JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Musibah kebakaran yang menimpa warga RT 06, Kelurahan Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, langsung mendapat respons melalui program Jambi Kota Peduli BAZNAS Tanggap Bencana.

BAZNAS Kota Jambi turun langsung ke lokasi bersama Pemerintah Kota Jambi untuk menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada empat keluarga yang terdampak kebakaran.

Bantuan tersebut masing-masing sebesar Rp2 juta per keluarga, sehingga total bantuan awal yang disalurkan mencapai Rp8 juta.

Penyaluran bantuan dilakukan sehari setelah kebakaran, Minggu 13 September 2026, saat Wali Kota Jambi, Maulana bersama jajaran Pemkot Jambi meninjau kondisi warga di lokasi kejadian.

Ketua BAZNAS Kota Jambi, M Padli, mengatakan kehadiran BAZNAS dalam situasi kebencanaan merupakan bagian dari komitmen lembaga untuk memastikan masyarakat yang sedang tertimpa musibah mendapat perhatian dan bantuan sesegera mungkin.

“Melalui program Jambi Kota Peduli dan BAZNAS Tanggap Bencana, kami berupaya hadir secepat mungkin ketika masyarakat mengalami musibah. Bantuan ini memang merupakan bantuan awal, tetapi kami berharap dapat meringankan kebutuhan keluarga yang terdampak,” ujar M Padli.

Menurut Padli, penanganan korban bencana tidak berhenti pada penyerahan bantuan awal.

BAZNAS juga perlu melihat kondisi warga secara langsung agar kebutuhan pascakejadian dapat dipetakan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait.

Kebakaran sendiri terjadi pada Sabtu 12 September 2026 sekitar pukul 17.00 WIB.

Sedikitnya empat rumah nonpermanen terdampak. Dua rumah mengalami kerusakan berat, sedangkan dua rumah lainnya terdampak pada bagian dapur.

Dua warga juga sempat mendapatkan penanganan medis setelah mengalami syok akibat kejadian tersebut.

Penyaluran bantuan BAZNAS menjadi bagian dari respons awal untuk membantu keluarga korban memenuhi kebutuhan dasar setelah rumah mereka terdampak kebakaran.

Selain bantuan tunai, kondisi kerusakan rumah juga akan didata lebih lanjut. Pemerintah Kota Jambi nantinya akan menghitung kebutuhan material bangunan yang diperlukan dalam proses pemulihan.

Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap warga yang sedang menghadapi musibah.

“Hari ini kami menyerahkan bantuan tanggap darurat untuk kebutuhan dasar. Dari BAZNAS diberikan bantuan Rp2 juta per keluarga, ada empat keluarga, sehingga total Rp8 juta,” kata Maulana.

Ia menambahkan, pendataan kerusakan akan dilakukan untuk melihat kebutuhan bantuan berikutnya, termasuk bahan bangunan yang diperlukan dalam proses rekonstruksi.

Di balik penyaluran bantuan kepada korban, kebakaran di Tanjung Raden juga menjadi perhatian Pemkot Jambi dari sisi kesiapsiagaan menghadapi kebakaran di kawasan Seberang.

Menurut Maulana, petugas Damkartan tiba sekitar enam menit setelah menerima laporan.

Sebanyak 50 personel dikerahkan dengan dukungan 10 armada, terdiri dari satu armada komando, tujuh armada tempur dan tiga armada suplai air.

Sekitar 60 ribu liter air digunakan selama proses pemadaman hingga pendinginan.

Kecepatan penanganan menjadi krusial karena sebagian rumah di kawasan tersebut masih menggunakan material kayu dan berada di lingkungan permukiman yang cukup padat.

“Sebagian besar rumah berbahan kayu. Terutama dalam kondisi kemarau seperti sekarang, potensi kebakaran cukup besar,” ujar Maulana.

Laporan awal menyebut kebakaran diduga bermula dari kebocoran regulator tabung gas dari salah satu rumah.

Namun, kondisi permukiman yang padat membuat api berpotensi dengan cepat merambat ke bangunan lain.

Kebakaran tersebut sekaligus mendorong Pemkot Jambi memperkuat layanan pemadam kebakaran di kawasan Seberang.

Pemkot berencana membangun markas Damkartan di Kecamatan Pelayangan dalam beberapa bulan ke depan.

Markas tersebut nantinya diharapkan memperkuat sistem bantuan antara Kecamatan Pelayangan dan Danau Teluk.

Dengan penempatan personel dan armada yang lebih dekat, waktu tempuh menuju lokasi kebakaran di kawasan Seberang diharapkan dapat ditekan.

“Beberapa bulan ke depan kita akan membangun markas Damkar di Kecamatan Pelayangan. Dua kecamatan ini nantinya bisa saling membackup,” kata Maulana.

Menurutnya, persoalan akses menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kebakaran di Seberang, terutama ketika terjadi kepadatan lalu lintas di Jembatan Aur Duri I dan Aur Duri II.

Karena itu, penguatan layanan tidak hanya dilakukan dengan menambah armada, tetapi juga mendekatkan basis personel dan peralatan pemadam ke wilayah yang memiliki risiko kebakaran.

Pasca kejadian, warga juga diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber kebakaran di lingkungan rumah.

Maulana meminta masyarakat rutin memeriksa regulator dan selang tabung gas serta memastikan tidak ada kebocoran.

Penggunaan sambungan listrik juga perlu diperhatikan. Warga diminta menghindari penggunaan terlalu banyak colokan yang berpotensi memicu percikan api.

Peralatan listrik yang tidak diperlukan juga sebaiknya dimatikan atau dicabut ketika rumah ditinggalkan.

Bagi BAZNAS Kota Jambi, bantuan tanggap bencana tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan kepedulian kepada masyarakat yang sedang berada dalam kondisi sulit.

Melalui Jambi Kota Peduli BAZNAS Tanggap Bencana, bantuan diharapkan tidak hanya menjadi respons sesaat.

Tetapi menjadi bagian dari dukungan bersama untuk membantu warga kembali memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan kehidupan setelah bencana.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kebakaran yang menghanguskan dan merusak sejumlah rumah warga di RT 06, Kelurahan Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Jambi.

Selain menyalurkan bantuan kepada korban, pemerintah mulai mengevaluasi persoalan waktu respons dan akses layanan pemadam kebakaran di kawasan Seberang.

Kebakaran terjadi pada Sabtu 12 September 2026 sekitar pukul 17.00 WIB.

Sedikitnya empat rumah nonpermanen terdampak. Dua rumah mengalami kerusakan berat, sementara dua lainnya terdampak pada bagian dapur.

Dua warga juga sempat mendapat penanganan medis setelah mengalami syok akibat kejadian tersebut.

Sehari setelah kebakaran, Wali Kota Jambi  turun langsung ke lokasi, Minggu 13 September 2026.

Ia datang bersama jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkartan), BPBD, Dinas Sosial, camat, lurah, BAZNAS Kota Jambi dan tokoh masyarakat.

Kunjungan itu tidak hanya untuk memastikan kondisi korban, tetapi juga melihat secara langsung persoalan yang dapat memengaruhi penanganan kebakaran di kawasan tersebut.

Menurut Maulana, petugas Damkartan tiba sekitar enam menit setelah laporan diterima. Namun, karakter permukiman di Seberang Kota Jambi tetap menjadi tantangan tersendiri.

Sebagian rumah di kawasan Tanjung Raden masih menggunakan material kayu. Di tengah kondisi cuaca kering, api berpotensi menjalar lebih cepat dari satu bangunan ke bangunan lainnya.

“Sebagian besar rumah berbahan kayu. Terutama dalam kondisi kemarau seperti sekarang, potensi kebakaran cukup besar,” kata Maulana.

Dalam penanganan kebakaran tersebut, Damkartan mengerahkan 50 personel dengan dukungan 10 armada. Rinciannya, satu armada komando, tujuh armada tempur dan tiga armada suplai air.

Petugas tidak hanya melakukan pemadaman, tetapi juga pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Sekitar 60 ribu liter air digunakan selama proses penanganan.

Laporan awal menyebut kebakaran diduga dipicu kebocoran regulator tabung gas dari salah satu rumah.

Meski penyebab tersebut masih berdasarkan laporan awal, kejadian ini kembali menunjukkan bahwa sumber api di lingkungan permukiman padat dapat berkembang menjadi persoalan besar dalam waktu singkat.

Terlebih, akses menuju kawasan Seberang Kota Jambi dapat menghadapi kendala ketika arus lalu lintas di Jembatan Aur Duri I dan Aur Duri II mengalami kepadatan.

Kondisi akses tersebut menjadi salah satu alasan Pemkot Jambi ingin memperkuat sistem pemadam kebakaran dari sisi wilayah, bukan hanya mengandalkan armada yang bergerak dari lokasi yang lebih jauh.

Pasca kejadian, Pemkot Jambi berencana membangun markas Damkartan di Kecamatan Pelayangan.

Rencana itu ditargetkan mulai disiapkan dalam beberapa bulan ke depan.

Kehadiran markas baru tersebut diharapkan membuat Pelayangan dan Danau Teluk dapat saling memberikan dukungan ketika terjadi kebakaran.

“Beberapa bulan ke depan kita akan membangun markas Damkar di Kecamatan Pelayangan. Dua kecamatan ini nantinya bisa saling membackup,” ujar Maulana.

Menurutnya, penguatan tersebut akan mencakup kesiapan personel dan armada.

Pemkot juga berharap adanya dukungan hibah sehingga kebutuhan kendaraan serta penempatan personel dapat diperkuat.

Langkah tersebut menjadi penting karena penanganan kebakaran bukan hanya persoalan jumlah armada.

Kecepatan mencapai lokasi juga sangat menentukan, terutama ketika kebakaran terjadi di kawasan dengan bangunan yang mudah terbakar.

Di sisi lain, Pemkot Jambi bersama BAZNAS Kota Jambi menyerahkan bantuan tanggap darurat kepada empat keluarga yang terdampak.

Masing-masing keluarga menerima bantuan Rp2 juta. Total bantuan awal yang disalurkan BAZNAS mencapai Rp8 juta.

Bantuan tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga setelah rumah mereka terdampak kebakaran.

Pemkot juga akan melakukan pendataan lebih lanjut untuk menghitung tingkat kerusakan. Hasil pendataan nantinya menjadi dasar untuk melihat kebutuhan bantuan material bangunan bagi proses pemulihan.

“Selanjutnya tim akan segera melakukan pendataan dan menghitung kebutuhan kerusakan untuk melihat bantuan bahan bangunan yang diperlukan dalam proses rekonstruksi,” kata Maulana.

Maulana juga mengingatkan warga agar tidak mengabaikan aspek keselamatan di dalam rumah.

Kebocoran gas, kondisi regulator dan selang tabung, hingga penggunaan sambungan listrik secara berlebihan menjadi sejumlah hal yang perlu diperiksa secara rutin.

Warga juga diminta memastikan peralatan listrik yang tidak diperlukan dalam keadaan mati atau dicabut ketika rumah ditinggalkan.

Pesan tersebut menjadi semakin relevan di kawasan permukiman padat, karena kebakaran pada satu rumah dapat dengan cepat mengancam bangunan di sekitarnya.

Pemkot Jambi berharap penguatan infrastruktur Damkartan, ditambah kewaspadaan masyarakat, dapat menekan risiko kebakaran sekaligus mempercepat penanganan apabila musibah kembali terjadi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kabut asap yang masih memengaruhi kualitas udara membuat Pemerintah Kota Jambi kembali memperpanjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi siswa usia dini dan sekolah dasar kelas bawah.

Kebijakan terbaru itu berlaku 14-16 September 2026 dan menyasar peserta didik jenjang TK/PAUD serta siswa SD kelas 1 sampai kelas 3.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Jambi Nomor 28 Tahun 2026 tentang Antisipasi Dampak Pencemaran Udara terhadap Kegiatan Belajar Mengajar di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Jambi.

Surat edaran ditandatangani Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., pada 13 September 2026.

Langkah ini diambil ketika kualitas udara di Kota Jambi belum sepenuhnya stabil.

Data pemantauan pada Minggu pukul 13.00 WIB menunjukkan ISPU Kota Jambi berada di angka 137, dengan PM2.5 menjadi parameter pencemar kritis.

Angka tersebut membuat Pemkot Jambi memilih pendekatan antisipatif, terutama untuk peserta didik usia lebih muda yang dinilai perlu mendapat perlindungan lebih selama kualitas udara belum membaik.

Perpanjangan PJJ tidak berlaku untuk seluruh peserta didik.

Siswa SD kelas 4-6 dan SMP kelas 7-9 tetap mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah.

Meski demikian, sekolah diberi ruang untuk menyesuaikan atau memperpendek durasi pembelajaran dengan tetap memastikan tujuan dan capaian pembelajaran terpenuhi.

Sementara itu, siswa yang memiliki riwayat gangguan pernapasan atau penyakit penyerta diperbolehkan mengikuti pembelajaran dari rumah.

Artinya, sekolah tetap berjalan secara tatap muka, tetapi dengan penyesuaian berdasarkan kondisi kesehatan siswa dan perkembangan kualitas udara.

Pemkot Jambi juga menyiapkan skenario yang lebih luas apabila kualitas udara memburuk.

Dalam surat edaran tersebut ditegaskan, apabila ISPU berada di atas 200 atau masuk kategori sangat tidak sehat, seluruh satuan pendidikan jenjang TK/PAUD, SD dan SMP di Kota Jambi akan menerapkan PJJ atau pembelajaran daring.

Penerapan tersebut dilakukan berdasarkan pemberitahuan dari Dinas Pendidikan Kota Jambi.

Dengan demikian, angka ISPU menjadi salah satu indikator penting yang menentukan apakah kegiatan belajar mengajar tatap muka masih dapat berlangsung.

Bukan hanya sistem pembelajaran yang diubah.

Selama pencemaran udara masih berlangsung, berbagai aktivitas siswa di ruang terbuka juga ditiadakan.

Kegiatan yang terdampak antara lain olahraga, upacara, apel dan aktivitas lain yang dilakukan di luar ruang kelas.

Sekolah juga diminta memastikan kondisi ruang kelas tetap nyaman serta mengoptimalkan perlindungan kesehatan peserta didik, termasuk penggunaan masker.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian tidak hanya dilakukan pada metode pembelajaran, tetapi juga pada aktivitas sekolah yang berpotensi meningkatkan paparan siswa terhadap udara luar.

Pemkot Jambi turut meminta orang tua atau wali peserta didik ikut mengawasi kondisi kesehatan anak selama kabut asap masih menjadi persoalan.

Bagi siswa yang belajar dari rumah, aktivitas di luar rumah juga diminta dibatasi.

Jika terdapat peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan paparan kabut asap atau penurunan kualitas udara, sekolah diminta segera berkoordinasi dengan Puskesmas terdekat.

Kebijakan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 Tahun 2026 mengenai penyelenggaraan layanan pendidikan di daerah terdampak asap kebakaran hutan.

Pemkot Jambi menegaskan kebijakan tersebut akan terus dievaluasi mengikuti perkembangan kualitas udara.

Jika situasi berubah, Dinas Pendidikan Kota Jambi akan menyampaikan pemberitahuan dan kebijakan lanjutan.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah tetap berupaya menjaga proses pendidikan agar tidak terhenti.

Namun, ketika kualitas udara belum sepenuhnya aman, kesehatan dan keselamatan peserta didik ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pola pembelajaran.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Minggu pagi di Kota Jambi berlangsung berbeda. Ribuan orang turun ke jalan bukan untuk mengejar urusan pekerjaan, melainkan berlari bersama dalam J&T Fun Run Jambi 2026.

Sebanyak 1.500 peserta ambil bagian dalam ajang lari 5K yang digelar J&T Express pada Minggu, 13 September 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari perayaan ulang tahun ke-11 perusahaan jasa logistik tersebut.

Pesertanya pun tidak datang dari satu kelompok saja. Masyarakat umum, komunitas lari, pelanggan, mitra bisnis hingga karyawan J&T Express ikut meramaikan kegiatan.

Dari pelajar hingga peserta yang datang dari luar Kota Jambi, ajang tersebut memperlihatkan bagaimana olahraga lari semakin mudah menjadi ruang pertemuan berbagai kalangan.

Bagi J&T Express, momentum tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk membangun interaksi yang lebih dekat dengan masyarakat dan pelanggan.

General Manager J&T Express Cabang Jambi, Tommy, mengatakan perjalanan perusahaan selama 11 tahun tidak terlepas dari dukungan pelanggan, mitra, karyawan dan masyarakat.

Menurutnya, meningkatnya minat masyarakat terhadap aktivitas lari menjadi salah satu alasan J&T Express memilih olahraga tersebut sebagai bagian dari perayaan ulang tahun.

“Di momentum ulang tahun ke-11 ini, kami menghadirkan J&T Fun Run sebagai sarana untuk semakin dekat dengan pelanggan dan komunitas,” ujar Tommy.

Ia mengatakan kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi perayaan ulang tahun perusahaan, tetapi juga mendorong masyarakat menjalani aktivitas yang lebih aktif dan sehat.

Fenomena lari saat ini memang berkembang melampaui aktivitas olahraga biasa.

Lari semakin sering menjadi bagian dari gaya hidup, mulai dari menjaga kebugaran hingga menjadi sarana bertemu dan berinteraksi dengan komunitas.

Data Garmin Connect Data Report 2025 yang dikutip J&T Express menempatkan lari sebagai olahraga favorit masyarakat Indonesia.

Sementara riset Snapcart 2025 menunjukkan 24 persen responden pernah mengikuti acara lari dan 15 persen lainnya mengaku sering mengikuti kegiatan serupa.

Tren tersebut menjadi salah satu konteks yang membuat acara lari semakin banyak dikemas sebagai kegiatan komunitas dan hiburan, bukan semata-mata perlombaan.

Konsep serupa terlihat dalam J&T Fun Run Jambi 2026.

Setelah menyelesaikan rute 5K, peserta tidak langsung meninggalkan lokasi.

Sejumlah permainan dan kuis interaktif, doorprize hingga penampilan Aldi Taher disiapkan untuk menambah kemeriahan acara.

Ada satu hal yang dibuat berbeda dalam kegiatan ini.

Pengalaman peserta dengan J&T Express tidak baru dimulai ketika mereka tiba di lokasi acara. Racepack peserta sebelumnya didistribusikan menggunakan layanan pengiriman milik J&T Express.

Integrasi tersebut membuat layanan perusahaan ikut masuk ke dalam rangkaian pengalaman peserta, sekaligus memperlihatkan fungsi bisnis J&T Express secara langsung dalam kegiatan yang mereka selenggarakan.

Peserta juga mendapat kesempatan memperoleh apresiasi berdasarkan kecepatan lari.

Tiga pelari tercepat mendapatkan hadiah berbeda. Juara pertama memperoleh logam mulia 1 gram, juara kedua mendapat logam mulia 0,5 gram, sedangkan juara ketiga memperoleh uang tunai Rp500 ribu.

Selain itu, 100 pelari tercepat juga mendapatkan diskon pengiriman.

Kemeriahan acara semakin bertambah dengan kehadiran Aldi Taher sebagai bintang tamu.

Aldi mengapresiasi antusiasme peserta dan masyarakat Jambi yang mengikuti kegiatan sejak pagi.

“Antusiasme masyarakat Jambi luar biasa! Dari pagi sudah semangat lari bareng, sehat bareng,” kata Aldi.

Menurutnya, kegiatan seperti J&T Fun Run tidak hanya menjadi cara perusahaan merayakan hari jadi, tetapi juga dapat mendorong masyarakat menjalani aktivitas yang lebih sehat.

Di tengah kepadatan peserta, aspek kesehatan juga menjadi bagian dari penyelenggaraan.

Tim medis ditempatkan di sejumlah titik sepanjang rute lari.

J&T Express juga menyiapkan tim medis mobile untuk memberikan bantuan apabila peserta mengalami kendala kesehatan selama kegiatan.

Masker turut disediakan bagi peserta sebagai perlindungan tambahan. Masker tersebut juga dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar rute kegiatan.

J&T Express menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya menghadirkan interaksi dengan masyarakat yang tidak terbatas pada layanan pengiriman.

Perusahaan berharap kegiatan seperti J&T Fun Run dapat memperkuat hubungan dengan pelanggan dan komunitas.

Ke depan, J&T Express menyatakan akan terus menghadirkan kegiatan serupa di berbagai daerah.

Dengan 1.500 peserta yang turun dalam satu ajang, J&T Fun Run Jambi 2026 sekaligus menunjukkan bahwa olahraga lari kini memiliki ruang yang semakin besar sebagai aktivitas komunitas dan gaya hidup masyarakat perkotaan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Pemerintah Kota Jambi mulai menggeser pendekatan dalam menghadapi persoalan berandalan bermotor.

Penanganan tidak lagi hanya diarahkan pada tindakan setelah aksi terjadi, tetapi juga pada upaya mencegah anak-anak masuk atau direkrut ke dalam kelompok tersebut.

Sekolah, keluarga, ketua RT, kepolisian hingga Dinas Perhubungan akan dilibatkan dalam strategi pencegahan.

Bahkan, pembatasan penggunaan kendaraan bermotor bagi anak di bawah umur kembali menjadi perhatian.

Pemerintah juga mempertimbangkan pemanfaatan transportasi daring sebagai alternatif mobilitas bagi anak yang belum seharusnya mengendarai kendaraan sendiri.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penanganan kenakalan remaja dan pencegahan keterlibatan anak dalam kelompok berandalan bermotor yang dipimpin Wali Kota Jambi Maulana bersama jajaran kepolisian.

Menurut Maulana, persoalan tersebut tidak cukup ditangani ketika anak sudah terlibat dalam aksi yang mengganggu keamanan dan ketertiban.

“Pemerintah Kota Jambi bersama Kapolresta mengupayakan berbagai hal, mulai dari pencegahan hingga pembinaan terhadap keterlibatan anak-anak dalam kelompok berandalan bermotor yang meresahkan masyarakat,” ujar Maulana.

Pemkot Jambi menempatkan sekolah sebagai salah satu titik awal pencegahan.

Kepala sekolah didorong lebih aktif mengenali perubahan perilaku siswa, pergaulan, serta potensi keterlibatan mereka dalam kelompok yang berisiko.

Pendekatan ini dinilai penting karena sebagian anak yang terlibat dalam kelompok berandalan bermotor masih berstatus pelajar.

Maulana mengatakan pengawasan kemudian perlu diteruskan ke lingkungan tempat tinggal.

Ketua RT dan orangtua dinilai memiliki posisi penting untuk mengetahui aktivitas anak ketika berada di luar sekolah.

“Kita lebih memfokuskan ke kepala sekolah dahulu. Kemudian RT hingga ke keluarga, sama-sama menjaga agar mereka tidak ikut-ikutan berandalan bermotor,” tegasnya.

Pola tersebut diharapkan dapat membentuk pengawasan berlapis.

Sekolah mengawasi lingkungan pendidikan, keluarga mengetahui aktivitas anak di rumah, sementara RT ikut mengenali kondisi lingkungan tempat tinggal.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kebiasaan anak di bawah umur menggunakan sepeda motor.

Pemkot Jambi menilai pembatasan penggunaan kendaraan bermotor oleh anak dapat menjadi salah satu instrumen pencegahan.

Maulana mengatakan ketentuan terkait anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor sebenarnya telah memiliki dasar hukum.

Namun, penerapannya tidak ingin dilakukan hanya melalui pendekatan penindakan.

“Larangan menggunakan kendaraan bermotor bagi anak-anak di bawah umur. Larangan itu sebenarnya sudah ada secara hukum, tetapi perlu dilakukan secara persuasif,” ujarnya.

Menurut dia, kebijakan tersebut bukan sekadar melarang anak menggunakan sepeda motor.

Pembatasan itu juga perlu dibarengi solusi agar anak tetap memiliki akses transportasi untuk beraktivitas.

Karena itu, Pemkot Jambi akan melibatkan Dinas Perhubungan dalam pembahasan strategi tersebut.

Salah satu gagasan yang muncul adalah mengoptimalkan layanan transportasi daring atau ojek online untuk membantu mobilitas anak.

Dengan adanya alternatif transportasi, pemerintah berharap anak tidak harus membawa sepeda motor sendiri untuk pergi ke sekolah atau melakukan aktivitas lainnya.

“Kita akan libatkan Dishub juga untuk memaksimalkan ojol untuk membantu mereka, sehingga keterlibatan mereka bisa dicegah. Perlu kesiapan yang betul-betul matang,” kata Maulana.

Konsep tersebut membuat kebijakan pencegahan tidak berhenti pada larangan.

Pemerintah juga perlu memastikan tersedia pilihan transportasi yang aman dan realistis bagi keluarga.

Selain manusia, teknologi juga akan digunakan untuk memperkuat pengawasan.

Pemkot Jambi mendorong sekolah dan aparat penegak hukum mengoptimalkan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah titik.

CCTV diharapkan membantu memantau aktivitas pelajar maupun pergerakan kelompok yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

“Peranan kepala sekolah hingga APH memaksimalkan pemanfaatan CCTV untuk memantau kondisi tersebut,” ujar Maulana.

Namun, pemerintah menyadari kamera pengawas tidak dapat berdiri sendiri.

Informasi dari CCTV tetap membutuhkan tindak lanjut dari sekolah, keluarga, masyarakat maupun aparat apabila ditemukan aktivitas yang perlu ditangani.

Selain pencegahan, Pemkot Jambi juga menekankan pentingnya pembinaan.

Anak yang telah terindikasi terlibat dalam kelompok berandalan bermotor tidak semata-mata diposisikan sebagai objek penindakan.

Pemerintah ingin ada ruang pembinaan agar anak tidak semakin jauh masuk ke lingkungan yang berisiko.

Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk memutus pola ajakan antarremaja.

Maulana mengakui persoalan ini tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah atau kepolisian.

“Banyak hal yang perlu kita lakukan secara bersama,” katanya.

Karena itu, koordinasi akan diperkuat antara Pemkot Jambi, kepolisian, sekolah, orangtua, RT dan perangkat daerah terkait.

Strategi tersebut pada akhirnya menempatkan lingkungan terdekat anak sebagai benteng pertama.

Jika sekolah mengetahui perubahan perilaku siswa, orangtua memahami aktivitas anak, RT ikut memperhatikan lingkungan, sementara aparat dan pemerintah menyediakan sistem pengawasan serta pembinaan, potensi keterlibatan anak diharapkan dapat ditekan sejak awal.

Pendekatan tersebut juga menunjukkan bahwa persoalan berandalan bermotor tidak hanya menyangkut keamanan jalan raya.

Ada persoalan pergaulan remaja, pengawasan keluarga, akses kendaraan, lingkungan sekolah hingga pola pembinaan anak yang ikut bermain.

Pemkot Jambi kini mencoba membangun strategi dari berbagai sisi tersebut.

Targetnya bukan hanya mengurangi aksi berandalan bermotor yang sudah terjadi, tetapi mencegah anak-anak masuk ke dalam kelompok tersebut sejak awal.

Dengan demikian, sekolah, keluarga dan lingkungan masyarakat tidak hanya menjadi tempat ketika persoalan sudah muncul, tetapi menjadi lapisan pertama untuk mencegah anak terjerumus lebih jauh.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pernikahan 14 pasangan di Kota Jambi, Selasa 8 September 2026, bukan sekadar prosesi akad.

Di balik kegiatan nikah dan walimah massal itu terdapat persoalan administrasi perkawinan yang belum tuntas sekaligus upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi keluarga.

Ke-14 pasangan tersebut mengikuti Nikah dan Walimah Massal yang digelar Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Jambi bersama Pemerintah Kota Jambi dan PC Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Kota Jambi di Maulidia Convention Center.

Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, peserta program diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1 dan desil 2 serta telah memiliki pasangan.

Program tersebut salah satunya menyasar warga yang secara agama telah menjalani pernikahan, tetapi perkawinannya belum tercatat dalam administrasi negara.

Persoalan ini, kata Maulana, diketahui dari data administrasi kependudukan Pemerintah Kota Jambi.

“Secara agama sudah sah, tetapi secara negara belum,” ujar Maulana.

Status perkawinan yang tercatat memiliki konsekuensi penting terhadap administrasi kependudukan.

Karena itu, kegiatan tersebut dirancang tidak berhenti pada pelaksanaan akad.

Setelah prosesi pernikahan, pasangan juga mendapatkan pembaruan dokumen kependudukan.

Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) disesuaikan dengan status perkawinan mereka.

Langkah tersebut memberi pasangan kepastian administrasi sekaligus memudahkan mereka ketika berhadapan dengan berbagai kebutuhan pelayanan publik yang berkaitan dengan status keluarga.

Bagi pemerintah, penyelesaian administrasi ini menjadi bagian penting dari program.

Sebab, perkawinan yang belum tercatat dapat membuat status keluarga belum sepenuhnya tercermin dalam dokumen kependudukan.

Ada hal lain yang membuat program nikah massal kali ini berbeda.

Pemkot Jambi memberikan bantuan modal usaha kepada masing-masing pasangan.

Bantuan itu dilengkapi pelatihan agar modal yang diberikan tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, tetapi dapat digunakan untuk membangun sumber pendapatan keluarga.

Maulana mengatakan dukungan ekonomi tersebut diharapkan menjadi pijakan awal bagi pasangan untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara lebih mandiri.

“Pemerintah Kota Jambi juga memberikan modal usaha kepada masing-masing pasangan, kemudian diberikan pelatihan supaya mereka bisa berusaha,” katanya.

Dengan demikian, intervensi pemerintah dalam program ini menyentuh dua persoalan sekaligus: legalitas administrasi perkawinan dan kemampuan ekonomi keluarga.

Setelah akad, ke-14 pasangan mengikuti walimah sebagai ungkapan syukur atas pernikahan mereka.

Masing-masing pasangan diperbolehkan mengajak hingga 50 anggota keluarga untuk ikut merayakan momen tersebut.

Kegiatan dihadiri langsung Wali Kota Jambi Maulana dan Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha.

Sejumlah unsur Forkopimda Kota Jambi juga hadir, termasuk perwakilan Polresta Jambi, Kodim 0415/Jambi dan Lapas Kelas IIA Jambi.

Turut hadir Ketua TP PKK Kota Jambi Nadiyah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi Habibi, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Jambi M. Kholis, serta sejumlah kepala perangkat daerah, camat dan lurah.

Dari unsur lembaga keagamaan dan penyelenggara, hadir Ketua Baznas Kota Jambi Muhammad Padli Abdullah, Ketua MUI Jambi, Ketua LAM Kota Jambi dan Ketua PC APRI Kota Jambi Hasbullah.

Maulana menilai persoalan keluarga tidak cukup diselesaikan melalui aspek administratif maupun keagamaan.

Kondisi ekonomi juga menjadi bagian penting dalam membangun rumah tangga yang stabil.

Karena itu, bantuan modal dan pelatihan diberikan sebagai pendamping setelah pasangan mendapatkan kepastian status perkawinan.

“Pemerintah Kota Jambi ingin membentuk dan membangun kebahagiaan mulai dari keluarga,” ujarnya.

Ia berharap pasangan yang mengikuti program tersebut mampu memanfaatkan dukungan yang diberikan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Program ini sekaligus memperlihatkan pola kolaborasi antara pemerintah daerah, Baznas dan APRI.

Pemerintah menangani aspek pelayanan dan administrasi, sementara dukungan sosial serta pembinaan turut diperkuat melalui lembaga terkait.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program bukan hanya 14 pasangan telah melangsungkan akad.

Tantangan berikutnya adalah memastikan mereka benar-benar memperoleh manfaat setelah acara berakhir: dokumen kependudukan beres, keluarga memiliki pijakan ekonomi dan rumah tangga dapat tumbuh secara mandiri.

Bagi Pemkot Jambi, pembangunan kesejahteraan dengan demikian dimulai dari hal yang paling dekat dengan kehidupan warga keluarga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kekeringan yang berlangsung cukup panjang mulai mendapat perhatian serius Pemerintah Kota Jambi.

Selain berdampak pada kondisi lingkungan, cuaca kering juga meningkatkan potensi paparan debu dan partikel udara yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

Langkah antisipasi pun dilakukan. Pemerintah Kota Jambi bersama Ikatan Wartawan Kota Jambi (IWAKO) membagikan 5.000 masker KN95 secara gratis kepada masyarakat di kawasan Simpang Mayang, Kota Jambi.

Wali Kota Jambi Maulana bahkan turun langsung ke persimpangan untuk membagikan masker kepada pengendara.

Ia didampingi Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Jambi, Saleh Ridha, Kepala BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi serta pengurus IWAKO Jambi.

Di tengah lalu lintas yang padat, pembagian masker menyasar terutama pengendara yang sehari-hari menghabiskan banyak waktu di ruang terbuka.

Maulana mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai bentuk pencegahan menyusul informasi mengenai kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung.

Menurut dia, masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan memiliki risiko lebih besar terpapar debu maupun partikel udara berukuran kecil.

Karena itu, penggunaan masker dinilai menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi paparan.

“Berdasarkan data BMKG, kekeringan ini memang agak panjang,” kata Maulana.

Pemkot Jambi, lanjutnya, telah menyiapkan total 100 ribu masker untuk masyarakat.

Sebanyak 5.000 masker di antaranya mulai disalurkan dalam kegiatan di kawasan Simpang Mayang.

Persoalan kesehatan menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat langkah pencegahan.

Maulana menyinggung kondisi infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang disebut masih mengalami peningkatan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat yang terus beraktivitas di tengah udara berdebu berpotensi lebih sering terpapar partikel udara.

“Kalau yang di alam terbuka seperti ini tidak pernah menggunakan masker, kita khawatir ISPA terus meningkat,” ujarnya.

Ia juga mengaitkan risiko tersebut dengan kondisi indeks standar pencemar udara (ISPU) dan konsentrasi PM2.5.

Partikel berukuran sangat kecil seperti PM2.5 menjadi salah satu perhatian dalam kualitas udara karena dapat terhirup hingga ke saluran pernapasan.

Karena itu, Maulana mengimbau warga tidak hanya mengandalkan pembagian masker pemerintah.

Masyarakat yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan juga diminta membiasakan diri menggunakan masker ketika kondisi udara memburuk.

“Silakan digunakan, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan,” katanya.

Kegiatan tersebut juga melibatkan IWAKO Jambi. Ketua IWAKO Jambi, Ali Ahmadi mengatakan keterlibatan organisasi wartawan dalam aksi sosial itu merupakan bentuk kepedulian insan pers terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurut Ali, peran wartawan tidak berhenti pada penyampaian informasi. Insan pers juga dapat mengambil bagian dalam kegiatan sosial yang manfaatnya bisa dirasakan langsung warga.

IWAKO, kata dia, mendukung upaya Pemkot Jambi meningkatkan perlindungan masyarakat selama kondisi kekeringan dan kualitas udara menjadi perhatian.

“Pembagian masker ini sederhana, tetapi mudah-mudahan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Ali.

Ia secara khusus mengingatkan pengendara sepeda motor dan masyarakat yang bekerja di ruang terbuka agar tidak mengabaikan perlindungan pernapasan.

Kelompok tersebut, menurut Ali, menjadi salah satu yang paling sering berhadapan langsung dengan debu dan polusi selama berada di jalan.

Pembagian 5.000 masker di Simpang Mayang menjadi tahap awal dari rencana distribusi yang lebih besar.

Dengan stok mencapai 100 ribu masker, Pemkot Jambi menempatkan perlindungan masyarakat sebagai salah satu langkah antisipasi menghadapi periode kering yang belum segera berakhir.

Bagi warga, masker mungkin terlihat sebagai perlengkapan sederhana.

Namun di tengah meningkatnya aktivitas luar ruangan, paparan debu dan memburuknya kualitas udara, penggunaannya menjadi salah satu bentuk perlindungan yang relatif mudah dilakukan.

Pemerintah juga berharap masyarakat tidak menunggu sampai kondisi udara memburuk untuk mulai memperhatikan kesehatan pernapasan.

Terutama bagi pengendara, pekerja lapangan, pedagang, petugas di ruang terbuka dan warga yang memiliki aktivitas tinggi di luar rumah, kewaspadaan terhadap kondisi udara menjadi semakin penting selama periode kekeringan berlangsung.()*

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Hampir lima bulan tanpa hujan membuat dampak kemarau di Provinsi Jambi semakin terasa.

Suhu udara meningkat, kualitas udara memburuk, sementara ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus membayangi sejumlah wilayah.

Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi mengambil langkah ikhtiar melalui pelaksanaan Salat Istisqa di Lapangan Garuda, Kantor Gubernur Jambi, Rabu 2 September 2026 pagi.

Salat untuk memohon turunnya hujan itu diikuti jajaran Pemprov Jambi, aparatur sipil negara (ASN), serta masyarakat.

Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan Pimpinan Pondok Pesantren Darul Arifin Jambi, KH Zainul Arifin, turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Gubernur Jambi Al Haris mengatakan Salat Istisqa digelar karena kemarau yang berlangsung panjang mulai memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.

“Sudah kurang lebih lima bulan kita dilanda kemarau, dan saat ini kita mulai merasakan dampaknya, termasuk udara yang semakin tidak sehat serta kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi,” ujar Al Haris.

Menurut Al Haris, persoalan kemarau tidak sebatas berkurangnya curah hujan dan ketersediaan air. Kondisi kering juga meningkatkan potensi terjadinya karhutla.

Sejumlah wilayah di Jambi telah mengalami kebakaran. Karena itu, pemerintah bersama berbagai unsur terus melakukan langkah pencegahan dan penanganan untuk menekan risiko meluasnya kebakaran.

Pemprov Jambi berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni serta unsur terkait lainnya dalam menghadapi dampak kemarau dan ancaman karhutla.

Namun, menurut Al Haris, upaya teknis yang dilakukan pemerintah perlu dibarengi dengan ikhtiar batin.

Karena itu, masyarakat diajak bersama-sama memanjatkan doa agar hujan segera turun dan kondisi Jambi kembali membaik.

“Melalui Salat Istisqa ini, kita bermunajat dan memohon pertolongan Allah SWT, karena pada akhirnya tidak ada yang mampu menolong kita selain Allah,” katanya.

Al Haris berharap hujan yang dinantikan masyarakat segera turun dengan membawa manfaat bagi berbagai sektor kehidupan.

Selain membantu mengatasi kekeringan, turunnya hujan diharapkan dapat menekan potensi karhutla, memperbaiki kualitas udara, serta memberikan dampak positif bagi pertanian dan lingkungan.

“Kita berdoa semoga Provinsi Jambi senantiasa dilindungi, dijauhkan dari bencana, dan segera diberikan hujan yang membawa keberkahan serta manfaat bagi seluruh masyarakat Jambi,” ujar Al Haris.

Di tengah kemarau, ia juga meminta masyarakat tetap menjaga lingkungan dan menggunakan sumber daya air secara bijak.

Menurutnya, menghadapi kemarau panjang bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting, terutama dalam mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran.

Salat Istisqa menjadi salah satu bentuk ikhtiar di tengah kondisi Jambi yang membutuhkan hujan.

Pemerintah tetap menjalankan langkah mitigasi di lapangan, sementara masyarakat diajak memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan bersama-sama memohon agar kemarau segera berakhir.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Aktivitas anak jalanan (anjal), gelandangan dan pengemis kembali menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi.

Tim Reaksi Cepat (TRC) Srikandi Satpol PP Kota Jambi menemukan 17 orang saat menyisir sejumlah ruang publik pada Jumat, 28 Agustus 2026.

Penyisiran tidak hanya menyasar persimpangan lampu merah yang selama ini identik dengan aktivitas meminta-minta.

Petugas bergerak ke sejumlah kawasan lain, mulai dari Tugu Juang, rumah ibadah, kawasan Kambang, Kompi C hingga lingkungan kampus.

Temuan tersebut menunjukkan persoalan anjal di Kota Jambi tidak berada di satu titik saja.

Kasat Pol PP Kota Jambi, Iper Riyansuni mengatakan operasi dilakukan untuk menjaga ruang publik tetap tertib sekaligus mencegah aktivitas yang dapat mengganggu pengguna jalan.

“Penertiban ini kita lakukan untuk memastikan ruang publik tetap tertib dan tidak dijadikan tempat untuk melakukan aktivitas yang mengganggu pengguna jalan maupun masyarakat,” ujar Iper.

Dalam penyisiran tersebut, empat orang ditemukan di kawasan Tugu Juang. Mereka terdiri dari tiga orang dewasa dan seorang anak-anak.

Petugas kemudian bergerak ke sekitar Masjid Nurdin Hamzah dan menemukan tiga orang dewasa.

Penyisiran berlanjut ke kawasan Kambang. Di lokasi ini, petugas menemukan dua orang dewasa yang diketahui merupakan pasangan suami istri.

Dua orang dewasa lainnya ditemukan di kawasan Kompi C dan sekitarnya.

Sementara itu, di sekitar Universitas Batanghari (Unbari), petugas menemukan empat orang dewasa. Dua orang lainnya terjaring di kawasan Simpang Pulai.

Jika seluruh temuan tersebut dijumlahkan, terdapat 17 orang yang ditertibkan dalam kegiatan tersebut.

Di antara berbagai lokasi yang disisir, persimpangan lampu merah menjadi salah satu perhatian khusus Satpol PP.

Aktivitas meminta-minta di tengah arus kendaraan dinilai tidak hanya berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga menempatkan orang yang beraktivitas di jalan pada situasi berisiko.

Karena itu, petugas memberikan imbauan agar mereka tidak kembali melakukan aktivitas di persimpangan.

“Untuk yang beraktivitas di lampu merah, kita imbau agar meninggalkan lokasi. Jangan melakukan aktivitas di tengah atau di sekitar persimpangan karena selain mengganggu pengguna jalan, juga berisiko terhadap keselamatan,” kata Iper.

Satpol PP menyadari penertiban satu kali tidak otomatis menghilangkan persoalan.

Setelah ditertibkan, anjal dapat berpindah ke lokasi lain. Kondisi inilah yang membuat petugas memilih melakukan pemantauan dan penyisiran secara berkala.

“Setelah ditertibkan bukan berarti persoalannya selesai. Kita akan terus melakukan pemantauan karena mereka bisa berpindah ke titik lain. Kalau ditemukan kembali, tentu akan kita tindak sesuai ketentuan,” tegas Iper.

Meluasnya titik aktivitas membuat penanganan anjal tidak cukup hanya dengan menyisir persimpangan.

Tugu Juang, rumah ibadah, kawasan Kambang, Kompi C dan lingkungan kampus juga menjadi lokasi yang masuk dalam pemantauan Satpol PP.

Menurut Iper, konsistensi diperlukan agar ruang publik tidak berubah menjadi lokasi aktivitas anjal secara berulang.

“Yang kita tertibkan bukan hanya yang ada di lampu merah. Semua lokasi yang menjadi titik aktivitas mereka akan kita pantau,” ujarnya.

Di sisi lain, Satpol PP juga meminta masyarakat tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis atau anjal di jalan.

Menurut Iper, pemberian uang secara langsung dapat menjadi salah satu faktor yang membuat aktivitas meminta-minta di ruang publik terus berlangsung.

“Kalau masyarakat terus memberikan uang di jalan, secara tidak langsung aktivitas seperti ini akan terus muncul. Kalau memang ingin membantu, salurkan melalui tempat atau lembaga yang memang menangani persoalan sosial,” katanya.

Satu temuan yang menjadi perhatian dalam operasi tersebut adalah adanya anak-anak yang berada dalam aktivitas di ruang publik.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan anjal tidak seluruhnya dapat dipandang sebagai persoalan ketertiban.

Sebagian kasus juga berkaitan dengan persoalan sosial yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Karena itu, untuk kelompok yang memerlukan intervensi sosial, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan instansi terkait berdasarkan kondisi masing-masing.

Iper menegaskan pendekatan persuasif tetap dikedepankan dalam penertiban.

“Kita tetap mengedepankan pendekatan persuasif. Tetapi ketika sudah diberikan imbauan dan masih kembali melakukan aktivitas di lokasi yang dilarang, tentu penertiban akan terus kita lakukan,” ujarnya.

Satpol PP Kota Jambi selanjutnya akan melanjutkan pemantauan terhadap titik-titik lain yang berpotensi menjadi lokasi aktivitas anjal.

Bagi pemerintah, penertiban tersebut bukan semata-mata soal membersihkan jalan dari aktivitas anjal.

Tantangan yang lebih besar adalah memastikan ruang publik tetap aman sekaligus mendorong kelompok rentan yang ditemukan di jalan mendapatkan penanganan yang sesuai.

Dengan pola penyisiran berkelanjutan dan koordinasi dengan unsur terkait, Pemkot Jambi berharap persoalan anjal tidak terus berulang dari satu titik ke titik lainnya.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Dampak kabut asap mulai terasa hingga ke sektor kesehatan masyarakat Kota Jambi.

Dalam sepekan terakhir, kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dilaporkan meningkat dari rata-rata 1.300 kasus menjadi sekitar 1.900 kasus.

Kondisi tersebut disampaikan Wali Kota Jambi Maulana dalam rapat koordinasi bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Kantor Manggala Agni Jambi, Selasa 25 Agustus 2026.

Rakor tersebut membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus dampaknya terhadap wilayah yang berada di sekitar titik kebakaran, termasuk Kota Jambi.

Di tengah peningkatan gangguan kesehatan dan memburuknya kualitas udara, pemerintah pusat langsung merespons dengan menyiapkan bantuan 5.000 masker untuk masyarakat Kota Jambi.

“Sehingga langsung mendapat respons dari BNPB, dibantu 5 ribu masker. Jika sampai, langsung kami distribusikan,” kata Maulana.

Maulana menjelaskan, persoalan yang dihadapi Kota Jambi tidak hanya berasal dari kebakaran yang terjadi di dalam wilayah perkotaan.

Asap dari sejumlah daerah sekitar ikut terbawa hingga ke Kota Jambi.

Beberapa wilayah yang disebut antara lain Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, hingga wilayah di provinsi tetangga.

Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla membutuhkan koordinasi lintas daerah.

Kota Jambi sebagai kawasan perkotaan turut menerima dampak meskipun sumber kebakaran berada di wilayah lain.

“Saya juga sudah sampaikan ke Pak Menteri bahwa Kota Jambi sebagian besar daerah terdampak akibat kebakaran di wilayah sekitar seperti Muaro Jambi, Tanjab Timur dan provinsi tetangga,” ujar Maulana.

Sebelum mengikuti rakor dengan Menteri Kehutanan, Pemkot Jambi telah menggelar rapat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dari koordinasi tersebut, pemerintah menetapkan status siaga sebagai langkah menghadapi kondisi karhutla dan kabut asap.

Status tersebut menjadi sinyal bahwa seluruh unsur terkait diminta meningkatkan kesiapan dan tidak menunggu kondisi memburuk untuk bertindak.

“Alhamdulillah kami juga sudah rakor bersama unsur Forkopimda Kota Jambi. Dari hasil rakor tersebut kita tetapkan status siaga, artinya semua komponen harus siaga terus mengantisipasi kondisi yang ada saat ini,” kata Maulana.

Karhutla dan kondisi cuaca juga membuat kebutuhan air menjadi perhatian pemerintah.

Pemkot Jambi mengajukan bantuan dua mobil tangki untuk mendukung distribusi air kepada masyarakat.

Menurut Maulana, bantuan tersebut diperlukan agar distribusi air dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.

“Kami mengajukan dua mobil tangki mengantar kebutuhan air, juga akan segera dibantu. Agar distribusi air bisa merata,” ujarnya.

Dengan demikian, respons pemerintah tidak hanya diarahkan pada persoalan asap dan kesehatan, tetapi juga kebutuhan dasar masyarakat yang berpotensi ikut terdampak kondisi lingkungan.

Peningkatan kasus ISPA membuat kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi perhatian berikutnya.

Pemkot Jambi memastikan dukungan oksigen tetap diarahkan ke puskesmas dan rumah sakit.

kesehatan juga diminta berada dalam kondisi siap apabila jumlah warga yang membutuhkan penanganan meningkat.

“Bantuan oksigen masih terfokus di puskesmas maupun rumah sakit, silakan datang jika membutuhkan. Kita sudah bilang ke pelayanan kesehatan untuk standby,” tutur Maulana.

Ia meminta masyarakat tidak menunda pemeriksaan apabila mengalami gangguan kesehatan yang cukup berat setelah terpapar asap.

Khusus warga yang mengalami serangan asma berat, Maulana meminta segera mendatangi instalasi gawat darurat (UGD).

“Kalau ada yang asma berat, datang ke UGD. Yang terdampak akibat asap itu gratis,” tegasnya.

Kabut Asap Kini Bukan Sekadar Masalah Lingkungan

Lonjakan kasus ISPA menjadi salah satu indikator bahwa dampak kabut asap mulai masuk lebih jauh ke persoalan kesehatan publik.

Karena itu, Pemkot Jambi bersama unsur terkait akan terus memantau perkembangan karhutla, kualitas udara, serta kondisi kesehatan masyarakat.

Bagi pemerintah daerah, status siaga yang ditetapkan bukan sekadar formalitas.

Kesiapan tersebut diarahkan untuk memastikan seluruh instansi dapat bergerak cepat jika kualitas udara semakin buruk atau dampak kesehatan terus meningkat.

Rakor bersama Menteri Kehutanan pun menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi penanganan karhutla yang dampaknya telah dirasakan hingga pusat Kota Jambi.

Di saat yang sama, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan dan tetap mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan kualitas udara serta langkah penanganan yang dikeluarkan pemerintah.(*)