Restorative Justice KDRT, Istri di Sarolangun Cabut Laporan Usai Suami Minta Maaf

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Sebuah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun berhasil diselesaikan melalui pendekatan Restorative Justice yang difasilitasi oleh Polres Sarolangun, Selasa (30/9/2025).

Kejadian bermula saat seorang suami berinisial RS menjemput istrinya YYS di rumah orang tuanya dalam kondisi mabuk.

Dalam perjalanan pulang, terjadi adu mulut yang berakhir dengan dugaan pemukulan terhadap korban yang saat itu tengah menggendong bayinya.

“Motif utamanya adalah cekcok antara suami dan istri di bawah pengaruh alkohol. Setelah kejadian, korban membuat laporan ke Polres,” ujar Kasat Reskrim AKP Yosua Adrian.

Baca juga:  Mantap! Begal Motor Bersenjata di Sarolangun Ditangkap, Kurang dari 24 Jam!

Baca juga:  Hebat! Siswa SDN 002 Sarolangun Wakili Jambi di OSN Nasional 2025

Pihak kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan terhadap para pihak dan membuka ruang mediasi.

Dalam pertemuan itu, pelaku menyatakan penyesalan dan meminta maaf, sementara korban memutuskan untuk memaafkan dan mencabut laporan.

Mediasi berlangsung damai dengan disaksikan keluarga kedua belah pihak.

Polisi menyatakan bahwa pendekatan ini dilakukan setelah adanya kesepakatan bersama dan memenuhi unsur keadilan.

Baca juga:  Kapolres Sarolangun Kunjungi Polsek Pauh dan Mandiangin, Bahas Disiplin dan Ketahanan Pangan

Baca juga:  Operasi Patuh 2025: Polres Sarolangun Fokus Edukasi, Tindak ODOL dan Pelanggar Lalin

“Kami harap keduanya bisa kembali menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis. Tapi, ini juga menjadi peringatan agar kekerasan tidak lagi terjadi di dalam rumah tangga,” tambah AKP Yosua.

Restorative justice menjadi salah satu metode penyelesaian perkara yang kini banyak diterapkan untuk kasus-kasus tertentu, termasuk yang melibatkan hubungan keluarga.(*)




Eks Kadis PUPR Dody Irawan Dituding Minta Suap Rp700 Juta, Kasus Ketok Palu APBD Jambi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Perkara korupsi terkait persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi tahun 2017–2018 dengan terdakwa Suliyanti terus bergulir di Pengadilan Negeri Jambi.

Pada sidang terbaru, jaksa dari KPK menghadirkan tiga saksi, yaitu Apif Firmasah, Andi Putra Wijaya, dan pihak kontraktor Kendri Arion.

Menariknya, dalam kesaksiannya di persidangan Selasa 30 September 2025, Kendri Arion menyebut nama Dody Irawan, mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi periode 2017, sebagai pihak yang meminta uang suap kepada dirinya.

Kendri mengungkap bahwa Dody pertama kali meminta Rp 500 juta terkait pengesahan APBD 2017, lalu menambah permintaan Rp 200 juta pada pertemuan berikutnya di awal 2017.

Baca juga:  Kasus Korupsi Pelabuhan Jambi: Tarjani Dihukum 2 Tahun, Uang 351 Juta Wajib Diganti

Baca juga:  Eks Direktur PT PAL dan Pihak BNI Diperiksa di Sidang Korupsi Jambi

Sementara itu, pihak Jaksa Penuntut Umum KPK membantah bahwa Dody menerima uang tersebut secara langsung.

Menurut JPU, pengumpulan dan pencatatan dana tersebut dilakukan oleh seseorang bernama IIM yang berperan sebagai perantara.

Menurut JPU KPK, permintaan yang dilakukan Dody kepada saksi berada di luar anggaran ketok palu yang dialokasikan untuk anggota DPRD. Fokus KPK hanya terhadap dana yang terkait persetujuan APBD.

Sedangkan, dari kesaksian saksi Apif, disebut bahwa anggota legislatif yang mencalonkan diri di pilkada justru tak menerima Rp 200 juta dari dana ketok palu namanya dicoret dari daftar penerima.

Baca juga:  PDAM Tirta Mayang Buka Suara, Soal Dugaan Korupsi Pengadaan Bahan Kimia

Baca juga:  Empat Tersangka Baru Ditangkap, Kasus Dugaan Korupsi Pasar Tanjung Bungur Tebo

Proses persidangan terus berlanjut dengan pengujian fakta dan bukti, termasuk keterkaitan antara Dody Irawan dan praktik suap APBD yang sedang menjadi pokok perkara.(*)




Besok Pejabat Eselon II, III dan IV Pemkot Jambi Dilantik! Siapa Saja Mereka, Ini Penjelasan Walikota dan Sekda Kota Jambi

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Besok, Pemerintah Kota Jambi akan melaksanakan pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV pada Rabu (2/10/2025).

Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, mengonfirmasi bahwa saat ini seluruh persiapan teknis menjelang pelantikan tengah dilakukan, termasuk proses pengiriman undangan resmi.

“Hari ini kami sedang memfinalisasi seluruh persiapan pelantikan. Undangan sedang disebarkan. Pejabat eselon II, III, dan IV akan dilantik,” ujar Maulana singkat, saat dikonfirmasi, Rabu (1/10).

Meski membenarkan adanya pelantikan, Maulana belum bersedia mengungkap siapa saja pejabat yang akan dimutasi atau dipromosikan.

Baca juga:  Wali Kota Maulana: Job Fit Jadi Tahapan Awal Restrukturisasi OPD Jambi

Baca juga:  Dimulai Pembuatan Makalah! Proses Job Fit di Lingkungan Pemkot Jambi Bergulir, Berikut Nama-Namanya

Ia hanya menegaskan bahwa, pelantikan dilakukan dalam rangka penyegaran birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan.

Sementara itu, Sekda Kota Jambi, A Ridwan, juga membenarkan pelaksanaan pelantikan dalam waktu dekat.

Namun, seperti halnya Wali Kota, ia belum membeberkan nama-nama pejabat yang akan bergeser posisi.

“Yang jelas penempatan nanti akan disesuaikan dengan kompetensi dan kinerja masing-masing pejabat. Kami ingin posisi dijabat oleh orang-orang yang tepat,” ujarnya.

Baca juga:  Warning OPD dan Jajarannya, Bupati Sarolangun: Saya Tidak Ragu Nonjob kan Kalian!

Baca juga:  Wujud Kota Bahagia: Wawako Diza Buka Job Fair, Jawab Harapan Ribuan Pencari Kerja

Pelantikan ini merupakan bagian dari evaluasi dan pembenahan struktur organisasi di lingkungan Pemkot Jambi, guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.(*)




Kemacetan SPBU Meluas! Pemilik Kendaraan dan SPBU Siap-Siap, Wali Kota Jambi Segera Siapkan Aturan Baru

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam Kota Jambi akhir-akhir ini menimbulkan kemacetan dan keluhan dari masyarakat.

Menanggapi hal ini, Wali Kota Jambi, Dr dr H Maulana, MKM, menyatakan bahwa pemerintah kota segera mengambil langkah tegas untuk mengatasi situasi tersebut.

Menurut Maulana, antrean terjadi bukan karena perubahan kuota BBM bersubsidi, tetapi akibat meningkatnya permintaan solar di sektor transportasi dan usaha lainnya.

“Kuota solar tidak berubah, tapi permintaan meningkat. Akibatnya, antrean kendaraan – khususnya truk dan kendaraan besar – terjadi di banyak SPBU hingga menimbulkan kemacetan,” jelas Maulana, Rabu (1/10).

Ia menambahkan, antrean yang mengular telah mengganggu aktivitas warga dan menurunkan kenyamanan berkendara di kawasan perkotaan.

“Kami sudah menerima banyak laporan masyarakat. Macet di berbagai titik, bahkan sampai mengganggu aktivitas ekonomi. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Sebagai solusi jangka pendek, Pemkot Jambi akan segera mengeluarkan regulasi pembatasan kendaraan besar di dalam kota, terutama yang tidak memiliki barcode resmi dari sistem distribusi Pertamina.

“Kendaraan besar yang tidak memiliki barcode tidak boleh lagi masuk wilayah kota. Solar di SPBU dalam kota diprioritaskan untuk kendaraan kecil yang memang sudah terdata,” kata Maulana.

Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran tanpa menimbulkan gangguan lalu lintas di pusat kota.

Pemkot juga akan terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk pengawasan dan penyesuaian distribusi solar di wilayah Jambi.(*)




Waduh! TPP ASN Kabupaten Tebo Terancam Tak Dibayar Tahun 2026

MUARATEBO, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo menghadapi krisis fiskal serius yang berdampak langsung pada kesejahteraan pegawai negeri.

Salah satu konsekuensi terbesar adalah terancamnya pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi ASN pada tahun 2026 mendatang.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, dalam pertemuan bersama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tebo yang digelar pada Selasa (30/9/2025).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Bupati Nazar Efendi, Penjabat Sekda Sindi, serta para kepala OPD.

“Dengan efisiensi anggaran mencapai lebih dari Rp300 miliar, Pemkab Tebo terpaksa meniadakan pembangunan fisik dan bahkan TPP ASN kemungkinan besar tidak bisa dibayarkan,” tegas Bupati Agus.

Menurutnya, kebijakan efisiensi ini adalah langkah terpaksa untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan berat.

Sayangnya, ASN menjadi salah satu pihak yang terkena dampak langsung dari kebijakan ini.

“Ini keputusan berat, tapi harus kita ambil demi menjaga stabilitas keuangan daerah. Kami memahami kekhawatiran para ASN, tapi kondisi saat ini memang sangat terbatas,” lanjutnya.

Bupati Agus juga menambahkan bahwa, Pemkab masih mencari solusi alternatif untuk mengurangi dampak kebijakan ini, meskipun tidak banyak ruang fiskal yang tersedia.

Selain TPP ASN, seluruh proyek pembangunan fisik di tahun 2026 juga resmi dibatalkan, termasuk infrastruktur jalan dan fasilitas publik lainnya.

Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlangsungan belanja pegawai.(*)




Dalam Sepekan, Hutama Karya Catat 51.947 Kendaraan Gunakan Tol Betejam Seksi 3 Tempino-Ness

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kehadiran Tol Betung–Tempino–Jambi (Betejam) Seksi 3, khususnya pada segmen Tempino–Ness, disambut antusias oleh masyarakat Provinsi Jambi.

Sejak dibuka untuk umum tanpa tarif mulai Minggu, 14 September 2025, hingga 21 September 2025, tercatat sebanyak 51.947 kendaraan telah melintasi ruas tol ini.

Data ini disampaikan oleh PT Hutama Karya (Persero) selaku pengelola jalan tol, melalui pernyataan Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan, Adjib Al Hakim.

Menurut Adjib, tingginya trafik kendaraan yang melintas dalam waktu singkat menunjukkan bahwa masyarakat Jambi memang membutuhkan akses jalan tol sebagai alternatif perjalanan yang lebih cepat, nyaman, dan efisien di jalur Lintas Sumatera.

“Kehadiran Gerbang Tol Pijoan memperluas konektivitas. Perjalanan dari Bayung Lencir ke Simpang Ness kini lebih lancar dan jauh lebih singkat,” jelas Adjib dalam keterangan resmi.

Segmen tol baru ini membawa dampak signifikan terhadap efisiensi waktu. Beberapa contoh pemangkasan waktu tempuh:

  • Bayung Lencir ke Simpang Ness: dari hampir 3 jam menjadi ±45 menit

  • Jambi ke Betung: dari lebih 4 jam menjadi sekitar 2 jam

Manfaat ini dirasakan langsung oleh pengguna jalan. Salah satunya, Muhammad Royan Rivaldo, warga Kota Jambi, menyebut tol ini sangat membantu aktivitasnya sehari-hari.

“Biasanya saya harus menempuh perjalanan jauh dan macet. Sekarang lebih cepat dan nyaman. Harapan saya, tol ini bisa disambung ke lebih banyak daerah,” ungkapnya.

Tol Tempino–Ness tidak hanya memudahkan mobilitas, tapi juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata di wilayah Jambi dan sekitarnya.

Dengan akses jalan bebas hambatan, distribusi logistik dan pergerakan wisatawan menjadi lebih mudah.

Meski masih dibuka secara gratis selama masa sosialisasi, Hutama Karya tetap mengimbau pengguna jalan untuk membawa kartu uang elektronik (e-money) sebagai persiapan saat memasuki gerbang tol (GT).

“Kami imbau pengguna tetap mematuhi aturan berkendara di jalan tol. Batas kecepatan maksimal 80 km/jam dan bahu jalan hanya boleh digunakan untuk kondisi darurat,” tambah Adjib.

Untuk mempermudah komunikasi dengan pengguna jalan, Hutama Karya menyediakan beberapa saluran informasi:

  • Instagram & Twitter: @HutamaKaryaTollRoad dan @HutamaKarya

  • Call Center Tol Betejam: +62 811-9111-0777

Pengguna jalan juga disarankan untuk terus mengikuti informasi terbaru terkait perkembangan jalan tol melalui media resmi Hutama Karya.(*)




Tol Bayung Lencir–Jambi Seksi 3 Masih Gratis, Pengelola Tunggu Aturan Tarif

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Jalan Tol Bayung Lencir – Tempino – Jambi, khususnya Seksi 3 (Tempino – Simpang Ness), hingga kini masih belum dikenakan tarif meski sudah diresmikan dan beroperasi.

Branch Manager Ruas Tol Bayung Lencir–Tempino (Baleno), Hanung Hanindito, mengatakan bahwa penentuan tarif masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah, termasuk asistensi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Pembayaran tarifnya tergantung regulator. Harus ada asistensi dari Kemenkeu juga,” jelas Hanung.

Ia juga mengungkapkan bahwa Tol Baleno menjadi salah satu jalan tol terlama di Indonesia yang belum memberlakukan tarif meski sudah operasional.

Terkait perkiraan tarif, Hanung menyebut pihaknya belum bisa memberikan angka pasti. Penentuan tarif akan melibatkan berbagai pertimbangan, termasuk nilai investasi dan kondisi terkini jalan tol.

“Ada perhitungan khusus. Nilai investasi berbeda dengan jalan tol lain yang dibangun beberapa tahun lalu,” tambahnya.(*)




Wali Kota Jambi Janjikan Perbaikan Jalan Rusak Jambi di Alam Barajo Jadi Prioritas

Wali Kota Jambi Maulana tinjau jalan rusak Jambi di Alam Barajo

KotaJambi, SEPUCUKJAMBI.ID -Wali Kota Jambi, Maulana, menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang masih memprihatinkan di sejumlah titik. Hal ini ia sampaikan saat meninjau rumah warga penerima bantuan program perbaikan di RT 16, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Rabu (27/8/2025).

Dalam kunjungannya, Maulana mengaku terkejut ketika melihat kondisi akses jalan menuju lokasi masih rusak parah. Padahal, rumah warga penerima bantuan sudah direnovasi dan terlihat lebih layak. “Saya merasa kaget melihat jalan menuju lokasi rumah warga ini masih rusak,” ungkap Maulana di hadapan warga.

Ia bahkan menyebut jalan berlubang tersebut membuat perjalanan terasa tidak nyaman. “Ini akan menjadi prioritas, karena saya sudah melewati jalan ini. Rumahnya bagus, tapi jalannya hancur. Lewat sini bisa sakit pinggang,” ujarnya sembari tersenyum.

Menindaklanjuti keluhan tersebut, Maulana menegaskan sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi agar segera melakukan perbaikan. Ia memastikan akses jalan di kawasan itu akan dimasukkan dalam daftar prioritas pembangunan.

Baca juga:  Tegas! Walikota Jambi Maulana sebut Tak Ada 'Fresh Money' untuk PT Siginjai Sakti

Keresahan warga pun turut mencuat saat orang nomor satu di Kota Jambi itu menyampaikan pernyataannya. Sejumlah ibu-ibu yang hadir menyebut kondisi jalan rusak kerap menimbulkan korban. “Jalan ini sudah ada makan korban, Pak,” kata seorang warga dengan nada prihatin.

Menjawab hal itu, Maulana menegaskan bahwa pemerintah kota terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur. Tahun ini, kata dia, ada 456 ruas jalan di berbagai wilayah Kota Jambi yang sedang diperbaiki secara bertahap.

“Di wilayah ini memang belum mendapat giliran, tapi saya pastikan akan menjadi prioritas. Perbaikan jalan penting untuk kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” tegas Maulana.

Dengan adanya perbaikan yang direncanakan, pemerintah berharap akses jalan di Kelurahan Beliung segera lebih baik sehingga warga dapat beraktivitas dengan aman dan lancar. (*)




Tegas! Walikota Jambi Maulana sebut Tak Ada ‘Fresh Money’ untuk PT Siginjai Sakti

JAMBI,  SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi,  Maulana, secara resmi melantik jajaran direksi baru PT Siginjai Sakti (Perseroda) untuk masa jabatan 2025–2029.

Dalam pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Jambi, Maulana menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jambi tidak memberikan modal dalam bentuk dana segar (fresh money), melainkan legitimasi sebagai bentuk dukungan utama kepada manajemen baru.

“Saya sudah sampaikan ke Kemendagri, bahwa legitimasi pertama adalah mandat bahwa perusahaan ini sah dan resmi menjalankan usahanya. Kelola perusahaan dengan cara yang baik, usaha yang baik, karena Perseroda ini adalah pionir ekonomi daerah,” kata Maulana dalam sambutannya, Kamis (28/8/2025).

Ia menambahkan bahwa kehadiran PT Siginjai Sakti sebagai perusahaan daerah harus menjadi motor penggerak iklim usaha di Kota Jambi.

Dukungan legitimasi ini menjadi dasar hukum dan operasional bagi perusahaan untuk bergerak, bermitra, dan berinovasi dalam menjalankan usaha-usaha strategis.

“Perusahaan pelat merah ini didorong agar bisa menjadi pelaku usaha yang sehat dan adaptif di tengah kompetisi ekonomi. Legitimasi ini adalah bentuk kepercayaan penuh dari pemerintah kota kepada direksi baru,” tegasnya.

Dalam susunan kepengurusan yang baru, nama Marsono ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Siginjai Sakti.

Ia akan bekerja bersama Sasli Rais sebagai Manajer Operasional, Ardiansyah sebagai Manajer Administrasi dan Keuangan, serta Reza Fahlevi yang menjabat sebagai Manager Bisnis.

Wali Kota Jambi menyampaikan harapan besar kepada jajaran direksi baru agar bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.

PT Siginjai Sakti diminta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Direksi harus membawa perubahan nyata, bukan hanya menjalankan roda usaha, tapi juga meningkatkan nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat Kota Jambi,” ujarnya.

PT Siginjai Sakti merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Jambi yang bergerak di berbagai sektor usaha strategis.

Sebagai Perseroda, perusahaan ini memiliki mandat untuk mendukung pembangunan daerah, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan sektor riil di tingkat lokal.

Dengan kepemimpinan yang baru, diharapkan PT Siginjai Sakti dapat memperluas portofolio bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjadi salah satu kontributor utama dalam pembangunan ekonomi Kota Jambi.(*)




Marsono Resmi Jabat Direktur Utama PT Siginjai Sakti, Siap Jawab Tantangan KPM

JAMBI,  SEPUCUKJAMBI.ID  – Marsono resmi dilantik sebagai Direktur Utama PT Siginjai Sakti (Perseroda) masa bakti 2025-2029 oleh Walikota Jambi.

Pelantikan digelar di Aula Kantor Walikota Jambi dan turut dihadiri oleh para pejabat daerah serta sejumlah tokoh masyarakat dan pelaku usaha.

Dalam struktur organisasi baru PT Siginjai Sakti, Marsono akan memimpin perusahaan bersama Sasli Sirait sebagai Manager Operasional, Ardiansyah sebagai Manager Administrasi dan Keuangan, serta Reza Fahlevi yang menjabat sebagai Manager Keuangan.

Usai pelantikan, Marsono menyampaikan bahwa amanah yang diberikan oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) merupakan sebuah tantangan yang siap ia jawab bersama timnya.

“Ini adalah amanah besar yang tentu kami terima dengan penuh tanggung jawab. Arahan dari KPM menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi kami untuk melakukan transformasi dan inovasi di tubuh PT Siginjai Sakti,” ujar Marsono kepada media.

Ia menambahkan, langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan evaluasi internal, menyusun roadmap strategis, serta membangun tata kelola perusahaan yang profesional dan transparan.

“Kami berkomitmen untuk membawa PT Siginjai Sakti menjadi BUMD yang tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga berdaya saing dan berdampak langsung terhadap perekonomian Kota Jambi,” lanjutnya.

Sementara itu, Walikota Jambi dalam sambutannya mengharapkan agar direksi baru mampu mengoptimalkan peran PT Siginjai Sakti sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah.

“PT Siginjai Sakti harus tampil sebagai perusahaan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menyumbang signifikan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Direksi baru harus bekerja dengan integritas tinggi dan semangat kolaborasi,” tegas Walikota.

PT Siginjai Sakti merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Jambi yang bergerak di berbagai sektor usaha strategis.

Perusahaan ini dibentuk untuk meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, serta mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.(*)