BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID – Bupati Merangin, M Syukur, memberikan reward kepada tiga OPD dan tiga Camat yang berhasil melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025.

Penyerahan penghargaan dilakukan dalam Rapat Evaluasi Penerimaan PAD Triwulan IV 2025 di Rumah Dinas Bupati, Selasa (13/1).

Bupati menegaskan bahwa pemberian reward sekaligus punishment adalah bagian dari evaluasi kinerja yang objektif dan adil.

Sebelumnya, OPD yang pencapaiannya di bawah 50 persen mendapat “Rapor Merah”.

Daftar OPD dengan pencapaian PAD tertinggi:

1. BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah): 130,33%

2. BPPRD (Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah): 104,97%

3. DPKP (Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman): 103,53%

Daftar Camat dengan pencapaian PAD tertinggi:

1. Camat Jangkat Timur: 113,15%

2. Camat Tabir Barat: 112,86%

3. Camat Pangkalan Jambu: 110,22%

Bupati M Syukur menyampaikan, reward bagi yang berprestasi bukan untuk membuat cepat puas, melainkan dijadikan standar kinerja yang harus dipertahankan.

Sementara teguran bagi yang belum capai target diharapkan menjadi bahan evaluasi dan motivasi perbaikan kinerja.

“Jangan berbangga hati untuk yang berprestasi dan jangan berkecil hati untuk yang belum. Jadikan motivasi dan tingkatkan kinerjanya,” kata dia.

“Ingat, kinerja kita akan dipertanggungjawabkan,” tegas Bupati.

Langkah ini sekaligus diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja seluruh OPD dan Camat di Kabupaten Merangin, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD.(*)

BANGKO, SEPUCUKJAMBI.ID –  Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Merangin tahun 2025 berhasil melampaui target.

Dari target awal sebesar Rp 154,5 miliar, Pemkab Merangin mencatat realisasi Rp 162 miliar, atau 104,84 persen dari target.

Bupati Merangin, M. Syukur, menyampaikan capaian ini dalam rapat evaluasi penerimaan PAS Triwulan IV Tahun 2025 di Aula Rumah Dinas Bupati, Selasa (13/1).

Meski secara keseluruhan surplus, Bupati menyoroti kinerja tiga OPD yang dinilai belum maksimal, dengan serapan PAD masih di bawah 50 persen, sehingga mendapat “Rapor Merah”.

Melihat ketimpangan tersebut, Bupati memberikan peringatan keras bagi seluruh kepala OPD dan Camat yang tidak mampu memenuhi target.

“Kepada seluruh kepala OPD dan camat, saya minta untuk betul-betul bekerja dan saling bekerja sama. Jangan cari alasan. Jika sudah tidak mampu, silakan ajukan mundur,” tegas M. Syukur.

Bupati menekankan bahwa PAD adalah urat nadi pembangunan Kabupaten Merangin. Sinergi antar-instansi menjadi kunci agar target pembangunan dapat tercapai.

“Jangan menjadi duri di dalam daging yang mengacaukan proses lainnya. Kita butuh kerja sama tim yang solid untuk mencapai target yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Rapat evaluasi dihadiri seluruh pimpinan OPD serta Camat se-Kabupaten Merangin, didampingi Sekretaris Daerah Zulhifni dan Asisten 3 Setda Merangin Hennizor.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2023 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi, Senin (12/1/2025).

Dalam agenda kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sungai Penuh menghadirkan delapan orang saksi dari berbagai latar belakang.

Para saksi yang diperiksa berasal dari unsur DPRD, PLN, hingga pihak internal dinas dan rekanan proyek.

Mereka di antaranya Amrizal anggota DPRD Provinsi Jambi, Fadly Rozela dan Eko Pitono dari PLN, Anita Kasubbid Perbendaharaan BPKPP, Della Destiyati Bendahara Dinas Perhubungan Kerinci, Zera Manan honorer Dishub, M Hengky Saputra selaku konsultan, serta Nina Aprina Direktur CV Altaf.

Dalam keterangannya di persidangan, Amrizal mengaku pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran (pokir) kepada Dinas Perhubungan Kerinci berupa pemasangan 40 titik lampu PJU.

Saat ditanya JPU Yogi Purnomo apakah dirinya menerima uang dari kontraktor atau pihak Dishub, Amrizal dengan tegas membantah.

“Saya tidak pernah menerima uang dari siapa pun,” ujarnya di hadapan majelis hakim.

Namun, fakta menarik terungkap dari keterangan saksi lainnya. Tiga saksi mengaku menerima uang dari pihak kontraktor yang terlibat dalam proyek PJU tersebut.

Della Destiyati selaku Bendahara Pengeluaran Dishub Kerinci mengakui menerima uang yang disebut sebagai ucapan terima kasih.

Menurutnya, pemberian uang tidak selalu rutin dan nominalnya bervariasi.

“Kadang dikasih, kadang tidak. Pernah Rp300 ribu,” ungkap Della. Ia juga menyebut telah mengembalikan uang sebesar Rp10 juta kepada jaksa setelah pencairan proyek.

Hal serupa disampaikan Zera Manan, honorer Dishub yang merupakan staf Della. Ia mengaku beberapa kali menerima uang dari kontraktor di kantor.

“Biasanya Rp300 ribu, dan uang itu saya bagi dua dengan Bu Della,” kata Zera dalam kesaksiannya.

Sementara itu, Anita selaku Kasubbid Perbendaharaan BPKPP menyatakan menerima uang tidak langsung dari kontraktor, melainkan melalui perantara bernama Nella.

Uang tersebut diberikan secara bertahap dengan nominal berbeda.

“Saya menerima sebagai ucapan terima kasih, dan sudah saya kembalikan ke jaksa sebesar Rp20 juta,” jelas Anita.

Dalam persidangan sebelumnya, terungkap bahwa usulan awal anggaran proyek PJU Dishub Kerinci hanya sebesar Rp476 juta.

Namun setelah dibahas di Badan Anggaran (Banggar), nilai anggaran melonjak dan disetujui menjadi Rp3,4 miliar.

Sebagai informasi, perkara ini menjerat 10 terdakwa, di antaranya Heri Cipta, Kepala Dishub Kerinci selaku Pengguna Anggaran (PA), Nel Edwin Kepala Bidang Lalu Lintas dan Prasarana Dishub, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kemudian Fahmi, Direktur PT WTM, Amril Nurman, Direktur CV TAP, Sarpano Markis, Direktur CV GAW, Gunawan, Direktur CV BS dan Jefron Direktur CV AK.

Reki Eka Fictoni, seorang guru PPPK di Kecamatan Kayu Aro, Helpi Apriadi, ASN di Kantor Kesbangpol Kerinci dan Yuses Alkadira Mitas Seorang PNS di UKPBJ/ULP Kerinci selaku Pejabat Pengadaan proyek PJU 2023.

Kesepuluh terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menegaskan bahwa masa depan Kota Jambi bergantung pada kualitas SDM generasi muda, bukan semata pada kekayaan sumber daya alam.

Pesan ini disampaikan Maulana saat menghadiri Simposium dan Expo Riset Pelajar Nurul Ilmi di Lapangan Utama Kantor Wali Kota Jambi, Sabtu (10/01).

Menurutnya, anak-anak muda yang terampil, kreatif, dan kritis akan menjadi motor penggerak pembangunan kota di era global.

“Daerah yang tidak memiliki SDA melimpah harus bisa melompat lebih jauh melalui keunggulan SDM-nya. Itulah realita Kota Jambi saat ini,” ujar Maulana.

Ia menekankan, menumbuhkan kecintaan pada ilmu pengetahuan dan penelitian sejak dini adalah investasi jangka panjang.

Bagi Wali Kota, kemampuan anak-anak dalam berpikir kritis, menganalisis masalah, dan menciptakan solusi inovatif adalah modal utama agar Jambi tidak hanya menjadi penonton di arus kemajuan zaman.

Sejauh ini, upaya tersebut mulai membuahkan hasil. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi kini mencapai 8,23 persen, tertinggi di Provinsi Jambi.

Namun Maulana berharap capaian ini tidak hanya menjadi angka statistik, melainkan tercermin dari lahirnya generasi muda yang inovatif dan siap bersaing.

“Investasi terbesar kota ini adalah anak-anaknya. Kami berharap kegiatan seperti ini menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, dan semangat inovasi di setiap generasi muda Jambi,” tambahnya.

Wali Kota juga mengapresiasi peran Yayasan Nurul Ilmi dalam menjaga mutu pendidikan.

“Kegiatan ini melatih anak-anak untuk mencintai proses ilmiah. Ini bagian penting untuk memastikan tren positif IPM dan kualitas SDM kita terus meningkat,” ujar Maulana.

Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan hal yang sama. Menurutnya, sumber daya alam tanpa SDM berkualitas akan sia-sia.

Expo riset ini menjadi bukti bahwa pendidikan di Jambi kini mulai menekankan karakter, daya kritis, dan inovasi, bukan sekadar hafalan.

“Dari sini kita melihat calon pemimpin dan inovator masa depan Jambi. Anak-anak Jambi inilah yang akan membawa kota ini maju,” ujar Al Haris.

Berbagai proyek ilmiah siswa yang dipamerkan menunjukkan bahwa generasi muda Jambi mulai siap menghadapi tantangan global, dan harapan Wali Kota adalah semua ini menjadi fondasi pembangunan jangka panjang berbasis inovasi dan SDM unggul.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi menekankan pentingnya peran Ketua RT sebagai ujung tombak pembangunan berbasis masyarakat.

Untuk itu, 67 Ketua RT peserta Pilot Project Kampung Bahagia 2025 dikirim ke Kota Bengkulu untuk melakukan studi tiru, belajar dari pengalaman daerah lain.

Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., mengatakan, tujuan kunjungan ini bukan sekadar melihat kegiatan di daerah lain, tapi menambah wawasan dan gagasan baru bagi para Ketua RT.

“Ketua RT adalah penggerak utama di tingkat warga. Semakin luas wawasan mereka, semakin kuat dan bermanfaat program Kampung Bahagia bagi masyarakat,” kata Maulana.

Ia menekankan, pembangunan tidak harus dimulai dari proyek besar.

Lingkungan terkecil pun bisa menjadi contoh jika dikelola dengan kebersamaan, kepemimpinan yang baik, dan partisipasi aktif warga.

“Harapannya, setiap Ketua RT pulang membawa ide yang bisa disesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing. Bukan meniru persis, tapi mengembangkan inovasi yang tepat untuk warganya,” tambah Wali Kota.

Menurut Maulana, kolaborasi antar daerah menjadi kunci agar program Kampung Bahagia dapat terus berkembang.

Dengan belajar dari praktik baik daerah lain, Ketua RT diharapkan bisa menghadirkan perubahan nyata di lingkungan masing-masing.

Ketua Forum Ketua RT (FKRT) Kota Jambi, Suparyono, menambahkan, kunjungan ini juga menjadi kesempatan berbagi capaian dan pengalaman program Kampung Bahagia dengan pemerintah Bengkulu.

Rangkaian kegiatan studi tiru berlangsung hingga Minggu malam (11/1/2026), meliputi diskusi dan pertukaran praktik baik antar daerah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Puluhan warga Kota Jambi mengaku menjadi korban dugaan investasi bodong dengan modus usaha rokok legal.

Kejadian ini terungkap saat para korban mendatangi rumah terduga pelaku di kawasan Legok, Lorong Flamboyan, Sabtu (10/1/2026) sore, menuntut kejelasan terkait dana yang telah mereka setorkan.

Para korban menyebutkan bahwa mereka tergiur janji keuntungan hingga 20–30 persen dari usaha rokok yang dijanjikan legal.

Sayangnya, keuntungan yang dijanjikan tidak pernah diterima, dan modal awal sebagian besar belum dikembalikan.

“Saya sudah menanamkan dana Rp450 juta, awalnya ada keuntungan, tapi sekarang tidak ada kejelasan sama sekali,” ungkap Yayuk, salah satu korban.

Erwin, korban lainnya, menuturkan total investasinya mencapai Rp525 juta. Ia mengaku terduga pelaku kini sulit dihubungi.

“Saya percaya karena janji keuntungan besar, tapi sampai sekarang tidak ada tanggapan,” katanya.

Sementara Yuni menyebutkan kerugian yang dialaminya sekitar Rp200 juta.

Banyak warga di sekitar lokasi juga mengaku terdampak, dengan nominal investasi mencapai puluhan juta rupiah.

Sejumlah korban telah melaporkan kasus ini ke Polresta Jambi dan Polda Jambi.

Mereka berencana melakukan laporan bersama pada Senin mendatang untuk memperkuat proses hukum dan memastikan kasus ini ditindaklanjuti secara serius.

Kasus dugaan investasi bodong ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar selalu berhati-hati memeriksa legalitas usaha sebelum menanamkan modal.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – DPMPPA menyiapkan Program Kampung Bahagia 2026 dengan tahapan pelaksanaan yang jelas dan terstruktur, menyasar 1.583 RT di seluruh wilayah Kota Jambi.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga melalui pendekatan berbasis komunitas, mencakup aspek lingkungan, sosial, kesehatan, dan ekonomi keluarga.

Kepala DPMPPA Kota Jambi, Noverentiwi Dewanti, memaparkan detail tahapan program sebagai berikut:

Tahapan Pelaksanaan Program Kampung Bahagia 2026

• Januari 2026
  Seleksi dan rekrutmen tenaga pendamping Kampung Bahagia. Pada minggu ketiga dan keempat Januari, DPMPPA melaksanakan sosialisasi program kepada masyarakat agar warga memahami tujuan dan mekanisme pelaksanaan.

• Februari 2026

  • Minggu ke-1 dan ke-2: Rembuk kesiapan warga, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Bahagia, dan pembuatan rekening RT Pokja.

  • Minggu ke-1 hingga ke-3: Pemetaan swadaya masyarakat dan penyusunan Rencana Jangka Menengah (Renja) lima tahun.

  • Minggu ke-3 dan ke-4: Penyusunan Renja satu tahun oleh Pokja, sebagai acuan penggunaan dana dan kegiatan prioritas RT.

• Maret 2026
  RT menyusun proposal Kampung Bahagia, menyesuaikan kebutuhan lokal dan aspirasi masyarakat.

• April 2026
  Dana dari kelurahan dicairkan ke rekening Pokja untuk memulai pelaksanaan kegiatan.

• April – Mei 2026
  Pelaksanaan kegiatan Kampung Bahagia di masing-masing RT, mulai dari program lingkungan, sosial, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

• Juni 2026

  • Minggu ke-1 dan ke-2: Serah terima hasil kegiatan kepada masyarakat.

  • Minggu ke-3 dan ke-4: Penyusunan laporan pertanggungjawaban Pokja, memastikan program berjalan transparan dan akuntabel.

“Dengan tahapan yang jelas, setiap RT dapat melaksanakan program secara tertata dan tepat sasaran, sehingga manfaat langsung dirasakan masyarakat,” ujar Noverentiwi.

Besaran dana Kampung Bahagia bervariasi sesuai jumlah kepala keluarga (KK):

• RT dengan >100 KK: Rp100 juta

• RT dengan 60–99 KK: Rp70 juta

• RT dengan <60 KK: Rp50 juta

Untuk memastikan pelaksanaan sesuai aturan dan mencegah penyalahgunaan anggaran, Pemkot Jambi menyiapkan tenaga pendamping, petunjuk teknis, peraturan wali kota, dan tim monitoring khusus.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) memaparkan tahapan pelaksanaan Program Kampung Bahagia tahun 2026 yang akan menyasar 1.583 RT di seluruh wilayah Kota Jambi.

Kepala DPMPPA Kota Jambi, Noverentiwi Dewanti, menjelaskan bahwa pelaksanaan program secara teknis dibagi ke dalam dua semester.

Semester pertama berlangsung pada Januari hingga Juni 2026, sementara semester kedua dilaksanakan pada Juli hingga Desember 2026.

“Dari total RT di Kota Jambi, sebanyak 67 RT telah menerima dana Kampung Bahagia pada tahun berjalan. Sisanya, 1.583 RT akan menjadi sasaran program pada tahun 2026,” ujar Noverentiwi.

Ia merinci, tahapan awal dimulai pada Januari 2026 dengan seleksi dan rekrutmen tenaga pendamping Kampung Bahagia.

Pada minggu ketiga dan keempat Januari, DPMPPA akan menggelar sosialisasi program kepada masyarakat.

Memasuki Februari 2026, pada minggu pertama dan kedua dilakukan rembuk kesiapan warga, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Bahagia, serta pembuatan rekening RT Pokja.

Selanjutnya, pada minggu pertama hingga ketiga Februari dilaksanakan pemetaan swadaya dan penyusunan Rencana Jangka Menengah (Renja) lima tahun.

Pada minggu ketiga dan keempat Februari, Pokja menyusun Renja satu tahun.

Kemudian pada Maret 2026, RT menyusun proposal Kampung Bahagia. Pencairan dana dari kelurahan ke rekening Pokja dijadwalkan pada April 2026.

Pelaksanaan kegiatan Kampung Bahagia berlangsung pada April hingga Mei 2026.

Selanjutnya, pada minggu pertama dan kedua Juni dilakukan serah terima pekerjaan kepada masyarakat, dan ditutup dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban Pokja pada minggu ketiga dan keempat Juni 2026.

Besaran dana Kampung Bahagia yang diterima setiap RT disesuaikan dengan jumlah kepala keluarga (KK).

RT dengan lebih dari 100 KK memperoleh Rp100 juta, RT dengan 60–99 KK menerima Rp70 juta. Sementara RT dengan kurang dari 60 KK mendapatkan Rp50 juta.

Untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan dan mencegah penyalahgunaan anggaran, Pemkot Jambi menyiapkan tenaga pendamping, petunjuk teknis, peraturan wali kota.

Serta tim monitoring khusus yang akan melakukan pengawasan di lapangan.(*)

SAROLANGUN, SEPUCUKJAMBI.ID – Komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus diwujudkan hingga ke tingkat desa.

Hal ini terlihat dari kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal I yang dilaksanakan oleh Polsek Limun, Polres Sarolangun, di Desa Moenti, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Kamis (8/1/2026).

Kegiatan panen raya tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Polres Sarolangun, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Polsek Limun, serta Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

Dari lahan pertanian seluas sekitar 1 hektare, berhasil dipanen jagung hibrida atau jagung pipil dengan hasil sementara mencapai 1.500 kilogram berat kotor.

Panen raya ini dihadiri oleh Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., yang diwakili Wakapolres Kompol Aswindo Indriadi, S.Kom., M.H., bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sarolangun Dulmuin, S.P., Kepala Dinas Ketahanan Pangan Efprianto, S.Pd., M.Pd., Kapolsek Limun AKP B. Tarigan, Sekcam Limun Kaspul Anwar, Waka Polsek Ipda Lunardi, serta Kepala Desa Moenti.

Wakapolres Sarolangun Kompol Aswindo Indriadi menyampaikan bahwa panen raya jagung ini menjadi bukti nyata sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung program swasembada pangan tahun 2026.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada hasil panen, tetapi juga memperkuat kebersamaan lintas sektor dalam memanfaatkan potensi lahan produktif di wilayah pedesaan.

“Melalui kerja sama yang solid, Polri dapat berperan aktif dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Kompol Aswindo.

Ia juga mengapresiasi langkah proaktif Polsek Limun dalam menyukseskan program strategis nasional di bidang pangan.

Ditegaskannya, kehadiran Polri tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Keterlibatan Polri di sektor pertanian merupakan bagian dari tanggung jawab moral untuk mendukung swasembada pangan, sejalan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat ketahanan nasional dari tingkat desa,” tambahnya.

Ke depan, Kompol Aswindo berharap kegiatan panen jagung ini dapat terus berkelanjutan dan menjadi contoh bagi wilayah lain di Kabupaten Sarolangun, sehingga ketahanan pangan daerah semakin kuat dan mandiri.

Di sisi lain, kegiatan pertanian ini juga menghadapi tantangan, terutama kondisi lahan yang rawan terdampak banjir saat musim hujan.

Meski demikian, berkat pendampingan intensif dari PPL serta dukungan penuh Pemerintah Desa Moenti, hasil panen dinilai cukup optimal dan mampu meningkatkan semangat para petani setempat.(*)

MUARASABAK, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga di sekitar perbatasan Kecamatan Mendahara Ulu dan Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjab Timur digegerkan oleh penemuan sesosok mayat yang mengapung di sungai, Kamis (8/1/2026) pagi.

Mayat tersebut ditemukan di aliran Sungai Buta-Buta, tepatnya di wilayah perbatasan Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, dan Desa Bhakti Idaman, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjab Timur.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penemuan mayat berjenis kelamin belum diketahui ini pertama kali dilaporkan oleh warga yang sedang beraktivitas di sekitar aliran sungai.

Saat melihat tubuh korban mengapung di permukaan air, warga memilih untuk tidak mendekat dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

Salah seorang warga setempat, Safaruddin, mengatakan hingga saat ini identitas korban belum diketahui. Warga juga belum berani melakukan evakuasi secara mandiri.

“Waktu saya sampai di lokasi, warga sudah mulai ramai. Saya lihat kondisi mayat menghadap ke atas, memakai baju kaos dan celana pendek,” ujar Safaruddin.

Pihak desa bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat telah mengimbau masyarakat agar segera melapor ke kepolisian apabila mengenali ciri-ciri korban atau mengetahui adanya warga yang dilaporkan hilang dalam beberapa waktu terakhir.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel dari Polsek Mendahara Ulu dan Polsek Mendahara langsung menuju lokasi kejadian untuk memastikan kebenaran informasi serta melakukan pengecekan di tempat penemuan mayat.

Hingga berita ini publish, pihak kepolisian masih melakukan penanganan di lokasi.(*)