Bupati Anwar Sadat Bahas Strategi Pencegahan Korupsi Lewat Komunikasi Publik

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., mengikuti Zoom Meeting Webinar Seri I Program Pariwara Antikorupsi Tahun 2026 bertajuk “Unboxing Message: Strategi Menemukan Angle Antikorupsi yang Unik” yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati, Kamis 18 Juni 2026.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan budaya antikorupsi melalui pendekatan komunikasi publik yang lebih kreatif, interaktif, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Webinar ini diawali dengan pembahasan terkait Survei Penilaian Integritas (SPI), pentingnya partisipasi publik dalam penguatan integritas, serta berbagai potensi penyalahgunaan anggaran yang perlu diantisipasi melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Program ini juga menekankan pentingnya peran aparatur pemerintah dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih efektif sejak dini.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anwar Sadat menegaskan pentingnya tindak lanjut dari setiap materi yang disampaikan dalam Program Pariwara Antikorupsi oleh seluruh perangkat daerah di Tanjung Jabung Barat.

Ia menekankan bahwa pesan-pesan antikorupsi tidak hanya harus dipahami, tetapi juga disampaikan kembali secara kreatif agar lebih mudah diterima oleh masyarakat maupun aparatur pemerintahan.

“Pariwara antikorupsi ini hendaknya ditindaklanjuti dengan baik dan disampaikan ke seluruh jajaran. Pesan antikorupsi perlu dikemas secara menarik agar mudah dipahami dan berdampak pada perubahan perilaku,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman aparatur terhadap pentingnya integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Tanjung Jabung Barat Hermansyah, Plh Inspektur Kabupaten, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala DPMPTSP, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Bapenda, serta perwakilan sejumlah OPD lainnya.

Kehadiran para pejabat ini menunjukkan komitmen bersama pemerintah daerah dalam memperkuat gerakan antikorupsi secara berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.(*)




Wawako Sungai Penuh Ajak Pelajar Jadi Generasi Tangguh Lawan Radikalisme

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah menghadiri Sosialisasi Akbar Pencegahan Paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, Terorisme (IRET), True Crime Community (TCC), serta perundungan di lingkungan pendidikan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Kegiatan yang digelar di Gedung Nasional Kota Sungai Penuh, Kamis 18 Juni 2026, tersebut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan aparat keamanan, termasuk Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, Kasatgaswil Densus 88 AT Polri Wilayah Jambi Kombes Pol. Beri Diatra, Wakil Bupati Kerinci Murison, Kapolres Kerinci, Dandim 0417/Kerinci, Kejari Sungai Penuh, hingga unsur DPRD dan Sekda Kota Sungai Penuh.

Ribuan peserta dari kalangan kepala sekolah, guru, hingga pelajar SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA dari dua wilayah tersebut turut mengikuti kegiatan yang difokuskan pada penguatan wawasan kebangsaan dan pencegahan paham negatif di lingkungan pendidikan.

Penguatan Edukasi untuk Cegah Paham Negatif

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat pendidikan mengenai bahaya intoleransi, radikalisme, ekstremisme, terorisme, serta perundungan yang dinilai masih menjadi tantangan serius di kalangan generasi muda.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya memperkuat nilai persatuan, toleransi, serta kesadaran kebangsaan di tengah perkembangan era digital yang semakin cepat.

Wawako Tekankan Pembentukan Karakter Pelajar

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Azhar Hamzah mengajak para pelajar untuk terus memperkuat semangat belajar serta membangun karakter yang kuat sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan.

“Saya berpesan agar para pelajar senantiasa menjaga semangat belajar, menghormati guru dan orang tua, serta memperkuat persahabatan. Jadilah generasi yang cerdas, berkarakter, berprestasi, dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pembentukan karakter tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan lingkungan sosial.

Media Sosial Harus Jadi Sarana Positif

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, Azhar juga menyoroti pentingnya penggunaan media sosial secara bijak oleh generasi muda.

Menurutnya, media sosial harus dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran, pengembangan diri, dan inovasi, bukan untuk menyebarkan konten negatif atau terpengaruh paham yang merugikan.

“Gunakan media sosial untuk hal-hal positif. Jadikan teknologi sebagai sarana belajar, berkarya, dan berinovasi agar bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan,” tambahnya.

Komitmen Pemerintah Cegah Radikalisme dan Kekerasan di Sekolah

Wawako Azhar menegaskan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh berkomitmen mendukung berbagai program pencegahan radikalisme, ekstremisme, serta kekerasan di lingkungan pendidikan melalui pendekatan edukasi yang berkelanjutan.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan dunia pendidikan dapat memperkuat ketahanan generasi muda terhadap pengaruh paham negatif.

Dorong Generasi Tangguh dan Berkarakter

Melalui kegiatan sosialisasi akbar ini, diharapkan para pelajar di Kerinci dan Sungai Penuh dapat tumbuh menjadi generasi yang tangguh, kritis, dan berkarakter.

Lebih dari itu, mereka diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan, toleransi, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).(*)




3.000 Pelajar di Kerinci–Sungai Penuh Ikuti Sosialisasi Anti Radikalisme

SUNGAIPENUH, SEPUCUKJAMBI.ID – Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Akbar Pencegahan Paham Radikal, Terorisme, True Crime Community (TCC), dan Perundungan di lingkungan pendidikan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Kegiatan yang digelar di Gedung Nasional Kota Sungai Penuh, Kamis 18 Juni 2026, diikuti sekitar 3.000 peserta dari unsur kepala sekolah, guru BK, komite sekolah, serta pelajar tingkat SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA negeri maupun swasta.

Libatkan Densus 88 hingga Unsur Forkopimda

Acara tersebut turut dihadiri Kasatgaswil Jambi Densus 88 Anti Teror Polri Kombes Pol. Beri Diantara, Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah, Wakil Bupati Kerinci H. Murison, serta jajaran Forkopimda seperti Kapolres Kerinci, Dandim 0417 Kerinci, hingga perwakilan DPRD dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Kegiatan ini mengusung tema “Generasi Muda Jambi, Merajut Keberagaman, Merawat Persatuan, Utamakan Pendidikan, NKRI Harga Mati” sebagai bentuk penguatan karakter generasi muda di tengah tantangan era digital.

Pendidikan Jadi Benteng Cegah Paham Negatif

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah dan nasional, termasuk dalam membentuk generasi muda yang tangguh dan berkarakter.

Ia menekankan bahwa dunia pendidikan memiliki peran strategis sebagai benteng pertama setelah keluarga dalam mencegah berkembangnya paham radikal, terorisme, serta fenomena sosial negatif seperti perundungan dan penyalahgunaan ruang digital.

“Tanpa stabilitas sosial pada generasi muda, mustahil kita bisa fokus membangun masa depan yang lebih baik,” ujarnya.

Soroti Ancaman di Ruang Digital dan TCC

Wagub juga menyoroti meningkatnya potensi penyebaran paham negatif melalui ruang digital.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital RI, terdapat sekitar 221 juta pengguna internet atau 79,5 persen dari populasi Indonesia.

Menurutnya, perkembangan ini membuka peluang besar dalam pembelajaran, namun juga menghadirkan risiko penyebaran propaganda, kekerasan, hingga konten yang mengarah pada glorifikasi kejahatan, termasuk melalui komunitas True Crime Community (TCC).

Bullying Masih Jadi Tantangan Serius di Sekolah

Selain isu radikalisme, perundungan di lingkungan pendidikan juga menjadi perhatian serius pemerintah. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat terdapat 641 kasus bullying pada 2025, dengan 57 persen terjadi di lingkungan sekolah.

Di Provinsi Jambi sendiri, angka perundungan tercatat sekitar 0,49 persen, yang tetap menjadi perhatian karena berdampak pada kesehatan mental, prestasi belajar, hingga masa depan peserta didik.

“Bullying bukan hanya persoalan disiplin, tetapi ancaman terhadap masa depan anak-anak kita,” tegasnya.

Dorong Kolaborasi Dunia Pendidikan

Wagub berharap seluruh institusi pendidikan di Kerinci dan Sungai Penuh dapat memperkuat perannya sebagai garda terdepan pencegahan paham negatif di kalangan pelajar.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara sekolah, pemerintah, aparat keamanan, dan orang tua dalam membentuk lingkungan pendidikan yang aman dan sehat.

Apresiasi dan Komitmen Daerah

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi M. Umar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia berharap sosialisasi dapat dipahami secara menyeluruh oleh peserta, khususnya terkait materi yang disampaikan Densus 88.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Sungai Penuh Azhar Hamzah menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan pendidikan karakter dan pencegahan radikalisme serta bullying di lingkungan sekolah.

Hal senada disampaikan Wakil Bupati Kerinci H. Murison yang berharap para peserta mengikuti kegiatan dengan serius agar wilayah Kerinci dan Sungai Penuh tetap aman dan bebas dari paham radikal maupun tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan.(*)




Wali Kota Jambi Salurkan Rp15 Juta untuk Tiga Masjid, Ini Tujuannya

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dalam upaya mendukung tumbuh kembangnya nilai-nilai keagamaan di Tanah Pilih Pusako Batuah, Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menyerahkan bantuan operasional terhadap tiga rumah ibadah yang berada di dalam wilayah Kota Jambi, pada Kamis siang 18 Juni 2026.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Ruang Kerja Wali Kota Jambi, yang diterima secara langsung oleh perwakilan Rumah Ibadah penerima manfaat.

Terdiri dari Masjid Nurul Hikmah, RT 11, Kelurahan Tanjung Pinang, Masjid Jami Islamiyah, RT 15, Kelurahan Tambak Sari, dan Masjid Raudhatul Jannah, RT 24, Kelurahan Lebak Bandung.

Secara keseluruhan, bantuan diserahkan sebesar Rp. 15.000.000,- dengan masing-masing Masjid menerima Rp. 5.000.000,- yang diharapkan dapat sebagai penunjang berbagai kegiatan keagamaan ditengah masyarakat.

Dalam keterangannya, Wali Kota Maulana mengatakan, bahwa penyerahan bantuan ini dilakukan usai dirinya bersama jajaran Pemkot Jambi melakukan safari agama di Masjid-Masjid maupun tempat ibadah lainnya yang ada di Kota Jambi.

“Kami rutin berkeliling melakukan berbagai kegiatan keagamaan, dan kami melihat disana masih terlihat ada kekurangan maupun proses pembangunan dan perbaikan,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, aspek Agamis merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Kota Jambi Bahagia, dengan didukung dari aspek lainnya. Yaitu, Bersih, Aman, Harmoni, Inovatif, Amanah dan Sejahtera.

“Religi ini menjadi program prioritas yang sangat penting,” ungkapnya.

Dirinya menyebutkan, dalam menunjang nilai-nilai Religi tersebut, Pemkot Jambi saat ini melalui program prioritas Kartu Bahagia telah melakukan berbagai terobosan.

Di antaranya dengn mengikutsertakan petugas keagamaan dari semua agama terfasilitasi jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami telah memfasilitasi petugas keagamaan dari berbagai tempat ibadah, baik Masjid, Gereja, Kelenteng, dan lainnya dengan BPJS,” sebutnya.

Ia berharap, dengan bantuan yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan para pengurus rumah ibadah untuk meningkatkan berbagai aktifitas keagamaan.

Khususnya bagi generasi muda agar lebih dekat dengan nilai-nilai religius.

“Mudah – mudahan bisa dimanfaatkan agar kegiatan-kegiatan keagamaan untuk mendidik umat disekitaran Masjid sebagai penerima manfaat bisa terus ditingkatkan,” pungkas Wali Kota Maulana.

Penyerahan bantuan terhadap tempat ibadah bukan kali ini saja dilakukan Pemkot Jambi, namun hal ini telah berulang kali dilakukan, yang menyasar terhadap seluruh tempat ibadah.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi di Kota Jambi tumbuh subur dan menjadi bagian integral dari arah pembangunan daerah.(*)




Kapolda Jambi: Intelijen Harus Cegah Ancaman Sebelum Terjadi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar resmi membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Intelijen Keamanan (Intelkam) Polda Jambi Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula Balai Bhayangkara Siginjai Polda Jambi, Kamis 18 Juni 2026.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Intelijen Keamanan Polri yang Presisi Siap Mendukung, Mengamankan, dan Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026” dan dihadiri jajaran pejabat utama Polda Jambi, termasuk Wakapolda Jambi Brigjen Pol. Benny Ali, Irwasda Polda Jambi Kombes Pol. Jannus P. Siregar, serta para Kasat dan Kanit Intelkam dari polres dan polsek jajaran.

Sejumlah narasumber turut dihadirkan dalam forum tersebut, di antaranya Dr. Moch. Farisi, Dr. Akbar Kurnia, Ari Wahyudi, dan Robert Aritonang yang memberikan penguatan materi terkait strategi intelijen dan keamanan nasional.

Intelkam Diminta Perkuat Deteksi Dini

Dalam arahannya, Kapolda Jambi menegaskan bahwa fungsi Intelkam merupakan garda terdepan Polri dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ia menyoroti dinamika kerawanan di wilayah Jambi yang terus berkembang, mulai dari konflik agraria, illegal logging, peredaran narkotika lintas daerah, hingga potensi radikalisme dan dinamika politik lokal yang membutuhkan pendekatan intelijen yang lebih prediktif.

“Intelijen harus mampu membaca situasi sebelum kejadian terjadi. Keberhasilan terbesar bukan saat ancaman ditangani, tetapi ketika ancaman berhasil dicegah sejak awal,” tegas Kapolda.

Rakernis Jadi Evaluasi dan Penyelarasan Strategi

Rakernis Intelkam 2026 juga menjadi forum evaluasi kinerja sekaligus penyelarasan program kerja tahun 2026 agar selaras dengan kebijakan Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).

Kapolda menekankan sejumlah poin penting kepada jajaran Intelkam, di antaranya penguatan sistem deteksi dini dan early warning system, peningkatan analisis intelijen, penguasaan wilayah, penguatan sinergi dengan TNI, BIN Daerah, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk pemanfaatan cyber intelligence dalam mendukung tugas intelijen modern.

Apresiasi untuk Kinerja Intelkam

Kapolda Jambi turut memberikan apresiasi kepada jajaran Ditintelkam Polda Jambi serta Sat Intelkam Polres atas kontribusi mereka dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polda Jambi.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menyampaikan bahwa Rakernis ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran intelijen dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.

“Melalui Rakernis ini diharapkan kemampuan deteksi dini semakin kuat, sinergi lintas sektor semakin solid, serta pemanfaatan teknologi informasi dan cyber intelligence semakin optimal,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa fungsi Intelkam memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas, sehingga stabilitas keamanan di Provinsi Jambi tetap terjaga secara kondusif.(*)




BPJS Ketenagakerjaan Jambi Evaluasi Agen Perisai, 2.664 Tenaga Kerja Terakuisisi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi terus memperkuat upaya memperluas cakupan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU).

Salah satunya melalui sosialisasi implementasi sistem pendaftaran baru berbasis aplikasi Perisai serta monitoring dan evaluasi (Monev) Agen Perisai untuk Triwulan I dan II tahun 2026.

Kegiatan tersebut digelar pada Rabu 17 Juni 2026 di ruang rapat Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi dan diikuti oleh seluruh agen serta perwakilan wadah Perisai yang berperan dalam mengakuisisi peserta dari sektor pekerja informal.

Dorong Digitalisasi dan Perluasan Kepesertaan

Sosialisasi ini difokuskan pada pemahaman mekanisme pendaftaran peserta baru melalui aplikasi Perisai, peningkatan kemampuan agen dalam penggunaan sistem terbaru, serta penguatan strategi akuisisi kepesertaan pekerja BPU.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan evaluasi terhadap kinerja agen, termasuk pencapaian iuran Jaminan Hari Tua (JHT), serta memberikan apresiasi kepada agen dengan kinerja terbaik.

Dalam kegiatan tersebut, agen juga dibekali pemahaman terkait delapan elemen data pendaftaran peserta BPU individu serta batas waktu penggunaan fitur unggah TK Massal.

Evaluasi dilakukan terhadap capaian akuisisi periode Januari hingga 15 Juni 2026.

Ribuan Pekerja Informal Telah Terlindungi

Hasil monitoring menunjukkan sebanyak 2.664 tenaga kerja berhasil terakuisisi dalam periode tersebut. Angka itu terdiri dari 124 peserta program JHT/JKK/JKM, 1.584 peserta JKK/JKM, 159 peserta kategori baru, serta 797 peserta lanjutan.

Capaian ini disebut mencerminkan meningkatnya peran agen Perisai dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Jambi, khususnya bagi pekerja sektor informal.

Sejumlah agen juga mendapat apresiasi atas capaian iuran JHT terbaik, di antaranya Hery, Junaidi, dan Dedi Mulyadi. Sementara agen Nelly menerima penghargaan dari Wadah Mitra Makmur Services.

Fokus Perluasan Perlindungan Sosial

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan agen memahami pembaruan sistem sekaligus meningkatkan efektivitas akuisisi peserta.

“Pendampingan kepada pekerja informal menjadi kunci agar mereka benar-benar memahami manfaat program seperti JHT, JKK, dan JKM. Ini penting agar perlindungan dapat dirasakan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemberian reward kepada agen berprestasi merupakan bentuk apresiasi sekaligus dorongan untuk meningkatkan kinerja dalam memperluas jangkauan kepesertaan.

Menurutnya, agen yang memiliki jaringan komunitas kuat terbukti mampu meningkatkan partisipasi pekerja informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Perkuat Kolaborasi dan Cakupan Jamsostek

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala bersama agen Perisai.

Upaya ini dilakukan agar pekerja informal yang belum terlindungi dapat segera teredukasi dan menjadi peserta aktif.

“Kolaborasi dengan agen akan terus kami perkuat melalui pelatihan dan pendampingan. Tujuannya agar cakupan perlindungan sosial semakin luas dan manfaat program benar-benar dirasakan pekerja,” kata Hendra.

Melalui penguatan sistem digital dan peran agen Perisai, BPJS Ketenagakerjaan Jambi menargetkan peningkatan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah tersebut agar lebih merata dan berkelanjutan.(*)




Hujan Subuh Picu Banjir Berulang di Kenali Asam Bawah Kota Jambi, Warga Keluhkan Drainase Buruk

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Hujan deras yang mengguyur Kota Jambi sejak Kamis dini hari 18 Juni 2026 kembali memicu banjir di kawasan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru.

Genangan air mulai muncul sekitar pukul 04.30 WIB dan baru berangsur surut menjelang pukul 09.00 WIB.

Sejumlah titik terdampak di antaranya kawasan Simpang 4 Jalan Lirik serta permukiman warga di RT 03 Kenali Asam Bawah.

Di beberapa lokasi, ketinggian air dilaporkan mencapai setinggi paha orang dewasa.

Peristiwa ini kembali menegaskan bahwa wilayah tersebut masih menjadi salah satu titik langganan banjir di Kota Jambi, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi dan durasi panjang.

Warga menyebut, sepanjang Juni saja banjir sudah terjadi hingga lima kali.

Warga menilai berulangnya banjir disebabkan oleh kondisi saluran air yang tidak lagi optimal.

Pendangkalan parit serta menyempitnya aliran anak sungai di sekitar permukiman diduga menjadi penyebab utama meluapnya air ke rumah warga.

Selain faktor drainase, pesatnya pembangunan perumahan di kawasan sekitar juga disebut memperburuk kondisi aliran air, sehingga mempercepat terjadinya genangan.

Genangan yang terjadi sejak pagi turut mengganggu aktivitas warga. Sekitar pukul 06.00 WIB, beberapa ruas jalan di wilayah tersebut dilaporkan mengalami kemacetan akibat tingginya genangan air.

Sejumlah rumah warga juga terendam dengan ketinggian air bervariasi, mulai dari mata kaki hingga paha orang dewasa.

Salah seorang warga, Hendri, mengatakan banjir di kawasan tersebut sudah terjadi berulang kali dan belum mendapat penanganan yang maksimal.

“Hujan mulai sekitar jam empat subuh sampai sekitar jam sembilan pagi. Ini sudah langganan banjir, bulan Juni saja sudah lima kali. Parit dan anak sungai sudah dangkal, bahkan pernah sampai tersumbat total,” ujarnya.

Ia menambahkan, perkembangan kawasan perumahan di sekitar Km 7 Kenali Asam Bawah turut membuat kondisi semakin rentan terhadap banjir.

“Sudah sering banjir, tapi sampai sekarang belum ada solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Warga lainnya, Anton, menyebut banjir kali ini lebih parah dibanding sebelumnya, terutama karena adanya pekerjaan pelebaran sungai yang belum rampung.

“Air mulai naik sekitar setengah lima subuh sampai jam sembilan pagi. Kali ini lebih parah, apalagi sejak ada pengerjaan pelebaran sungai yang belum selesai. Air sampai sedengkul orang dewasa,” jelasnya.

Menurutnya, sekitar 50 kepala keluarga di RT 03 Kenali Asam Bawah terdampak dalam kejadian tersebut.

Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi banjir yang terus berulang di kawasan tersebut.

Normalisasi parit, perbaikan sistem drainase, serta penataan aliran sungai dinilai menjadi solusi mendesak untuk mengurangi risiko genangan saat musim hujan.(*)




Ada 240 ASN Pensiun, Pemkot Jambi Ajukan 330 Formasi CPNS Tahun 2026

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi resmi mengajukan usulan sebanyak 330 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun anggaran 2026.

Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan rekrutmen sebelumnya dan menjadi langkah pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan sumber daya aparatur di tengah gelombang pensiun ASN.

Usulan formasi tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat melalui mekanisme yang berlaku. Namun hingga saat ini, Pemkot Jambi masih menunggu keputusan final terkait jumlah kuota yang akan disetujui.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Jambi, Rizalul Fikri, mengatakan pihaknya baru sebatas mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan kondisi riil di lapangan.

“Kami sudah mengajukan usulan formasi CPNS 2026. Namun berapa jumlah yang nantinya disetujui pemerintah pusat, sampai saat ini masih menunggu keputusan,” ujarnya.

Ratusan formasi yang diajukan tersebut direncanakan akan ditempatkan di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai kebutuhan pelayanan publik dan ketersediaan sumber daya manusia.

Tidak Ada Formasi Guru

Di tengah tingginya minat masyarakat terhadap rekrutmen ASN, terdapat satu sektor yang dipastikan tidak masuk dalam usulan CPNS Kota Jambi tahun 2026, yakni tenaga pendidik atau guru.

Menurut Rizalul, kebutuhan guru di sekolah-sekolah negeri yang berada di bawah kewenangan Pemkot Jambi saat ini dinilai telah terpenuhi sehingga tidak lagi menjadi prioritas pengadaan ASN baru.

“Kebutuhan guru sudah tercukupi. Karena itu dalam usulan formasi tahun ini tidak ada pengajuan untuk tenaga pendidik,” jelasnya.

Kebijakan tersebut sekaligus menjawab pertanyaan banyak calon pelamar yang menantikan pembukaan formasi guru pada seleksi CPNS mendatang.

Antisipasi Gelombang Pensiun ASN

Pengajuan 330 formasi CPNS juga dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap tingginya jumlah aparatur yang akan memasuki masa purnatugas.

Data Pemkot Jambi mencatat sekitar 240 ASN dijadwalkan pensiun sepanjang tahun 2026.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan jabatan apabila tidak diimbangi dengan penambahan pegawai baru.

Selain itu, penyusunan kebutuhan ASN juga mengacu pada regulasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengharuskan pemerintah daerah menjaga keseimbangan antara jumlah pegawai yang direkrut dan jumlah ASN yang memasuki masa pensiun.

Rekrutmen Terbesar Setelah CPNS 2024

Jika seluruh usulan disetujui pemerintah pusat, maka seleksi CPNS 2026 akan menjadi rekrutmen terbesar yang dilakukan Pemkot Jambi dalam beberapa tahun terakhir.

Sebagai perbandingan, pada seleksi CPNS tahun 2024 lalu, Kota Jambi hanya memperoleh alokasi sebanyak 44 formasi.

Seluruh peserta yang dinyatakan lulus saat itu berhasil melewati tahapan seleksi, meski satu peserta akhirnya memilih mengundurkan diri.

Kini, masyarakat yang berminat menjadi ASN masih harus menunggu keputusan resmi pemerintah pusat terkait jumlah formasi yang akan disetujui serta jadwal pelaksanaan seleksi CPNS 2026.(*)




Beasiswa Pro Jambi Cerdas 2026 Sepi Peminat, Jumlah Pendaftar Turun Hampir 50 Persen

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Jumlah pendaftar Program Beasiswa Pro Jambi Cerdas 2026 untuk jenjang sarjana (S1) mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Hingga penutupan pendaftaran pada 11 Juni 2026, tercatat sebanyak 1.397 mahasiswa mengajukan permohonan beasiswa yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jambi tersebut.

Data yang dihimpun menunjukkan mayoritas pendaftar berasal dari kategori mahasiswa kurang mampu, yakni sebanyak 869 orang.

Sementara kategori mahasiswa berprestasi mencatatkan 528 pendaftar.

Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pelaksanaan program pada tahun 2025.

Saat itu, total pemohon beasiswa mencapai 2.823 orang, terdiri dari 1.894 pendaftar kategori kurang mampu dan 929 pendaftar kategori berprestasi.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Jambi, Amrulsyah, mengakui adanya penurunan jumlah peminat pada tahun ini.

Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah perubahan jadwal pelaksanaan yang dilakukan lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Pelaksanaan tahun ini memang dimajukan lebih awal karena proses seleksi dan penyaluran beasiswa cukup panjang. Kemungkinan hal itu menjadi salah satu penyebab jumlah pendaftar berkurang dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya, Rabu 17 Juni 2026.

Meski jumlah pendaftar menurun, proses seleksi tetap akan berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Saat ini seluruh berkas yang masuk tengah dipersiapkan untuk memasuki tahap verifikasi administrasi dan penilaian oleh panitia pelaksana.

Tahapan tersebut akan menentukan mahasiswa yang berhak menerima bantuan pendidikan dari Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2026.

Program Beasiswa Pro Jambi Cerdas merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat.

Khususnya mahasiswa dari keluarga kurang mampu serta mereka yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik.

Pemprov Jambi berharap bantuan pendidikan tersebut dapat menjadi dukungan nyata bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

“Harapan kami, bantuan Jambi Cerdas ini benar-benar memberikan manfaat bagi mahasiswa dan membantu mereka melanjutkan pendidikan. Pada akhirnya program ini diharapkan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas generasi muda dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Amrulsyah.

Setelah tahap verifikasi selesai, pemerintah akan mengumumkan penerima beasiswa yang dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai kuota dan ketentuan program yang berlaku.(*)




Efisiensi Anggaran Menghantui, Pemkab Tebo Belum Akan Rumahkan PPPK Paruh Waktu

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah daerah, keberlangsungan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Tebo kembali menjadi perhatian.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo memastikan hingga saat ini belum mengambil langkah merumahkan tenaga PPPK paruh waktu, meski tekanan terhadap belanja pegawai terus meningkat.

Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, menegaskan pemerintah daerah masih berupaya mempertahankan keberadaan PPPK paruh waktu.

Namun, keputusan akhir sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait aturan belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Agus, jika pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberikan ruang lebih besar terhadap porsi belanja pegawai, maka Pemkab Tebo akan berusaha mempertahankan tenaga PPPK paruh waktu yang ada saat ini.

“Selama kemampuan keuangan daerah masih memungkinkan dan ada kebijakan yang mendukung dari pemerintah pusat, kami akan berupaya mempertahankan PPPK paruh waktu. Beberapa daerah memang sudah mengambil langkah merumahkan tenaga tersebut, tetapi di Tebo belum ada kebijakan ke arah itu,” kata Agus.

Pernyataan serupa disampaikan Wakil Bupati Tebo, Nazar Efendi. Ia menyebutkan bahwa hingga kini gaji PPPK paruh waktu masih dibayarkan secara rutin setiap bulan meski kondisi fiskal daerah sedang menghadapi tantangan.

Menurut Nazar, besaran gaji PPPK paruh waktu di Kabupaten Tebo saat ini berada di angka Rp1 juta per bulan. Nilai tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Memang jumlahnya belum besar, tetapi sampai saat ini tetap dibayarkan setiap bulan. Di sejumlah daerah lain bahkan ada yang hanya mampu memberikan honor sekitar Rp300 ribu dan pembayarannya tidak selalu rutin,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemkab Tebo berharap pemerintah pusat dapat mengambil alih pembiayaan PPPK paruh waktu.

Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi beban anggaran daerah sekaligus memberikan kepastian kesejahteraan bagi para pegawai.

“Kalau nantinya pembiayaan ditanggung pemerintah pusat, tentu akan lebih baik. Selain meringankan APBD daerah, para PPPK juga berpeluang mendapatkan standar penghasilan yang lebih merata di seluruh Indonesia,” tambah Nazar.

Wacana penarikan pembiayaan PPPK paruh waktu ke pemerintah pusat menjadi salah satu harapan daerah di tengah meningkatnya kebutuhan belanja pegawai dan tuntutan efisiensi anggaran.

Hingga kini, ribuan tenaga non-ASN dan PPPK paruh waktu di berbagai daerah masih menunggu kepastian kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat terkait status dan skema pembiayaannya.(*)