JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi mengusulkan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di kawasan Danau Teluk sebagai langkah strategis untuk memperkuat rantai pasok pangan, khususnya kebutuhan ikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Jambi, Maulana, dalam Rapat Paripurna Istimewa Hari Ulang Tahun ke-80 Pemerintah Kota Jambi dan Hari Jadi Tanah Pilih Pusako Betuah ke-625, Selasa (2/6/2026), yang turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Maulana menjelaskan bahwa, pembangunan Kampung Nelayan ini menjadi salah satu solusi konkret untuk memastikan ketersediaan bahan pangan protein, terutama ikan, yang dibutuhkan dalam pelaksanaan MBG di Kota Jambi.

“Kami sudah mengajukan surat ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Danau Teluk. Lahan seluas dua hektare telah disiapkan oleh pemerintah daerah,” ujar Maulana.

Ia menambahkan, jika program tersebut terealisasi, maka kebutuhan ikan untuk ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Jambi dapat dipasok langsung dari kawasan kampung nelayan tersebut secara berkelanjutan.

Selain fokus pada sektor perikanan, Maulana juga memaparkan bahwa pelaksanaan Program Strategis Nasional MBG di Kota Jambi saat ini berjalan cukup optimal.

Dari target 100 SPPG, sebanyak 43 unit telah beroperasi dan 10 unit lainnya siap beroperasi dalam waktu dekat.

Program ini juga telah menyerap sedikitnya 2.160 tenaga kerja lokal serta memberikan manfaat kepada 109.442 penerima, yang terdiri dari 104.535 pelajar dan 4.907 penerima dari kelompok 3B.

Untuk mendukung keberlanjutan program, kebutuhan pangan MBG di Kota Jambi dipasok dari sekitar 35 hingga 40 komoditas bahan pangan yang berasal dari petani dan peternak lokal melalui koperasi maupun distributor daerah.

Di sisi lain, Pemkot Jambi juga mendorong penguatan sektor pertanian di wilayah pinggiran kota.

Maulana mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sebelumnya telah berhasil mengubah lahan tidur seluas 10 hektare menjadi lahan produktif yang bahkan meraih penghargaan SDGs Award.

Meski demikian, ia menilai para petani masih membutuhkan dukungan tambahan, terutama berupa alat dan sarana pertanian agar produktivitas dapat terus meningkat.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintah pusat telah mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan dan akan menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan kementerian terkait.

“Kami sudah mencatat semua usulan dari Pemerintah Kota Jambi dan akan kami fasilitasi ke kementerian terkait,” kata Zulkifli Hasan.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Perjuangan ratusan warga terdampak persoalan Zona Merah di Kota Jambi mulai menemukan titik terang.

Setelah menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kota Jambi dan Kantor Wali Kota Jambi, Selasa (2/6/2026), masyarakat berhasil mendorong lahirnya kesepakatan penting antara DPRD, Pemerintah Kota Jambi, dan perwakilan warga.

Kesepakatan tersebut berupa pengajuan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia guna meminta penyelesaian terhadap persoalan tumpang tindih aset yang menyebabkan ribuan bidang tanah masyarakat berstatus terblokir.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Grha Siginjai itu dihadiri langsung Wali Kota Jambi Maulana, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, jajaran legislatif, serta perwakilan warga yang selama ini terdampak kebijakan Zona Merah.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly membacakan surat permohonan yang akan dikirimkan kepada Presiden RI.

Surat itu berisi permintaan agar pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap persoalan lahan yang diklaim sebagai Barang Milik Negara (BMN), meskipun sebagian besar bidang tanah telah memiliki sertifikat hak milik.

Berdasarkan data yang dihimpun, sedikitnya 5.506 bidang tanah bersertifikat terdampak persoalan tersebut.

Lokasinya tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Simpang III Sipin, Murni, Kenali Asam, Kenali Asam Bawah, Kenali Asam Atas, Paal Lima, hingga Suka Karya, dengan luas keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar 300 hektare.

Akibat status blokir tersebut, masyarakat mengalami berbagai kesulitan dalam mengurus administrasi pertanahan.

Mulai dari proses balik nama sertifikat, pemecahan lahan, transaksi jual beli, hingga pengajuan kredit perbankan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

Kondisi itu dinilai telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi ribuan warga yang telah menguasai lahan tersebut selama bertahun-tahun.

Surat kepada Presiden RI tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, Wali Kota Jambi Maulana, Ketua Panitia Khusus Zona Merah Muhili Amin, serta Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi Ridho G. Ali.

Melalui langkah tersebut, DPRD dan Pemerintah Kota Jambi berharap pemerintah pusat dapat segera mengambil keputusan yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus menyelesaikan persoalan sengketa aset yang telah berlangsung cukup lama.

Kesepakatan itu pun disambut antusias oleh warga yang hadir.

Mereka menilai surat kepada Presiden menjadi harapan baru setelah bertahun-tahun menghadapi ketidakjelasan status lahan.

Sebelumnya, aksi demonstrasi berlangsung emosional di halaman DPRD Kota Jambi.

Massa yang didominasi kaum ibu secara bergantian menyampaikan tuntutan agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan 5.506 sertifikat tanah yang masuk dalam kawasan Zona Merah.

Warga menegaskan persoalan tersebut bukan lagi sekadar masalah administrasi, melainkan telah memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Banyak pemilik tanah mengaku tidak dapat menjual aset, mengurus sertifikat, maupun mengakses layanan pembiayaan dari perbankan.

Dalam aksi tersebut, DPRD Kota Jambi juga mendapat sorotan dari massa.

Sejumlah peserta aksi menilai lembaga legislatif belum menunjukkan keberpihakan maksimal terhadap perjuangan warga selama proses penyelesaian sengketa berlangsung.

Aksi demonstrasi semakin menyita perhatian publik dengan hadirnya replika pocong yang dibawa massa sebagai simbol kekecewaan terhadap lambannya penyelesaian persoalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Warga berharap surat yang dikirim kepada Presiden RI dapat menjadi langkah awal penyelesaian konflik lahan yang selama ini membayangi ribuan keluarga di Kota Jambi.

Aksi berjalan aman dan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir.(*)

SENGETI, SEPUCKJAMBI.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Muaro Jambi menggelar Musyawarah Kecamatan (Muscam) Partai Golkar Kecamatan Maro Sebo untuk periode kepengurusan 2026-2031.

Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Bakung, Minggu (31/5/2026), dan menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat desa.

Muscam dihadiri langsung Ketua DPD Partai Golkar Muaro Jambi H. Asikin, SP, MM, Sekretaris DPD Sartono, BE, jajaran pengurus partai, Kepala Desa Bakung, Ketua BPD Desa Bakung, para pimpinan desa, kader, hingga simpatisan Partai Golkar.

Ketua Panitia Muscam, Ardiyanto, mengatakan agenda tersebut bukan sekadar memilih kepengurusan baru, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat struktur partai di tingkat akar rumput.

Menurutnya, keberhasilan partai ke depan sangat bergantung pada soliditas kader dan kemampuan organisasi dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.

“Muscam ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh kader. Kami ingin Golkar semakin kuat hingga ke tingkat desa dan mampu melahirkan pemimpin yang memahami nilai-nilai perjuangan partai,” ujar Ardiyanto.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Muaro Jambi, H. Asikin, mengapresiasi kerja panitia serta seluruh kader yang telah berkontribusi menyukseskan pelaksanaan Muscam di Kecamatan Maro Sebo.

Dalam sambutannya, Asikin menegaskan bahwa kebangkitan Partai Golkar di wilayah Maro Sebo, khususnya Desa Bakung, harus menjadi perhatian bersama.

Ia mengakui perolehan suara Golkar saat ini belum mampu menyamai capaian pada periode-periode sebelumnya.

Menurutnya, salah satu faktor yang perlu dievaluasi adalah intensitas komunikasi antara kader dan masyarakat yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

“Kita ingin Golkar kembali menjadi kekuatan besar di Desa Bakung dan Maro Sebo. Untuk itu, kader harus lebih aktif hadir di tengah masyarakat, mendengar aspirasi warga, dan membangun komunikasi yang berkelanjutan,” kata Asikin.

Ia juga meminta pengurus yang nantinya terpilih untuk melakukan pembenahan organisasi secara menyeluruh.

Pengurus desa yang dinilai tidak aktif atau tidak menjalankan tugas organisasi dengan baik akan dievaluasi demi menjaga efektivitas roda organisasi.

“Aspek kedisiplinan dan keaktifan kader harus menjadi perhatian. Jika ada struktur yang tidak berjalan optimal, tentu perlu dilakukan evaluasi agar organisasi tetap bergerak sesuai target,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Bakung berharap Partai Golkar dapat semakin dekat dengan masyarakat dan hadir tidak hanya saat momentum politik berlangsung.

Ia menilai masyarakat membutuhkan kehadiran partai politik yang mampu mendengar persoalan warga dan turut memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi.

“Kami berharap kader Golkar lebih sering bersilaturahmi dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi warga, dan memberikan kontribusi nyata. Semua masyarakat harus dirangkul tanpa membedakan satu dengan yang lainnya,” ujarnya.

Suasana Muscam berlangsung dalam nuansa kekeluargaan dan penuh semangat kebersamaan.

Selain agenda organisasi, para peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai peran pimpinan desa dalam struktur Partai Golkar.

Pimpinan Kecamatan Maro Sebo menjelaskan bahwa pengabdian kader di tingkat desa didasarkan pada semangat solidaritas dan perjuangan bersama untuk membesarkan partai, bukan karena faktor materi.

Melalui Muscam ini, Partai Golkar Kecamatan Maro Sebo diharapkan semakin solid dalam menjalankan program organisasi, memperkuat hubungan dengan masyarakat, serta mengembalikan kejayaan partai di Desa Bakung dan Kabupaten Muaro Jambi secara umum.(*)

KUALATUNGKAL, SEPUCUKJAMBI.ID – DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menggelar Rapat Paripurna Pertama di Ruang Paripurna DPRD Tanjab Barat, Jumat (29/05/2026).

Dalam rapat tersebut, Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., menyampaikan Nota Pengantar terhadap dua usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat, Hamdani, S.E., dan turut dihadiri Wakil Bupati, unsur Forkopimda, anggota DPRD, Sekretaris Daerah, pejabat pimpinan tinggi pratama, hingga pejabat administrator di lingkungan Pemkab Tanjung Jabung Barat.

Dalam agenda paripurna tersebut, DPRD lebih dulu mendengarkan penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait dua Ranperda inisiatif DPRD.

Kedua Ranperda itu meliputi Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan serta Ranperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2050.

Sementara itu, Bupati Anwar Sadat memaparkan dua Ranperda yang diajukan pemerintah daerah, yakni perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa dan perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Menurut Anwar Sadat, perubahan regulasi tersebut menjadi langkah penting untuk menyesuaikan aturan daerah dengan perkembangan kebijakan pemerintah pusat sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

“Ranperda ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan yang lebih adaptif, efektif, dan akuntabel sesuai dinamika regulasi yang berkembang,” ujar Anwar Sadat dalam rapat paripurna.

Ia menjelaskan, revisi Perda tentang Pemerintahan Desa diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik di tingkat desa sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sedangkan perubahan Perda terkait pengelolaan barang milik daerah bertujuan mempertegas tata kelola aset pemerintah agar lebih tertib administrasi, transparan, dan tepat sasaran.

Suasana rapat paripurna berlangsung tertib dan kondusif hingga seluruh agenda selesai dilaksanakan.

DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selanjutnya akan melanjutkan pembahasan Ranperda sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.(*)

MUARABULIAN, SEPUCUKJAMBI.ID – Warga Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria yang mengapung di aliran Sungai Tembesi pada Kamis 28 Mei 2026 siang.

Korban diketahui bernama Dimas, seorang kurir JNT asal Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak 22 Mei 2026.

Penemuan jasad korban sontak mengundang perhatian warga sekitar.

Proses evakuasi yang dilakukan petugas bersama masyarakat berlangsung di tengah kerumunan warga yang memadati tepian sungai.

Suasana haru tak terbendung saat keluarga korban tiba di lokasi dan menyaksikan jasad Dimas berhasil dievakuasi.

Sebelum ditemukan meninggal dunia, pihak keluarga sempat melaporkan hilangnya korban karena tidak kunjung pulang ke rumah dan sulit dihubungi.

Setelah laporan diterima, tim Basarnas bersama warga melakukan pencarian di sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi terakhir korban terlihat.

Bahkan, warga sekitar juga menggelar doa bersama dan yasinan di pinggir Sungai Tembesi dengan harapan korban dapat ditemukan dalam keadaan selamat.

Di lokasi penemuan, warga turut menemukan sejumlah barang yang diduga milik korban, seperti sepeda motor, handphone, dan sandal.

Barang-barang tersebut kini menjadi bagian dari penyelidikan pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab pasti kejadian tersebut.

Seorang petugas keamanan di sekitar lokasi mengaku sempat melihat korban datang ke kawasan sungai pada malam hari sebelum dinyatakan hilang.

“Korban sempat terlihat datang sekitar pukul 10 malam lebih. Setelah itu kami tidak tahu lagi keberadaannya,” ujar seorang satpam di lokasi.

Kepergian Dimas meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, hingga para pelanggan yang mengenalnya sebagai pribadi ramah dan mudah bergaul.

“Dia orangnya baik, sopan, dan ramah sama siapa saja. Kami sangat kaget mendengar kabar ini,” kata salah seorang pelanggan korban.

Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab meninggalnya korban.

Sejumlah saksi telah dimintai keterangan untuk membantu mengungkap kronologi kejadian tersebut.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi melakukan berbagai persiapan dalam menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Selain pelaksanaan Salat Iduladha, Pemkot Jambi juga menyiapkan ratusan hewan kurban yang akan didistribusikan kepada masyarakat di berbagai wilayah Kota Jambi.

Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan pelaksanaan Salat Iduladha tahun ini dijadwalkan berlangsung di Lapangan Kantor Wali Kota Jambi.

“Insyaallah Pemerintah Kota Jambi akan melaksanakan Salat Iduladha di Lapangan Kantor Wali Kota Jambi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan khidmat,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, tahun ini Pemkot Jambi menyiapkan total 185 hewan kurban yang terdiri dari 157 ekor sapi, 3 ekor kerbau dan 25 ekor kambing.

Menurutnya, seluruh hewan kurban tersebut telah mulai didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di sejumlah wilayah Kota Jambi.

“Alhamdulillah tahun ini Pemerintah Kota Jambi menyiapkan 185 hewan kurban yang terdiri dari sapi, kerbau dan kambing untuk masyarakat,” katanya.

Selain pendistribusian ke masyarakat, khusus di lingkungan Kantor Wali Kota Jambi juga akan dilakukan pemotongan 16 ekor sapi kurban.

Hewan kurban tersebut berasal dari Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

“Di Kantor Wali Kota Jambi akan dipotong 16 ekor sapi kurban yang berasal dari saya, Wakil Wali Kota dan beberapa kepala OPD,” tambah Maulana.

Untuk mendukung pendistribusian daging kurban, Pemkot Jambi juga menyiapkan sebanyak 1.645 kupon pembagian daging kurban.

Daging kurban tersebut nantinya akan dibagikan kepada tenaga harian lepas (PHL), cleaning service, petugas keamanan serta masyarakat yang membutuhkan.

“Kupon yang disiapkan sebanyak 1.645 lembar untuk pembagian daging kurban kepada PHL, cleaning service, security dan masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.

Melalui program kurban tersebut, Pemerintah Kota Jambi berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat terus terjaga dalam momentum Hari Raya Iduladha 2026.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Jambi menggelar Fashion Show Batik Jambi dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Pemerintah Kota Jambi dan HUT Kota Jambi Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung meriah tersebut menampilkan berbagai kreasi busana dengan motif khas Batik Jambi yang dipadukan sentuhan modern dan elegan.

Penampilan para peserta di atas catwalk sukses menarik perhatian masyarakat dan tamu undangan yang hadir.

Beragam corak dan desain batik khas daerah tampil memukau, memperlihatkan bahwa Batik Jambi mampu mengikuti perkembangan tren fashion tanpa meninggalkan nilai budaya dan identitas lokal.

Suasana semakin semarak saat sesi eksebisi Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi bersama jajaran pejabat Pemerintah Kota Jambi turut tampil mengenakan busana batik khas Jambi dengan berbagai motif unik dan menarik.

Kepala Disperindag Kota Jambi, Nella Ervina, mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah nyata untuk terus membudayakan penggunaan Batik Jambi di tengah masyarakat.

“Melalui fashion show ini kami ingin Batik Jambi semakin dikenal dan dicintai masyarakat. Kreativitas yang ditampilkan para peserta menunjukkan bahwa batik bisa tetap modern tanpa meninggalkan nilai tradisinya,” ujar Nella Ervina.

Ia menegaskan, Disperindag Kota Jambi akan terus mendukung pengrajin dan pelaku UMKM batik agar produk lokal memiliki daya saing yang lebih kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa Batik Jambi kini semakin dikenal luas dan memiliki tempat tersendiri di dunia fashion.

“Batik Jambi saat ini sudah mendunia. Karena itu kita harus terus menjaga, melestarikan, sekaligus bangga menggunakan produk khas daerah sendiri,” kata Maulana.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jambi juga mengajak masyarakat untuk semakin mencintai produk lokal, khususnya batik khas Jambi yang kini memiliki motif semakin beragam dan inovatif.

Menurutnya, penggunaan Batik Jambi oleh pejabat pemerintah hingga berbagai kalangan masyarakat akan memberikan dampak positif bagi perkembangan industri batik daerah dan para pengrajinnya.

“Kita ingin Batik Jambi semakin eksklusif dan semakin dikenal luas. Ini juga bentuk dukungan terhadap para pengrajin lokal agar terus berkembang,” ujarnya.

Fashion Show Batik Jambi tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT Kota Jambi Tahun 2026 sekaligus momentum memperkuat promosi budaya dan produk unggulan daerah kepada masyarakat luas.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID  — Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat upaya perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

Salah satunya melalui kerja sama dengan Karunia Global School (KGS) dalam program pendidikan seksual sehat dan ramah anak bagi tenaga pendidik di Kota Jambi.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Jambi, Yayasan Bina Tuna Sejahtera, Dinas Pendidikan Kota Jambi dan Karunia Global School.

Program ini difokuskan pada pelatihan bagi guru PAUD, SD hingga SMP sebagai langkah pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah.

Wali Kota Jambi, Maulana, mengatakan kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran bersama mengenai perlindungan anak sekaligus pendidikan kesehatan reproduksi yang aman dan sesuai usia.

“Kerja sama ini dilakukan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap siswa serta memberikan pendidikan kesehatan reproduksi yang aman dan nyaman di lingkungan sekolah,” ujar Maulana.

Ia menjelaskan, Karunia Global School selama ini telah menerapkan program pendidikan seksual sehat dengan modul pembelajaran yang dinilai sesuai standar perlindungan anak.

Menurutnya, pengalaman dan sistem pembelajaran yang sudah berjalan di KGS akan dikembangkan ke sekolah-sekolah lain di Kota Jambi agar tenaga pendidik memiliki pemahaman yang sama terkait pendidikan reproduksi dan perlindungan anak.

“Di KGS program ini sudah berjalan dengan baik. Karena itu kami ingin ilmu dan pelatihannya dapat diterapkan lebih luas di seluruh sekolah Kota Jambi,” katanya.

Pelatihan nantinya dilakukan secara bertahap untuk guru-guru PAUD, SD dan SMP baik negeri maupun swasta.

Fokus utamanya yakni memberikan pemahaman kepada pendidik tentang cara mengenalkan pendidikan seksual sehat sesuai usia anak sekaligus mencegah kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

“Kami ingin seluruh guru memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana menjaga anak-anak dari potensi kekerasan seksual melalui edukasi yang tepat,” tambah Maulana.

Sementara itu, Ketua Yayasan Bina Tuna Sejahtera, Yudi Limarti, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh program Pemerintah Kota Jambi tersebut.

Ia menilai pendidikan seksual sehat sejak dini sangat penting untuk membangun perlindungan anak yang lebih baik di lingkungan pendidikan.

“Kami bersyukur dapat bekerja sama dengan Pemerintah Kota Jambi. Pendidikan seksual sehat memang perlu diterapkan sejak dini agar perlindungan terhadap anak semakin optimal,” ujarnya.

Yudi menjelaskan, Karunia Global School sebelumnya telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi terkait pendidikan seksual sehat serta perlindungan anak dari lembaga foundation yang berkompeten di bidang tersebut.

Pengalaman itu, lanjutnya, diharapkan dapat dibagikan kepada sekolah-sekolah lain di Kota Jambi sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang aman, nyaman dan ramah anak.

Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kota Jambi berharap pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dapat semakin diperkuat dengan melibatkan guru sebagai garda terdepan perlindungan anak di lingkungan sekolah.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Menjelang Hari Raya Idul Adha, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mengingatkan pentingnya memperkuat ketahanan pangan daerah agar masyarakat tidak terus bergantung pada pasokan dari luar wilayah.

Menurut Ivan, langkah pemerintah daerah bersama Bank Indonesia dan Bulog yang rutin memantau harga serta stok kebutuhan pokok patut diapresiasi.

Pengawasan yang dilakukan setiap hari dinilai mampu menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pangan tetap aman menjelang hari besar keagamaan.

“Pemantauan ini penting agar masyarakat merasa tenang menghadapi Idul Adha tanpa kekhawatiran soal kelangkaan ataupun lonjakan harga pangan,” ujar Ivan Wirata.

Ia menyebut, berdasarkan laporan Bulog dan Bank Indonesia, stok pangan di Provinsi Jambi saat ini masih mencukupi.

Bulog bahkan mampu menyiapkan sekitar satu ton beras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, harga sejumlah komoditas strategis seperti minyak goreng juga masih relatif terkendali.

Meski demikian, Ivan menilai Jambi masih memiliki pekerjaan rumah besar terkait kemandirian pangan. Ia menyoroti tingginya ketergantungan daerah terhadap suplai bahan pokok dari luar provinsi.

Cabai misalnya, masih banyak dipasok dari Berastagi, Sumatera Utara. Sementara kebutuhan sapi menjelang Idul Adha sebagian besar masih didatangkan dari Lampung.

“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius. Ketergantungan terhadap daerah lain membuat harga mudah naik karena dipengaruhi biaya distribusi, tol hingga risiko penyusutan barang selama perjalanan,” katanya.

Politisi Partai Golkar itu mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menyusun strategi jangka panjang dalam memperkuat produksi pangan lokal, mulai dari cabai, beras hingga komoditas peternakan.

Ia menilai dukungan anggaran melalui APBD sangat penting agar petani dan peternak memiliki kemampuan meningkatkan produksi sekaligus menjaga kestabilan pasokan di daerah.

Selain sektor pertanian, Ivan juga melihat potensi besar dari pengembangan peternakan sapi berbasis perkebunan sawit di Jambi.

Dengan luas perkebunan sawit mencapai sekitar 1,2 juta hektare, menurutnya setiap hektare lahan berpotensi dimanfaatkan untuk memelihara dua ekor sapi.

Konsep integrasi sawit dan peternakan tersebut dinilai mampu meningkatkan populasi ternak sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Limbah ternak dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik, sementara pelepah sawit bisa dijadikan pakan sapi.

“Kalau ini dikelola serius, Jambi bisa jauh lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dan peternakan masyarakat,” tegasnya.

Ivan memastikan DPRD Provinsi Jambi akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar program ketahanan pangan berjalan maksimal dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.(*)

JAMBI, SEPUCUKJAMBI.ID – Pemerintah Kota Jambi kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Maulana dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Pemkot Jambi berhasil meraih Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebesar 82,36 dengan predikat A-.

Capaian tersebut berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 yang tertuang dalam surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Nomor B/157/RB.06/2026 tertanggal 10 April 2026.

Hasil ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2024, Pemerintah Kota Jambi masih berada pada kategori BB dengan nilai 72,97.

Kini, nilainya melonjak lebih dari 9 poin hingga berhasil masuk kategori A-.

Tak hanya mengalami kenaikan tajam, capaian tersebut juga menempatkan Kota Jambi berada di atas nilai Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi yang sama-sama meraih kategori A-, namun dengan skor 81,35.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Jambi, Rini Yuliani, mengatakan peningkatan tersebut menjadi bukti komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kota Jambi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Alhamdulillah tahun ini Indeks Reformasi Birokrasi Kota Jambi meningkat signifikan menjadi 82,36 dengan kategori A-. Ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Menurut Rini, keberhasilan tersebut tidak lepas dari berbagai upaya pembenahan birokrasi yang terus dilakukan, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan digital, hingga pembangunan budaya kerja ASN yang profesional dan adaptif.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Kota Jambi.

“Semoga capaian ini menjadi motivasi untuk terus melakukan inovasi dan pembenahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tambahnya.

Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi ini sekaligus menjadi indikator bahwa implementasi tata kelola pemerintahan di Kota Jambi berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Ke depan, Pemerintah Kota Jambi berkomitmen terus menghadirkan birokrasi yang sigap, transparan, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang optimal.(*)