lebih lancar dan mampu mengurangi genangan yang selama ini kerap terjadi.

Ia menjelaskan sejumlah saluran drainase yang sebelumnya berukuran kecil kini telah diperlebar sehingga kapasitas aliran air meningkat secara signifikan.

Langkah tersebut mulai menunjukkan hasil dengan berkurangnya titik-titik banjir, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk yang selama ini menjadi langganan genangan saat hujan deras.

Menurut Maulana, pengendalian banjir tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur utama, tetapi juga dilakukan secara terintegrasi dari kawasan hulu hingga hilir.

“Drainase yang sebelumnya sempit kita perbesar sehingga aliran air dari hulu menjadi lebih lancar. Dampaknya sudah mulai dirasakan masyarakat karena beberapa kawasan yang sebelumnya sering terdampak banjir kini mengalami penurunan genangan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Maulana juga memaparkan rencana pengembangan kawasan kolam retensi menjadi ruang publik dan destinasi wisata baru Kota Jambi.

Kolam retensi tersebut nantinya akan diberi nama Telago Kajang Lako dan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti jogging track sepanjang 1,4 kilometer yang mengelilingi kawasan danau buatan tersebut.

Selain berfungsi sebagai infrastruktur pengendalian banjir, kawasan itu diharapkan menjadi ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas olahraga dan rekreasi.

Maulana menyampaikan apresiasi kepada JICA yang selama ini turut mendukung berbagai program pembangunan di Kota Jambi, termasuk proyek pengendalian banjir yang menjadi salah satu kebutuhan mendesak masyarakat.

“Kami berterima kasih atas dukungan JICA yang terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Jambi dan Kementerian PUPR dalam upaya mengatasi persoalan banjir. Program ini sangat penting karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan JICA menyatakan dukungannya terhadap berbagai program pembangunan infrastruktur yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Jambi.

Mereka menilai proyek pengendalian banjir yang dilakukan secara terintegrasi memiliki potensi besar meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.

Paparan yang disampaikan Wali Kota Jambi tersebut menjadi bagian dari agenda kunjungan delegasi Jepang yang juga membahas kerja sama sektor air bersih bersama Perumda Tirta Mayang.

Namun, proyek pengendalian banjir dan pembangunan Telago Kajang Lako menjadi salah satu perhatian utama karena dinilai memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat Kota Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebijakan Pemerintah Kota Jambi menutup puluhan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) resmi maupun TPS liar mulai memunculkan dampak baru di tengah masyarakat.

Di balik klaim keberhasilan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sebagian warga kini dihadapkan pada tambahan biaya pengangkutan sampah rumah tangga yang nilainya mencapai puluhan ribu rupiah setiap bulan.

Program penataan pengelolaan sampah yang dijalankan Pemkot Jambi dilakukan melalui skema berbasis masyarakat dengan membentuk Operator Pengumpulan Berbasis Masyarakat (OPBM).

Sistem ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPS konvensional yang selama ini menjadi titik penumpukan sampah.

Dalam pelaksanaannya, setiap lingkungan RT didorong memiliki sarana pendukung berupa gerobak motor pengangkut sampah dan perangkat pengawasan CCTV yang pembiayaannya berasal dari Program Kampung Bahagia.

Namun, kewajiban tersebut tidak berlaku bagi wilayah yang telah memiliki fasilitas TPS3R maupun depo sampah.

Wali Kota Jambi, dr Maulana, menjelaskan bahwa sistem baru tersebut memungkinkan sampah diangkut langsung dari rumah warga menuju depo sampah atau bank sampah sebelum akhirnya dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Talang Gulo.

Menurutnya, pola ini diharapkan mampu menghilangkan penumpukan sampah di TPS sekaligus meningkatkan kebersihan lingkungan permukiman.

Berdasarkan perhitungan kebutuhan yang dilakukan pemerintah daerah, sedikitnya 352 unit gerobak motor OPBM dibutuhkan untuk melayani seluruh wilayah Kota Jambi yang tersebar di 11 kecamatan.

Kecamatan Alam Barajo menjadi wilayah dengan kebutuhan armada terbanyak, disusul Paal Merah dan Kota Baru.

Iuran Sampah Berpotensi Capai Rp45 Ribu

Di sisi lain, operasional sistem baru tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Pemkot Jambi memperkirakan satu unit OPBM memerlukan dana operasional sekitar Rp4,47 juta setiap bulan.

Biaya itu mencakup honor operator dan kru, kebutuhan bahan bakar, penggantian oli, hingga perawatan kendaraan.

Dengan asumsi satu armada melayani sekitar 100 kepala keluarga, maka besaran iuran yang harus dibayar warga diperkirakan mencapai Rp45 ribu per bulan atau sekitar Rp1.500 per hari.

Pemerintah menyebutkan kelompok masyarakat kurang mampu akan mendapatkan pengecualian dari kewajiban membayar iuran tersebut.

Sebagian Warga Sudah Berlangganan Jasa Angkut Sampah

Fakta di lapangan menunjukkan tidak sedikit warga yang sebelumnya telah menggunakan layanan pengangkutan sampah melalui TPS3R maupun jasa swasta.

Ketua RT 19 Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Zainal Abidin, mengatakan hampir setengah dari warga di lingkungannya telah membayar layanan TPS3R sekitar Rp35 ribu per bulan dengan sistem jemput sampah langsung dari rumah.

Menurutnya, kerja sama dengan pihak ketiga selama ini menjadi solusi yang paling memungkinkan karena pihak RT tidak memiliki armada sendiri untuk melakukan pengangkutan sampah secara mandiri.

Hal serupa juga terjadi di Perumahan Green Kenali, Kelurahan Mayang Mangurai.

Ketua RT setempat menyebut warga telah lama menggunakan jasa pengangkutan sampah swasta dengan tarif yang relatif sama dan pelayanan yang dinilai berjalan lancar.

Warga Pertanyakan Beban Tambahan

Perubahan sistem pengelolaan sampah ini memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat.

Sebagian warga mempertanyakan potensi bertambahnya pengeluaran rumah tangga akibat adanya iuran baru yang harus dibayarkan setiap bulan.

Miftah, salah seorang warga Kecamatan Alam Barajo, menilai setelah TPS ditutup, tanggung jawab pengelolaan sampah kini lebih banyak dialihkan kepada masyarakat melalui mekanisme iuran.

Ia juga menyoroti keberadaan retribusi kebersihan yang selama ini telah dibayarkan warga melalui tagihan air bersih.

Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan terkait perbedaan fungsi antara retribusi kebersihan dengan iuran pengangkutan sampah yang kini mulai diterapkan.

Selain persoalan biaya, muncul pula kekhawatiran bahwa tidak semua warga mampu membayar iuran rutin tersebut.

Kondisi itu dikhawatirkan dapat memicu praktik pembuangan sampah sembarangan ke sungai, lahan kosong, atau lokasi lain yang tidak semestinya.

Sampah Masih Ditemukan di Sejumlah Titik

Meski penutupan TPS telah berjalan, tumpukan sampah masih terlihat di beberapa lokasi yang sebelumnya menjadi tempat pembuangan warga.

Kondisi tersebut diduga terjadi karena sebagian masyarakat belum sepenuhnya terlayani sistem pengangkutan baru.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Jambi mengklaim program OPBM mulai menunjukkan perkembangan positif.

Hingga saat ini sekitar 70 OPBM swadaya telah terbentuk dan melayani ratusan RT di berbagai wilayah kota.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan masyarakat yang belum memiliki layanan OPBM dapat memanfaatkan TPS3R, bank sampah, maupun bergabung dengan wilayah RT lain yang telah memiliki armada pengangkutan.

Dengan target penertiban seluruh TPS liar hingga akhir tahun, tantangan terbesar pemerintah saat ini bukan hanya menjaga kebersihan kota.

Tetapi juga memastikan sistem pengelolaan sampah yang baru dapat diakses dan dijangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Program Kartu Bahagia yang dijalankan Pemerintah Kota Jambi bersama BPJS Ketenagakerjaan terus menunjukkan dampak positif dalam memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok pekerja rentan.

Keberhasilan program tersebut menjadi salah satu capaian yang disampaikan Wali Kota Jambi dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betuah ke-625 yang digelar di Ruang Paripurna Swarna Bhumi DPRD Kota Jambi, Selasa (2/6/2026).

Dalam pemaparannya, Wali Kota Jambi menegaskan bahwa perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan namun belum sepenuhnya terjangkau program jaminan sosial.

Melalui Program Kartu Bahagia, sebanyak 8.660 peserta baru berhasil didaftarkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Penambahan tersebut terdiri dari pekerja rentan, petugas keagamaan, sekretaris RT, petugas Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM), hingga petugas rumah ibadah.

Dengan penambahan itu, total penerima manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Jambi kini mencapai 15.740 orang.

Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 7.080 peserta.

Selain memperluas cakupan kepesertaan, program tersebut juga telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sejak Februari 2025 hingga pertengahan 2026, BPJS Ketenagakerjaan tercatat telah menyalurkan santunan dan manfaat program senilai lebih dari Rp3,46 miliar kepada 76 penerima manfaat dan ahli waris peserta.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian, mengatakan peningkatan jumlah peserta menjadi bukti komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang rentan terhadap risiko kerja.

“Semakin banyak pekerja yang terlindungi, maka semakin besar pula jaminan keamanan ekonomi bagi keluarga mereka ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun meninggal dunia,” ujarnya.

Menurut Hendra, sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kota Jambi akan terus diperkuat agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan santunan Jaminan Kematian (JKM) secara simbolis kepada ahli waris peserta yang terdaftar melalui pembiayaan APBD Kota Jambi.

Santunan diberikan kepada keluarga almarhum Pahrurozi dan almarhum Muslim sebagai bentuk perlindungan negara terhadap pekerja dan keluarganya.

Penyaluran santunan itu menjadi bukti nyata manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam membantu keluarga yang kehilangan pencari nafkah utama.

Ke depan, Pemerintah Kota Jambi bersama BPJS Ketenagakerjaan menargetkan perluasan cakupan Program Kartu Bahagia agar semakin banyak masyarakat yang memperoleh perlindungan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga pekerja di Kota Jambi.(*)