JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi kembali memeriksa Nella Ervina, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi belanja konsultansi pemutakhiran pajak daerah tahun anggaran 2024.

Penyidik memeriksa Nella bersama empat tersangka lainnya pada Senin 12 Oktober 2026.

Perkara ini berkaitan dengan proyek konsultansi pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi yang memiliki pagu anggaran Rp1,8 miliar.

Berdasarkan hasil penghitungan Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang disampaikan Kejari, dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.378.180.183.

Kuasa hukum Nella, Indra Armendaris, mengatakan kliennya masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka saat ia memberikan keterangan kepada wartawan.

“Sekarang Ibu Nella sedang diambil keterangannya sebagai tersangka dan hingga saat ini prosesnya masih sedang berjalan. Insyaallah, pemeriksaan tersangka bisa cepat selesai,” ujar Indra.

Ia mengaku baru menerima penunjukan sebagai kuasa hukum sehingga masih mempelajari perkara dan mendalami dugaan keterlibatan kliennya.

“Kebetulan saya baru resmi ditunjuk sebagai kuasa hukum. Sehingga kami belum bisa mengetahui secara jelas sejauh mana keterlibatan klien kami. Kita nanti urut dulu satu per satu karena ini isunya simpang siur,” katanya.

Indra berharap penyidik segera merampungkan proses hukum agar perkara tersebut dapat berlanjut ke persidangan.

Dugaan pengaturan tender sejak sebelum lelang

Dalam konstruksi perkara yang dipaparkan Kejari Jambi, penyidik menduga pengaturan proyek telah berlangsung sebelum proses tender pada awal 2024.

Nela, yang saat itu menjabat Kepala BPPRD Kota Jambi sekaligus Pengguna Anggaran (PA), diduga terlibat dalam kesepakatan bersama tersangka I.D. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), H.W. yang disebut sebagai broker, serta N.A.S. selaku Direktur PT Bumi Harmoni Indoguna.

Menurut penyidik, kesepakatan tersebut bertujuan memenangkan PT Bumi Harmoni Indoguna sebagai penyedia pekerjaan pemutakhiran pajak daerah Kota Jambi.

Penyidik juga menduga terdapat komitmen pemberian kickback fee sebesar 25 persen dari nilai kegiatan setelah dikurangi pajak.

Namun, dugaan kesepakatan dan aliran dana tersebut masih harus diuji melalui proses hukum.

Kepala Kejari Jambi, Kamin, sebelumnya menyatakan tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti yang dinilai cukup untuk menetapkan para tersangka.

“Tim Penyidik memperoleh alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 235 KUHAP,” kata Kamin.

Hasil pemutakhiran pajak diduga tak sesuai kontrak

Penyidikan juga menyoroti pelaksanaan pekerjaan konsultansi yang seharusnya mencakup survei dan validasi subjek serta objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kejari Jambi menduga H.W., N.A.S., dan R.S. tidak melaksanakan pekerjaan sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan kontrak.

Menurut penyidik, sebagian besar tenaga ahli dan tenaga pendukung yang dipersyaratkan dalam dokumen pekerjaan tidak dilibatkan.

Penyidik juga menduga sejumlah tenaga tersebut tidak menerima honor atau gaji sebagaimana mestinya, meskipun tanda terima pembayaran diduga dibuat seolah-olah pembayaran telah berlangsung.

Selain itu, N.A.S. dan R.S. diduga menyusun hasil pekerjaan seolah-olah berasal dari data pajak terbaru yang telah melalui survei dan validasi lapangan.

Padahal, menurut konstruksi perkara yang disampaikan Kejari, tabel inventori data pajak diduga menggunakan data lama dari Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang sebelumnya diberikan BPPRD Kota Jambi.

Penyidik juga menyebut proses validasi melalui ketua RT dan lurah tidak berlangsung sesuai ketentuan dalam KAK dan kontrak.

Jika dugaan tersebut terbukti, persoalan ini tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap kontrak, tetapi juga pencapaian tujuan pengadaan.

Proyek tersebut seharusnya menghasilkan data objek pajak yang mutakhir dan tervalidasi serta aplikasi survei yang terintegrasi dengan sistem informasi berbasis web.

Kejari menilai hasil pekerjaan tidak memenuhi tujuan tersebut.

Meski demikian, penilaian akhir mengenai perbuatan dan pertanggungjawaban setiap pihak akan mengikuti pembuktian di persidangan.

Kerugian negara disebut mencapai Rp1,37 miliar

Nilai dugaan kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1.378.180.183 berdasarkan penghitungan Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Angka tersebut setara sekitar 76,6 persen dari pagu anggaran proyek sebesar Rp1,8 miliar.

Besarnya nilai tersebut menjadi salah satu aspek utama yang disorot dalam penyidikan.

Namun, nilai kerugian yang disebut penyidik tetap perlu dibaca dalam konteks hasil penghitungan auditor dan pembuktian perkara, bukan sebagai putusan pengadilan.

Kejari Jambi menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni:

• N.E. atau Nella Ervina, Kepala BPPRD Kota Jambi pada tahun anggaran 2024 sekaligus Pengguna Anggaran, yang kini menjabat Kepala Disperindag Kota Jambi.
• I.D., Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi BPPRD Kota Jambi pada 2024 sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen.
• H.W., pegawai negeri sipil pada Dinas PUPR Kota Jambi yang disebut penyidik berperan sebagai broker.
• N.A.S., Direktur PT Bumi Harmoni Indoguna selaku penyedia pekerjaan.
• R.S., tenaga pendukung PT Bumi Harmoni Indoguna yang disebut berperan sebagai surveyor.

Kejari Jambi sebelumnya juga melakukan penahanan terhadap kelima tersangka untuk masa penyidikan selama 20 hari.

Penahanan berlangsung di Lapas Kelas IIA Jambi dan Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi sesuai penempatan masing-masing tersangka.

Kuasa hukum minta perkara segera disidangkan

Di tengah pemeriksaan lanjutan, Indra menyatakan pihaknya masih mempelajari materi perkara untuk memahami dugaan peran Nella secara lebih terperinci.

Ia berharap proses penyidikan berjalan lancar dan perkara segera memasuki tahap persidangan.

Persidangan nantinya menjadi ruang untuk menguji alat bukti, keterangan saksi, dugaan aliran dana, pelaksanaan pekerjaan, serta pertanggungjawaban setiap tersangka.

Hingga proses hukum mencapai putusan berkekuatan hukum tetap, seluruh tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah.

Perkara ini juga menempatkan kualitas pengadaan jasa konsultansi dan pengawasan penggunaan anggaran daerah sebagai perhatian penting.

Selain mengungkap dugaan tindak pidana, proses hukum perlu memberikan kejelasan mengenai bagaimana proyek bernilai miliaran rupiah tersebut berjalan dan mengapa hasil pekerjaan diduga tidak memenuhi tujuan kontrak.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID— Pemerintah Kota Jambi memperpanjang status siaga darurat bencana kekeringan hingga 31 Oktober 2026.

Kebijakan ini mempertahankan kesiapsiagaan pemerintah terhadap potensi krisis air bersih dan kebakaran lahan selama musim kemarau.

Wali Kota Jambi Maulana menetapkan perpanjangan tersebut melalui Keputusan Wali Kota Jambi Nomor 774 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 1 Oktober 2026.

Keputusan itu berlaku mulai 1 hingga 31 Oktober 2026, dengan kemungkinan perubahan sesuai hasil evaluasi kondisi di lapangan.

Pemerintah kota mengambil langkah ini berdasarkan pemantauan perkembangan musim kemarau dan koordinasi dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Thaha Jambi.

Kebijakan tersebut juga mengacu pada ketentuan pemerintah terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk larangan membuka lahan dengan cara membakar.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi, Doni Sumatriadi, mengatakan perpanjangan status tersebut menjadi dasar bagi tim penanggulangan bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

Menurut Doni, BPBD terus memantau lokasi yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih serta wilayah yang rawan kebakaran.

Personel dan sarana penanggulangan bencana juga disiagakan untuk merespons kondisi darurat.

“Perpanjangan status siaga darurat kekeringan ini menjadi acuan legalitas dan kesiapsiagaan seluruh tim di lapangan. Kami terus memantau titik-titik rawan krisis air bersih dan potensi kebakaran lahan,” ujar Doni.

Ia menambahkan, koordinasi antartim diperlukan untuk menekan dampak kekeringan terhadap aktivitas dan kesehatan masyarakat.

Meski demikian, penetapan status siaga tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan ketersediaan air.

Pemantauan kondisi sumber air, pemetaan wilayah terdampak, serta kecepatan penanganan keluhan warga tetap menjadi bagian penting dalam menghadapi musim kemarau.

Pemkot Jambi mengimbau masyarakat menggunakan air bersih secara bijak selama status siaga berlangsung.

Warga juga diminta menghindari pembakaran sampah maupun lahan yang berpotensi memicu kebakaran.

Imbauan tersebut penting untuk mengurangi risiko kebakaran ketika kondisi lingkungan mengering.

Masyarakat juga perlu segera melaporkan kejadian kebakaran atau kesulitan memperoleh air bersih kepada pihak berwenang agar penanganan dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

Status siaga darurat kekeringan berlaku hingga 31 Oktober 2026.

Pemerintah kota dapat memperpanjang atau mempersingkat masa tersebut berdasarkan evaluasi perkembangan cuaca dan ketersediaan air di lapangan.

Karena itu, perkembangan kondisi sumber air dan potensi kebakaran akan menjadi faktor penting dalam menentukan langkah penanganan berikutnya.

Di tengah perpanjangan status ini, efektivitas penanganan tidak hanya bergantung pada kesiapan personel, tetapi juga pada kemampuan pemerintah memastikan respons yang cepat dan tepat sasaran bagi warga yang terdampak kekeringan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Nama Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly mulai dikaitkan dengan Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha dalam wacana Pilkada Kota Jambi 2029.

Namun, belum ada pernyataan resmi dari keduanya yang memastikan rencana untuk berpasangan.

Di tengah spekulasi politik tersebut, persoalan pelayanan publik justru menjadi isu konkret yang perlu mendapat perhatian.

Kemas belum memberikan sinyal tegas mengenai kemungkinan maju bersama Diza.

Ia memilih menekankan pentingnya kinerja pemerintah dan DPRD dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut Kemas, kualitas pelayanan publik harus menjadi tolok ukur bagi masyarakat dalam menilai para pemangku kepentingan di Kota Jambi.

“Pada prinsipnya, kami ingin menunjukkan kinerja yang baik. Baik pemerintah kota maupun DPRD harus bisa menjadi barometer dalam memberikan pelayanan dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Kemas.

Pernyataan tersebut belum menjawab arah politik Kemas menjelang Pilkada 2029.

Karena itu, kebersamaan dengan Diza dalam sejumlah kegiatan kemasyarakatan belum cukup untuk menyimpulkan bahwa keduanya sedang membangun kesepakatan pencalonan.

Dari wacana politik ke persoalan keselamatan warga

Pada Selasa 6 Oktober 2026, Kemas dan Diza menjenguk Azalea, anak berusia lima tahun yang menjadi korban insiden di sekitar pekerjaan galian jaringan gas di Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Kemas mengatakan kunjungan itu bertujuan melihat kondisi korban sekaligus mengetahui respons pihak pelaksana pekerjaan.

Ia juga menyebut pihak rekanan menyatakan kesediaan membantu biaya pengobatan korban.

Namun, perhatian terhadap korban tidak boleh berhenti pada kunjungan dan bantuan pengobatan.

Insiden di sekitar proyek infrastruktur juga menuntut penjelasan mengenai penyebab kejadian, penerapan standar keselamatan, serta langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

Kemas menekankan bahwa, pelaksana proyek harus mengikuti standar operasional prosedur dan memperhatikan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan.

Meski demikian, informasi mengenai penyebab insiden, hasil pemeriksaan, dan bentuk pertanggungjawaban pihak terkait belum tercantum dalam keterangan yang tersedia.

Aspek tersebut penting untuk memperjelas penanganan kasus sekaligus memastikan keselamatan warga di sekitar proyek.

Krisis air bersih turut menjadi sorotan

Selain menjenguk korban, Kemas dan Diza mengikuti penyaluran sekitar 12.000 liter air bersih kepada warga di Jalan Platur Utama RT 43 dan Perumahan Aura Bimantara RT 41, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru.

Penyaluran tersebut menyasar warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih di tengah kondisi kemarau.

Bantuan air dapat memenuhi kebutuhan mendesak warga.

Namun, persoalan yang lebih mendasar terletak pada keberlanjutan pasokan dan kemampuan layanan air bersih memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa harus terus bergantung pada distribusi bantuan.

Kemas menyoroti kondisi air baku Sungai Batanghari yang turut memengaruhi proses pengolahan air sebelum distribusi kepada pelanggan.

Ia menilai pemerintah dan pengelola layanan air perlu memberikan informasi yang jelas mengenai kualitas serta tingkat kekeruhan air baku.

Menurutnya, penanganan masalah tidak cukup hanya dengan menambah bahan kimia apabila persoalan mendasarnya belum teratasi.

“Penambahan bahan kimia sebesar 10 sampai 15 persen belum tentu menjadi jaminan apabila persoalan mendasarnya belum terselesaikan,” kata Kemas.

Pernyataan itu menempatkan kualitas air baku sebagai salah satu faktor yang perlu diperhatikan.

Namun, penilaian mengenai penyebab gangguan layanan tetap memerlukan data teknis, termasuk hasil pengujian kualitas air, kondisi instalasi pengolahan, dan evaluasi distribusi.

Perbaikan Tirta Mayang perlu dibuktikan dengan hasil

Kemas juga menyinggung upaya perbaikan Perumda Air Minum Tirta Mayang, termasuk penggantian pompa sebagai bagian dari penanganan persoalan layanan air.

Ia menyatakan DPRD akan terus memantau perkembangan perbaikan tersebut.

Baginya, hasil yang paling penting ialah pulihnya layanan sehingga masyarakat dapat kembali memperoleh air dengan baik.

Agar upaya perbaikan dapat dinilai secara objektif, masyarakat membutuhkan informasi mengenai kondisi layanan sebelum dan sesudah penggantian pompa, wilayah yang terdampak, serta target pemulihan distribusi.

Penjelasan mengenai kualitas air dan jadwal penanganan juga penting untuk mengukur efektivitas langkah yang ditempuh.

Hingga informasi yang tersedia saat ini, belum terdapat data teknis yang cukup untuk mengukur sejauh mana penggantian pompa menyelesaikan gangguan layanan air bersih.

Kinerja publik menjadi perhatian menjelang 2029

Aktivitas Kemas dan Diza di tengah persoalan warga memunculkan pembicaraan mengenai kemungkinan duet keduanya pada Pilkada Kota Jambi 2029.

Akan tetapi, agenda bersama tidak serta-merta membuktikan adanya kesepakatan politik.

Keduanya belum menyampaikan pernyataan resmi yang memastikan pencalonan bersama.

Konfigurasi politik menuju 2029 juga masih dapat berubah seiring perkembangan situasi dan dukungan partai politik.

Di luar spekulasi mengenai pasangan calon, keselamatan warga di sekitar proyek infrastruktur dan kepastian layanan air bersih merupakan persoalan yang membutuhkan tindak lanjut nyata.

Bagi masyarakat Kota Jambi, ukuran kinerja tidak berhenti pada kehadiran pejabat dalam kegiatan sosial.

Kejelasan penanganan insiden, keterbukaan informasi, serta perbaikan layanan yang dapat dirasakan langsung akan menjadi tolok ukur penting bagi para pemangku kepentingan.

Dengan demikian, wacana Pilkada 2029 masih memerlukan kepastian politik, sedangkan persoalan keselamatan dan layanan dasar masyarakat menuntut jawaban yang lebih konkret sekarang.(*0

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi mengamankan enam orang dalam penggerebekan sebuah rumah di kawasan Pulau Pandan, RT 030, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Jumat 9 Oktober 2026 sore.

Polisi juga menemukan satu paket yang diduga narkotika jenis sabu di luar rumah tersebut.

Penggerebekan itu berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB setelah polisi menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di lokasi yang diduga menjadi tempat berkumpul untuk penyalahgunaan narkotika.

Kasat Resnarkoba Polresta Jambi, AKP Tito Al Hafezt mengatakan, tim gabungan menemukan enam orang di dalam rumah milik seorang pria berinisial E.

Menurut keterangan polisi, E sempat berlari ke kamar mandi dan membuang suatu benda ke luar rumah saat petugas hendak mengamankan orang-orang di lokasi.

Petugas kemudian menyisir area di sekitar rumah dan menemukan satu paket yang diduga sabu.

“Kami suruh tersangka mengambil dan memperlihatkan barang yang ia buang tersebut. Dan benar, tersangka mengakui satu paket diduga sabu itu adalah miliknya,” kata Tito.

Polisi selanjutnya membawa keenam orang beserta barang bukti ke Mapolresta Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Menurut Polresta Jambi, penggerebekan melibatkan personel Satresnarkoba, Sat Intelkam, Polsek Telanaipura, dan Provos Polresta Jambi.

Petugas masih perlu mendalami peran masing-masing orang yang berada di lokasi, termasuk melalui pemeriksaan dan tes urine.

Polisi juga berencana menelusuri kemungkinan keterkaitan dengan jaringan peredaran narkotika.

Informasi yang disampaikan kepolisian belum merinci hasil tes urine, berat barang yang ditemukan, maupun status hukum masing-masing dari enam orang tersebut.

Karena itu, pengamanan dalam penggerebekan ini belum dengan sendirinya membuktikan bahwa, seluruh orang yang berada di rumah tersebut terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran narkotika.

Hasil pemeriksaan dan proses hukum selanjutnya akan menentukan status masing-masing pihak.

Penggerebekan di Pulau Pandan menjadi bagian dari Operasi Sarang Narkoba Serentak yang, menurut keterangan Polresta Jambi, menindaklanjuti arahan pimpinan Polri pada 8 Oktober 2026.

Operasi tersebut direncanakan berlangsung selama satu bulan mulai 9 Oktober 2026, dengan pelaksanaan dua hingga tiga kali dalam sepekan.

Kapolresta Jambi, Kombes Pol Ananto Herlambang menyatakan, pihaknya akan melanjutkan upaya pemberantasan narkotika di wilayah hukumnya.

“Atas perintah Bapak Kapolri, kami Polresta Jambi langsung bergerak cepat melaksanakan Operasi Sarang Narkoba. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika. Kami akan sikat habis basecamp-basecamp yang meresahkan masyarakat,” ujar Ananto.

Pernyataan tersebut menegaskan arah operasi kepolisian.

Namun, efektivitas penindakan juga bergantung pada tindak lanjut penyelidikan, pengungkapan jaringan pemasok, serta proses hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat.

Polresta Jambi mengapresiasi informasi warga yang menjadi salah satu dasar penggerebekan tersebut.

Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan dugaan aktivitas penyalahgunaan atau peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Warga dapat menghubungi Call Center Polri 110, Bhabinkamtibmas, atau kantor polisi terdekat untuk menyampaikan informasi.

“Kami mengapresiasi informasi dari masyarakat. Ini bukti sinergi Polri dan masyarakat berjalan baik. Kami imbau kepada seluruh warga Kota Jambi, jika mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan narkoba di lingkungannya, segera laporkan ke Call Center 110 atau ke Bhabinkamtibmas dan Polsek terdekat,” kata Tito.

Polisi menyatakan akan terus memantau lokasi-lokasi yang dinilai rawan narkotika di Kota Jambi.

Perkembangan hasil pemeriksaan enam orang yang diamankan, termasuk hasil tes urine dan penetapan status hukum, menjadi informasi penting yang perlu disampaikan lebih lanjut untuk memperjelas perkara penggerebekan di Pulau Pandan tersebut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Kabut asap dan gangguan penerbangan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mengusulkan perubahan jadwal Healthy Cities Summit (HCS) ke-7 Tahun 2026.

Agenda yang semula berlangsung pada 25–28 Oktober itu diusulkan bergeser menjadi 22–25 November 2026.

Usulan tersebut muncul di tengah persoalan kualitas udara dan terbatasnya jarak pandang yang mengganggu penerbangan menuju Kota Jambi.

Pemkot Jambi menilai kondisi itu perlu menjadi pertimbangan agar pelaksanaan forum nasional kota sehat berjalan optimal.

Namun, perubahan jadwal tersebut belum menjadi keputusan final. Pemkot Jambi masih perlu menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat dan menunggu persetujuan.

Rencana itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Healthy Cities Summit 2026 di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu 10 Oktober 2026.

Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Gubernur Abdullah Sani, Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, serta jajaran pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghadiri rapat tersebut.

Kabut Asap Jadi Pertimbangan Perubahan Jadwal

Wali Kota Jambi, Maulana menjelaskan, pemerintah daerah mempertimbangkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam menyusun usulan jadwal baru.

Berdasarkan pemaparan yang dibahas dalam rapat, potensi hujan diperkirakan meningkat pada akhir Oktober.

Pemkot Jambi berharap perubahan jadwal memberi waktu tambahan bagi kondisi cuaca dan kualitas udara untuk membaik.

Meski demikian, perkiraan hujan tidak otomatis menjamin kabut asap akan hilang. Kondisi udara tetap bergantung pada berbagai faktor, termasuk sumber asap dan perkembangan cuaca.

Karena itu, kepastian kondisi lingkungan menjelang pelaksanaan HCS akan menjadi salah satu hal penting yang perlu dipantau pemerintah daerah.

Gubernur Jambi Al Haris menyatakan dukungan terhadap persiapan Kota Jambi sebagai tuan rumah.

Menurutnya, HCS menjadi forum penting yang mempertemukan pemerintah kabupaten dan kota dari berbagai daerah di Indonesia.

“Kegiatan ini cukup besar. Kita tentu ingin seluruh persiapannya matang sehingga para tamu yang datang ke Jambi merasa nyaman. Ini juga menyangkut nama baik daerah, sehingga Pemerintah Provinsi siap mendukung dan membantu Pemkot Jambi,” ujar Al Haris.

Ia juga menyebut kondisi kemarau panjang dan kabut asap sebagai pertimbangan dalam pembahasan usulan penundaan.

HCS Diusulkan Berlangsung pada 22–25 November

Dalam skema jadwal yang dibahas, 22 November 2026 menjadi hari kedatangan peserta.

Kegiatan utama direncanakan berlangsung pada 23 November dan berlanjut hingga 25 November 2026.

Pemkot Jambi akan mengajukan perubahan jadwal kepada pemerintah pusat. Sampai ada persetujuan resmi, tanggal baru tersebut masih berstatus usulan.

Kepastian jadwal penting bagi pemerintah daerah, peserta, dan berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan.

Perubahan tanggal juga menuntut penyesuaian terhadap agenda, transportasi, akomodasi, serta kesiapan lokasi kegiatan.

Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa keputusan akhir mempertimbangkan kondisi udara dan akses perjalanan peserta, bukan hanya kesiapan teknis penyelenggara.

Infrastruktur hingga Pengelolaan Sampah Masuk Agenda Kunjungan

Selain membahas jadwal, rapat koordinasi turut mengevaluasi kesiapan infrastruktur, akses jalan, dan lokasi kunjungan peserta.

Sejumlah titik yang masuk dalam rencana kegiatan antara lain Kolam Retensi Telaga Kajang Lako, fasilitas pengolahan air limbah domestik dan depo pengelolaan sampah di kawasan Sijinjang, Candi Muaro Jambi, serta Sekolah Rakyat di Kota Jambi.

Pemkot Jambi juga berencana memeriksa langsung rute yang akan dilalui peserta.

Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi untuk membahas kesiapan akses jalan.

Bagi Kota Jambi, agenda tersebut tidak hanya menyangkut kelancaran sebuah pertemuan nasional.

Kesiapan infrastruktur dan fasilitas lingkungan juga menjadi bagian dari upaya menunjukkan penerapan konsep kota sehat.

Meski begitu, manfaat kegiatan bagi masyarakat akan bergantung pada hasil konkret yang bisa bertahan setelah acara berakhir.

Pemkot Berharap HCS Menggerakkan Ekonomi Masyarakat

Maulana berharap HCS tidak berhenti sebagai agenda seremonial.

Ia mendorong penyelenggaraan kegiatan itu ikut mempercepat pembenahan infrastruktur melalui kolaborasi pemerintah kota, provinsi, dan pusat.

Sejumlah akses jalan, termasuk yang menuju Sekolah Rakyat dan kawasan Sijinjang, menjadi perhatian dalam pembahasan persiapan.

Pemkot Jambi juga memperkirakan kedatangan peserta dari berbagai daerah akan menggerakkan sektor ekonomi lokal.

Perhotelan, kuliner, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penjualan oleh-oleh berpotensi memperoleh tambahan permintaan.

“Dengan banyaknya tamu yang datang, tentu ada pergerakan ekonomi. Mereka membutuhkan makanan, penginapan, dan oleh-oleh. Karena itu, kami berharap masyarakat ikut mendukung dan bersama-sama menjadi tuan rumah yang baik bagi saudara-saudara kita dari seluruh Indonesia,” kata Maulana.

Namun, besarnya dampak ekonomi tersebut masih perlu diukur melalui jumlah peserta, tingkat hunian hotel, transaksi UMKM, dan belanja selama kegiatan berlangsung.

Indikator tersebut dapat membantu pemerintah menilai apakah penyelenggaraan HCS benar-benar memberi manfaat ekonomi yang signifikan bagi warga.

Maulana juga menyampaikan bahwa sejumlah konsulat jenderal telah mengonfirmasi rencana kehadiran dalam kegiatan tersebut.

MTQ Provinsi Jambi Tetap Sesuai Jadwal

Di tengah rencana perubahan jadwal HCS, Pemerintah Provinsi Jambi tetap menjadwalkan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat provinsi mulai 30 Oktober 2026.

Al Haris menyatakan pelaksanaan MTQ tetap mengikuti jadwal karena rangkaian kegiatan dan berbagai cabang perlombaan telah tersusun.

Sementara itu, Pemkot Jambi akan melanjutkan pematangan persiapan HCS sembari menunggu keputusan pemerintah pusat.

Perubahan jadwal HCS kini menempatkan dua hal sebagai perhatian utama: kepastian pelaksanaan dan kondisi lingkungan yang mendukung kenyamanan peserta.

Bagi masyarakat, keberhasilan penyelenggaraan juga perlu terlihat dari manfaat nyata, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga peluang ekonomi yang benar-benar dirasakan warga.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi perlu menyiapkan persediaan air bersih sebelum Minggu malam, 11 Oktober 2026.

Perusahaan daerah tersebut menjadwalkan pengurasan unit sedimentasi di Instalasi Pengolahan Air (IPA) Benteng mulai pukul 20.00 WIB hingga Senin, 12 Oktober 2026, pukul 04.00 WIB.

Pekerjaan itu berpotensi mengganggu distribusi air selama sekitar delapan jam.

Bahkan setelah pengurasan selesai, pelanggan mungkin masih harus menunggu hingga 24 jam sebelum aliran kembali normal.

Perumdam Tirta Mayang menjadwalkan pemeliharaan tersebut untuk menjaga kualitas pengolahan air di tengah meningkatnya kekeruhan air baku Sungai Batanghari.

Kondisi ini membuat pemeliharaan instalasi menjadi bagian penting dalam menjaga proses pengolahan air.

Namun, bagi pelanggan, persoalan utamanya bukan hanya durasi pekerjaan.

Pemulihan tekanan jaringan juga menentukan kapan air kembali mengalir secara normal ke rumah-rumah.

Daftar Wilayah yang Berpotensi Terdampak

Gangguan distribusi air berpotensi menyasar sejumlah kelurahan di Kota Jambi.

Berikut wilayah yang perlu mengantisipasi pekerjaan IPA Benteng:

• Kecamatan Pasar Jambi: Kelurahan Pasar serta sebagian Kelurahan Orang Kayo Hitam dan Sungai Asam.
• Kecamatan Jambi Timur: Kelurahan Sulanjana dan Rajawali serta sebagian Kelurahan Kasang dan Budiman.
• Kecamatan Jelutung: Kelurahan Cempaka Putih.
• Kecamatan Danau Sipin: sebagian Kelurahan Legok.

Cakupan gangguan dapat berbeda menurut kondisi jaringan distribusi.

Karena itu, pelanggan di wilayah yang tercantum sebaiknya menyiapkan air untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya sebelum pekerjaan dimulai.

Mengapa Air Belum Tentu Langsung Mengalir Setelah Pekerjaan Selesai?

Pengurasan unit sedimentasi merupakan bagian dari pemeliharaan instalasi pengolahan air.

Tahapan ini membantu menjaga proses pengolahan tetap berjalan dengan baik, terutama ketika tingkat kekeruhan air baku meningkat.

Meski pekerjaan dijadwalkan berakhir pada Senin pukul 04.00 WIB, waktu tersebut tidak otomatis menjadi penanda pulihnya pasokan air ke seluruh pelanggan.

Jaringan distribusi memerlukan waktu untuk kembali terisi dan memulihkan tekanan.

Kondisi jaringan di masing-masing wilayah turut memengaruhi kecepatan normalisasi.

Perumdam Tirta Mayang memperkirakan proses tersebut dapat berlangsung hingga satu kali 24 jam setelah pekerjaan selesai.

Dengan demikian, pelanggan sebaiknya tidak mengandalkan jadwal berakhirnya pekerjaan sebagai satu-satunya patokan untuk memenuhi kebutuhan air pada Senin pagi.

Siapkan Cadangan Air Sebelum Minggu Malam

Pelanggan di wilayah terdampak sebaiknya mengisi bak penampungan, ember, atau wadah air sebelum pukul 20.00 WIB pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Utamakan persediaan untuk kebutuhan pokok dan simpan air dalam wadah bersih yang tertutup. Langkah ini dapat membantu mengurangi dampak gangguan selama distribusi belum kembali normal.

Pelanggan juga perlu memantau informasi resmi Perumdam Tirta Mayang untuk mengetahui perkembangan pekerjaan dan pemulihan layanan.

Nomor Pengaduan dan Permintaan Mobil Tangki

Pelanggan yang mengalami gangguan atau membutuhkan informasi dapat menghubungi saluran layanan berikut:

• WhatsApp Pengaduan: 0821-2121-9692.
• Call Center Bahagia: 112.
• WhatsApp permintaan distribusi air mobil tangki: 0821-2121-9894.

Pelanggan yang membutuhkan pasokan melalui mobil tangki dapat menghubungi saluran yang disediakan tersebut untuk memperoleh informasi mengenai penanganan permintaan.

Pemeliharaan IPA Benteng menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pengolahan air.

Di sisi lain, kepastian informasi mengenai wilayah terdampak, perkembangan pekerjaan, dan waktu pemulihan tetap penting agar pelanggan dapat mengantisipasi gangguan dengan lebih baik.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Penetapan Participating Interest (PI) 7 persen pada Wilayah Kerja (WK) Jabung memasuki tahapan penting melalui penyampaian laporan perhitungan pelamparan reservoir oleh lembaga independen PT Paleopetro.

Hasil perhitungan tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan porsi PI bagi pihak-pihak terkait.

Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, menghadiri sekaligus menandatangani komitmen bersama dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi tersebut.

Penandatanganan ini menjadi bagian dari koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mendukung proses penetapan PI 7 persen WK Jabung sesuai ketentuan yang berlaku.

Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, menyampaikan bahwa penandatanganan komitmen bersama ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap proses penetapan Participating Interest (PI) 7 persen pada Wilayah Kerja Jabung.

Ia berharap, melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait, proses penetapan PI dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan manfaat bagi daerah.

“Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendukung proses penetapan PI 7 persen Wilayah Kerja Jabung agar berjalan sesuai regulasi,” kata dia.

Laporan PT Paleopetro memuat hasil perhitungan pelamparan reservoir yang berkaitan dengan proses penetapan porsi PI.

Dalam pengelolaan wilayah kerja migas, informasi mengenai sebaran reservoir menjadi salah satu aspek teknis yang perlu diperhatikan dalam menentukan keterkaitan wilayah dengan sumber daya yang dikelola.

Karena itu, hasil perhitungan tersebut memiliki peran dalam proses pembahasan penetapan porsi PI.

Meski demikian, besaran hak masing-masing daerah dan tahapan realisasi PI tetap bergantung pada proses penetapan serta pemenuhan persyaratan yang berlaku.

Bagi pemerintah daerah yang masuk dalam cakupan WK Jabung, kepastian mengenai porsi PI menjadi hal penting dalam upaya memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan sektor hulu minyak dan gas bumi.

“Kami berharap sinergi dan koordinasi seluruh pihak dapat terus terjaga sehingga proses ini berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Dillah

Penandatanganan komitmen bersama juga mencerminkan upaya memperkuat koordinasi antarpihak dalam menyelesaikan tahapan penetapan PI 7 persen WK Jabung.

Keterlibatan pemerintah daerah diperlukan agar proses tersebut berjalan sesuai regulasi dan memperhatikan kepentingan setiap wilayah yang terkait.

Namun, penandatanganan komitmen belum dengan sendirinya menandakan bahwa pembagian PI telah ditetapkan secara final atau manfaat ekonominya sudah diterima daerah.

Proses lanjutan tetap memerlukan kepastian administratif, penyelesaian persyaratan, dan tindak lanjut dari pihak berwenang.

Dengan penyampaian laporan perhitungan reservoir dan penandatanganan komitmen bersama, proses penetapan PI 7 persen WK Jabung berlanjut ke tahapan berikutnya.

Kepastian pembagian dan realisasi hak daerah menjadi aspek yang perlu dicermati dalam perkembangan kebijakan pengelolaan migas di Provinsi Jambi.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID — Persoalan 716 Tenaga Kerja Mandiri (TKM) menjadi salah satu perhatian dalam pemeriksaan pendahuluan kepatuhan atas pengelolaan belanja daerah Tahun Anggaran 2026 di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Katamso, menyatakan akan mencari solusi bagi ratusan TKM tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah kabupaten juga berencana berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas langkah penyelesaian yang sesuai regulasi.

Persoalan itu mengemuka dalam rapat exit meeting bersama Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi di Ruang Rapat Bupati, Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat, Jumat 10 Oktober 2026.

Katamso mengatakan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap aturan sekaligus kondisi para TKM yang selama ini bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten.

“Kami akan mencari solusi terbaik, tetapi tidak melanggar aturan. Ada aspek kemanusiaan yang juga perlu kami pertimbangkan karena para TKM ini sudah bekerja,” ujar Katamso.

Menurut dia, koordinasi dengan Kemendagri diperlukan untuk menyinkronkan data administrasi daerah sekaligus membahas kemungkinan formulasi penyelesaian bagi para pekerja tersebut.

Sorotan terhadap 716 TKM berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Regulasi tersebut menetapkan pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketentuan itu menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam menata tenaga kerja di lingkungan pemerintahan.

Namun, status, dasar pengangkatan, sumber pembiayaan, serta bentuk hubungan kerja 716 TKM tersebut perlu dijelaskan lebih lanjut agar penanganannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kini menghadapi dua kepentingan yang perlu ditangani secara cermat, memastikan penataan tenaga kerja sesuai regulasi dan mencari penyelesaian yang mempertimbangkan kondisi para pekerja.

Rencana konsultasi dengan Kemendagri menjadi langkah yang disampaikan pemerintah daerah.

Meski demikian, bentuk penyelesaian, jadwal pelaksanaan, dan keputusan mengenai status para TKM belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan yang tersedia.

Dalam rapat tersebut, perwakilan Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi menyampaikan bahwa, secara umum pengelolaan belanja daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah berjalan sesuai aturan.

Namun, tim pemeriksa masih mencatat sejumlah aspek yang memerlukan penyempurnaan.

Catatan tersebut meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, serta efektivitas belanja daerah.

Temuan dan catatan dalam pemeriksaan pendahuluan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kabupaten sebelum memasuki tahapan pemeriksaan terinci.

Pemerintah daerah perlu memastikan setiap dokumen pendukung tersedia, setiap penggunaan anggaran memiliki pertanggungjawaban yang memadai, dan belanja memberikan hasil sesuai tujuan program.

Katamso menyampaikan apresiasi kepada tim pemeriksa atas pelaksanaan pemeriksaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan komunikasi dengan BPK dan segera melengkapi dokumen yang masih diperlukan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim BPK yang telah bekerja secara profesional dan objektif. Hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kami untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” katanya.

Ia menegaskan pemerintah kabupaten akan menindaklanjuti rekomendasi dan catatan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.

Exit meeting tersebut merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan pendahuluan sebelum pemeriksaan terinci.

Karena itu, hasil rapat ini tidak dengan sendirinya menunjukkan hasil akhir pemeriksaan maupun menentukan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemkab Tanjung Jabung Barat menyatakan siap mendukung tahapan pemeriksaan berikutnya sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan dan mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Rapat turut dihadiri Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Asisten Pemerintahan, Inspektur Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta sejumlah kepala OPD terkait.

Di luar tahapan pemeriksaan, tindak lanjut terhadap catatan BPK dan kejelasan penataan 716 TKM akan menjadi dua hal penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah kabupaten.

Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan, sementara kebijakan penataan tenaga kerja harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Upaya Pemerintah Provinsi Jambi memperjuangkan hak daerah dari sektor minyak dan gas bumi (migas) memasuki tahap penting.

Gubernur Jambi, Al Haris bersama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur membahas penyelesaian dokumen persyaratan Participating Interest (PI) 7 persen pada Wilayah Kerja (WK) Jabung, Jumat 9 Oktober 2026.

Pertemuan di Rumah Dinas Gubernur Jambi itu menyoroti penyelesaian tahapan administrasi sekaligus kepastian pembagian hak partisipasi daerah.

Namun, persoalan batas wilayah antara Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur masih menjadi salah satu faktor penting yang perlu mendapat kepastian.

Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa pemerintah provinsi dan kedua pemerintah kabupaten harus mengawal proses pengalihan PI sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam perhitungan pelamparan reservoir yang dilakukan lembaga independen.

“Penandatanganan komitmen bersama ini adalah tonggak penting agar tahapan pengalihan PI 7 persen di WK Jabung berjalan sesuai regulasi,” kata Al Haris.

Menurut dia, hasil perhitungan pelamparan reservoir perlu dikawal secara transparan agar pembagian hak daerah memiliki dasar yang jelas.

Pemerintah daerah juga berharap proses tersebut dapat memperkuat pendapatan daerah dan mendukung pembangunan di Provinsi Jambi.

Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Katamso menilai penandatanganan komitmen PI 7 persen sebagai tonggak penting sekaligus tantangan baru bagi manajemen badan usaha milik daerah (BUMD).

Ia menyoroti kesiapan BUMD dalam mengelola PI, terutama karena peluang partisipasi daerah tidak hanya berkaitan dengan PetroChina.

Katamso menyebut Jade Stone dan Mont’Dor sebagai perusahaan lain yang berpotensi menambah peluang PI bagi daerah.

Meski membuka peluang pendapatan baru, pengelolaan PI membutuhkan kesiapan tata kelola, manajemen, dan kemampuan BUMD dalam menjalankan perannya.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa peluang tersebut berjalan seiring dengan kapasitas pengelolaan yang memadai.

Katamso juga menegaskan pentingnya kepastian regulasi mengenai batas wilayah antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Menurut dia, besaran pembagian PI bagi masing-masing daerah ke depan berkaitan dengan ketentuan batas wilayah yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap Kementerian Dalam Negeri segera menuntaskan aturan tersebut.

Kepastian batas wilayah menjadi persoalan penting karena pembagian hak antardaerah membutuhkan dasar administratif dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tanpa kejelasan tersebut, pemerintah daerah masih perlu menyelesaikan sejumlah aspek sebelum memastikan besaran hak masing-masing wilayah.

PI 7 persen memberi peluang bagi daerah untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah kerja migas sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Namun, komitmen antarpemerintah saja belum cukup untuk memastikan manfaat ekonominya segera dirasakan masyarakat.

Pemerintah daerah perlu menuntaskan dokumen persyaratan, memastikan kejelasan perhitungan pembagian, serta menyiapkan BUMD yang akan menjalankan pengelolaan PI.

Transparansi dalam setiap tahapan juga penting untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah persoalan pembagian hak di kemudian hari.

Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Tanjung Jabung Timur Dillah Hikmah Sari, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, organisasi perangkat daerah terkait, serta perwakilan PT Paleopetro selaku lembaga independen.

Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat turut mendampingi Katamso, antara lain staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, kepala bagian ekonomi, serta kepala bagian sumber daya alam.

Ketiga pemerintah daerah menyatakan komitmen untuk mempercepat penyelesaian tahapan PI 7 persen WK Jabung.

Tantangan berikutnya ialah memastikan seluruh persyaratan tuntas, pembagian hak memiliki dasar yang transparan, dan BUMD mampu mengelola peluang ekonomi tersebut secara profesional.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan proses ini bukan hanya penandatanganan komitmen, melainkan juga kepastian hak setiap daerah dan kemampuan mengubah potensi migas menjadi manfaat nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Jambi.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID — Sebanyak 13.134 kasus penyakit tercatat dalam data surveilans Posko Satuan Tugas (Satgas) Bencana dan Kekeringan Kota Jambi selama periode Januari hingga 8 Oktober 2026.

Dari jumlah tersebut, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) mendominasi dengan 11.283 kasus atau sekitar 85,9 persen.

Kepala Satgas Bencana dan Kekeringan Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan data tersebut berasal dari pemantauan dan pengelolaan surveilans penyakit yang dilakukan posko secara berkala.

Doni juga menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi.

“Berdasarkan data surveilans yang kami kelola, total ada 13.134 pasien yang tercatat sejak Januari hingga 8 Oktober 2026. ISPA masih menjadi penyakit yang paling banyak diderita warga dengan 11.283 kasus,” ujar Doni saat dikonfirmasi, Jumat 9 Oktober 2026.

Data tersebut menunjukkan bahwa ISPA menjadi kelompok penyakit dengan jumlah pencatatan tertinggi dalam laporan posko.

Namun, angka kumulatif ini belum menjelaskan tren kenaikan atau penurunan kasus dari bulan ke bulan.

Selain ISPA, posko juga mencatat kasus diare dan konjungtivitis atau peradangan pada selaput mata.

Berikut rincian data surveilans penyakit Kota Jambi hingga 8 Oktober 2026:

ISPA mencakup lebih dari empat perlima seluruh pencatatan penyakit dalam data tersebut.

Meski demikian, angka ini menggambarkan komposisi kasus yang tercatat di posko, bukan dengan sendirinya menunjukkan prevalensi ISPA pada seluruh penduduk Kota Jambi.

Doni mengatakan, kualitas udara menjadi salah satu faktor lingkungan yang perlu diperhatikan dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat, terutama ketika kabut asap atau polusi udara memburuk.

“ISPA memang selalu menjadi perhatian utama kami. Kami terus mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara buruk, dan selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar,” katanya.

Paparan asap dan polusi udara dapat memperburuk gangguan pernapasan.

Namun, untuk memastikan seberapa besar kontribusi kabut asap terhadap angka ISPA di Kota Jambi, diperlukan data yang menghubungkan tren kasus dengan kondisi kualitas udara dan faktor penyebab lainnya.

Data posko turut mencatat 1.339 kasus diare atau sekitar 10,2 persen dari keseluruhan pencatatan.

Penyakit ini membutuhkan perhatian terhadap keamanan makanan dan minuman, kebersihan tangan, serta sanitasi lingkungan.

Sementara itu, konjungtivitis tercatat sebanyak 512 kasus atau sekitar 3,9 persen.

Kondisi ini dapat menimbulkan mata merah, perih, gatal, atau berair. Iritasi akibat debu dan asap dapat memicu keluhan mata, meskipun penyebab konjungtivitis tidak selalu sama pada setiap pasien.

Doni mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengonsumsi makanan serta minuman yang aman, dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengganggu.

Imbauan tersebut penting agar perhatian terhadap kabut asap tidak mengesampingkan risiko kesehatan lain yang juga muncul dalam data surveilans.

Posko Satgas Bencana dan Kekeringan Kota Jambi mengelola data surveilans sebagai bagian dari pemantauan kondisi kesehatan masyarakat.

Menurut Doni, pembaruan data diperlukan untuk membantu pemerintah melihat perkembangan situasi dan menentukan langkah penanganan yang sesuai.

Ia mengatakan, pemantauan akan terus berjalan dan masyarakat dapat mencari informasi melalui kanal resmi BPBD Kota Jambi serta Pemerintah Kota Jambi.

Meski demikian, rincian mengenai perkembangan kasus per bulan, persebaran kasus menurut kecamatan, kelompok usia yang paling terdampak, serta jumlah pasien yang membutuhkan perawatan belum tercantum dalam data yang disampaikan.

Informasi tersebut akan membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang beban penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan di Kota Jambi.

Di tengah perhatian terhadap kualitas udara, masyarakat dianjurkan menyesuaikan aktivitas luar ruangan dengan kondisi udara setempat.

Jika kualitas udara memburuk, kurangi aktivitas berat di luar dan gunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar ruangan.

Kementerian Kesehatan juga mengimbau masyarakat untuk memperhatikan kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang dengan penyakit jantung atau gangguan paru.

Masyarakat yang mengalami sesak napas atau gejala berat perlu segera mencari pertolongan medis.

Untuk mencegah diare, warga perlu menjaga kebersihan tangan serta memastikan makanan dan air minum aman dikonsumsi.

Sementara itu, hindari mengucek mata ketika mengalami iritasi dan periksakan diri jika keluhan mata tidak membaik.

Data 13.134 kasus penyakit hingga 8 Oktober 2026 menjadi gambaran awal mengenai jenis penyakit yang tercatat dalam pemantauan posko.

Pembaruan data, informasi kualitas udara, dan rincian kasus yang lebih terperinci diperlukan agar pemerintah dan masyarakat dapat menilai perkembangan situasi secara lebih akurat.(*)